Olok-olok Tak Etis

Saya sedih menyaksikan tayangan ProvocativeProactive di Metro TV, Kamis (11/8). Saya bisa mengapresiasi semangat Pandji dan kawan-kawan ingin membuat Indonesia lebih baik dengan ‘cara anak muda’. Tapi, membawa foto Marzuki Alie ke panggung utama lantas dipertontonkan adegan Raditya Dika melakban ‘mulut’ Ketua DPR, itu sungguh tak etis.

Jujur, awalnya saya mendukung tayangan tersebut. Saya sempat menyukainya karena berharap ‘anak-anak gaul’ yang selama ini saya persepsikan cengeng, hanya suka hura-hura dan semacamnya, ternyata bisa kritis, dengan gaya dan caranya sendiri. Ini menarik, pikir saya saat itu.

Ramai-ramai menertawakan foto Marzuki Alie setelah adegan Raditya Dika melakban 'mulut' Ketua DPR.

Di tengah maraknya sinetron-sinetron penuh kepalsuan, yang memandang dunia secara hitam-putih, saya berpikir ProvocativeProactive di Metro TV bisa memprovokasi stasiun-stasiun televisi lainnya berlomba membuat tayangan bermutu, cerdas, dan menarik. Sekali, dua, tiga, empat kali menyimak, saya mulai bosan.

Bahkan, saya sempat berprasangka Pandji hanya menyukai ‘bahasa positif’ dengan bumbu-bumbu sok-sok kritis. Mirip dengan prasangka saya terhadap AA Gym dulu, yang karena melihat hal serba positif dan enggan menyebut yang negatif sebagai pembanding, lantas menggeneralisir dan menganggap ringan sebuah persoalan.

Aa Gym misalnya, hampir selalu menyelipkan pesan ‘lupakan (keburukan) masa lalu, kita songsong masa depan lebih baik’.  Ketika itu, almarhum KH Zainuddin MZ surut pamor (dan kurang disukai rezim Orde Baru), situasi reformasi dan politik kacau balau, segera terdongkraklah pamor Aa Gym yang serba santun, halus tutur katanya. Dan, sampai detik ini pun saya masih berprasangka, ajakan melupakan masa lalu bisa menguntungkan siapa saja, terutama individu dan lembaga, yang terkait dengan praktek otoritarianisme Orde Baru.

Walau agak berbeda ukuran penilaiannya, ProvocativeProactive pun saya anggap terlalu naif. Banyak narasumber yang ‘kurang pantas’ karena masa lalunya yang tidak properubahan dan prodemokrasi, justru dihadirkan dan dikasih panggung. Pertanyaan-pertanyaannya pun nyaris tak kritis, sehingga mudah disetir si narasumber.

ProvocativeProactive lantas menjadi seperti koran kuning atau tontonan infotainmen, yang mengutamakan sensasi (isu dan tokoh) dibanding substansi yang ditawarkan. Mestinya, ProvocativeProactive bisa belajar pada Mata Najwa, yang walau temanya tak hangat atau sedang dibicarakan banyak orang, namun mampu memberikan tawaran wacana yang mencerahkan.

Mengolok-olok Menteri Komunikasi dan Informatika dengan cara menghadirkan seseorang yang mengenakan topeng Tifatul Sembiring, lalu menganugerahinya dengan predikat narasumber yang tak pernah mau memenuhi undangan ProvocativeProactive, pun tak ada asik-asiknya. Adalah hak Sang Menteri untuk merespon positif atau negatif sebuah undangan. Ajakan untuk teriakkan “blokir..blokir…blokir…” kepada ‘Tifatul’ saat turun dari panggung utama, pun tak mendidik.

Saya kira, Komisi Penyiaran Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menegur penanggung jawab Metro TV. Saluran frekwensi milik publik, telah dipergunakan secara semena-mena, untuk menghakimi seseorang. Sehebat dan sepopuler apapun ProvocativeProactive dan Metro TV di benak khalayak pemirsa, tetap tak pantas jika mempertontonkan tindakan kekanak-kanakan demikian.

