Bahaya Sok Tahu Kesenian

Ketika membaca kabar bahwa Taman Ismail Marzuki Jakarta akan direvitalisasi, dibangun hotel berbintang lima hingga dibuatkan wisma seni, saya ikut jengkel. 

Bukan semata ikut arus teman-teman seniman/budayawan yang dimotori Radhar Panca Dahana yang lantang menentang rencana itu. Lebih dari itu, kejengkelan bermuara pada sikap sok tahu birokrat atas dunia kesenian, sementara mereka belum tentu pernah nonton pergelaran teater atau pertunjukan tari kontenporer.

Saya yakin, revitalisasi yang dibilang Gubernur Anies Baswedan untuk menyokong tumbuhnya ekosistem kesenian, justru akan menutup ruang-ruang ekspresi seniman. Tanpa ‘revitalisasi’ saja, seniman sudah kesulitan berproses di TIM. Wisma Seni yang dulu jadi tempat menginap seniman-seniman luar kota yang pentas di Jakarta, sudah hilang menjelang reformasi. Kini, sudah berdiri megah gedung teater, yang untuk mengaksesnya, seorang seniman harus memiliki dana puluhan juta untuk menyewa.

Tanyakan seniman-seniman Jakarta, seberapa berani mereka menggelar karya mereka di kompleks TIM, bahkan di Graha Bhakti Budaya yang kini kalah pamor dengan gedung baru di sampingnya. Saya yakin, mereka sudah lebih dulu pusing memikirkan biaya proses latihannya, andai pun sudah digratiskan penggunaan gedung dan fasilitasnya.

***

Saya hanya orang biasa yang pernah mengalami bergaul dengan seniman. Lumayan lama. Setidaknya sejak 1994, ketika lontang-lantung di Taman Budaya Surakarta, bahkan sampai menggelandang tidur di sela-sela gamelan, di pendopo, beberapa tahun lamanya.

Beruntung, ketika itu adalah masa-masa orang muak terhadap bentuk otoritarianisme kekuasaan Soeharto, di mana ABRI menguasai seluruh sendi kehidupan, termasuk kebudayaan bahkan kesenian. Untuk bisa mementaskan drama (teater) misalnya, selain harus ada ijin kepolisian, naskahnya pun diteliti hingga kata per kata, sebelum ijin dikeluarkan. Penelitinya adalah tentara, yang ketika itu ada di kantor sosial-politik. 

Semisal dalam naskah drama terdapat kalimat yang ditafsir menyinggung perilaku aparat, apalagi penguasa, bukan saja ijin tak keluar, sang penanggung jawab acara bisa diinterogasi, bahkan ditahan jika tak bisa menjelaskan dan meyakinkan sang interogator.

Bahkan, lolos penelitian naskah karena kelihaian seniman bersikat lidah bukan jaminan tidak ada masalah. Dalam ruang pertunjukan, intel biasa menyusup sebagai penonton dengan maksud utama untuk mengawasi konten. Salah sedikit, bisa dibubarkan atau sang seniman diambil paksa untuk menjalani interogasi.

Aparat tak mau tahu, bahwa untuk proses latihan teater (juga tari), para pemainnya butuh makan-minum. Bisa berbilang hari, bahkan bulan. Belum lagi menyiapkan kostum dan keperluan artistik, yang semua berkonsekwensi biaya. Jangan bicara sponsor untuk pergelaran kesenian. Rata-rata, pemilik gagasanlah yang banting tulang nyari sumbangan, atau menjual/menggadaikan barang yang dimilikinya.

***

Kembali pada masalah revitalisasi TIM. Cobalah cari tahu, bisa lewat pemberitaan media atau bertanya kenalan atau kolega. Dalam sepuluh tahun terakhir, ada berapa banyak grup kesenian (entah sastra, teater, tari dan musik) yang manggung di Graha Bhakti Budaya (GBB) TIM? 

Jika sudah diketemukan jumlahnya, cobalah cari tahu, siapa saja mereka, dari mana asalnya (Jakarta atau luar Jakarta), bagaimana/dari mana sumber pembiayaannya? Bisa jadi, mereka adalah undangan (biasanya dari Dewan Kesenian Jakarta/DKJ), yang bisa membantu digratiskannya beaya sewa gedung, dan disubsidi biaya transportasi dan akomodasinya. Intinya, sudah sangat beruntung jika ada sisa uang yang bisa dibagi sebagai honorarium pendukung kreatif.

Yang jelas, hanya seniman-seniman tertentu yang ketika melakukan lawatan pentas di Jakarta masing sanggup tidur di hotel, meskipun kelas melato atau apalagi berbintang meski hanya siji!

Keberadaan hotel bintang lima yang kelak akan berdiri di sana, saya bisa pastikan, tak akan dinikmati seniman, bahkan para penikmat kesenian atau karya seni yang berpentas di sana. Bisa pentas di TIM dan menginap di hotel Alia yang ada di seberangnya, pun kebanyakan seniman Indonesia tak berani membayangkannya.

Dengan keadaan TIM yang apa adanya seperti kini saja, tidak banyak seniman sanggup menikmatinya. Sehingga, sebaiknya pemerintah DKI Jakarta lebih baik mengalokasikan dana sedemikian rupa, sehingga siapapun senimannya, apapun cabang seni dan asal daerahnya, dapat menggelar karyanya di sana. 

TIM, karena kedudukannya di ibukota negara, sudah selayaknya dijadikan sebagai etalase unjuk keberagaman khazanah seni-budaya se-Nusantara. Disubsidi biaya proses (latihan), digratiskan penggunaan fasilitas gedung, hingga hasil penjualan tiketnya semua diberikan kepada seniman, pun saya jamin belum sepadan dengan jerih payah mereka berproses.

Kalau tidak percaya, kumpulkan semua kepala dinas kesenian/kebudayaan se-Indonesia, lalu paksa mereka ikut program ‘live in’ ke sanggar-sanggar atau kelompok seni, supaya mengikuti proses kreatif berkesenian di Indonesia. Saya yakin, itu pun tidak menjamin mata dan hati mereka terbuka.

Kebanyakan birokrat hanya sok tahu akan kesenian/kebudayaan. Alangkah celakanya suatu bangsa  jika mereka diberi keleluasaan mengatur kehidupan seni-budaya.

Leave a Reply