Menggenapkan Keramahan

Keramahan Solo paling bisa dirasakan banyak orang (apalagi pendatang) ketika tersesat atau sedang mencari alamat. Hampir setiap orang ditanya, akan menunjukkan arah dengan detil, kalau perlu bahkan diantar. Tanpa upah. Tapi sayang, masih ada yang terlewat. Pengguna jalan raya bisa celaka, orang berkursi roda tak mudah naik bus kota yang baru akan diluncurkan.

Perempatan SPBU Manahan, pertigaan Kerten dan depan Stasiun Purwosari merupakan tiga titik berpotensi membuat orang tambah celaka. Di tiga lokasi itu, demi menyelamatkan tanaman di taman pembatas jalan, dipasang kawat berduri. Kalau tak hati-hati, pejalan bisa tergores di kaki.

Rasanya, menekan potensi celaka belum jadi pertimbangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Mari berandai-andai saja, sebab celaka selalu tak bisa diduga, begitu pula penyebabnya. Andai seorang pengendara sepeda motor terlanggar mobil atau sesamanya, lalu terpelanting dan ‘nyangkut’ di pagar kawat kawat berduri, apa yang terjadi? Cukuplah kalau ‘cuma’ melukai tangan. Kalau wajah?

Ya, mungkin saja para perencana taman terlalu semagat menghemat anggaran, atau ultracinta pada tetumbuhan. Lagi pula, mungkin ia terbiasa naik mobil, jadi terhindar dari risiko yang (nyatanya) masih sebatas potensi. Belum nyata!

Ketidakramahan kedua, terdapat pada puluhan shelter, tempat perhentian bus baru, yang dirancang meniru konsep pengoperasian TransJakarta di ibukota. Tak ada aksesibilitas bagi kaum difabel, yang karena keterbatasan kemampuan fisiknya, harus menggunakan kursi roda ke mana-mana.

Mas Pono, seorang penderita kelumpuhan akibat kecelakaan mengaku sudah mengecek semua shelter untuk perhentian Batik Solo Transport (BST), nama bis baru itu. Selain sempit, di beberapa shelter yang ada fasilitas untuk aksesibilitas kaum cacat, jauh dari ramah. “Terlalu curam! Anda kuat tenaganya, pun seseorang yang mengakses bisa jatuh terbalik,” katanya.

Khusus soal aksesibilitas di shelter bis kota itu, bisa dibilang sangat memprihatinkan. Ironis, bahkan.

Solo yang dikenal sebagai Pusat Rehabilitasi Cacat terbesar di Indonesia, ternyata tak mampu menjadi inspirasi, apalagi menjadi pusat percontohan, pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang ramah untuk siapapun, tanpa diskriminasi. Jangan tanya kantor-kantor pelayanan publik, hampir semua masih memprihatinkan.

Padahal, MAAF, hampir setiap hari nyaris selalu ‘datang’ orang cacat baru, terutama akibat kecelakaan lalu lintas. RS Orthopaedi, RS Kustati, dan belakangan ada satu rumah sakit swasta baru khusus bedah tulang, bahkan termasuk ‘laris’ karena  menjadi pusat rujukan terbaik.

Belum lagi keberadaan kantor resmi yang dikelola negara dengan tugas khusus untuk merehabilitasi mental dan fisik penderita cacat, juga ada di Solo. Di kantor itu, orang normal yang tiba-tiba harus menderita cacat permanen ‘dibentuk’ mentalnya, agar kelak tak merasa rendah diri di tengah pergaulan sosial.

Pembekalan ketrampilan aneka macam bidang juga dilakukan sebagai bekal, sebab para kaum difabel diyakini tak mudah mengakses pekerjaan seperti kebanyakan orang.

Ya, itu memang persoalan. Bagi saya, juga Anda. Sayangnya, persoalan yang ada di depan mata itu tak menggugah para pembuat kebijakan. Ya kepala-kepala dinasnya, anggota dewan yang mengawasi kebijakan dan punya hak menginisiasi peraturan, juga masyarakatnya, yang tak mengontrol pemerintahnya.


