Jokowi Mendobrak Tradisi

Suka-tidak suka, ‘kehadiran’ Pak Jokowi di DKI saya anggap telah mendobrak tradisi politik berebut kuasa dan kue, yang menjadi tren orde reformasi. Kemenangannya pada putaran pertama Pemilihan Gubernur adalah isyarat akan besarnya keinginan ‘rakyat Indonesia’ untuk move on, berubah dari yang sudah-sudah. Kemenangannya, kelak, bagi saya hanyalah bonus.

Andai perjuangan politiknya berbuah manis pada 20 September nanti, apalagi jika kemenangannya melawan incumbent tidak hanya berselisih perolehan suara yang tipis, maka rakyat Indonesia pantas merayakannya bersama-sama. Kesimpulan itu diambil karena Jakarta merupakan etalase dan miniatur keragaman (etnis, agama, dan sebagainya).

Yang terbayang di benak saya, kini, adalah bagaimana figur politisi seperti Jokowi yang dikenal memiliki integritas dan kapabilitas me-manage birokrasi menjadi efektif, tanpa harus mengorbankan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri.

Satu hal yang harus kita pahami adalah, Jokowi tidak harus mengeluarkan biaya pendaftaran ke partai-partai pengusungnya. Asal tahu saja, seorang kandidat kepala daerah harus merogoh ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk sebuah SK, Surat Keputusan atau rekomendasi partai sebagai syarat sahnya pencalonan (selain syarat khusus untuk calon independen) yang diwajibkan oleh komisi pemilihan (KPUD). (Silakan baca Matematika Pilkada dan Beli Suara Pilkada sebagai referensi).

Selain biaya pendaftaran (yang biasanya permainan oknum politisi di DPP Partai), seorang kandidat harus mengeluarkan biaya kampanye yang tak sedikit. Di Jawa Tengah saja, menurut penuturan seorang aktivis politik, seseorang harus menyiapkan biaya hingga ratusan miliar rupiah untuk pembiayaan kampanye.

Selain dari kocek pribadi, saweran dari individu dan/atau pengusaha (putih maupun hitam) biasanya mendominasi besaran total biaya kampanye. Sebagai kompensasinya, sang penyawer akan beroleh konsesi proyek-proyek pemerintah, jika sang kadidat memenangi pertarungan. Asal tahu saja, seorang teman yang kebetulan jadi tangan kanan pengusaha besar, pernah berkali-kali menelepon saya, menanyakan kepastian maju/tidaknya Jokowi ke bursa pencalonan kandidat Gubernur DKI. Sang teman bercerita, boss-nya ingin ikut membiayai Jokowi jika ia tak maju ke DKI, melainkan di Jawa Tengah.

Bahkan, ketika Fauzi Bowo dipanggil ke Cikeas, sang teman yang mengaku ikut serta menemani boss-nya meluncur ke Cikeas saat itu, masih menanyakan keseriusan pencalonan Jokowi, melalui saluran telepon. Soal benar/tidaknya cerita sang teman, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, ia meminta saya untuk membantu mempertemukan the big boss dengan Pak Jokowi. (Dan ini aneh juga. Wong saya bukan siapa-siapanya Pak Jokowi, kok diminta bantuan mempertemukan sebuah kepentingan demikian).

Sang teman bercerita panjang lebar, bahwa sang pengusaha yang diwakilinya, sudah tak mau membiayai siapapun calon gubernur Jawa Tengah pada pemilihan 2013 mendatang, seraya menyebut beberapa nama penting, bahkan dari beberapa partai besar.

Mungkin, sang teman tak paham seperti apa moral politik Jokowi, yang tak pernah mau terbebani utang budi, bahkan kepada beberapa pengusaha asal Solo, untuk urusan ‘sederhana’ sekalipun. Silakan baca ini.

Pak Jokowi justru memilih pola partisipasi publik dalam pencalonannya. Ia memperkenalkan baju motif kotak-kotak sebagai strategi diferensiasi, sekaligus mengajak keikutsertaan yang nyata kepada publik, sambil menakar kesungguhan dukungannya. Dan ajaibnya, publik rela membeli baju yang diproduksi Pak Jokowi dan relawan pendukungnya, di mana keuntungan hasil penjualannya digunakan untuk pembiayaan kampanyenya.

Ini bukan saja peristiwa politik biasa. Lebih dari itu, orang rela menebus harapan akan perubahan secara nyata, sehingga benar-benar membalik keyakinan mayoritas politisi kita, bahwa para individu pemilih rela menggadaikan suaranya dengan sogokan. “Serangan fajar” yang dianggap lazim, bahkan konon termasuk rekomendasi resmi kebanyakan lembaga konsultan politik demi sebuah kemenangan kliennya, menjadi tidak berlaku di pemilihan gubernur DKI pada putaran pertama.

Jika koalisi PDIP-Gerindra yang pada pemilu legislatif lalu hanya berhasil meraih 18 persen suara, maka kelebihan 25 persen angka kemenangan bisa disebut hasil resmi dukungan kepada masing-masing individu, baik Jokowi maupun Basuki. Incumbent yang didukung banyak partai besar, pun tumbang dengan jebloknya perolehan suara. Begitu pula kandidat-kandidat lain, yang seharusnya memiliki jumlah suara tertentu, merosot sebagian besarnya.

