Politisasi Kata Solo

Ketika dimunculkan wacana istilah Solo sebagai pengganti Surakarta, saya bereaksi keras melalui blog ini. Saya tahu, kata Solo terasa lebih seksi dibanding Surakarta. Pengucapannya pun mudah, bahkan lebih enak didengar. Banyak yang melupakan ekses politisnya, namun ada yang menikmati karena punya kepentingan politik di balik wacana itu.

Kita tahu, pemilihan Walikota Surakarta sudah dekat. Melempar wacana penggantian Surakarta menjadi Solo bisa jadi bola api yang sanggup melumat ketentraman yang ada selama ini. Sentimen budaya basis tradisional Joko Widodo dan Edi Wirabhumi yang akan bersaing pada pemilihan itu bisa berubah menjadi konflik terbuka. Bukan tak mungkin, Pak Jokowi bisa tergusur kalau potensi konflik tak terkelola dengan baik.

Saya merasa tahu siapa si pelontar wacana itu. Secara subyektif, saya menduga kepentingan mereka sangat pragmatis, jangka pendek dan hanya untuk diri dan institusinya sendiri. Namun, pada sisi lain yang seolah-olah obyektif, tak lepas dari sejarah ‘pelacuran’ mereka selama ini, yang menurut saya cenderung anti terhadap banyak kebijakan Pak Jokowi.

Andai prasangka saya terhadap ‘kelompok’ itu terbukti benar, alangkah menyedihkan sikap dan tindakan eksperimentatif mereka. Pandai betul mereka mengelola isu sensitif, namun sangat strategis untuk melakukan delegitimasi pada sosok, yang beberapa saat lalu (dan sepertinya kini pun masih) tidak disukainya itu.

Mengapa saya menyebut lontaran isu Solo dan Surakarta itu sensitif menjelang pemilihan kepala daerah?

Edi Wirabhumi yang berasal dari keluarga Kraton Surakarta pasti akan memperjuangkan nama Surakarta tetap abadi hingga akhir zaman. Karakteristik masyarakat yang mayoritas abangan pun belum tentu rela bila Surakarta sebagai kiblat spiritual Jawa digantikan dengan Solo yang cenderung ahistoris.

Mungkin, mereka bukan pendukung Kanjeng Edi atau massa Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mengusung menantu Pakubuwana XII itu sebagai calon walikota. Namun Surakarta sebagai identitas kultural dan kesejarahan, bisa jadi akan dibela dan mengerucut menjadi bentuk perlawanan terhadap Pak Jokowi, andai tim sukses incumbent tidak memiliki sensitifitas terhadap masalah yang satu ini.

Pak Jokowi yang diusung PDI Perjuangan, yang sebagian massa-nya juga teridentifikasi sebagai penganut kejawen, bisa-bisa ditinggalkan sebagian pendukungnya yang secara spiritual masih berorientasi ke poros Kraton Surakarta-Sunan Lawu-Nyi Roro Kidul. Politik praktis, kadang masih kalah pamor bila dihadapkan pada hal-hal berbau spiritual.

Coba, kalau sampai Pak Jokowi sampai dicitrakan sebagai pendukung penggantian SurakartaSolo, akan seperti apa jadinya? Bagi orang-orang yang berpikir terbuka dan memiliki wawasan memadai, bisa saja akan menganalogikan Surakarta sebagai nama perusahaan, sementara Solo menjadi produk dagangan. Sebaliknya, bagi yang berpikir sempit dan primordial-emosional, salah-salah mereka akan meyakini kebenaran sebuah persepsi atau opini yang dibangun rival politiknya, bahwa Pak Jokowi-lah pendukung perubahan identitas kultural nan sensitif itu. menjadi

Siapa yang menangguk untung? Tentu saja mereka yang suka bereksperimen, demi kepentingan subyektifnya sendiri. Namanya juga coba-coba, tak berhasil pun tak apa. Siapa tahu, mereka berhasil memenangkan sebuah perang opini, sambil berharap keberuntungan berpihak kepadanya.

