Jokowi dan MICE Indonesia

Kalau nyimak ramainya pertemuan (tiga) tahunan IMF-Bank Dunia gini, yang kebayang di kepalaku adalah kegembiraan Pak Jokowi. Gelaran-gelaran seperti inilah salah satu concern dan yang disukainya. Solo sebagai salah satu Kota MICE di Indonesia termasuk salah satu impiannya. Itulah kenapa beliau membuat Solo Batik Carnival dan beraneka festival seni-budaya selama menjabat Walikota Solo.

Untuk soal ini, aku merasa tahu banget. Selain lingkungan pergaulanku dulu adalah para seniman, saya pun suka membuat esai dan tulisan-tulisan ringan mengenai seni, budaya, dan pariwisata. Selain untuk The Jakarta Post dan Suara Merdeka (untuk beberapa waktu), juga reportase khusus untuk VENUE, majalah yang mengkhususkan dunia Meeting, Incentive Tourism and Exhibition.

Tak hanya untuk keperluan tulisan, saya sering terlibat obrolan berdua mengenai MICE dengan Pak Jokowi. Dua pebisnis MICE besar di Jakarta pernah bernegosiasi dengan Pak Walikota Jokowi untuk mewujudkan mimpi beliau memiliki kompleks dengan fasilitas seperti JICC (Jakarta) atau JEC (Yogya). Pembicaraan dengan kedua pemodal besar Jakarta itu mentok. Begitu juga kandasnya rencana kerjasama dengan konglomerat lokal yang tertarik menyulap kawasan Pedaringan (di belakang kampus Universitas Sebelas Maret) menjadi ruang pertunjukan, pameran lengkap dengan hotelnya.

Kali ini, mentok pula karena sang investor menginginkan pola tukar guling atau tanahnya dibeli, sementara Pak Jokowi maunya sistem BOT alias build-operate-transfer. “Kalau dibeli, susutlah aset kita. Mendingan BOT, mau berapa puluh tahun bisa dibicarakan.

Pengusaha bisa untung, tapi Pemerintah Kota tidak kehilangan aset,” ujar Pak Jokowi, kala itu.

Dari situlah aku membaca semangat ‘nasionalisme’ Pak Jokowi. Dan, itu terbukti kemudian, ia menginisiasi usaha membeli aset-aset pemerintah yang sudah berpindah tangan ke perorangan atau badan usaha, untuk dikembalikan ke fungsi semula, semisal fasilitas umum seperti lapangan.

Kembali ke soal MICE. Debut gelaran internasional yang dilakukan Pak Jokowi adalah Konferensi Kota-kota Kreatif Dunia (Wolrd Heritage Cities Conference/WHCC) pada Oktober 2008.

Puluhan walikota dari berbagai belahan dunia dihadirkan, dikirab dengan pakaian kebesaran adat masing-masing, termasuk menampilkan atraksi seni-budayanya. Peristiwa itu cukup banyak mendapat liputan pers, dan perputaran duit mengalir kemana-mana. Kamar-kamar hotel laku, taksi ramai, warung dan restoran kedatangan banyak pembeli, dan banyak lagi.

Dalam rumus Pak Jokowi, multiplier effects semacam itulah yang diharapkan datang dari adanya beragam peristiwa MICE, baik berskala kecil, menengah hingga besar. Sektor riil bergerak, semua lapisan masyarakat menikmati dampak, katanya. “Solo itu kota yang asetnya lebih banyak nonbendawi seperti seniman, kesenian, tempat-tempat bersejarah dan pabrik-pabrik. Kita harus kreatif karena tak bisa berharap dari sumberdaya alam karena memang tidak punya,” ujarnya.

***

Bertolak dari pengalaman itu, maka wajar jika warisan Presiden SBY berupa proposal Indonesia jadi tuan pertemuan IMF-Bank Dunia ditindaklanjutinya dengan begitu antusias. Pak Jokowi pasti sudah berhitung seberapa banyak peserta yang hadir, siapa saja yang terlibat, benefit apa yang bisa didapat, peluang apa yang bisa diraih, dan seterusnya. Tujuannya kemana lagi kalau bukan demi memetik keuntungan yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin negara dan rakyat Indonesia?!?

Dan, reputasi Pak Jokowi sebagai pelayan publik sudah teruji. Demi kemaslahatan orang banyak, beliau tidak segan-segan melakukannya sendiri. Ada beberapa contoh menarik, jika Anda ingin tahu cara berpikir Pak Jokowi terhadap dunia MICE yang diyakininya punya kontribusi banyak bagi perbaikan perekonomian.

Ketika PSSI dilanda kemelut internal beberapa tahun silam, contohnya. Pak Jokowi sebagai walikota malah membuat ulah yang nyleneh tapi efektif. Selain siap sebagai tuan rumah, Pak Jokowi mengajukan skenario membuat kongres jauh dari suasana panas. Selain ada proses kirab budaya untuk peserta kongres, pelayanan di ruangan pertemuan pun dilakukan oleh dua Putri Solo dengan pakaian adat. Tugasnya adalah mendistribusikan mikrofon untuk para penanggap.