Serangan-serangan bernada hasutan dengan isu SARA dari para pendukung rival Jokowi/Basuki, bahkan ditanggapi sinis oleh kebanyakan orang, dari seluruh penjuru Nusantara. Hal itu bisa disimak di percakapan hampir semua media sosial dan Internet. Peristiwa ‘petasan’ yang disebut sebagai ‘granat’ atau ‘bom’ di Solo pada malam  takbiran, misalnya, justru direspon publik sebagai bentuk rekayasa untuk sabotase atau kampanye hitam untuk menjegal kemenangan Jokowi (dan Basuki).

Rhoma Irama pun turut menjadi ‘korban’, di-bully habis-habisan oleh pengguna Internet selama beberapa pekan. Begitu pula akun Twitter @TrioMacan2000 yang konon kehilangan banyak followers lantaran berubah sikap, dari semula memuji Jokowi menjadi penyebar informasi memojokkan Jokowi dan Basuki. Tak kurang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sejumlah elitnya sempat dijadikan sebagai bahan olok-olok lantaran berbalik dari memojokkan Fauzi Bowo menjadi berkoalisi untuk kemenangan sang incumbent.

Siapapun yang menyudutkan Jokowi/Basuki, sepertinya akan berhadapan dengan publik. Vox populi vox dei sepertinya seturut dengan harapan publik akan terjadinya perubahan politik. Orang yang menyudutkan Jokowi/Basuki, seolah-olah dianggap pengagum Machiavelli, sehingga rela membabi buta, menghalalkan segala cara untuk merebut jabatan dan kekuasaan.

Bahwa dalam politik semua bisa terjadi, semua sudah mafhum. Termasuk analogi “tak ada makan siang gratis” untuk sebuah persekutuan menggapai kekuasaan.

Kini rakyat Indonesia tinggal menunggu tanggal mainnya. Hari ke-20 bulan September 2012 akan menjadi momentum bersejarah. Akankah harapan publik bisa ditukar janji dan iming-iming materi, atau sebaliknya, justru meneguhkan sikap mereka pada putaran pertama pemilihan?

Yang jelas, saya meyakini, para pemilih Jokowi/Basuki kemarin, akan lebih giat mengajak kawan, kerabat dan kenalan mereka, untuk memenangkan pada putaran kedua. Sebagian besar kelas menengah yang kemarin golput alias tidak memilih, menurut prediksi saya, telah menyesal karena kemarin tidak turut serta menyumbangkan dukungan mereka.

Andai Jokowi/Basuki keluar sebagai pemenang, dampak positif bagi Indonesia kelak, adalah rakyat di mana-mana akan meniru apa yang terjadi di Jakarta. Dengan begitu, bukan kandidat kaya raya atau didukung elit partai yang akan dipilih, melainkan mereka yang kwalitas kemanusiaannya sudah terbukti, dan teruji. Saya menduga, calon yang pamer kekayaan hanya akan ‘diperas’ (dalam arti uangnya diterima), namun tetap otonom dalam soal menentukan pilihan. Politisi pun akan hati-hati berpolitik dengan cara kotor.

Mungkin saya kelewat berlebihan dalam berpendapat. Tapi, Insya Allah, saya menuliskan hal demikian bukan lantaran saya menjadi pendukung Jokowi, melainkan lebih didorong oleh naluri berpolitik yang saya yakini selama ini. Jokowi bukan nabi. Ia pasti punya banyak kekurangan yang manusiawi sifatnya. Tapi jika ditimbang positif dan negatifnya, bisa-bisa perbandingannya masih 99:1!

Saya percaya, kebanyakan bangsa kita, juga warga DKI Jakarta, mendambakan sosok pemimpin yang memang bisa menenggang rasa, mau dan mampu berempati terhadap yang lemah dan terpinggirkan, sehingga tidak membuat jarak dengan siapa saja. Pada sisi ini, saya kira tak ada yang bisa menandingi karakter dasar seorang Joko Widodo.

Satu hal yang sering dilupakan para politisi kita, bahwa tindak-tanduk dan tata krama berbicara, bisa dirumuskan lewat ‘kursus singkat’ oleh konsultan komunikasi dan pebisnis jasa pencitraan. Baik kandidat maupun koonsultan pada lupa, watak dan karakter tidak bisa dipelajari dan dipraktekkan secara instan.

Orang bermain teater saja butuh bedah naskah, menghafal dialog, dan proses internalisasi karakter lewat latihan panjang dengan intensitas tinggi. Latihan tiap hari selama tiga bulan, pun belum cukup untuk mementaskan sebuah naskah drama dengan penokohan yang tepat. Celakanya, kebanyakan politisi kita seperti pemain opera sabun atau sinetron serial, di mana ia baru membaca naskah dengan dialog dan penokohan yang diarahkan oleh sutradara sesaat menjelang proses syuting. Jika gagal, maka tinggal dilakukan retake, persis seperti kebanyakan sutradara sinetron dan film kita, saat ini.