Saya justru melihat ada arogansi yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh Pandji, Raditya Dika, dan kawan-kawannya itu. Mereka salah menyikapi media sehingga begitu enteng memanipulasi media massa untuk kepentingannya sendiri, termasuk ‘mengadvokasi’ kekecewaan mereka, lantaran gagal mendatangkan narasumber yang diinginkannya.

Tak semua orang harus turun ke jalan, berdemonstrasi melawan ketidakadilan. Setiap orang berhak menentukan pilihan dan caranya merespon keadaan.

Andai mau adil, akankah ProvocativeProactive mewawancarai Surya Paloh yang memanfaatkan Metro TV untuk selalu memberi durasi sangat panjang kepada Nasional Demokrat, Surya Paloh dan Partai Nasional Demokrat? Ingat, frekwensi yang digunakan Metro TV itu milik publik, bukan kepunyaan moyang satu-dua orang saja.

Kalau boleh usul, saya berharap ProvocativeProactive coba bikin tema, ke mana sumbangan pemirsa dan pembaca koran untuk korban bencana, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan cara mempertanggungjawabkan secara transparan kepada publik yang menyumbangnya. Juga, kenapa sumbangan pemirsa, pembaca dan pendengar, selalu berubah nama penyumbangnya saat di lokasi penyaluran.

Kalau itu terwujud, barulah saya angkat jempol jika Pandji menyuarakan: nasional is me! Only you, bukan yang lain, not the other(s)!

Jangan salah paham, dalam banyak hal saya tak suka dengan Pak Marzuki Alie dan Pak Tifatul Sembiring. Anda bisa cari di arsip kicauan saya terhadap keduanya. Tapi saya sangat menolak cara-cara melecehkan orang dengan cara berlebihan.

Masih banyak pilihan dan cara untuk mengolok-olok kedunguan.

Taman Dipagar Berduri

Saya melihat ada dua taman pembatas jalan (raya) dipagar dengan kawat berduri. Satu di pertigaan Kerten dan satunya di perempatan Manahan, Solo. Niatnya baik, tapi berpotensi membahayakan pengguna jalan. Malang tak dapat ditolak, tapi andai pengguna jalan terjatuh, lantas tubuhnya tersangkut kawat berduri, maka celaka duabelas namanya.

Andai, sekali lagi, seumpama ada kejadian itu, maukah Dinas Ketertiban dan Pertamanan dituntut membayar ganti rugi oleh pengguna jalan yang sudah membayar pajak? Akankah majelis hakim mengabulkan sebuah gugatan atas celaka yang diakibatkan kebijakan yang keliru?

Namanya juga berandai-andai, boleh saja saya dianggap meracau di tengah kenyamanan ratusan orang menikmati konser musik klasik di sebuah gedung nyaman. Noisy.

Hijau tanaman pada taman-taman kota diperlukan untuk menetralisir kotornya udara, entah lantaran debu maupun emisi gas buang kendaraan bermotor. Pagar, kadang juga diperlukan kala masih banyak orang tak peduli penghijauan. Papan peringatan larangan menginjak rumput di taman-taman kota pun masih banyak diabaikan. Apalagi ‘cuma’ taman pembatas jalan.

Bahwa pengamen juga ‘mengotori’ jalanan, itu soal lain. Tak mudah ‘membersihkan’ mereka tanpa jalan keluar yang adil, dan tak boleh menyeret mereka sebagai kriminal hanya karena merusak pemandangan.

Dalam urusan menghijaukan kota, kini Pemerintah Surakarta sudah jauh lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Warga sekitar didorong keterlibatannya membuat taman di pinggir-pinggir jalan raya, lalu pemerintah meneruskan perawatan melalui penjadwalan penyiraman.