So, bagi Anda yang menganggap Solo lebih seksi dibanding Surakarta, pertimbangkan kembali catatan singkat saya ini. Jangan ikut-ikutan tanpa alasan, apalagi kalau cuma berpikir demi branding, penyebutannya enak di kuping dan sebagainya. Jangan pula asal berargumentasi, bahwa pernah pada suatu masa ada bangsawan Kraton Surakarta berpihak kepada Koloniais Belanda, lalu mengubur fakta sejarah begitu saja.

Seorang anak yang lahir dari rahim pelacur tak akan pernah bisa mengatakan anak seorang ustadzah. Namun, ia tak berdosa karenanya, dan tak ada larangan ia berbuat baik, membangun masjid, menyuarakan kebenaran dan membangun peradaban.

Kecuali Anda seorang manusia kerdil, jangan sekali-kali mengingkari sejarah.

Politik Pencitraan SBY

Sejak awal, kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono terletak pada pencitraan. Ia mengelola sindiran Taufik Kiemas di penghujung pemerintahan Presiden Megawati, sebagai kekuatan. Ia menjadi sosok teraniaya, hingga banyak rakyat menaruh simpati kepadanya. Hasilnya, ia sukses saat berlaga pada pemilihan presiden, yang baru pertama kali diadakan di Indonesia.

Dengan menggandeng Boediono, terbangun dua citra. Di satu sisi SBY melibatkan ahli ekonomi yang mumpuni, pada sisi lain mengurangi tarik-menarik kepentingan politik, seperti ketika Jusuf Kalla menjadi representasi Partai Golkar di istana.

Citra sangat penting. Bahkan, sejak awal pemerintahannya, ia mempekerjakan konsultan komunikasi politik, juga dua fotografer. Ia tahu, foto punya kekuatan untuk bertutur lebih dari seribu kata, juga (mungkin) bahasa. Moderen tampaknya, dan memang begitulah yang seharusnya.

Sebagai orang yang menyukai fotografi, saya senang ketika ada dua wartawan foto ditarik ke istana untuk membuat dokumentasi untuknya. Para pewarta foto, termasuk pihak yang diuntungkan, sebab dua teman fotografer yang bekerja untuknya, bisa turut mengatur posisi SBY pada sebuah acara, sehingga dapat menghasilkan rekaman yang bagus, karena angle bisa di-setting sedemikian rupa.

Foto-foto tak biasa SBY –dalam arti pada momen-momen privat atau sangat khusus, pun bisa tersiar di media massa karena peran dua fotografer istana, yang rajin mengirim ke redaksi media massa. Karena menyangkut citra, sudah semestinya melalui proses seleksi sebelumnya. Sebuah tindakan yang sah-sah saja sebenarnya.

Mendengar jingle iklan kampanye SBY, ingat pula tawaran produk mi instan

Kepedulian akan pentingnya citra, bahkan bisa kita simak melalui iklan-iklan SBY di televisi menjelang pemilu tahun lalu. Ia tak sungkan mendompleng popularitas iklan Indo Mie, dengan mengganti syair lagu tema iklan Indo Mie Seleraku dengan SBY Presidenku. Alhasil, setiap mendengar iklan mie instan itu, kita juga teringat SBY (meski saya berpendapat sebaliknya, setiap lihat iklan SBY itu, saya justru ingat apa yang harus saya lakukan saat kelaparan pada dini hari).

Tentu, para pemilih SBY tak bisa disebut sebagai korban iklan. Dan sebaliknya, kita tak bisa menganggap SBY sebagai presiden instan. Dia bergelar doktor, karena itu ia orang pintar (meski belum terbukti sebagai peminum jamu Tolak Angin). Sebagai orang pintar, SBY sangat piawai berhitung untung-rugi penggunaan jingle iklan itu untuk kepentingan politiknya. Dalam iklan, dikenal istilah awareness dan asosiasi. Setiap mendengar iklan Indo Mie, asosisasi orang bisa tertuju ke sosok SBY. Dan itu terjadi lantaran orang sudah aware terhadap sosoknya: yang tampak smart, kalem, dan berwibawa. Itulah citra yang diingininya.

