Menyoal Full Day School

Seorang keponakan baru lulus sekolah dasar. Ketika mendengar orangtuanya akan menyekolahkan lelaki sulungnya ke pondok pesantren, yang saya pesankan hanya satu: carikan pondok yang masih mengajari santrinya dengan sholawatan, tahlilan, yasinan dan sejenisnya. “Supaya setelah mondok, anakmu tidak melupakan orangtuanya!” pesan saya.

Dalam keyakinan saya, selama masih ada tahlilan dan sejenisnya, keponakanku pasti akan mencintai negeri ini. Nilai-nilai Pancasila pasti akan mewujud dalam perilaku kesehariannya, dan bisa dipastikan pula akan terjauhkan dari radikalisme dan pandangan sempit yang merasa diri dan kelompoknyalah yang paling benar.

Ya, sifat dan sikap merasa benar itulah yang belakangan sangat menghantui pikiran saya, juga jutaan bangsa Indonesia. Sungguh menyedihkan ketika teman-teman saya yang tinggal di kota, apalagi kota besar, mengeluhkan kian banyaknya anak-anak TK dan SD sudah fasih mengafir-kafirkan temannya sendiri karena berbeda agama. Lebih miris lagi, ketika beredar video, sebuah pawai anak-anak di Jakarta, yang meneriakkan kalimat-kalimat ‘bunuh Ahok’ dengan lantang berulang-ulang.

***

Belum sirna rasa miris itu, teror kecemasan kembali muncul manakala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy kembali melontarkan wacana full day school alias sekolah sehari penuh, dari pagi hingga sore hari. Alasannya pun, sejauh yang saya baca dari berbagai pemberitaan, demi menyesuaikan kebijakan lima hari kerja dari kementerian yang mengurusi kepegawaian negara.

Sebagai orang yang sedari kecil hidup di pedesaan lalu hijrah ke kota sedang, saya pun terbayang akan situasi kejenuhan belajar. Sekolah hingga jam 13.00 saja masih sering membuat siswa-siswi membolos (karena berbagai alasan), apalagi hingga sore hari.

Saya masih ingat semasa kecil dididik membantu orangtua melakukan sejumlah pekerjaan, yang bagi pengagung hak-hak anak (karena bekerja di lembaga yang dibiayai donor dari barat), pasti dianggap melanggar hak-hak anak. Sejak SD hingga SMA, saya dan adik-adikku dididik untuk mengepel lantai rumah setiap hari. Padahal, luas rumah yang saya tinggali seluas kurang-lebih lima unit rumah KPR di pinggiran Solo yang harganya di kisaran Rp 300 jutaan.

Tak hanya itu, kami pun masih disuruh ke sawah untuk menyiangi rumput atau tanaman pengganggu pada awal-awal masa tanam. Pada malam hari, kadang saya masih ikut menunggui proses pengairan, terutama di awal-awal masa tanam, atau ketika persiapan pembajakan. Meski tak seluruhnya saya dan adik-adik yang mengerjakan, tapi di kemudian hari saya rasakan itu sebagai bekal hidup yang menarik dan berguna. Tak hanya itu, saya dan adik-adik (yang semuanya lelaki), pun terbiasa disuruh ibu belanja kebutuhan dapur di pasar.

Berbeda dengan keponakan-keponakan sekarang yang rajin mengaji di sore hari, dulu saya hanya sesekali mengaji di langgar, sebuah mushola kecil yang diampu sepupu dan keponakan-keponakan kakek saya. Saya sebut sesekali, karena tidak setiap sore. Paling hanya kalau malam Jumat, yang dilanjutkan dengan shalat isya berjamaah lantas yasinan dan tahlilan. Dan, akibatnya, hingga kini saya tak mampu membaca huruf hijaiyyah!

Dari ngepel, menyiangi rumput di sawah dan belanja ke pasar itulah, saya kini merasa beruntung punya cerita masa kecil. Berbeda dengan seorang teman di Semarang, yang ketika berkunjung ke rumah saya melihat hamparan sawah dan petani bekerja, lantas kepikiran membawa anaknya ke sekitar rumah saya, demi bisa menyaksikan cara kerja seorang petani.