Kapan keramahan masyarakat Solo itu digenapkan? Tepa salira, tenggang rasa rupanya kian asing saja…

Bila Sony Somasi Sony

Blog pribadi Sony Arianto Kurniawan, tempat berbagi pengetahuan yang menyenangkan

Kalau tidak hati-hati, somasi Sony Corporations terhadap Sony Arianto Kurniawan bisa berbuah petaka. Tak cuma kredibilitasnya yang sudah mapan puluhan tahun bisa mendadak turun, bukan tak mungkin dampak penjualan akan terpengaruh secara signifikan. Satu hal yang kerap terlupakan, Indonesia itu dihuni oleh mayoritas bangsa yang paling mudah bersimpati.

Faksi PDI yang kini menjelma PDI Perjuangan, misalnya, tak bakal mendapatkan kemenangan gemilang pada pemilu 1999, andai rezim Soeharto dan militer tidak melakukan represi berlebihan terhadap Megawati Soekarnoputri. Darah Soekarno yang mengalir di tubuhnya menjadi energi luar biasa untuk dijadikan modal perlawanan terhadap Soeharto.

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004, juga terdongkrak oleh simpati publik lantaran Taufik Kiemas, suami Presiden Megawati membuat pernyataan yang bernada melecehkan mantan pembantu Megawati itu. Publik menganggap pernyataan Taufik Kiemas tidak pada tempatnya, apalagi dilakukan menjelang pemilu, dimana istrinya ikut berlaga melalui pemilihan umum secara langsung.

Intinya, arogansi menjadi kata kunci yang tak bisa diabaikan begitu saja, oleh siapa saja. Jangankan urusan merek dagang atau produk industri, dalam politik di mana dukungan irasional masih bisa dijumpai saja, orang masih bisa berpaling muka, bahkan berbalik arah.

Menurut saya, tindakan raksasa elektronik dunia asal Jepang dalam melakukan somasi tehadap blogger seperti Sony tak ubahnya menggali kuburannya sendiri. Apalagi, urusannya hanya soal sepele: domain!

Sepele, sebab dalam dunia perdagangan bebas dan tanpa batas, upaya memiliki alamat situs atau domain bisa dilakukan siapa saja, dan bisa dibeli dari mana saja. Prinsip siapa cepat dia dapat, pun masih berlaku hingga kini. Prosesnya pun tak rumit, bahkan hanya butuh waktu beberapa menit.

Ada beberapa potret kelemahan bila Sony Corporations ngotot ingin menguasai domain sony-ak.com, apalagi bila menempuh jalur hukum.

Menurut saya, adalah kelengahan manajemen Sony Corp. yang sejak dini tidak berusaha menguasai sebanyak mungkin domain yang terafiliasi atau memungkinkan terbentuknya asosiasi publik akan brand, baik menyangkut produk maupun induk perusahaan. Nilai satu domain, jelas tak berarti bagi perusahaan raksasa yang produknya berebaran di seluruh dunia itu.

Andai Sony Arianto Kurniawan hanya memarkir domain yang dibelinya, untuk suatu saat bisa dijual dengan penawaran harga berlipat-lipat, pun merupakan tindakan yang sah-sah saja. Paling, kriminalisasi yang bisa dituduhkan terhadap Sony Arianto Kurniawan hanya dan hanya jika, seorang IT Specialist di sebuah perusahaan swasta itu menggunakan domainnya untuk menampilkan materi yang merugikan Sony Corp.

Discalimer atau pernyataan resmi Sony Arianto Kurniawan yang menegaskan bahwa situs yang dikelolanya tidak ada keterkaitan dengan Sony Crop.

Kenyataannya, nama domain itu sangat identik dengan nama dirinya, dan konten di dalamnya berisi panduan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Artinya, tak tampak indikasi Sony Arianto Kurniawan hendak menyalahgunakan nama domainnya untuk merugikan pihak lain. Pernyataan di bagian bawan website-nya pun cukup tegas, bahwa situs itu tak ada hubungan atau keterkaitan dengan Sony Corp.

Karena saya meyakini tindakan somasi Sony Corp. sebagai bentuk arogansi dan intimidasi terhadap Sony Arianto Kurniawan, secara terbuka, saya menyatakan dukungan agar Sony Arianto Kurniawan mempertahankan kepemilikan sampai ‘titik darah penghabisan’. Saya pun menyerukan kepada semua blogger, pengguna online dan publik lebih luas untuk memberikan dukungan kepada Sony Arianto Kurniawan.

Kapitalisme, selalu menampakkan wajah ramah ketika membutuhkan publik luas sebagai pasar. Namun pada gilirannya, ia bisa berubah menjadi raksasa yang menakutkan, apalagi ketika berhadapan dengan pihak yang dianggapnya remeh, tak berdaya. Asal kita ingat, Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk-produk Sony Corp.