Banyak sudah capaian dari kebijakan yang diterapkannya. Pembentukan KPK, misalnya, berhasil mendongkrak citra dirinya menjadi sosok antikorupsi. Ketika besannya, Aulia Pohan, pun digelandang para pengadil, juga kian mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang adil, tak pilih kasih, dan terhindar dari kesan tebang pilih.

Muhaimin Iskandar (tengah), setia berkoalisi berhadiah kursi menteri

Kasus bail out Bank Century yang disorot sebagian orang sebagai petunjuk kegagalan kebijakan keuangan pemerintahannya, itu soal lain. Rapat paripurna DPR baru saja menganggap kebijakan pemerintahannya itu melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Jika ingin konsisten pada perlunya sebuah pencitraan, maka SBY harus bekerja lebih keras untuk membuktikan persepsi publik, yang menempatkannya dalam desas-desus berada di tengah pusaran skandal. Saya termasuk orang yang tak yakin, bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati termasuk orang-orang yang turut menikmati keuntungan material dari bail out Bank Century. Meski, secara politis, keduanya sudah dihakimi oleh opini sebagian publik, yang bisa jadi jauh dari kebenaran.

Nama SBY tak bisa dipisahkan dengan Partai Demokrat. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, menurut saya, citra SBY turut terpuruk karena ulah sebagian kader partai yang didirikannya, termasuk oleh sikap legislator Demokrat, Ruhut Sitompul, yang begitu entengnya mengumpat kata ‘bangsat’ dalam forum dan ruang sidang yang terhormat.

Presiden merupakan simbol negara, karena itu tak baik melecehkan kehormatannya, apalagi kepada publik dunia

Sebagai orang yang terbiasa melakukan reportase lapangan, terlalu sering saya mendengar isu-isu mengenai turunnya orang-orang KPK ke kabupaten/kota, terutama yang kepala daerahnya bukan dari partainya Pak Presiden. Isu demikian itu sangat santer menjelang pemilihan presiden lalu, sehingga menerbitkan kesan (citra) negatif, seolah-olah KPK hanya memburu lawan-lawan politik semata, bukan menyelidiki korupsi yang telah menggerogoti sebuah negeri.

Sebaliknya, sejumlah bupati dan walikota yang dicurigai korup, justru tak tersentuh, bahkan oleh sekadar isu akan ‘kedatangan orang KPK’. Ini juga citra. C-I-T-R-A! Sungguh ironis, bila kesungguhan Presiden SBY memerangi korupsi dengan membentuk lembaga superbody seperti KPK tidak dipahami publik sebagai bagian dari niat baiknya memberantas korupsi.

Ketika di sela-sela proses voting dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (3/3) terdengar celetukan berulang-ulang ‘Cabut Rekomendasi’, juga teriakan-teriakan ‘KPK…KPK…’, yang terbayang di benak saya adalah orang-orang Partai Demokrat yang meneriakkannya. KPK yang ‘produk’ SBY seolah-olah hanya milik Partai Demokrat, dan ‘seramnya’ KPK dijadikan alat untuk menakut-nakuti partai-partai yang telanjur membangun koalisi dengan Demokrat dalam memenangi pemilihan kepala daerah.

Yang demikian, juga berkenaan dengan citra. Adalah momentum yang sangat baik bagi Presiden SBY untuk membuktikan dirinya bersih dan tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi. Dibutuhkan kerja nyata, kalau perlu dengan membuang kader-kadernya yang terbukti melakukan tindakan tercela di masyarakat, baik lewat korupsi maupun tindakan main kayu dengan ‘menjual’ nama baik SBY untuk kepentingan subyektif dan jangka pendek.

Jika itu berhasil dilakukan, saya yakin kedudukannya akan kembali menguat. Rakyat tidak lagi bisa dibodohi, sehingga ia tak perlu takut apalagi cengeng ditinggal mitra-mitranya dalam sebuah koalisi dagang sapi, yang membalikkan badan meninggalkannya nyaris sendirian.