Tapi, memagari dengan kawat berduri atas nama penghijaun dan ‘perlindungan tanaman’ juga bukan sikap bijak. Pada negeri yang keadilan hukumnya belum bisa diharapkan, sebaiknya pemerintah mengurangi potensi kerugian yang bisa menimpa siapa saja, para pengguna jalan raya.

Saya tak sanggup membayangkan, andai ada seorang pengendara sepeda motor diserempet pengendara lainnya, lalu seorang pembonceng terpelanling dengan wajah tergores kawat berduri, yang dibuat oleh pemerintah.

Tahukah Anda, pasal berapa pada undang-undang apa, yang bisa digunakan untuk menggugat siapa? Mari kita cari bersama-sama…..

Berharap Kejutan Makassar

‘Sepinya’ pemberitaan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, semoga bukan pertanda apatisme publik terhadap organisasi Islam, konon, terbesar di dunia itu. Sebagian menganggap tak seru, sebab Gus Dur tak lagi berada di tengah-tengah muktamar, yang 25 tahun selalu riuh, bahkan nyrempet-nyrempet ricuh.

Saya berharap, NU sepeninggal Gus Dur justru akan lebih mapan, sanggup mengawal dinamika politik Indonesia dan menurun kadar tarik-ulur kepentingan sebagian elitnya.

Yang saya maksud menjadi ‘lebih mapan’ sepeninggal KH Abdurrahman Wahid, tentu bukan karena meremehkan almarhum. Justru sebaliknya, ‘ketidakhadiran’ beliau secara fisik justru membangkitkan ingatan para kiai, bahwa kontroversi yang selama ini sengaja dimunculkan Gus Dur semata-mata merupakan strategi pendewasaan kaum nahdliyyin secara ‘alamiah’.

Tanpa kontroversi, baik kiai, pengurus dan warga NU bisa jadi terlena dengan kebesaran kwantitatifnya, sementara secara kwalitatif tak banyak kontribusinya terhadap ke-Indonesia-an seperti diangankan Gus Dur. Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan keyakinan.

Mungkin banyak yang tidak tahu, bahwa sebagai organisasi keagamaan, NU merupakan satu-satunya organisasi Islam yang tidak terkontaminasi paham khilafah yang diperjuangkan ‘evangelis’ Wahabi. Hingga detik ini dan seterusnya, sikap NU terhadap bentuk negara Indonesia sudah final.

Haram hukumnya bagi warga NU, memberontak sebuah pemerintahan yang menjamin umat Islam menjalankan syariat agamanya, yakni rukun Islam yang lima. Selebihnya, termasuk di dalamnya hukum tata negara, hanya merupakan alat, siasat. Mungkin, itu yang dimaksud dengan pengertian fiqh siyasah.

Ketika menginisiasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, dugaan saya, itu semata-mata sebagai bentuk kanalisasi atas tingginya hasrat (ghiroh) politik warganya. Tanpa penyaluran yang benar, mustahil bisa diperoleh hasil yang besar, terutama menjadikan Indonesia Raya yang tenar, yang diperhitungkan perannya oleh negara-negara besar.

Yakin hasrat politik belum sebanding dengan kedewasaan bernegara, Gus Dur mengambil risiko besar. Membentuk struktur organisasi dengan dewan syuro sebagai posisi tertinggi yang diketuainya sendiri, sekilas tampak feodal, otoriter dan antidemokrasi. Saya yakin, Gus Dur sangat paham itu. Apalagi, di kemudian hari terbukti, PKB tak punya bargaining position yang berarti setelah perannya sebagai pemimpin tertinggi dilucuti secara sistematis lewat konspirasi tingkat tinggi.