Tampilan sony.com ini merekomendasikan agar kita memilih situs-situs yang terafiliasi dengan induknya

Produk seperti kamera digital, telepon genggam, televisi hingga kamera video, masih banyak diminati di sini. Semoga, Sony Corp. ingat bagaimana sedihnya Soeharto terjungkal, Megawati dikalahkan SBY, dan yang terakhir, walau tak sama namun mirip, bagaimana koin uang receh bisa terkumpul hingga ratusan juta dalam waktu beberapa hari saja.

Apa yang mendorong munculnya gerakan-gerakan perlawanan itu? Tak lain dan  tak bukan, hanya kesewenang-wenangan, arogansi, dan ketidakadilan.

Sony Arianto Kurniawan, ibarat semut yang diinjak gajah. Pertandingan tidak seimbang akan melahirkan simpati dan dukungan secara bergelombang. Spiritnya sama, arogansi harus dibuat tumbang…..

Baca juga info terkait, tentang kerisauan Sony Arianto Kurniawan di sebuah forum dan Sony Agresif Buru Nama Domain, Lalu Dianggurin

Polantas, Oh Polantas

Dalam sehari, kemarin saya melihat dua kejadian polisi menindak pelanggar lalu lintas. Siang, sekira pukul 13.30, seorang polisi menghentikan pengendara sepeda motor di Jl. Suharso, Solo. Kejadiannya sangat singkat. Sang polisi berbalik arah, mungkin menuju pos polisi di perempatan Fajar Indah. Seorang lelaki yang memboncengkan perempuan itu bergegas mengikuti.

Kejadian kedua, sekitar pukul 20.10. Saya tak melihat kejadian sebelumnya, karena saya hanya melintas jalan yang membelah kompleks Perumahan Fajar Indah. Seorang berseragam polisi lalu lintas memboncengkan perempuan sedang ancang-ancang berbalik arah ke selatan, yang saya duga mengarah ke pos polisi yang sama dengan kejadian pertama. Si perempuan tanpa helm, dan seorang lelaki juga sedang menarik gas, mengikuti Pak Polisi.

Dugaan saya (semoga salah), perempuan itu adalah orang yang dibonceng si lelaki yang mengikuti polisi tadi. Baik si pengendara motor (sepertinya RX King) maupun perempuan sama-sama tak mengenakan helm. Mungkin mereka melintas di dekat pos polisi tanpa kelengkapan berkendara, sehingga harus ditindak.

Saya tak hendak bercerita tentang benar-salahnya polisi ‘menyandera’ si perempuan pembonceng RX King demi menjamin pengemudi tak melarikan diri. Namun, lebih pada keheranan saya selama ini, kenapa harus menyelesaikan urusan pelanggaran lalu lintas di pos polisi? Sungguh tak praktis dan merepotkan.

Saya kok lebih sreg, seorang anggota polisi lalu lintas membawa berkas surat bukti pelanggaran (tilang), sehingga dia bisa melakukan proses penindakan di tempat. Salahnya apa, dibuatkan surat tilang, beres! Si pelanggar bisa segera meneruskan perjalanan (dan membereskan urusan), dan polisi bisa bertugas kembali.

Lagi pula, membawa pelanggar ke pos hanya menerbitkan prasangka orang-orang seperti saya. Kebetulan, sudah beberapa kali saya berurusan dengan Polantas. Dua kali di Solo dan sekali di Magelang. Perlakuannya sama: mengonfirmasi pelanggaran, meminta surat-surat lalu diajak ke pos ‘dengan paksa’. Maksudnya, surat dia bawa lalu menyuruh ke pos sementara dianya langsung ngeloyor dengan membawa ‘jaminan’.

Adegannya, baik di Solo maupun Magelang, sama saja. Si Polisi menanyakan nama dan alamat, dan mencatatnya dalam buku tebal bergaris. Semula saya sempat berpikir, mungkin itu bagian dari prinsip kehati-hatian seorang Polisi Lalu Lintas, karena saya mengira surat tilang harus bebas dari coretan. Intinya, supaya tidak salah tulis lalu menyobek dan membuangnya, sebab setiap kertas ada nomor urutnya.