Negeri ini tak kunjung bangkit bila hanya menuruti kemauan sejumlah elit politisi, termasuk memakzulkan Boediono atau Sri Mulyani Indrawati lantaran kasus Bank Century. Lebih baik memanfaatkan momentum kekalahannya secara politik seperti ditunjukkan dalam Sidang Paripurna DPR untuk berbenah dan bersih-bersih diri dan organisasi.

Cukup menepati janji saat kampanye, citra akan membaik secara otomatis. Di antaranya, dengan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Bukti, jelas beda dengan janji

Memang berat syaratnya, sebab komitmennya akan diuji melalui sebuah transparansi dan keberanian mengakui, bila petunjuk-petunjuk penyimpangan seperti diyakini mayoritas legislator terantuk pada bukti-bukti. Sudah saatnya SBY meninggalkan perasaan berkecil hati, atau takut tak memperoleh legitimasi. Saatnya membuktikan, citra bukan lagi imaji atau fantasi, tapi sejalan dengan bukti. Lanjutkan….. Buktikan!

Baik to Work

Baik to Work memang plesetan asal-asalan atas istilah Bike to Work, bersepeda ke tempat kerja, yang kini menjadi tren di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Baik ya baik. Apik, kata orang Jawa. To Work berpadanan dengan bekerja, sehingga memang baik kalau seseorang benar-benar mau bekerja. Silakan menyimak pengalaman spiritual dan sosial saya.

Di Jepang, konon sepeda ini tunggangan resmi para suster Katholik, sebelum akhirnya saya beli di sebuah pasar di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, tiga tahun silam. Aneh, semua orisinil-nil...

Mengawali hari (Rabu, 24 Pebruari), saya harus membeli ban dalam dua buah, hanya dalam satu jam. Karena bocor, saya mencari tukang tambal ban. Waktu sudah jam 1 lewat, sehingga saya baru menjumpai tukang tambal ban setelah menyusuri jalan-jalan sepanjang dua kilometeran. Singkat kata, saya harus mengganti ban dalam dengan yang baru.

Beres terpasang, pergilah saya. Duit Rp 25 ribu ‘melayang’ untuk ongkos dan pembelian. Mungkin, itulah cara Tuhan mengingatkan saya untuk berbagi rejeki, sehingga saya harus membangunkan tukang tambal yang tidur di atas dhingklik, bangku panjang semalaman, di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Tuhan pasti tahu, sudah lama saya ogah bersedekah.

Baru dua kilometer meninggalkan lokasi tambal ban di Sriwedari, stang mulai goyang-goyang. Kempes ban lagi, sehingga saya harus menuntunnya. Lumayan, seribu meter jaraknya. Unik, sebab jenis bocor sama. Dop (yang benar, istilahnya apa, ya?) terlepas dari tempatnya. Maka, saya pun meminta diganti ban baru saja. Mereknya beda, tapi sama-sama asing bagi saya. Sama-sama bukan barang branded.

Terhadap jenis bocor yang beginian, saya selalu memilih menggantinya saja. Seolah sederhana, tapi penanganannya lebih rumit dibanding bocor biasa. Harus menggunting ban dalam (yang tak terpakai tentunya) sebagai penyangga, juga mesti menambal untuk memasang kembali dop-nya. Dua kali kerja. Belum lagi kalau harus menambal beberapa bagian yang bocor lainnya, sebagai akibat terlalu jauh dipaksa berjalan tanpa angin di dalamnya.

Sebaiknya jangan protes, semasa SMP-SMA, saya pernah menjalani profesi sebagai asisten tambal ban di bengkel milik tetangga, di kompleks pasar tak jauh dari tempat tinggal saya. Sepulang sekolah, saya biasa nongkrong di bengkel itu, tentu tanpa sepengetahuan orang tuaku. Harapannya cuma satu: dapat makan dan es teh gratis. Dan, saya menyukai sensasi merokok dalam kondisi tangan kotor kena oli, yang lantas mengotori kertas pembungkus tembakau yang kuisap.

Sambil menunggu penggantian ban dalam, beruntung saya bisa sejenak merenung. Apa karena beberapa hari ini saya iyik atau berisik terhadap Menteri Tifatul Sembiring yang saya anggap bersalah membiarkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia, lantas Gusti Allah marah kepada saya?

