Kewajiban Revolusi Mental Pendukung Jokowi

Tulisan ini dibuat dua bulan sebelum dipublikasikan. Saya unggah setelah melihat konsistensi seorang Jokowi dalam memaknai kekuasaan, dan memanfaatkannya untuk melakukan perubahan. Desakralisasi upacara peringatan hari kemerdekaan adalah contoh nyata, selain sikap dan perilaku kesehariannya.

Pada penghujung ramadan 2017, linimasa semua media sosial diramaikan dengan pamer pamer pujian, baik oleh para pendukung militan dan simpatisan Presiden Jokowi. Sebagian mengungkapkan tidak adanya aksi sweeping terhadap restoran dan rumah makan hingga tempat-tempat hiburan, oleh kelompok yang mengatasnamakan umat Islam. Sebagian lainnya menyebut kelancaran arus mudik, dengan bumbu sindiran kepada para ‘pembenci’ Jokowi yang kehabisan amunisi untuk mem-bully.

Sebagai pendukung Jokowi, saya risih dengan narasi-narasi sinikal yang sangat mudah kita dapati di layar gawai pribadi. Meski bisa mengerti kenapa itu bisa terjadi, namun yang demikian sejatinya menjadi bukti bahwa banyak di antara kita sudah kehilangan sikap rendah hati.

Perkara kelancaran mudik akibat perbaikan infrastruktur dan ketenteraman umat Islam Indonesia menjalankan ibadah ramadan, bukankah memang harus seperti itukah yang kita nikmati dari sebuah kinerja pemerintahan? Wajar, dan memang seperti itulah seharusnya kerja pemerintah memenuhi hak-hak warganya. Tidak terlalu istimewa jika kita mau meletakkan semua itu dalam ranah hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai mandat konstitusi yang sama-sama kita sepakati.

Situasi nyaman, termasuk tidak mau dibebani kekuatiran membubungnya harga-harga kebutuhan, baik ketika mendekati hari raya maupun hari-hari biasa, sejatinya sudah tertanam kuat dalam alam bawah sadar mayoritas bangsa Indonesia. Jika itu mewujud senyampang realisasi pembangunan multibidang yang bisa kita rasakan ketika Jokowi memimpin, cukuplah itu dijadikan catatan penting oleh masing-masing warga negara.

Para pendukung garis keras dan simpatisan Jokowi tidak perlu memancing atau melakukan provokasi dengan cara ‘pamer bukti keberhasilan’ lewat beragam platform media sosial. Apalagi dengan cara membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya dengan cara sinis, apalagi mengejek. Merendahkan pihak lain demi meninggikan kebaikan yang diperbuat ‘junjungan’, bagi saya, tidak lebih dari bentuk sikap tidak percaya diri, sekaligus meremehkan kecerdasan akal dan emosional mayoritas warga negara.

Model provokasi dengan cara pamer keberhasilan oleh pendukung (garis keras?) dan simpatisan harus segera ditinggalkan supaya tidak mengingkari program Nawa Cita dan keinginan melakukan revolusi mental yang dimoroti oleh Jokowi.

Mari kita mengingat kembali, pernahkah Jokowi merendahkan pihak lain, bahkan oleh banyak pihak yang memusuhinya, baik terhadap Jokowi secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi republik saat ini? Jika Jokowi sanggup menahan diri dan sabar menghadapi beraneka macam serangan dan tekanan, mengapa kita yang mengaku pengikutnya justru bertindak sebaliknya?

Mayoritas bangsa Indonesia bisa merasakan, kok, siapa saja pihak yang tidak suka sehingga berkepentingan untuk merusak pamor dan prestasi yang diraih Jokowi selama hampir tiga tahun memimpin republik. Mereka juga mampu mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor ekonomi dan politik yang dirugikan ketika harta karun di seluruh wilayah lautan di Indonesia berhasil dikuasai kembali oleh pemerintah lewat kebijakan dan aksi-aksi Bu Menteri Susi Pudjiastuti. Berapa ratus trilyun harta karun dari lautan berhasil diselamatkan, meski di sisi lain para mafia mulai marah dan menyusun kekuatan untuk melawan sebagai reaksi atas kehilangan sumber pendapatan yang dinikmatinya puluhan tahun.

