Omnibus Law dan Komunikasi Publik yang Payah

Pada pertemuan beberapa hari sebelum pembatasan sosial akibat merebaknya pandemi Corona itu, Pak Jokowi menyatakan perlunya terobosan hukum yang memudahkan masuknya investasi usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketika itu disampaikan, kebanyakan calon investor masih mengeluhkan rumitnya birokrasi perijinan, yang tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah (kabupaten/kota dan/atau provinsi), pengeluaran biaya-biaya tak terduga hingga masalah ketenagakerjaan (tentang pengupahan, hak-hak normatif pekerja, dll). Dan masih banyak lagi.

Satu yang paling saya ingat, Pak Jokowi menceritakan pengalamannya mengurus ijin pendirian usaha di Uni Emirat Arab yang bisa jadi dalam waktu satu jam saja. Selama persyaratan administratif (surat-surat penting) terpenuhi, ijin akan segera keluar. Yang membedakan, adalah ketentuan-ketentuan rigid yang tercantum dalam surat ijin yang ditandatangani kedua belah pihak, yakni calon pengusaha dan pemerintah.

Dalam surat ijin itu misalnya, terdapat ketentuan-ketentuan sanksi atau hukuman jika melanggar berbagai hal. Jika mengakibatkan kerusakan lingkungan akan diberikan sanksi tertentu, begitu pun soal kewajiban pengupahan, kewajiban pajak, dan lain sebagainya. Sanksi bisa berupa sanksi administratif, denda, hingga (kalau tak salah ingat) hukuman pidana, termasuk larangan berusaha terlibat dalam kegiatan usaha bahkan seumur hidup, kepada pelanggarnya!

Jadi, proses awal perijinan terkesan dimudahkan, tapi konsekwensinya sangat berat. Calon investor pun bahkan diberi banyak fasilitas jika usahanya dianggap strategis, misalnya memberi keuntungan besar kepada pemerintahan setempat.

***

Dalam paparannya, Pak Jokowi bertekad akan membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, agar Pemerintah Indonesia bisa mendapat manfaat sebesar-besarnya pula. Contohnya, perputaran uang yang riil di masyarakat, serapan tenaga kerja, dan perolehan pendapatan dari pengenaan pajak dan sebagainya.

Singkat cerita, Presiden pasti menyiapkan tim perancang undang-undang tersebut. Saya yakin, presiden cukup memberikan rambu-rambu apa saja yang perlu dibenahi, mana aturan yang tak sejalan dengan peraturan lainnya, target apa yang hendak dicapai, dan siapa yang harus diuntungkan, yakni Indonesia, baik rakyat maupun pemerintahnya.

Persoalan pun muncul di kemudian hari. Keinginan melakukan reformasi peraturan yang berulang kali disampaikan Presiden, tak terjelaskan dengan baik ke publik. Banyak aktivis, akademisi, dan perwakilan masyarakat yang penasaran dengan gagasan omnibus law menanyakan ke berbagai pihak. Hasilnya: tak ada jawaban yang menjelaskan!

Banyak pejabat kementerian mengaku tak memiliki draf rancangan, termasuk naskah akademik yang menjadi modal dasar penyusunan peraturan. Isu terus berkembang, bahkan menjadi semakin liar. Awam pun lantas tergiring oleh fakta kesimpangsiuran informasi, sehingga akhirnya menganggap pemerintah menyembunyikan maksudnya. Prasangka pun muncul: pasti ada apa-apanya, seperti berpihak kepada investor tapi mengorbankan rakyatnya, dan sebagainya.

***

Hingga rancangan undang-undang dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan, kesimpangsiuran tak juga mereda. Pemerintah, dalam hal ini, Presiden menjadi sasaran tembak. Pak Jokowi tak hanya dinyinyiri, tapi juga di-bully.

Sejauh saya mengamati proses legislasi RUU Omnibus, memang tak banyak pemberitaan pers yang memadai. Saya rasa, itu bukan karena pers tak bekerja, namun lebih disebabkan oleh minimnya sumber informasi yang tersedia. Komunikasi publik pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika macet. Begitu pula pejabat-pejabat komunikasi berbagai kementerian terkait, pun tak memberikan pertanggungjawaban prosesnya kepada masyarakat.

Celakanya, beberapa kali justru presiden sendiri yang menyampaikan kepada publik. Semua gara-gara tidak kompaknya kementerian dan lembaga yang ada.

Meski terlambat, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers menanggapi kontroversi UU Cipta Kerja pada Jumat (9/10) adalah potret buruknya komunikasi publik pemerintah. Yang demikian, mestinya tak perlu terjadi jika jauh-jauh hari ada penyebaran informasi yang baik, termasuk, jika perlu, disebutkan saja sejauh mana proses belanja masalah lewat proses konsultasi publik, baik yang dilakukan eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (panitia kerja dan panitia khusus DPR).

Tentu, akan lebih bagus lagi, dan ini ideal, jika setiap anggota DPR melakukan sosialisasi ke daerah pemilihan masing-masing saat melakukan kunjungan kerja atau reses. Dengan demikian, masyarakat jadi tahu sejak dini, aturan macam apa yang akan segera akan mengikat hidup mereka sebagai warga negara.

Andai berdalih tak memiliki draf dan naskah akademik, saya kira setiap anggota DPR memiliki hak untuk memaksa eksekutif sebagai inisiator pembuatan undang-undang menyerahkan dokumen yang mestinya layak diketahui publik tersebut.

One thought on “Omnibus Law dan Komunikasi Publik yang Payah

  1. Betul. Komunikasi pemerintah buruk sekali soal omnibus ini. Media juga kerepotan.
    Bahkan Walhi bingung, Jokowi masih sebut soal penghapusan AMDAL padahal isu itu sudah selesai di RUu.

Leave a Reply