 

Catatan: tulisan ini juga dipublikasikan di Kompasiana.

Andai Punya Dermawan

Jika kita punya beberapa orang dermawan yang mau memperhatikan dunia olahraga, Indonesia pasti kian terkenal di dunia. Kita juga tak akan pernah mendengar bekas petinju jadi penjaga klab malam, atau mantan atlet menjual emas medalinya untuk makan atau perpanjangan rumah kontrakan. Bulutangkis yang pernah berjaya hingga 1990an pun kian meredup.

Jika banyak atlet dengan anggauta badan lengkap sempurna saja begitu mengenaskan pada masa tuanya, bisa ditebak bagaimana nasib atlet yang berkebutuhan khusus lantaran kekurangan oleh aneka sebab? Membandingkan atlet paralympic dengan mereka yang tak punya kendala fisik memang seperti melihat langit dan bumi.

Dt. Zaenal Abidin, salah satu tokoh penting pembinaan tenis kursi roda Malaysia. Ia yang memobilisasi dana untuk pembinaan atlet. Sejumlah atlet dan pelatih Indonesia pernah diundangnya untuk melatih atlet-atlet Malaysia, juga mengajaknya keliling beberapa negara atas tanggungan biaya olehnya. Pak Yasin Osmani menjadi orang Indonesia yang kerap diajaknya ke beberapa lawatan olahraga dunia, termasuk tinggal di rumahnya di London. Indonesia butuh orang seperti dia.

Negara (dan penyelenggara pemerintahan) sudah seharusnya memberi perhatian lebih kepada kaum difabel (atau penyadang disabilitas. Terserah, Anda lebih nyaman menggunakan istilah yang mana). Ibaratnya, mereka yang tak memiliki kendala mobilitas akan lebih mudah mengakses banyak hal untuk keperluan hidup kesehariannya. Merancang masa depan, pun pasti tak sesulit saudara-saudara kita yang terkendala fisiknya.

Sepekan menyaksikan dan mengikuti sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada ASEAN Paragames 2011, saya kian cemas terhadap atlet-atlet kita. Bonus yang timpang bagi atlet Paragames yang memperoleh medali emas karena ‘cuma’ seperempat jumlah yang diterima atlet-atlet SEA Games Palembang/Jakarta, memang jadi catatan tersendiri buat saya.

Sama-sama mengharumkan nama bangsa, benderanya juga sama-sama dikibarkan penuh setinggi tiang dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kenapa bonusnya beda?

Saya teringat kata-kata Mas Inung, seorang jurnalis radio yang juga seorang difabel. Atlet, artis, seniman, atau orang-orang berprestasi di bidang sains, teknologi dan bidang apapun, sepanjang mengharumkan nama bangsa, seharusnya diperlakukan sama, tanpa membedakan ciri-ciri lahiriahnya. Yang ‘sempurna’ dengan yang (maaf) cacat, semua memiliki kontribusi yang sama, sehingga mereka berhak mendapat penghargaan yang sama.

Ada satu hal penting yang saya catat dari obrolan singkat di tepi lapangan tenis Manahan seusai pertandingan tenis kursi roda, Minggu (18/12) siang, bahwa mereka-mereka itu (termasuk para atlet paragames) adalah aset bangsa. Oleh karenanya, negara berkewajiban merawat mereka, agar prestasinya kian moncer dan memberi insiprasi dan motivasi bagi yang lain.

Nilai-nilai bela negara (dan bangsa) menjadi penting ditanamkan, baik kepada para atlet maupun seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara. Cara pandang mengenai kecacatan harus dihilangkan, sehingga aneka bentuk diskriminasi sirna dari Indonesia.

Saya menyaksikan sendiri, Pak Simon Sirait minta tolong seorang liaison officer untuk membawa raket tenisnya ke tukang pasang senar. senar raketnya putus saat bertanding, sehingga ia meminjam raket cadangan pasangan mainnya, Pak Ahmad Ade. Sesuatu yang tak seharusnya boleh terjadi di tengah pertandingan.

Sedih jika saya mendengar bagaimana atlet-atlet tenis kursi roda Thailand bisa melanglang buana ikut turnamen ini-itu dengan kemudahan fasilitas penerbangan dari Thai Airways, dan semua biaya muhibahnya bisa di-reimburse ke pemerintahnya, entah kalah atau menang. Itu insentif yang luar biasa bagi atlet-atlet difabel, sehingga wajar mereka bisa sangat percaya diri di lapangan.

Begitu pun Malaysia. Dato Zaenal Abidin, adik ipar mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, mau tampil menjadi pembina sekaligus promotor atlet-atlet tenis kursi roda. Ia bisa memobilisasi dana lewat donasi atau sponsorship perusahaan-perusahaan di Malaysia sehingga menopang prestasi atlet-atlet difabel.

Pemerintah Indonesia yang memiliki saham utama Garuda Indonesia, mestinya bisa menjadi fasilitator, agar perusahaan penerbangan itu mau menjadi sponsor. Australia Open, Japan Open, Taiwan Open dan Thailand Open masih memungkinkan menjadi ajang turnamen untuk mematangkan kemampuan dan reputasi atlet-atlet kita. Toh, menurut Yasin Osmani, manajer tenis kursi roda kita, saingan terberat di ASEAN ‘hanya’ Thailand.