Ungkapan-ungkapan sinis dan mengejek hingga merendahkan pihak lain, tanpa disadari justru memberi alasan untuk kian intensif melakukan konsolidasi bagi lawan-lawan politik dan para mafia yang selama ini melakukan praktek kotor memperalat kelompok masyarakat dengan dalih aneka rupa, termasuk memanipulasi sentimen agama, etnisitas dan ideologi.

Bangsa kita jelas tidak bodoh dan tumpul rasa, sehingga sangat bisa merasakan siapakah ulama yang dimaksud oleh sebagian pihak yang kerap meneriakkan (bahkan secara intimidatif) ajakan membela ‘ulama’ yang diklaimnya telah dinista. Dan, kita semua tahu, sedikit sosok yang disebut penista hanyalah Ahok dan Jokowi. Tidak ada selain keduanya!

Dalam imajinasi saya, ada banyak masalah yang membelit seorang Jokowi sejak awal memimpin Indonesia. Sebagai ‘orang udik’ yang tiba-tiba berada di pentas nasional dan mendunia, pastilah membuat aktor-aktor mafia politik dan ekonomi terkecoh oleh penampilannya yang ‘ndeso’. Pembawaannya yang spontan dan orisinal serta ‘low liver’ alias rendah hati (meminjam istilah Vicky Prasetyo), terus dipojokkan sebagai strategi pencitraan oleh mereka yang memosisikan diri sebagai lawannya.

Kita tahu, sikap ekstrim atau berlebihan baik dalam posisi anti maupun pro selalu mengubur kesadaran seseorang sehingga akal sehat ditinggalkan. Saya mencatat ada dua kesalahan fatal dalam pidato resmi Presiden Jokowi. Yang pertama mengenai proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dan kedua tentang komposisi pendidikan tenaga kerja kita di luar negeri (TKI). Sengaja tak disebutkan detilnya di sini karena, baik Anda yang berposisi sebagai lovers maupun haters, pasti juga tidak pernah menyangka, apalagi mencatatnya. Itulah ketololan kalian!

Padahal hanya dalam hitungan menit, dua kekeliruan itu saya sampaikan ke beberapa pihak yang berkepentingan di lingkaran dekat presiden, dan semua mengonfirmasi terjadinya kekeliruan tersebut. Dalam hemat saya, andai para haters (baik rakyat awam maupun elit politik kawakan dan bergelar doktor, sama saja!) tidak bersikap berlebihan sehingga membunuh akal sehatnya sendiri, pastilah akan mendapat amunisi laksana bom C4 yang bisa jadi bahan bully sangat berharga.

Uneg-uneg ini sengaja saya sampaikan khususnya kepada para pendukung militan dan simpatisan agar proporsional dan terkontrol sehingga ekspresinya akan efektif untuk membendung gempuran baik secara internal maupun eksternal kepada Pak Jokowi. Jika dalam tiga tahun saja mampu membuat perubahan yang bisa dirasakan masyarakat (meski ada kritik dan kekurangan juga), bagaimana jika genap lima tahun, apalagi sepuluh tahun?

Asal tahu saja, kini sedang berlangsung upaya-upaya sistematis dan superhalus yang dilakukan lawan politik yang berkongsi dengan para mafia (multibidang) untuk mendeligitimasi efektifitas dan keberhasilan jalannya pemerintahan Jokowi. Semoga para Jokowi lovers tidak kecolongan seperti awal bulan Juni, yang karena kelewat cinta dan semangatnya sampai lupa, ikut memviralkan empat foto tentang ‘keindahan’ jalan tol di Jakarta hingga pedalaman Papua yang dimontase sedemikian rupa, padahal hoax.

Hanya dengan kesadaran penuh serta kerendahan hatilah, kita para pendukung, bisa benar-benar membantu keberhasilan Nawa Cita-nya Pak Jokowi. Kebanyakan dari kitalah yag seharusnya aktif melakukan revolusi mental. Beda dengan Pak Jokowi yang mentalnya sudah jadi karena proses dan perjalanan hidup jauh berbeda dengan kebanyakan kita-kita.

Hanya itu yang harus kita jalani jika pada pemilihan presiden 2019 nanti masih menghendaki dia terpilih kembali. Lawan-lawan politiknya bukan hanya sudah melakukan konsolidasi. Simulasi dan eksperimentasi sudah dijalani melalui proses pemilihan Gubernur DKI. Dan, efek perpecahan masyarakat masih terasa sampai detik ini.

2 thoughts on “Kewajiban Revolusi Mental Pendukung Jokowi

Leave a Reply