Ah, tak mungkin. Pikir saya, Tuhan akan berpihak kepada saya dan orang banyak yang telah beramai-ramai menentang pemberlakuan RPM Konten (dan UU ITE) karena kedua peraturan itu ingkar sunnah. Melawan fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia, yang disebutkan dalam kitab-Nya sebagai khalifah di dunia. Pengertian ideal khalifah, tentu saja yang mendatangkan berkah bagi alam semesta.

Bukan seperti yang diyakini sebagian orang penganut paham khilafah, yang ditafsir sebagai kemutlakan wewenang di dunia: serba mengatur, selalu merasa benar. Negara dipersonifikasi pada satu orang semata, yang tidak pernah bisa diduga maksud dan tujuan hidupnya. Hahaha…

Lalu, untuk menghibur diri, saya pun berandai-andai. Lalu, terlintas di benak saya, kalau ban yang baru dibeli bocor lagi, mungkin itu sinyal agar saya segera membeli Mercy atau Cherokee, yang di dalamnya terdapat Macbook dengan akses internet bergerak. Dengan mobil jenis itu, lebih pantas saya memiliki ban tubeless yang jika bocor pun masih bisa digeber, tanpa harus repot menuntut. Di dalam mobil dengan fasilitas itu pula, saya masih bisa ikut (setidaknya) meramaikan penolakan pemberlakuan RPM Konten dan mendesakkan revisi pasal-pasal intimidatif di dalam UU ITE.

Tapi, usai membayar ban kedua, duit tinggal tersisa beberapa ribu saja. Saya berharap tak bocor lagi (dan mengganti ban baru lagi). Andai sampai begitu, berarti saya harus kemana-mana menaiki sepeda Bridgestone antik yang diimpor dari Jepang dengan status used bike itu. Walau antik, saya merasa tak sanggup kalau menggenjotnya hingga puluhan kilometer saban hari.

Belum lagi rasa was-was yang bakal terus menggelayuti. Belum tentu, di Solo ada orang yang memiliki sepeda antik seperti punya saya itu, sehingga akan menggoda orang untuk ganti memiliki. Masih mending kalau menanyakan harga pengganti. Bagaimana kalau  antiknya sepeda itu mendorong orang untuk mencuri karena bakal mahal jika dijual kembali? Bukankah itu artinya saya memberi kesempatan orang berbuat jahat, sehingga saya berdosa karenanya?

Apapun, sepeda 3 Speed itu selalu memancing tanya setiap kubawa. Lampu yang akan menyala otomatis bila tak ada cahaya matahari atau karena mendung sering mengundang tanya. Begitu pula dengan indikator cukup-kurangnya tekanan udara di dalam ban sehingga mudah untuk mengontrolnya, tanpa harus menekan dengan jempol dan telunjuk.

Tapi, sungguh banyak hikmah yang kupetik dari ‘tragedi dua kali beli’, dinihari tadi. Menuntun jelas memalukan, meski juga menyehatkan. Sepertinya, lebih sehat kalau saya juga sering menggenjot sepeda kesayangan saya, tanpa rasa was-was ada yang bakal mencurinya. Harta hanya titipan, dengan sedekah dan derma menjadi pupuk kesadaran: bahwa Tuhan selalu sayang dengan hamba-NYA, termasuk orang-orang seperti saya (yang menolak RPM Konten Multimedia).

Pak Tifatul, apa sampeyan juga punya sepeda seperti punya saya? (Kalau tak punya, saya maklum saja. Makanya sampeyan berseberangan dengan saya dalam memaknai kebebasan berekspresi, yang pasti setiap manusia punya ukurannya sendiri, dan akan selalu terikat dengan norma dan etika lingkungannya).

Baik to Work, Pak Menteri. Sebaiknya, sampeyan segera bekerja…..