Toh, kalau dihitung-hitung, hampir tak mungkin semua seat pada penerbangan Garuda Indonesia ke kota-kota di negara yang saya sebut di atas penuh terisi. Artinya, bisa memanfaatkan kursi kosongnya, toh biaya pokok untuk bahan bakar, sewa landasan serta transit dan parkirnya sama saja. Bahkan, untuk akomodasi atletnya pun bisa menggunakan jaringan hotel yang biasanya menjadi langganan awak Garuda Indonesia.

Kursi roda untuk tenis lapangan ini buatan China. Harganya cuma Rp 15 juta. Jauh lebih murah dibanding kursi roda serupa bikinan Jepang.

Di luar itu, memang masih ada kendala peralatan. Raket dan bola, anggap saja menjadi tanggungan atlet. Tapi mengenai kursi roda yang berkwalitas memadai, sebaiknya disediakan oleh negara. Bisa dihibahkan kepada atlet, namun bisa juga tetap dikelola negara atau organisasi induk olahraga difabel seperti National Paralympic Committee (NPC), di mana jika atlet meminjam jika hendak bertanding.

Sebut saja, andai Kementerian Pemuda dan Olahraga membeli 10 kursi roda berkwalitas sedang. Buatan China mulai Rp 15 juta, sedang yang bagus bikinan Jepang dari harga Rp 50 juta hingga Rp 100 jutaan. Begitu pun untuk cabang atletik, yang kursi roda untuk sprint berharga relatif sama dengan kursi roda untuk tenis. Andai total punya 20 kursi roda untuk atletik, tenis meja dan tenis lapangan, toh maksimalnya hanya Rp 2 milyar. Angka yang tak seberapa besar, apalagi jika membandingkan dengan jumlah uang menguap yang diduga ditilap Nazaruddin.

Intinya, Menteri Pemuda dan Olahraga masih bisa mengupayakan gathering, mengundang pengusaha dan orang kaya untuk diajak dermawan. Juga, bisa mendorong BUMN-BUMN yang gemilang mencetak laba, untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk menghidupkan olahraga. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tak kecil, misalnya, bisa jadi salah satu sasarannya. Pola anak angkat perusahaan juga menarik dipertimbangkan.

Maskapai penerbangan milik pemerintah ini mestinya bisa menjadi salah satu sponsor penerbangan gratis untuk atlet-atlet paralympic Indonesia untuk lawatan-lawatannya, baik domestik maupun internasional.

Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa lebih proaktif memperjuangkan dana pembinaan, baik lewat anggaran negara (APBN) maupun melakukan mobilisasi dadi sektor usaha, baik swasta maupun BUMN. Dengan begitu, kejayaan Indonesia bisa dirasakan bersama seluruh bangsa Indonesia melalui cabang olahraga, termasuk para penyandang difabilitas (atau disabilitas).

Para dermawan, bangkitlah memajukan Indonesia lewat olahraga. Bela negara dan bangsa bisa dilakukan dengan pola sedekah, entah lewat dana CSR maupun biaya promosi dan kehumasan….

Belajar dari Tenis Kursi Roda

Selama pelaksanaan 6th ASEAN Paragames 2011, saya hanya berkonsentrasi di tenis kursi roda. Hanya sesekali menengok pertandingan voli duduk atau angkat berat lantaran berdekatan dengan tempat pertandingan tenis lapangan untuk difabel. Saya terkesima menyaksikan pertandingan yang satu ini. Kebetulan, saya suka menonton siaran (langsung atau tunda) tenis lapangan di sejumlah saluran televisi khusus olahraga.

Petenis Thailand beraksi di lapangan tenis Manahan. Spesifikasi kursi yang bagus memungkinkan ia melakukan manuver dengan lincah dan tidak membahayakan keselamatan.

Yang membedakan dengan tenis lapangan bagi atlet tanpa handicap hanya aturan mainnya. Bagi atlet difabel, maksimal dua pantulan bola di lapangan, sementara untuk yang nondifabel hanya sekali. Ukuran lapangan dan tinggi jaring, semua sama. Makanya, cabang ini membutuhkan skill dan strategi yang sama, plus kelincahan mengendalikan kursi roda dan tambahan stamina untuk menggerakkan kursi.

Kian bagus kwalitas kursi roda, kian ringan dan memudahkan atlet penggunanya. Dengan desain khusus, terutama posisi roda tidak tegak seperti pada kursi roda biasa, memungkinkan petenis melakukan manuver tanpa membahayakan pengguna. Termasuk di sana, yakni keberadaan dua roda kecil di bagian depan dan belakang yang berfungsi menjadi penyangga agak atlet tidak terjerembab atau terjatuh ke belakang.

Kursi roda untuk atlet tenis buatan China ini sudah lumayan digunakan, meski kwalitasnya dan harganya masih di bawah produk Jepang.