Bahwa Gus Dur ingin selalu bisa mengontrol PKB, menurut saya, YA! Dalam angan idealnya, PKB ‘hanya’ merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan NU. Dan, kepentingan NU menurut Gus Dur, ya NU yang bukan sebatas jumlah warganya semata, namun lebih dari itu NU dalam konteks mengawal NKRI, yang terdiri bukan cuma segolongan saja. Bagi NU, terlalu banyak umat Kristen yang turut memanggul senjata memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga anak-cucu mereka berhak menuai perjuangan leluhurnya. Begitu pula kaum peranakan Cina, India, Arab, bahkan orang Belanda seperti Douwes Dekker alias Multatuli.

Islam bagi NU dan Gus Dur bukanlah yang mau menang-menangan dan merasa sebagai satu-satunya pemilik sah sebuah negara bernama Indonesia. Kata ‘Kristen’ tak bisa dipersepsikan sebagai ‘budaya’ penjajah. Sama halnya ketika warga peranakan Cina yang diberi tempat istimewa oleh Belanda demi memecah belah bangsa lantas dicap sebagai ‘antek’ mereka, sehingga harus dimusuhi.

Memang, pada tataran persepsi terhadap negara, bagi NU sudah selesai. Yang menjadi soal justru ketika sebagian elit NU melibatkan diri dalam kancah politik tanpa ketegasan sikap, maka yang dirugikan adalah umat. Politisi berlatar nahdliyyin yang tersebar di semua partai masih enggan tulus berkhidmad. Yang di PKB ingin menyeret NU ke PKB, begitu pula yang berada di Partai Golkar, PPP, dan partai-partai lainnya.

Mereka berharap NU membesarkan partai-partai mereka, bukan sebaliknya, bagaimana dari dalam partai-partai itu, mereka menyuarakan politik keumatan, sambil membesarkan NU dengan cara membiarkannya tetap netral, berdiri di atas semua golongan.

Satu pertanyaan saja yang perlu dijawab dengan sikap dan tindakan oleh para peserta muktamar: sanggupkah mereka memilih pimpinan NU yang bisa dimiliki pula oleh umat dari berbagai agama dan etnis seperti halnya ditunjukkan mereka terhadap Gus Dur?

Sejatinya, saya berharap pada KH A. Mustofa Bisri bersedia dicalonkan sebagai Ketua Tanfidziah NU, dengan KH A. Sahal Mahfudz sebagai pemimpin tertinggi syuriah. Terbukti, beliau belum pernah terkotori oleh noda-noda politik, dan memiliki moralitas yang sangat baik, seperti ditunjukkan keengganannya dicalonkan (apalagi mencalonkan diri) menjadi Ketua Tanfidziah atau Ketua Umum PBNU, setidaknya yang saya ikuti sejak Muktamar Lirboyo pada 1999.

Dengan dipimpin kiai tanpa noda politik, NU akan mampu menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, kekuasaan, juga semua golongan. Dalam keyakinan saya, mungkin kali ini Gus Mus akan kersa, ketika figur perekat antarakiai nyaris tinggal sedikit jumlahnya, dan masa depan Indonesia sudah di ambang bahaya, ketika gerakan-gerakan khilafah terus menjamur di seluruh penjuru Indonesia.

Sejatinya, keyakinan saya juga dilatari curiga. Bukan tak mungkin, kunjungan Gus Dur ke kediaman Gus Mus, beberapa hari menjelang wafatnya, telah menitipkan pesan atau wasiat kepada Kiai Mustofa Bisri. Sebuah pesan, agar beliau bersedia ‘turun gunung’ untuk memimpin NU, untuk mewujudkan cita-cita ke-Indonesia-an yang digagas para pendirinya, dan telah lama diperjuangkan Gus Dur, setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir.

Semoga, ada kejutan dari Makassar, demi Indonesia Raya yang bhinneka.

Damai Sony dengan Sony

Sebagai peminat ilmu komunikasi, termasuk public relations, saya salut dengan langkah Sony Corp. dalam menyelesaikan sengketa domain dengan Sony AK. Kehadiran Presiden Direktur Sony Indonesia dalam proses mediasi dan pernyataan permintaan maaf dari Vice President Sony Corp. Jepang menunjukkan keseriusan korporasi itu mencegah krisis berkepanjangan.