Seperti penggiat Bike to Work yang bertujuan mulia menjaga udara tetap bersih, sehat dan layak hirup demi kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, hasil kerja sampeyan untuk membatalkan RPM Konten dan merevisi UU ITE juga akan mendatangkan berkah bagi alam raya. Indonesia jadi damai, maju dan lebih bermartabat. Asli. Saya tidak bohong…..

Menteri yang Menyedihkan

Keberadaan Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sungguh ironis. Mengaku pernah jadi wartawan (tanpa menyebut nama medianya), tapi tak tahan kritik. Mestinya, ia tahu posisi pejabat publik akan selalu berhadapan dengan kritik (juga pujian), tergantung prestasi, reputasi dan capaian yang pernah dijalankan.

Melalui Twitter, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.19 WIB, dia (@tifsembiring) berkicau:

Sy protes HL MI kmrin, krn mlintir brita, itu rporter ngotot trus, sy blg jngan cari rezeki dg cr2 spt itu, lalu dimuat” tifatul tuduh pers”

Rupanya, ia gerah dengan headline halaman 12 Harian Media Indonesia edisi 23 Pebruari yang menurunkan tulisan berjudul Tifatul Tuduh Pers Cari Makan dari Pelintir Berita. Judul berita itu sendiri merupakan kesimpulan dari sebuah pernyataan, yang biasa dibuat seorang jurnalis. Terhadap pernyataan itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan pun turut menyayangkan.

Membaca laporan itu, tampak Tifatul merasa kecewa dengan pemberitaan media massa yang membuatnya tersudut lantaran Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Dari gedung wakil rakyat terdengar desakan pembatalan, begitu pula dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kalangan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers pun ikut memberi bobot penolakan seperti yang dilakukan para pengguna dan pengusaha internet, baik blogger maupun sejumlah institusi seperti APJII dan banyak lagi. Pendapatnya seragam: RPM Konten memasung kebebasan berekspresi, menghambat kebebasan pers, dan antiketerbukaan informasi.

Kalau keluhan Tifatul dijadikan judul berita, sebagai mantan wartawan, mestinya dia tahu bahwa yang demikian lumrah adanya. Kalau itu lantas membuat gerah, pasti tak jauh-jauh dari efek polemik RPM Konten yang membuat citra Pemerintahan Yudhoyono goyah, karena itu Presiden sampai menegur/menyindir dalam sebuah rapat kabinet, agar setiap menteri berhati-hati membuat pernyataan dan tidak ‘lalai’ berkonsultasi dengan presiden terkait isu-isu sensitif.

Kembali ke persoalan tuduhan ‘pers mencari makan’ lewat pelintir berita, apapun alasannya, itu tak pantas keluar dari mulut (karena ditulis via pesan pendek, berarti keluar dari jemari) seorang menteri. Ia lupa, meski dirinya seorang Tifatul Sembiring, namun kapasitas dan atribut yang melekat pada dirinya adalah seorang pejabat negara. Gerbang utama komunikasi resmi pemerintah pula!

Andai tak sanggup menerima kritikan, kenapa Tifatul tidak resign saja sekalian dari posisinya kini?

Mari kita cermati bunyi pesan pendek Tifatul yang dikirimkan kepawa wartawan Media Indonesia.

Saya sering merasa kasihan dengan orang yang mencari rezeki dengan cara menuli sesuatu yang menghujat orang lain, mengadu domba, menuduh tanpa konfirmasi yang seimbang. Dan, dengan tenang (orang itu) menikmatinya tanpa peduli.

Selanjutnya, seperti dilaporkan Media Indonesia, ia meneruskan tanggapannya.

Lo, tanpa konfirmasi pun Anda sudah lihai menulisnya. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu.

Dari pernyataannya itu, tampak jelas betul cara Tifatul menyikapi pers/jurnalis. Mungkin, ia mengira semua wartawan adalah tukang pelintir, menulis tidak berdasar fakta dan mengabaikan prinsip cover both sides. Bisa jadi juga, ia terbiasa memberi amplop atau fasilitas kepada wartawan dalam berbagai kegiatannya, baik dalam kapasitasnya sebagai orang partai (PKS) maupun sebagai pejabat negara. (Ingat, belum lama ini, kantornya juga membagai-bagikan telepon genggam kepada wartawan, yang lantas menuai kecaman dari AJI dan kalangan pers)

Tapi, terlepas dari ‘cengeng’-nya Menteri Tifatul, ada substansi yang bisa dijadikan para jurnalis untuk berkaca. Selama masih ada yang mau menerima sogokan (dalam bentuk uang, barang atau fasilitas), ya masih bakal ada pernyataan-pernyataan demikian, dari narasumber.