Ada dua klasifikasi terkait handicap atlet yang membatasi mobilitas. Yang pertama adalah para dan kedua quad. Para diperuntukkan yang hanya mengalami cacat kaki karena kelumpuhan atau amputasi, sedang quad untuk cacat ganda. Yakni, selain cacat kaki, juga terdapat handicap pada tangan sekaligus, sehingga raket perlu diikat pada tangan akibat tak bisa kuat mencengkeram atau tak berjari.

Sama dengan tenis lapangan bagi atlet tanpa keterbatasan mobilitas, pada tenis kursi roda juga terdapat kategori pro atau profesional dan amatir. Sudah lama pula digelar banyak turnamen tenis kursi roda (wheelchairs tennis) internasional, yang biasanya mendampingi turnamen bergengsi seperi Japan Open, Taiwan Open, Australia Open, dan sebagainya.

Pada turnamen profesional, dengan hadiah sejumlah uang dan/atau barang, para atlet difabel bisa memetik manfaat material. Tapi sayang, di kawasan ASEAN, baru Thailand yang memiliki petenis-petenis difabel yang sudah terjun ke dunia tenis profesional. “Pembinaan atlet tenis kursi roda dan olahraga bagi difabel sangat maju di Thailand. Pemerintah dan kerajaan sangat concern sehingga atletnya tangguh-tangguh,” ujar Yasin Osmani, Manajer Tim Tenis Kursi Roda Indonesia.

Dituturkan Yasin, tenis termasuk salah satu cabang olahraga mahal. Selain raket, bola dan lapangan untuk latihan yang harus sewa untuk latihan, kursi roda juga menjadi faktor penentu yang signifikan. “Yang dimiliki atlet-atlet Thailand adalah kursi roda bagus, sehingga harganya sangat mahal,” imbuh Yasin.

Nurdin, petenis asal DKI yang berhasil merebut medali emas meski mengendarai kursi roda buatan temannya seharga Rp 1,5 juta. Dalam tenis kursi roda partai ganda, ia menaklukkan pasangan petenis Thailand yang sudah matang terjun di tenis profesional.

Di Asia, baru China dan Jepang yang memproduksi. Kursi roda buatan China berharga mulai rp 15 juta, sementara bikinan Jepang di atas Rp 50 juta hingga di atas Rp 100 juta. “Baik negara maupun atlet Indonesia, belum ada punya kursi roda yang harganya semahal itu,” ujar Nurdin, peraih medali emas untuk tenis ganda klasifikasi quad pada ASEAN Paragames 2011.

Kursi roda yang digunakan Nurdin untuk bertanding hanyalah buatan temannya di kawasan Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan. “Kami beli enam tahun silam dengan harrga Rp 1,5 juta. Pembuatannya pun hanya dengan ilmu kira-kira, meniru model yang sudah ada lewat gambar dengan bahan seadanya. Yang penting aman digunakan, walau berat digerakkan,” tutur Nurdin.

Andai memiliki kursi roda berkwalitas memadai, kata Nurdin, atlet tenis kursi roda Indonesia tak akan kesulitan mengimbangi atlet-atlet Thailand. “Kekalahan jam terbang di kompetisi internasional masih bisa diimbangi dengan memperbanyak latihan,” ujar Nurdin..

Pembinaan Atlet

Mas Inung, seorang wartawan radio yang juga mantan petenis kursi roda.

Mas Inung, seorang wartawan yang juga mengalami kelumpuhan kaki sejak kecil, meyakini atlet-atlet Indonesia masih bisa meningkatkan prestasinya. “Selain dukungan pemerintah agar mengikutkan mereka dalam berbagai turnamen, juga diberikan pembinaan yang serius dan memadai,” ujar Inung, yang ternyata juga mantan atlet tenis kursi roda yang pernah menjajal dan mengukir prestasi di Texas Open dan Australia Open pada belasan tahun silam.

“Satu hal yang harus diperhatikan pelatih adalah tidak boleh mengasihani orang cacat. Sering karena menganggap difabel itu lemah, pelatih kasihan dan tak tega memberikan latihan yang berat kepada atlet-atlet kita,” ujarnya.

Selain itu, Inung mengusulkan perlunya membentuk kesadaran kepada para atlet, baik yang tanpa handicap maupun atlet difabel, bahwa olahraga merupakan wujud bela negara. “Saya dan para atlet selalu bangga ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengiringi pengibaran beendera merah-putih dalam sebuah event antarbangsa. Kesadaran semacam ini penting, selain juga perlu adanya perubahan mindset aparatur pemerintahan mengenai pentingnya memupuk nasionalisme lewat olahraga,” ujar Inung.

Nurdin sependapat dengan Inung. Ia pun rela menyisihkan honor dari pemerintah selama dia mengikuti training di pemusatan latihan nasional di Solo selama enam bulan menjelang ASEAN Paragames, untuk membenahi ‘kendaraan taktis’-nya, yakni kursi roda. “Uang honor saya gunakan untuk perbaikan kursi roda, penggantian ban dan jari-jari roda. Demi merah-putih dan nama bangsa, saya rela merogoh saku celana,” ujarnya.

Wittaya Peem Me, petenis profesional Thailand sedang memperbaiki kursi roda menjelang partai final melawan rekan senegaranya di ASEAN Paragames 2011.