Solidaritas publik Indonesia terhadap Sony Arianto Kurniawan di situs jejaring sosial Facebook yang mencapai 14 ribu pendukung pada Rabu (17/3), bukan tak mungkin bisa menggelinding menjadi bola salju. Ujungnya, selain citra Sony Corp. bisa ambruk. Omzet penjualan pun bukan tak mungkin tergerus andai insiden Goliath versus David berbuah sentimen hingga boikot produk.

Saya seperti diingatkan kembali pada materi pelatihan PR di Yogyakarta awal 1990, tentang langkah-langkah strategis yang harus dilakukan sebuah perusahaan multinasional ketika produk susunya diisukan mengandung lemak babi. Semua mafhum, betapa sensitifnya isu lemak babi di sebuah pasar yang mayoritas terdiri umat muslim.

Kata Ainur Rofiq, praktisi Fortune PR yang mengajar sesi Manajemen Krisis, salah satu rekomendasi konsultan PR terhadap perusahaan tersebut adalah bagaimana meyakinkan umat Islam di Indonesia, bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram yang harus disingkiri umat Islam. Maka, langkah jitu yang ditunjukkan kepada publik adalah beberapa tokoh Islam (kalau tak salah dari MUI Pusat) meminum susu yang ditayangkan televisi.

Namun, proses meyakinkan ulama pun bukan soal mudah. Perusahaan itu harus mencarter pesawat untuk menerbangkan mesin khusus (kalau tak salah) dari Swiss dalam waktu hanya 24 jam. Melalui mesin itu, unsur apa saja dalam proses produksi susu bisa ketahuan. Begitu kira-kira. Saya percaya, sebab Mas Ainur ketika itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan pencegahan krisis tersebut, sebab perusahaan tempat dia bekerja merupakan konsultan produsen tersebut.

Dalam kasus Sony Corp. versus Sony AK, tampaknya pokok soal bermula dari firma hukum yang menjadi lawyer Sony Corp. di Indonesia. Dugaan saya, firma hukum itu mengambil langkah ‘kebablasan’ karena hanya memberi dua opsi yang semuanya memojokkan Sony AK. Mereka lupa menelisik content situs pribadi yang dikelola praktisi IT itu, yang nyata-nyata tak berpotensi merugikan nama baik Sony Corp. , Sony AK bahkan tegas menyatakan bahwa situsnya, Sony AK Knowledge Center is not related to or affiliated in any way with Sony Corporation Japan.

Langkah Sony Corp. tidak lagi melibatkan firma hukum tersebut dalam proses mediasi dengan Sony AK mengindikasikan keseriusan raksasa elektronik global itu ‘mencuci tangannya yang sempat ternoda’. Pernyataan Sony Corp. bahwa Sony AK dipersilakan tetap mengelola domain-nya sony-ak.com juga mempertegas siapa sesungguhnya yang lebih berhak atas domain tersebut, sekaligus pengakuannya terhadap kedaulatan hukum Indonesia serta perlindungan hukum atas sebuah hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki secara sah oleh Sony AK.

Berakhirnya sengketa dengan win-win solution itu, jelas memberi dampak positif bagi citra Sony Corp. Perusahaan itu tak jadi terjerembab ke jurang krisis, termasuk ada tanda-tanda terbebasnya korporasi multinasional itu dari potensi kerugian akibat menyusutnya omzet penjualan. Banyak orang tahu, banyak produknya masih favorit di pasar konsumen kamera digital, telepon genggam, televisi, hingga kamera videonya, yang hingga kini masih menjadi salah satu produk terbaik di dunia.


Perokok Butuh Fatwa

Halal-haram merokok, sebaiknya disudahi saja. Bukan karena saya perokok, lalu alergi dengan fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah dan didukung Majelis Ulama Indonesia itu. Jelek-jelek begini, saya perokok intelek. Selalu melarang orang belajar merokok, dan mengajak selalu baik hati dan tidak sombong.