Dan, terlepas dari semua itu, Indonesia di masa Yudhoyono memang sedang memasuki fase menyedihkan dalam konteks kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Terlalu sering saya mendengar redaksi media memperoleh telepon dari orang-orang istana, agar tidak menurunkan laporan ini atau itu. Istilah lamanya, budaya telepon yang menjadi ciri kekuasaan Soeharto, diam-diam bangkit lagi.

Pernyataan Menteri Tifatul hanya indikasi. Sinyal yang mulai kasat mata. Mestinya, ini berkah bagi kita, seluruh warga negara Indonesia. Gusti Allah telah menunjukkan, betapa praktek represi, mulai menggeliat kembali. Artinya: mari mulai melakukan konsolidasi! (Siapa tahu, sebentar lagi muncul musuhnya Ratu Adil, yakni mBak Tirani. Hihihiihii…)

Update (24/2/2010 pk. 9.14 WIB): Silakan baca keluhan Menteri Tifatul via Twitter yang ‘diterjemahkan’ menjadi berita oleh Vivanews ini.

Update lagi : Sekitar pukul 18.30, Rabu (24/2/2010) Pak Menkominfo (@tifsembiring) menuliskan kicauannya di Twitter, bunyinya sebagai berikut:

Stelah sy protes berita gak seimbang, Saya diberi ‘hadiah’ lagi oleh MI hari ini dg judul, “Tifatul lecehkan wartawan”. Saya akan somasi !!

Yang menarik, bila somasi jadi dilakukan, berarti Pak Menteri menggunakan acuan UU Pers. Dari sana, nantinya juga akan terbaca, apakah wartawan Media Indonesia sudah mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik. Kalau begini, malah asyik. Semua bisa belajar.


Pantun Menteri

Mari pangestu mengunyah sirih, cukup segitu dan terimakasih

Begitu bunyi tweet @tifsembiring yang tak lain adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Senin (22/2) sekitar pukul 23.40. Menggelitik, tapi tidak simpatik. Setidaknya, menurut (dan bagi) saya. Andaikata ‘risih’ dengan protes publik di Twitter, tak semestinya Pak Menteri asal-asalan membuat pantun. Jangan lupakan diksi, deh…

Andai itu diucapkan Pak Tifatul di hadapan Bu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam sebuah upacara peresmian masuknya akses internet di sebuah kampung perajin kerajinan di pelosok kampung atau lereng gunung, mungkin akan menjadi bahan pengusir kantuk atau gerah hadirin. Tapi di Twitter dan tanpa copy carbon ke Twitter ID-nya Bu Mari, bagi saya itu kurang tepat.

Asli, ini contoh tak baik dalam konteks penggunaan media jejaring sosial untuk berbagi. Kalaupun hendak melucu, tetap saja saya tak suka dengan cara demikian. Silakan pakai nama diri sendiri kalau ingin membuat lelucon model begini. Kalau toh diramaikan atau diprotes, mungkin Pak Menteri bisa berkilah macam-macam. Misalnya, Bu Mari tak tersinggung, tak masalah, dan seterusnya.

Tapi sudahlah, nasi sudah telanjur menjadi bubur. Harap dimaklumi saja, mungkin ini pertama kali beliau ‘belajar memasak’ peraturan (UU ITE dan RPM Konten), yang kemarin sempat dia takutkan menjadi ajang menyerang pihak lain, menyebarkan pornografi, caci maki, dan lain sebagainya.

Saya sedang menunggu saja, siapa tahu pada kicuan berikutnya, Pak Tifatul akan mengucap permintaan maaf sudah mencatut nama Bu Menteri.