Jika terlalu jauh membandingkan dengan Thailand, atlet Indonesia pun iri dengan perhatian pemerintah Malaysia terhadap atlet-atlet difabelnya. Meski kini hanya memiliki dua atlet andalan, Malaysia sudah rajin ‘berburu’ atlet ke berbagai negara bagian hingga sekolah-sekolah di pelosok negeri, sehingga terkumpul 28 atlet ‘cadangan’ untuk masa depan.

 

Dato Zaenal Abidin, pembina tenis kursi roda Malaysia yang selalu aktif menyimak pertandingan.

“Dulu, pada awal 2000, kita kerap diundang untuk melakukan coaching clinic. Minimal satu pelatih dan satu atlet dengan seluruh biaya ditanggung mereka. Malah, saya kerap diajak dan dibiayai untuk mengikuti atau sekadar menyaksikan beberapa turnamen tenis kursi roda hingga ke Eropa. Mereka yang menanggung semuanya, termasuk uang sakunya,” ujar Yasin mengenang.

Satu tokoh kunci di Malaysia adalah Dato Zaenal Abidin, adik ipar mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. “Beliau concerned dan bisa mencarikan sponsor untuk pembinaan dan turnamen atlet-atletnya. Dato Zaenal pula yang menangani langsung organisasi tenis kursi roda di Malaysia,” ujar Yasin.

Mendengar cerita rekan-rekan sesama atlet dari negeri tetangga, Nurdin hanya bisa mengelus dada. Ia dan teman-temannya jarang bertanding ke luar negeri, apalagi di turnamen bergengsi. “Semua petenis Thailand tak pulang ke negaranya. Dari ASEAN Paragames, mereka akan meneruskan mengikuti turnamen lagi,” ujar Nurdin.

Mau tahu insentif yang diberikan pemerintah Thailand? Simak saja pengakuan Suwitchai Merngprom berikut:

Setiap kami melakukan lawatan internasional untuk bertanding, kami boleh menyerahkan semua bukti pengeluaran untuk reimbursement untuk diganti penuh. Kami mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu, namun jika menang kami diberi tambahan bonus, sementara hadiah turnamen menjadi milik kami.

Indonesia, yang pernah melatih atlet-atlet tenis Malaysia, pun kini harus rela disusul reputasinya. “Kami bangga bisa memperoleh masing-masing satu emas, perak dan perunggu di ASEAN Paragames 2011 ini. Solo menjadi sejarah baru bagi kami,” ujar Dato Zaenal Abidin.

 

 

Bukan Event Cacat

Kota Solo kembali dipilih menjadi tuan rumah event besar olahraga bagi kaum difabel. ASEAN Paragames 2011 bakal digelar di Solo, 12-22 Desember mendatang. Ribuan atlet dan ofisial dari 11 negara ASEAN menyemarakkan Kota Rehabilitasi dengan adu prestasi dari 11 cabang olahraga.

Event itu seperti mengukuhkan Surakarta atau Solo sebagai kota yang banyak melahirkan atlet-atlet dan usahawan dari kelompok masyarakat difabel atau memiliki cacat fisik, sehingga kemampuannya berbeda dengan kebanyakan orang. Event berskala besar serupa pernah juga berlangsung di Solo pada 31 Agustua-7 September 1986,  di mana 834 atlet dari 19 negara di Timur Jauh dan Pasifik Selatan berlaga. Kala itu, 4th FESPIC (Far East and South Pacific Games for Persons with Disability) Games, digelar.

Zebra cross di perempatan Fajar Indah, Jl. Adi Sucipto ini bisa menyulitkan para tuna netra karena memungkinkan penyeberang menabrak pembatas jalan.

Solo memang pantas menjadi tuan rumah penyelenggaraan event bagi kaum difabel. Prof. DR. Soeharso telah merintis pusat rehabilitasi berskala nasional sejak awal kemerdekaan, meski awalnya diperuntukkan bagi korban perang yang mengalami kecacatan permanen. Tapi, di kemudian hari, toh memberi manfaat bagi banyak orang yang mengalami perubahan pola hidup yang drastis, akibat kecelakaan, bencana alam dan sebagainya.

Wajar pula Paragames 2011 digelar di Solo, hitung-hitung sebagai apresiasi atau hadiah bagi pemerintahan di daerah yang menjadi pionir akan lahirnya Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel nomor 2 tahun 2008. Itu termasuk maju jika disimak dari perjalanan panjang para aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan difabel di seluruh dunia, termasuk Solo.

Perserikatan Bangsa-bangsa saja baru menyepakati adanya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitasvpada 13 Desember 2006, dan Indonesia menjadi negara ke-107 ketika meratifikasi konvensi tersebut pada Maret 2007. Uniknya, Solo menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memiliki Perda, dan hanya berselang setahun sejak Indonesia melakukan ratifikasi.

Asal tahu saja, seketariat nasional organisasi olahraga difabel juga berada di Solo, termasuk pusat latihan nasionalnya (Pelatnas). Kini, induk organisasiny bernama National Paralympic Committee (NPC), menggantikan yang lama, Badan Pembina Olahraga Cacat/BPOC. Sebelumnya, olahraga ini dinaungi oleh sebuah yayasan, yakni Yayasan Pelaksana Olahraga Cacat (YPOC).