Pernah saya bertanya, kenapa tak segera menuliskan identitas, uraian pelanggaran dan pasal yang dilanggar. Anehnya, ditanya begitu, sang polisi malah balik bertanya, menginvestigasi identitas saya. Semakin saya mendesak agar segera dituliskan kesalahan dan pelanggaran, dianya justru kian curiga.

Dua kali saya iseng bertanya pada polisi yang berbeda, kenapa polisi harus ekstra hati-hati menuliskan pelanggaran seseorang di surat tilang. Rupanya ada beberapa yang ditakutkan: pertama, kuatir sesama anggota polisi dan yang kedua, kuatir kalau yang hendak ditilang itu seorang wartawan!!!

Payah! Kenapa profesi wartawan menjadi begitu kebal hukum di jalan? Jawaban yang saya peroleh kemudian, ternyata wartawan itu masuk kategori mitra. Entah apa maksudnya. Dugaan saya, sih, ada dua. Pertama, takut wartawan menulis kejelekan polisi dan yang kedua, wartawan memang sudah benar-benar jadi ‘mitra’. Asal tahu saja, polisi selalu punya pos anggaran untuk wartawan. Mungkin, itu plesetan dari istilah ‘bina mitra’, sebuah divisi dalam institusi kepolisian kita.

Pak Polisi, mbok dimulai saja, setiap pelanggar langsung dibuatkan surat tilang di tempat. Makanya, bawa saja surat tilang ke mana saja, toh baju dan celana dinas Polantas selalu banyak saku… Wartawan juga warga biasa, tak perlu diperlakukan istimewa, biar tak manja.

Alhamdulillah, hingga detik ini, saya baru sekali ber-damai alias setor lapan-anem kepada Polisi Lalu Lintas. Di Slipi, Jakarta, tepatnya. Saya berjanji, lebih baik membayar denda di pengadilan, dengan niat menyumbang pembangunan dengan sebuah kesalahan di jalan raya. Semoga, besok-besok bisa ikut menyumbang pembangunan lewat bayar pajak. Bukan denda tilang.

Kupat Tahu bukan UU

Bila pernah singgah di warung tahu kupat Dompleng, Kecamatan Blabak, Kabupaten Magelang, mungkin Anda akan senyam-senyum membaca sebuah peringatan yang ditempel pada sebuah lukisan: kalau ada yang niru berarti bersifat meniru? Berbeda dengan saya, yang memilih mengabadikannya melalui kamera.

Peringatan yang merusak keindahan lukisan

Peringatan yang merusak keindahan lukisan

Bukan hanya penempatannya yang tidak ‘menghargai’ karya seni, namun logika bahasa yang dipakainya tak bisa dibantah salah-benarnya. Dikatakan salah, nyatanya juga benar. Namun disebut benar, tetap saja menyisakan ganjalan. Ada yang tak pas. Lalu, buat apa menyoalnya?

Kalimat dan logika bahasa itu mengingatkan saya pada kecerobohan anggota parlemen kita, staf Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan ahli-ahli bahasa yang terlibat dalam penyusunan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sedang jadi sorotan karena ganasnya merampas hak publik yang sudah dijamin Pasal 28 UUD 1945.

Pada Pasal 1 terdapat kalimat yang tak kalah lucunya dibandingkan dengan peringatan yang terdapat di warung tahu kupat itu. Pada ayat (1), misalnya:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada ayat (4), kelucuan serupa diulang kembali, seolah-olah orang lain banyak yang belum paham dengan yang dimaksud para penyusunnya, yang biasanya melibatkan ahli bahasa.ahli bahasa biasanya sengaja disiapkan, baik oleh pihak Depkominfo sebagai wakil eksekutif maupun dari pihak legislatif. Begini bunyinya: Para

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Logika (maaf) Samin

Logika (maaf) Samin

Bukan bermaksud meremehkan pemilik warung tahu kupat, namun sebuah undang-undang yang katanya disusun oleh orang-orang berpendidikan tinggi, mestinya tak boleh sejelek itu. Para penyusunnya (maaf kepada keluarga dan pengikut Mbah Surontiko) Samin banget, gitu loh…!

Undang-undang tentu bukan mainan, meskipun bukan pula menjadi sesuatu yang harus disakralkan. Namun, mengingat pentingnya sebagai rambu-rambu agar seseorang menjadi bertanggung jawab atas sebuah ketertiban sosial, peraturan mesti dibuat dengan sungguh-sungguh, cermat, dan tak boleh disusun secara sambil lalu. Bahwa kemudian mencelakai Prita Mulyasari dan merepotkan Luna Maya, itu hanya menunjukkan kepada kita, betapa cerobohnya para pembuat undang-undang itu.

