Jangan Biarkan Indonesia Bubar

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Sugeng dalu, selamat malam, Pak Jokowi.

Saya mau matur, saat ini saya sangat lelah mengikuti perdebatan sekolah lima hari yang digagas dan dibuatkan peraturannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Hampir seluruh elemen Nahdlatul Ulama, apalagi para pengasuh pondok-pondok pesantren, pun menyuarakan penolakan. Madrasah diniyyah yang sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, tiba-tiba akan kena imbas kebijakan tersebut.

Jika kebijakan tersebut dalam rangka pembentukan karakter bangsa, kira-kira karakter seperti apa yang bakal muncul, jika kita dapati anak-anak PAUD dan TK ‘Islam moderen’ sudah fasih bicara ‘merokok itu haram’?

Ini bukan karena saya perokok dan mayoritas orang NU, santri dan kiai-kiainya banyak yang merokok. Bukan! Tak sedikit, kok, kiai dan santri NU yang meyakini merokok itu hukumnya makruh. Meski Allah dengan kun fayakun-Nya bisa membuat anak-anak PAUD dan TK kita menjadi cerdas secara nalar dan emosional secara mendadak, tapi saya lebih percaya kalimat ‘merokok itu haram’ adalah buah pendidikan guru-guru di sekolahnya, entah dia guru agama atau bukan.

Jika terhadap kanak-kanak saja para ‘pendidik’ bisa menanamkan indoktrinasi semacam itu, bisa dibayangkan bagaimana mereka menggarap anak-anak kerohanian Islam (rohis) di tingkat SLTP dan SLTA. Kalau terhadap mahasiswa, sudah bukan rahasia lagi. Liqo’ sudah intensif dilakukan, dan rekruitmen gencar dilaksanakan oleh kakak-kakak yang lebih dahulu Islami sejak dalam pikirannya. Maka, jika kini banyak orang meragukan nilai-nilai Pancasila, itu wajar saja. Itu kesalahan kita bersama, Bapak Presiden…

Saya yakin, Pak Jokowi juga paham kemana afiliasi politik para ‘pendidik’ dan ‘rekruiter’ kader-kader muda syari’ah yang kini menjamur dimana-mana. Jika mereka tidak anti-Pancasila sih, tak perlu saya menulis surat semacam ini untuk panjenengan. Dan, saya haqqul yaqin, Pak Jokowi juga tahu, kenapa para politikus yang gencar mengampanyekan penerapan syariah Islam, itu sekarang pada diam saja. Sejujurnya, saya kasihan dengan saudara-saudara kita jamaah organisasi Muhammadiyah, yang mungkin memilih diam karena tak ingin bermasalah dengan keputusan baik pribadi-pribadi maupun pejabat resmi di pucuk organisasi.

Saya curiga, diamnya para politikus yang biasanya berisik mengganggu eksistensi dan program kerja panjenengan, karena mereka tak ingin ketahuan karena sudah berhasil mengadu domba antara warga NU dengan Muhammadiyah. Dengan program sekolah sehari penuh yang diputuskan Pak Muhajir, apalagi tanpa sosialisasi dan kesiapan akselerasi memadai, akan memudahkan mereka menyusup, menyiapkan kader-kader mereka mengisi otak-otak pelajar kita dengan pikiran-pikiran seragam, yang tentu saja lebih dari sekadar soal haramnya rokok menurut keyakinan mereka.

Jujur, Pak Jokowi, saya kuatir dengan jaringan Wahaboy, yang menunggangi tokoh-tokoh kunci Muhammadiyah untuk mengganggu program-program pembangunan karakter manusia yang selama ini dikembangkan Nahdlatul Ulama, sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Apalagi, Pak Jokowi juga mudah diidentifikasi dekat dengan ulama dan warga NU, sejak menjabat Walikota hingga sekarang menjadi Presiden. Keharmonisan hubungan itulah yang hendak dirusak, agar pilar penyangga kekuatan panjenengan runtuh, sehingga panjenengan limbung, sempoyongan sehingga mudah tak usah susah-susah membuat panjenengan tersungkur.

Baru menunjukkan sikap mendukung penerbitan Perppu organisasi kemasyarakatan untuk mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar dan falsafah bernegara saja, NU sudah difitnah ‘dibarter’ dengan uang Rp 1,5 trilyun oleh seorang penceramah agama. Padahal semua orang tahu, Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terkena imbas pertama atas terbitnya Perppu itu memang nyata-nyata berpolitik praktis, ingin memromosikan sistem pemerintahan khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan demokratis yang dianggapnya haram.