Anak merokok, harus dicegah! Yang sudah dewasa pun harus dicegah kalau pada belajar merokok

Saya juga berusaha menjauhi anak-anak dan ibu hamil saat merokok, agar mereka tak terkena racun, seperti digembar-gemborkan kebanyakan ahli kesehatan. Sebagai perokok intelek (bedakan dengan intelek perokok), saya tak rela bila petani tembakau dan buruh yang jumlahnya jutaan itu kian tak jelas masa depannya. Terasa betul, fatwa haram merokok diperjuangkan kaum agamawan menjadi hukum positip di Indonesia.

Kalau memang konsisten meyebut rokok itu haram, pajak tembakau atau cukai rokok itu juga haram hukumnya. Karena itu, para ulama di MUI, yang memperoleh gaji dari negara, juga sudah meracuni tubuhnya dengan rejeki haram. Makanya, saya sangat hati-hati menyebut mereka yang duduk di MUI itu sebagai ulama, sebab keulamaan mereka hanya atribut semata.

Kalau memang konsisten, mestinya mereka mendesak pemerintah supaya tak memasukkan uang yang diperoleh dari cukai rokok dan pajak tembakau ke dalam pos penerimaan anggaran negara, supaya hidup rakyat dan pembangunan Indonesia baik adanya, berkah selamanya. Itu kalau memang mereka konsisten terhadap dalil-dalil agama yang diyakininya. Kalau pemerintah menolak, ya keluar saja mereka dari MUI!

Hidup itu yang simpel sajalah, Ul… Ulama! Seperti PP Muhammadiyah yang sampai bikin konperensi pers segala, membantah tidak menerima duit dari yayasan antibahaya rokok, apakah mereka berani bersumpah atas nama Allah bahwa fatwa itu tak ada kaitannya dengan bantuan itu? Saya kok tidak yakin mereka berani disumpah di bawah Al Quran untuk urusan itu.

Sejatinya, saya curiga kampanye antirokok itu cuma skenario kapitalis Barat untuk menghancurkan perekonomian Indonesia sebagai produsen tembakau (dan rokok) terbesar di dunia. Buktinya, mereka masih menganggap rokok putih ‘lebih sehat’ dibanding rokok kretek dengan mengacu pada kadar tar dan nikotin pada setiap batang rokok.

Mereka iri, para pemilik pabrik rokok kretek di Indonesia tercatat dalam daftar orang-orang kaya sedunia. Sementara, Philip Morris dan British American Tobacco (BAT) tak sekaya pengusaha rokok Indonesia, sehingga namanya tak berkibar di jagad raya. Mungkin, banyak orang tak tahu, produsen rokok putih pernah melobi Presiden Habibie untuk membatasi produksi rokok kretek, namun usaha mereka gagal.

Mengapa para penggiat antirokok kretek itu menggunakan jalur MUI dan Muhammadiyah untuk menghasilkan kampanye yang efektif? Saya punya kecurigaan yang bagi banyak orang akan dianggap sangat berlebihan. MUI belakangan ini dipenuhi perwakilan kelompok garis keras, dalam arti memiliki keyakinan bahwa merokok itu haram. Sementara, perwakilan umat Islam terbesar, yakni NU, sudah bertahun-tahun ‘tersingkir’.

NU, selain banyak kiainya dikenal sebagai perokok, namun basis massanya tersebar di daerah-daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung (Jawa Tengah), Bojonegoro, Situbondo, dan banyak lagi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik rokok yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pun terkonsentrasi di kantong-kantong NU, seperti Kudus, Kediri, Malang dan Surabaya.