Kalau dari aspek bahasa saja sudah pada semena-mena, wajar saja kalau mereka juga tak peduli dengan potensinya membuat banyak orang celaka. Saya kira, segitu dulu saja saya ngisengin mereka. Sekalian ngingetin, perlunya menolak keberadaan pasal-pasal yang memasung hak asasi dan demokrasi seperti tampak dalam UU ITE itu.

Mungkin banyak di antara kita yang tak teliti menyimak kalimat demi kalimatnya. Padahal, arogansi penyusunnya sudah tampak nyata, sebab tak menjadikan UUD 1945 yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang sebagai konsideran atau rujukan. Padahal, pada UUD 1945-lah, negara menjamin warga negaranya bebas mengemukakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan.

Bangsat

bangsatAku tak percaya kata kotor itu melesat cepat dari mulut wakil rakyat, di ruang sidang pada gedung yang dihuni orang-orang hebat dan terhormat. Di televisi, kulihat Ruhut Sitompul tertawa lepas tanpa pernah merasa bersalah sesudah memaki pimpinan sidang dengan mengeluarkan kata bangsat.

Apapun alasannya, pernyataan demikian sungguh tak pantas diucapkan. Kalau kemudian rakyat menghujat, tak usah terperanjat. Aku tak yakin, rakyat yang dulu memilih Ruhut juga tak menyertakan mandat yang membolehkan dia melakukan tindakan sedemikian tak terhormat.

Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Mestinya, Ruhut bisa menerjemahkan nasihat bijak itu. Kalaupun ia harus membela kehormatan partai dan pemimpinnya –yang sedang menjadi sorotan kasus skandal Bank Century, tak perlu harus menodai kehormatannya sendiri.

Kian menyedihkan ketika mendengar kabar, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Anas Urbaningrum tak menganggap pernyataan kolega separtainya itu sebagai pernyataan kasar. Anehnya, ia justru seolah-olah meminta publik memaklumi tindakan ‘pelecehan kehormatan parlemen’ yang dilakukan Ruhut dengan cara menyimak konteksnya, sehingga demikian akan bisa ‘mengerti’ kenapa seorang Ruhut sampai berkata demikian.

Bagiku, orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di parlemen sudah tahu semua konsekwensinya. Bahwa di forum-forum parlemen bakal terjadi tarik-ulur kepentingan, bahkan melalui perdebatan sengit dan melelahkan, mestinya sudah disadari sejak awal. Dibanding anggota parlemen yang lain,  mestinya Ruhut lebih matang dalam soal debat dan piawai membuat argumen demi memenangkan pendapat atas sebuah perkara karena berlatar belakang pengacara.

Kalau ‘insiden bangsat’ itu dibiarkan, aku kuatir bisa menjadi preseden di parlemen pada masa mendatang. Sudah seharusnya, para wakil rakyat memulihkan martabat mereka yang ternoda, dengan membawa persoalan itu ke Badan Kehormatan DPR. Pimpinan Partai Demokrat, tak terkecuali Ketua Dewan Pembina, seharusnya memberi peringatan keras, bahkan kalau perlu dengan sanksi untuk Ruhut.

Baik anggota dan pimpinan DPR maupun Partai Demokrat harus berani memberi contoh yang baik kepada publik. Bahwa benar, rakyat akan menilai (dan barangkali tidak akan memilih kembali) Ruhut, karena itu menjadi risiko yang harus ditanggungnya atas tindakan tak terpuji itu. Namun, rakyat juga berhak menuntut kehormatan parlemen dijaga dan ditegakkan.

Namun, bila kasus itu dibiarkan, maka melalui tulisan ini saya mengajak Anda sekalian untuk tak mempercayai parlemen, dan tak usah repot-repot memilih wakil rakyat pada pemilu yang akan datang. Biarlah bangsat menjadi perbendaharaan kata mereka yang ada di gedung wakil rakyat.

Sebaiknya, jangan sekali-kali kita meniru perilaku mereka, sebab kita lebih terhormat karena masih punya martabat. Marah boleh, hati panas pun tak apa. Yang penting kepala tetapi dingin,  kita jaga jangan sampai keruhut-ruhutan…