Pak Jokowi ingkang tansah kula hormati, perlu panjenengan tahu, bahwa madrasah diniyah bukan monopoli NU saja. Di desa saya, di Klaten sana, ada banyak yang dikelola warga Muhammadiyah juga. Dua keponakan saya, kebetulan belajar ngaji di sana, pada sore, setelah mereka tidur siang sepulang sekolah.

Jujur saya matur kepada panjenengan, jika ditanya saya harus membela panjenengan atau Nahdlatul Ulama, saya akan memilih membela NKRI. Namun jika terus didesak pilih Pak Jokowi atau NU, maka saya akan memilih NU!

Selama-lamanya menjabat presiden, sepanjang aturannya belum diubah, paling banter sepuluh tahun. Itu pun jika warga NU masih mau mendukung panjenengan pada pemilu mendatang. Itu pun jika panjenengan masih mau maju lagi. Sementara, NU akan terus ada dan menjalankan komitmen beragamanya untuk membina akhlak umat dan mengawal Indonesia hingga kiamat.

Indonesia termasuk didirikan oleh ulama, baik yang berafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, Persis dan organisasi-organisasi lainnya. Jika ingin membentuk negara Islam, tentu tak terlalu sulit mewujudkannya, baik sebelum kemerdekaan diproklamasikan maupun sekarang. NU, sebagaimana Muhammadiyah dan ormas lainnya, adalah jam’iyyah yang menghargai segala macam perbedaan bangsa kita, baik dari sisi agama, suku, golongan dan seterusnya. NU tak pernah memaksa-maksa orang untuk menjalankan syariat agamanya, sebab para ulama memercayai, Allah akan memberi ganjaran yang setimpal bagi umatNya, baik berupa pahala maupun dosa.

Pak Jokowi, saya tak mau terjebak pada konflik yang terjadi saat ini, antara warga Muhammadiyah dan NU. Saya memercayai niat Pak Muhajir itu baik, meski tergesa-gesa dan kurang komunikasi dengan stakeholders bangsa kita. Tolong diakui, bahwa konflik antara warga NU dan Muhammadiyah sudah terjadi karena Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017 itu.

Dan, saya sedih ketika panjenengan masih membawa Pak Muhajir ke pondok-pondok NU, untuk bertemu kiai dan santri, yang seolah-olah panjenengan sengaja menjadi bumpernya. Sebagai tamu, pastilah panjenengan disambut dan dimuliakan. Itu ajaran Islam yang dipegang teguh para ulama dan pengikutnya, sebab itu menjadi perintah agama. Pernyataan panjenengan, bahwa Permendikbud itu sifatnya tidak wajib, sehingga sekolah bisa memilih mau lima atau enam hari sekolah, sungguh tidak menunjukkan sensitifitas terhadap masalah yang sudah berkembang tak karu-karuan.

Selama Permendikbud itu belum dicabut, maka para guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) akan menjadikan aturan itu sebagai ‘perintah’. Begitulah loyalitas birokrasi yang harus kita pahami, dan tak mungkin mereka hindari, apalagi mereka abaikan. Jika memang hendak membebaskan pilihan lima atau enam hari sekolah, maka harus ada aturan tertulis yang jelas, sebab negara ini dijalankan dengan aturan hukum, mulai undang-undang hingga beraneka macam peraturan.

Jika Pak Jokowi takut dengan Muhammadiyah, apa yang panjenengan takutkan? Warga Muhammadiyah banyak yang memilih PAN, PKS dan tersebar di partai-partai lain. PAN dan PKS pun jelas, tidak sepenuhnya mendukung panjenengan. Sementara Nahdlatul Ulama, tidak semua warganya pemilih PKB yang saat ini berkoalisi dengan panjenengan. Ada warga NU di PPP, yang mana pun kubunya. Juga ada di Golkar, Nasdem, Demokrat, PDIP dan partai-partai lain.

Jika demikian faktanya, apa yang Pak Jokowi takutkan? Justru dengan ketidaktegasan sikap panjenengan saat ini untuk perkara full day school, maka konflik akan terus menjalar kemana-mana. Saya bahkan miris, ketika mendengar Ketua PWNU Jawa Timur sampai mengancam tak akan mendukung panjenengan, bahkan mufaraqah terhadap kepemimpinan panjenengan.