Atlet cabang atletik Indonesia sedang menjalani latihan di Stadion Manahan. Kursi roda yang mereka gunakan, konon bukan yang berkwalitas bagus.

Nah, bagaimana kesiapan Kota Solo terkait dengan penyelenggaraan ASEAN Paragames 2011, apalagi jika dikaitkan dengan adanya Perda Kesetaraan Difabel? Untuk venue atau tempat digelarnya 11 cabang olahraga, memang sudah tak masalah. Tapi, mengenai fasilitas umum, terpaksa saya harus menyebutnya sebagai cukup menggemaskan.

Sebuah hotel yang belum genap setahun beroperasi, misalnya, sok-sok ramah atau peduli dengan difabel. Ram atau akses jalan untuk pengguna kursi roda atau pejalan kaki berpenyangga (kruk), memang sudah dibuat. Tapi, karena tak ngerti (arsiteknya pasti payah secara ilmu dan tak punya rasa solider), ramp dibuat sangat curam, hampir 45 derajat! Jangankan pengguna kursi roda, orang tanpa handicap saja enggan melewatinya, lantaran berisiko.

Anggap saja, hotel memang bukan ‘tempat layak’ untuk difabel (walau ino sadis juga) karena dianggap bukan merupakan ruang publik (walau tak demikian seharusnya), lantas bagaimana dengan fasilitas umum seperti halte bus??? Ndilalah (saya tak tahu padanan bahasa Indonesia yang tepat), hampir semua halte tidak ramah untuk difabel. Kalau tak terlalu curam, lebar ram pun cuma pas buat kursi roda. Kalaupun ada selieih, paling kurang dari sepuluh sentimeter. Seorang teman pengguna kursi roda yang pernah mencobanya, mengaku aksesnya tak layak untuk diri dan teman-teman sesama pengguna kursi roda.

Ram di sebuah hotel di Solo ini berpotensi mencelakakan pengguna, khususnya penyandang difabilitas.

Yang demikian, tentu kabar tak enak dibaca. Tapi, ya mau bagaimana lagi. Ini fakta pahit, yang harus diketahui banyak orang, supaya semua pihak mau berbenah. Kesetiakawanan bukan ungkapan lisan semata, dan tanggung jawab penyelenggara negara kian nyata. Tidak hanya sekadar formalitas belaka, sebagai siasat memenuhi unsur yang diamanatkan oleh perda, undang-undang, konvensi atau apapun namanya.

Jujur, saya sedih melihat atlet-atlet nasional kita yang sudah berbulan-bulan masuk Pelatnas di Solo, namun hanya diinapkan di hotel-hotel yang menurut saya, kelas melati pun belum! Salah satu hotel (kecil, nyaris melati) tempat mereka menginal selama berbulan-bulanpun, meski dua lantai, tak ada lift atau akses ramp.

Mungkin, perlakuan semacam itulah yang lantas memberi gambaran kepada kita (saya, tepatnya), bahwa seperti itulah perhatian negara kepada merwka, kaum difabel. Jika atlet yang memiliki prestasi saja diperlakukan seperti warga negara kelas dua, bagaimana mereka yang ‘tak berprestasi’?

Halte yang baru dibangun di dekat RS Kasih Ibu, Jl. Slamet Riyadi ini sudah jauh lebih manusiawi karena memenuhi syarat aksesibilitas untuk difabel.

Maka, saya pun makljm adanya, jika seluruh atlet dari berbagai negara ditempatkan di Asrama Haji Donohudan, yang kini sedang diperbaiki di sana-sini supaya memenuhi unsur aksesibel bagi semua delegasi. Hotel-hotel, dari yang melati hingga berbintang, masih belum banyak yang ramah terhadap difabel. Menyedihkan, memang…..

Semoga ASEAN Paragames 2011 tak menjadi event yang cacat. Entah cacat definisi maupun cacat pelaksanaan. Repot jika pesimisme dan prasangka saya terbukti benar adanya…..

Atlet Bersarung Tangan Butut

Rabu (10/8) sore, saya dan Andre menunggui Donny latihan sprint. Kerabat kami, Blogger Bengawan ini adalah atlet Pelatnas, peraih beberapa medali emas dan perak, dan menjadi andalan Jawa Tengah. Ia jagoan di kelas sprint lari (pakai kursi roda). Pertengahan Desember nanti, ia mewakili Indonesia, bertanding di ASEAN Paragames di Solo.

Donny, atlet Paragames yang selalu optimis...

Saat ngobrol santai di Sekretariat Bengawan (sejatinya kami nebeng di Yayasan Talenta, organisasi yang mengkhususkan pada advokasi hak-hak kaum difabel), Donny selalu optimis, mampu mengalahkan rival tangguhnya dari Thailand. “Kita cuma kalah alat,” ujarnya.

Alat dimaksud adalah kursi roda yang harus dipacunya di lintasan ‘lari’. Di Thailand, konon atlet-atlet Paragames atau Paralympic benar-benar dipelihara raja. Kursi rodanya dibelikan oleh kerajaan, dan dipilihkan yang terbaik. “Kita cuma punya yang kelas dua. Itu sudah yang terbaik, dan yang punya hanya Jawa Tengah, dan adanya ya cuma di Solo,” ujar Donny sambil terkekeh.

