Jokowi Layak (di)Lengser(kan)

Jika kini kian riuh suara #2019GantiPresiden, menurut saya wajar belaka. Sikap dan tindakan Pak Jokowi memang memenuhi syarat untuk segera dihentikan. Jika Jokowi kembali terpilih jadi Presiden periode 2019-2024, itu berarti petaka sudah di depan mata orang-orang yang memusuhinya. Kuncinya ada pada 40 orang yang yang pada 2017 tercatat memiliki kekayaan US$119 milyar atau setara Rp.1.725 trilyun (dengan kurs Rp 14.500 per dolar).

Kita tahu, APBN 2019 ‘hanya’ Rp 2.400 trilyun. Sementara jika menilik postur anggaran pada 2018, target pendapatan negara hanya Rp 1.894,7 trilyun.  Hanya terpaut sedikit dengan total kekayaan mereka. Serem!

Bisa kita bayangkan, di tengah ketatnya rezim Jokowi-JK mengontrol anggaran lewat sistem serba-e seperti e-budgeting, e-procurement dan e- lainnya lagi, kekayaan 40 orang tadi bisa meningkat sedemikian pesat, dari hanya US$22 milyar pada 2006 menjadi US$119 hanya dalam waktu 11 tahun. Jangan-jangan, angka itu baru ketahuan saat menyusun rencana penerbitan kebijakan tax amnesty. Apa jadikan jika Pak Jokowi bersikap sekompromis seperti rezim-rezim sebelumnya?!?

Memang, kita tidak bisa gegabah menuduh 40 orang superkaya tadi menjarah harta negara sesuka hati. Tapi, bukan tidak mungkin 1% orang terkaya Indonesia yang disebut Direktur Eksekutif Megawati Center Arif Budimanta, menguasai 45% kekayaan nasional, sebagiannya adalah para milyarder yang menumpuk kekayaannya dengan cara tidak benar.

Bagi saya, bukan hal aneh jika sejak beberapa tahun terakhir dihembuskan isu Jokowi PKI, atau rezim Jokowi membuka keran masuknya jutaan tenaga kerja dari China hingga Jokowi antek asing-aseng, semata-mata demi mendelegitimasi Jokowi. Tujuannya, rakyat jadi benci, antipati kepada Jokowi sehingga pada pemilihan presiden tahun depan bisa dikalahkan.

Apalagi ketika pada 2015, Pak Jokowi memulai pembicaraan dengan Pemerintah Swiss untuk mengulik harta sejumlah orang Indonesia yang disimpan di sana. Dari sana, muncullah titik terang karena kerahasiaan data nasabah bisa disingkap, sehingga Pemerintah Indonesia bisa mengakses nilai uang yang diparkir di sana.

Komitmen memberantas korupsi dan menarik kembali harta yang diduga didapat secara tidak wajar, untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia itulah yang membuat banyak orang ketar-ketir. Direktorat Jenderal Pajak, bahkan sudah menyatakan membidik data keuangan WNI di 99 negara. Baru di negara Singapura saja, diperkirakan ada duit WNI sebanyak Rp 3.000 trilyun disimpan di sejumlah bank setempat.

Rasanya, bakal kian banyak orang-orang yang makin gerah kepada Jokowi. Apalagi dia memunculkan kebijakan satu peta mengenai aset lahan yang dikuasai perorangan dan perusahaan di Indonesia. Jika itu terwujud, maka pemerintah akan mudah melihat siapa menguasa lahan seberapa luas termasuk peruntukannya. Tentu, itu sejalan dengan reforma agraria, yang salah satu wujudnya berupa pemberian sertifikat kepemilikan tanah kepada rakyat, termasuk hak-hak adat/ulayat.

Atas dasar sekelumit petunjuk di atas, analisa saya, kira-kira begini: mereka yang selama ini menjalankan usaha dengan tidak wajar, termasuk berkolaborasi dengan aparatur negara (sipil mapun militer) yang ujungnya membuat mereka kaya raya dengan cara mudah (lewat korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN), akan bersatu menyusun kekuatan untuk melawan Jokowi.

Jika pada masa-masa sebelumnya bisa sangat mudah menumpuk harta, dan kini harus bersusah payah mendapatkannya, maka lebih baik berjudi, mengadu nasib. Mereka memilih bersekutu, merancang strategi bersama menghadang Jokowi terpilih kembali, berpatungan mengeluarkan sejumlah dana untuk mengganggunya. Kekacauan bisa dibikin, diciptakan. Masih banyak kelompok-kelompok masyarakat, preman, oknum elit-elit sipil dan militer yang bisa mereka gunakan untuk mengacaukan kesuksesan Jokowi.

Begitulah kelakuan bejat mereka, apalagi yang sudah merasakan nikmatnya menjarah harta negara semasa Orde Baru berkuasa. Ketika Jokowi dan keluarganya tidak terkontaminasi dengan korupsi, maka bentuk perlawanannya harus dengan delegitimasi, jika perlu memproduksi fitnah dan menyebarkannya semassif mungkin.

Semoga upaya menarik kembali uang jarahan yang disimpan di luar negeri bisa segera terwujud, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, membayar utang dan melepaskan Indonesia dari cengkeraman rezim rentenir global.

Memang benar kata calon Presiden Prabowo, bahwa kekayaan bangsa Indonesa hanya dinikmati segelintir orang. Semoga Pak Prabowo juga sadar, bahwa dia dan Sandiaga Uno pun kekayaannya sudah trilyunan. Tentu ia tak berhak mengaku sebagai bagian dari rakyat kebanyakan yang kesulitan membeli kebutuhan pokok, makan tempe, apalagi bisa jalan-jalan di mal atau masuk hotel-hotel mewah yang dimiliki bangsa asing.

Leave a Reply