Pak Jokowi, saya benar-benar takut dengan situasi sekarang. Konflik ini hanya akan membawa kehancuran Indonesia. Indonesia bisa cepat bubar jika NU dan Muhammadiyah bertarung, tidak rukun hanya karena sebuah kebijakan yang terburu-buru dibuat. Dan sebagai pendukung yang merasa waras dan loyal kepada panjenengan, saya takut kehilangan panjenengan. Apalagi, ketika mendengar sebutan, Pak Muhajir dan Pak Jokowi akan dicatat sebagai pembunuh madrasah diniyyah, maka yang terbayang adalah kesia-siaan komitmen panjenengan terhadap keberadaan santri dan pesantren sebagai intsutusi pencetak kader-kader bermoral, pilar penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasanya, tak ada gunanya panjenengan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri, mengingat mayoritas santri lahir dan digembleng sikap keagamaan dan wawasan kebangsaannya melalui madrasah diniyyah, selain pendidikan formal lainnya.

Pak Jokowi, sebenarnya saya ingin menumpahkan semua uneg-uneg, kegalauan dan kemarahan saya terhadap situasi yang berkembang saat ini. Tapi saya kuatir semakin tak bisa mengontrol emosi saya, seperti saya tunjukkan di media sosial sejak beberapa hari belakangan. Saya kuatir sikap saya akan di-spin oleh musuh-musuh dan pembenci panjenengan. Yang jelas, saya tidak bisa jika disuruh seperti para pembela fanatik buta panjenengan, sehingga harus mencari alasan pembenar untuk menyatakan dukungan.

Saya hanya bisa menduga-duga, apa yang membuat panjenengan seperti tak berkutik menghadapi tekanan terhadap pemberlakuan sekolah lima hari yang membuat kusut negeri ini. Saya juga mendengar perihal ngototnya Pak Muhajir dan kawan-kawan Muhammadiyah-nya untuk menerapkan kebijakan itu. Namun saya juga mendengar dan memahami sikap kerasnya orang-orang NU dalam menentang kebijakan itu.

Sejujurnya saya berharap Pak Jokowi bisa melakukan diplomasi khas, ngobrol sambil makan siang atau makan malam, seperti ketika menghadapi 1000-an pedagang kakilima di Klithikan, Banjarsari yang semula keras menolak hingga akhirnya mau sukarela dipindahkan ke bekas lokalisasi Silir di Semanggi.

Pak Jokowi, nuwun sewu, karena hormat dan kecintaan saya terhadap panjenenganlah saya menulis uneg-uneg ini. Coba panjenengan ndangu sahabat-sahabat lama panjenengan, beberapa kiai di Solo yang dulu dan insya Allah sampai kini masih hormat kepada panjenengan. Saya yakin, beberapa kiai yang tak perlu saya sebut di sini, adalah sosok-sosok arif, yang menyintai negara dan pemerintah ini dengan tulus, tanpa pretensi, apalagi sampai meminta-minta sumbangan apalagi proyek. Kula kuatir, saking banyaknya masalah ruwet negeri ini yang harus panjenengan pikirkan solusinya, telah mengakibatkan panjenengan terkesan mengabaikan masalah yang muncul akibat kebijakan sekolah lima hari Pak Muhajir ini.

Mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah memimpin perubahan bangsa ini. Sugeng dalu, nyuwun pangapunten, nyuwun sagunging samodra pangaksami, bilih keladuk anggen kula matur. Saestu, kula mboten kiyat lan ajrih menawi mbenjang kula dados getun awit kebijakan panjenengan mandar ngrusak kapitadosan rakyat dumateng panjenengan. Kula taksih pitados panjenengan saged ngrampungi ruweting perkawis punika, lan taksih yakin bilih panjenengan taksih Pak Jokowi ingkang kula mangertosi. Nuwun.

2 thoughts on “Jangan Biarkan Indonesia Bubar

  1. kepala dinas pendidikan di kabupaten saya juga bersuara lantang melalui media massa menolak FDS, tapi ya itu.. cuma bersuara lantang tidak disertai tindakan nyata seperti membuat surat edaran atau apalah sebagai pijakan mengambil langkah di sekolah-sekolah.

  2. Jujur saja, saya ikut sedih persoalan FDS ini jadi gaduh san berlarut-larut, Mas Blontank. Ada dua persoalan mendasar yang dipersoalkan kyai-kyai sepuh NU, yakni runtuhnya madrasah diniyah yang sudah menyatu secara kuktural-religius sebagai ruang character building dan ancaman gerakan radikal yang gampang menyusup melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang masih menimbulkan tanda tanya buat saya, apakah FDS sebagai program penguatan karakter itu nanti akan diakomodasi sepenuhnya dalam peraturan presiden atau menganulirnya, sehingga pendidikan karakter kembali ke “khittah” sebagai tanggung jawab tripusat pendidikan?

Leave a Reply