“Jika peserta kongres yang bertanya itu emosi, maka tugas kedua Putri Solo itu adalah mengingatkan peserta kongres itu agar tidak emosi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pak Jokowi pun membereskan persoalan pelik lainnya. Waktu pelaksanaan Kongres PSSI itu ternyata bertubrukan dengan pertemuan nasional dokter-dokter yang sudah jauh-jauh hari booking ruangan dan kamar hotel. Pak Jokowi pun menemui General Manager hotel untuk mengonfirmasi masalahnya, dan melepon satu-satu para pihak yang menentukan acara. Pak Jokowi meminta maaf, melakukan negosiasi dan menawarkan insentif sehingga diperoleh kesepakatan sama-sama happy.

“Beberapa kali saya ikut rapat dengan Pak Agum Gumelar (tokoh senior PSSI), dan kami dimintai nomor-nomor banyak orang yang lantas ditelepon langsung di depan saya dan GM saya,” ujar Retno Wulandari, GM The Sunan Hotel Solo, yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Manager PR di The Sunan.

Tak hanya itu, saat Solo diguncang bom bunuh diri di sebuah gereja pada 2011, tutur Retno, Walikota Jokowi mengumpulkan seluruh pelaku industri wisata. Semua stakeholders diundang, ditanya satu-persatu, ada berapa banyak pesanan yang terancam ditunda atau dibatalkan. “Pak Jokowi menelpon semua mitra kami, dipersuasi agar tidak membatalkan agenda, dengan jaminan penuh dari beliau,” kisah Retno.

Kata Pak Jokowi kala itu, jika hotel sepi dan aktifitas budaya dan bisnis terhenti, maka dampaknya akan kemana-mana, bisa dalam jangka waktu lama, dan itu berpotensi mengancam perekonomian Kota Solo. Karena itu, ia turun langsung membereskan persoalan.

Asal tahu saja, ketika citra Solo sebagai Kota Teroris mendunia sebagai dampak pemberitaan pelaku tindak pidana terorisme yang terafiliasi dengan sebuah pondok pesantren di sekitar Kota Solo, Pak Jokowi mengambil langkah taktis dan out of the box menurut istilah orang masa kini. Pak Jokowi melakukan negosiasi kepada Cameron R Hume, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, agar selama beberapa hari kunjungannya di Solo tidak dikawal aparat keamanan yang mencolok.

Kebetulan, pada 2009 itu, Cameron Hume ingin berkunjung ke Solo sehingga ‘dimanfaatkan’ Pak Jokowi untuk mengirim pesan kepada dunia, bahwa Solo adalah kota yang aman. Maka, selama beberapa hari kunjungannya di Solo, tak tampak pengawal pribadi maupun aparat TNI/Polri menyertai. Ke beberapa tempat, Cameron berjalan kaki di tempat terbuka dan ditemani Pak Jokowi. Aparat keamanan berpakaian sipil hanya mengawasi dari kejauhan, dan Pak Jokowi meminta tak ada panser atau kendaraan lapis baja di jalan-jalan raya.

“Saya sudah berhitung banyak kemungkinan dan siapkan antisipasinya, serta menyediakan diri sebagai penjamin keselamatan Pak Cameron. Alhamdulillah semua lancar dan baik-baik saja,” tuturnya pada saya, suatu ketika.

***

Saya pun membatin, penyikapan Pak Jokowi terhadap annual meeting IMF-World Bank kali ini tak lebih dari memanfaatkan situasi atau peristiwa. Beliau pasti sudah berhitung untung rugi penyelenggaraan ini. Pengajuan anggaran Rp 855 milyar sudah dikalkulasi, pasti tak sebanding dengan potensi yang bakal kita dapat. Beliau pasti makin happy ketika tahu, realisasi anggaran hanya Rp 567 miliar akibat bisa berhemat di sana-sini.

Dari perkiraan kehadiran 15 ribu peserta, secara hitung kasar sudah didapat pemasukan lebih dari Rp 1 trilyun karena peserta membayar sewa hotel, ruang-ruang pertemuan dan sarana transportasi selama di Bali. Sementara, realisasi tamu membludak mencapai 34 ribu orang (baik nasional maupun internasional) sebab banyak yang membawa anggota keluarga untuk sekalian berlibur dan menikmati beberapa lokasi wisata di Indonesia.
Berapa banyak duit yang berputar dan berapa banyak masyarakat yang terkena dampak positifnya?

Yang pasti, sudah ada bonus bakal ditandatanganinya kontrak bisnis beberapa jenis proyek senilai Rp 200 trilyun pada 11 Oktober. Sementara, sebuah buku berisi daftar proyek sudah disiapkan untuk ditawarkan kepada ribuan pebisnis dan calon investor yang menyertai kedatangan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara di dunia.

Jangan tanya Amien Rais atau Prabowo. Dia gak akan pernah gentle mengakui keberhasilan orang yang telanjur diposisikan sebagai lawan, bukan rival politiknya.

Ingat saja ujarannya yang terlalu sering teriak antiasing itu akan menampar wajahnya sendiri, sebab kemitraan internasional adalah keniscayaan. Yang harus dijaga dan diupayakan hanyalah prinsip kesetaraannya.

Kalau Pak Jokowi sih sudah jelas nasionalismenya… Ia tahu harus berpihak kepada siapa, dan bagaimana caranya. Dihujat atau dimaki-maki pun tak soal, karena ia lebih memilih nutup telinga ketika sedang fokus bekerja.?

Leave a Reply