Jadi, keberhasilan kampanye antirokok kretek akan berimplikasi nyata, berupa pemiskinan warga NU. Dan, asal tahu saja, meski prinsip-prinsip keberagamaan NU yang toleran disukai barat, namun sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kaum nahdliyin merupakan potensi ancaman serius bagi industrialis kapitalis barat.

Jika berjumpa pengemis yang membelanjakan duitnya untuk membeli rokok, jangan lagi dikasihani. Begitu pula bila menjumpai pengamen sambil merokok. 'Moral' ngemis dan ngamennya diragukan kalau hasil 'kerja keras' mereka bukan untuk mencukupi kebutuhan pokok: pangan, sandang dan papan.

Lihat saja perputaran ekonomi di ribuan pesantren dengan jutaan santri. Dari aspek minuman saja, mereka lebih menyukai kopi dan teh yang murni berasal dari petani dalam negeri dibanding Fanta dan Coca Cola yang Amerika. Pada pakaian pun banyak sarung dan peci buatan dalam negeri dibanding jins yang berbahan baku impor. Jangankan ayam goreng Kentucky Fried Chicken, mereka lebih suka menyembelih ayam lalu dimasak opor. Burger Mc Donald’s juga tak dikonsumsi karena masih ada nasi dan ubi dari sawah-sawah petani.

Apakah ini berarti saya sedang berprasangka dengan bersandar pada teori konspirasi yang dianggap basi? Biarin! Saya meyakini, banyak ahli sosial-politik mencitrakan teori itu sebagai ‘sudah basi’, sebab itu memang konsumsi elit dan permainan tingkat tinggi. Rakyat kebanyakan tak boleh meyakini teori yang diciptakan barat itu, meski diam-diam mereka terapkan untuk membedah anatomi politik-ekonomi.

Sebagai perokok intelek, saya juga layak dibilang konsumen rokok ideologis. Dulu, saya merokok Bentoel dengan konsumsi rata-rata tiga bungkus sehari, hingga bertahun-tahun lamanya. Gara-gara perusahaan itu dicaplok Tommy Soeharto, saya memilih berganti merek seketika, meski tak enak di indera perasa. Kebetulan, momentumnya juga tepat, sebab saya membenci Tommy yang mengusai tata niaga cengkih secara monopolistik dan ditopang kekuasaan ayahnya.

Andai para petani tembakau sudah punya alternatif pemasukan selain dari tanaman itu, atau para buruh pabrik rokok tidak lagi tergantung pada upah melinting tembakau, saya masih bisa menerima. Karena itu, pemerintah mestinya melakukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tidak menempatkan dua kaki pada dua kepentingan berbeda. Teriak soal kesehatan, namun pendapatan belanja negara dari cukai rokok terus diharap dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Korupsi, pun tak kunjung dihapuskan dari kosa kata Indonesia.

Bagaimana saya akan percaya pada pemerintah yang tak konsisten dan segelintir ulama yang bersikap ambivalens? Daripada ngotot bikin fatwa haram merokok, para ulama itu membenahi umatnya dulu, agar lurus hidupnya, dan tidak membiarkan korupsi meraja lela. Sekali-sekali, para ulama itu lebih baik memaksa pemerintah bertindak keras terhadap koruptor, di antaranya dengan memproduksi fatwa yang lebih masuk akal, yakni menghukum mati koruptor itu dapat pahala dan masuk surga karena korupsi jelas membuat jutaan rakyat sengsara.

Syukur mereka membuat fatwa, bahwa penegak hukum yang celaka oleh mafia hukum dan koruptor itu bakal menjadi mujahid yang dijamin masuk surga. Satu fatwa lagi yang sebaiknya dikeluarkan oleh majelis ulama, bahwa membuat laskar dan front mengatasnamakan agama lalu menyerang tempat-tempat hiburan itu haram hukumnya, dan orang yang tak berdosa terkena sabetan pedang laskar dihalalkan membalas dendam dan dibebaskan dari ancaman pidana, manakala polisi tak bisa menjalankan tugasnya.

Sederhana, bukan?