Gigih berlatih di Stadion Manahan demi medali emas dalam ASEAN Paragames di Solo, Desember mendatang...

Kini, ia banyak berlatih di lintasan lari karena harus mempersiapkan diri untuk memperoleh posisi terbaik dalam ajang ASEAN Games-nya kaum difabel yang dipusatkan di Solo, pertengahann Desember nanti. Sebelum masuk pemusatan latihan, ia saban hari nge-net di Sekretariat Talenta/Bengawan. Kini, hanya dilakukannya di sela-sela latihan.

Saat latihan Rabu sore itu, ia bersama sepuluh temannya, empat di antaranya perempuan. Sepintas, memang Donny tampak paling menonjol dibanding rekan-rekannya. Tak nampak kelelahan, dan mereka sungguh-sungguh memacu kursi rodanya, walau tanpa pelatih yang menungguinya. Kata Donny, sang pelatih sedang ada kesibukan lain.

Sejujurnya, saya miris melihat fasilitas yang digunakannya. Kursi roda balap yang dikendarai Donny sudah yang terbaik dibanding yang digunakan rekan-rekannya. Katanya, kursi rodanya itu seharusnya berbobot hanya lima kilogram, tapi menjadi tujuh kilogram karena roda asli yang lebih ringan disimpan, untuk digunakan saat bertanding sungguhan, kelak.

Saya lihat sarung tangan yang digunakannya lusuh, bahkan sudah compang-camping. Padahal, sarung tangan itu memiliki fungsi penting untuk menggerakkan roda supaya bisa dipacu kencang. “Tanpa sarung tangan, telapak akan berdarah-darah…,” ujarnya.

Ring warna hitam merupakan tempat atlet lari para atlet Paragames mendaratkan telapak tangan agar bisa dipacu kencang. Dibutuhkan pelindung tangan memadai agar tak melukai diri atlet...

Seharusnya, sarung tangan yang digunakan berbahan kulit dan agak keras. Pasalnya, sistem kerjanya hanya menekan dan mendorong, bukan mencengkeram.

***

Saya kira, tak banyak teman-teman yang tahu, bahwa Solo merupakan kota rehabilitasi sehingga ada rumah sakit rujukan nasional, RS Orthopedi Prof. DR. Soeharso. Nama inisiator pusat rehabilitasi (dulu bernama rehabilitasi centrum, sehingga orang menyebutnya RC) itu diabadikan sebagai nama rumah sakit. Konon, dr. Tundjung, putra Soeharso, termasuk kampiun, ahli bedah tulang berkaliber internasional, yang mewarisi ilmu serupa dari ayahnya.

Walau bersarung tangan butut, semangat Donny tak pernah berkerut. Ia tetap mampu mengoleksi aneka medali tingkat nasional...

Dulu, RC didirikan untuk membantu mengembalikan rasa percaya diri para korban perang yang mengalami kecacatan permanen. Maka, aneka ketrampilan pun diajarkan dan lantas dibakukan menjadi bahan pembekalan orang-orang yang mengalami kecacatan. Termasuk di dalamnya adalah penanggulangan trauma akibat perang (juga kecelakaan dan sebagainya).

Bahwa pada perkembangannya, kebijakan pemerintah kurang tepat bagi orang-orang yang lantas disebut memiliki perbedaan kemampuan dengan sesamanya, seperti hadirnya sekolah-sekolah luar biasa (SLB), dan sebagainya, itu soal lain lagi. (Akan saya tulis terpisah di kemudian hari). 

Satu yang pasti, ironi dunia olahraga kaum difabel sama ironisnya dengan penanganan orang-orang yang mengalami aneka kecacatan di Solo, dan kota-kota lain di Indonesia. Padahal, Kota Solo termasuk pionir, lebih maju dibanding pemerintah daerah lain, yang memiliki Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel, yang salah satu inisiatornya adalah Sapto Nugroho, induk semang kami di sekretariat. Dialah yang memberi ruang kepada Komunitas Blogger Bengawan untuk beraktivitas bersama.

Tempat umum, termasuk sebuah hotel baru di Solo, masih menempatkan ramp sebagai asesoris pemanis. Tak mengerti fungsi, sehingga tak membantu kaum difabel mengakses gedung. Saya yakin, saat Bu Shinta Nuriyah singgah di hotel, Selasa (9/8) sore menggunakan fasilitas itu. Siapapun pasti celaka jika melintasi fasilitas asesoris itu...

Apakah kantor-kantor pemerintah, tempat-tempat fasilitas umum di Solo dan kota-kota lain di Indonesia, sudah ramah untuk difabel? Mohon sabar menanti postingan saya, atau teman-teman Bengawan, esok hari…..

Fasilitas aksesibilitas untuk difabel yang pernah ada semasa Gus Dur jadi presiden saja, kini tak nampak lagi di mana-mana. Apalagi bagi atlet paragames seperti Donny dan kawan-kawannya…

Referensi tambahan, silakan simak tulisan sedulur lanang saya ini