***

Full day school, menurut saya hanya akan menjauhkan anak-anak tumbuh menjadi robot. Mungkin saja mereka cakap pada beragam ilmu pengetahuan. Tapi, interaksinya yang terbatas di sekolah bersama teman dan guru, tidak akan menambah kekayaan pengalaman batin. Apalagi, jika sekolah sehari penuh itu mengacu pada model SDIT/SMPIT (Sekolah DasarMenengah Pertama Islam Terpadu), yang kebanyakan gurunya merasa sebagai generasi moderen dan pemurni ajaran Islam.

Jujur, saya jadi teringat pada praktik Islamisasi sebagaimana disodorkan dalam buku Ilusi Negara Islam, di mana NU dan Muhammadiyah banyak kehilangan masjid dan aset-aset sekolah, karena ‘dicuri’ kelompok Islam yang eksklusif, mengagungkan keAraban, dibanding beradaptasi dengan nilai-nilai lokalitas.

Dalam kecurigaan saya (semoga tidak berlebihan), sistem pendidikan full day school merupakan strategi sistematis dan efektif menjauhkan anak didik dari akar kebudayaan dan sistem nilai yang melingkupi kehidupan keseharian mereka. Bagaimana mungkin seorang anak yang ingin mengembangkan bakat musik, tari dan menggambar, misalnya, tak terpenuhi karena sudah tak ada waktu cukup dan sudah kelelahan seharian belajar. Juga bagi mereka yang ingin mengembangkan bakat olahraga (prestasi), hingga kebutuhan belajar budi pekerti melalui jalur mengaji di sekolah agama (diniyah) di sore hari.

Saya jadi ingat cerita seorang kiai muda, yang menceritakan bahwa pengasuh pondoknya di Al Muayyad Mangkuyudan, Solo, membuat kesepakatan dengan kepolisian setempat. Yakni, aparat kepolisian harus memberitahukan ke pengurus pondok jika menjumpai santrinya melanggar peraturan, dari soal lalulintas hingga pidana. Dan, jika ada santri ketahuan melanggar lalulintas, misalnya, maka ia akan digundul sehingga orang sepondok akan mengetahuinya!

Seolah perkara sederhana. Sepele. Padahal, dari situlah penanaman prinsip kepada santri terjadi, bahwa menjalankan/menaati perintah undang-undang sebagai produk konstitusi sebuah negara adalah wajib adanya, sebagaimana mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah lewat ajaran agama!

Di pondok itu pula, santri yang beranjak dewasa mulai diajari konstitusi dasar yang masyhur dalam Islam, yakni Piagam Madinah. Dari Piagam Madinah itu, santri diajak meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pencetus hukum, yang menekankan prinsip keadilan, mengenal hak dan kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku dan agama, baik ia muslim, Kristiani maupun Yahudi.

***

Jadi, meski tampaknya bagus jika berlakukan, namun full day school lebih banyak mengundang kerugian bagi tumbuh-kembang anak-anak. Apalagi, sistem lima hari kerja yang dijadikan acuan, hanya cocok untuk kelas menengah di perkotaan, yang menguatirkan masa depan anak lepas kendali akibat kesibukan kerja orangtua membuat lemahnya pengawasan dan interaksi dalam keluarga.

Dan, dari puluhan dan ratusan provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat perkotaan yang benar-benar sibuk bekerja, hanya sebagian kecil saja. Jika sistem demikian diberlakukan secara nasional, entah kekacauan seperti apa yang bakal terjadi. Menteri Muhajir barangkali tidak tahu, banyak peserta didik yang masih harus berjalan kaki berjam-jam setiap hari untuk pergi-pulang ke sekolah.

Menteri Muhajir tidak bisa menggunakan acuan orang kota, anak-anak kaum sibuk, yang setiap hari diantar-jemput dengan angkutan berlangganan, atau diantar-jemput orangtuanya sendiri, sehingga sekolahan menjadi pusat pamer kemewahan kendaraan dan biang kemacetan. Padahal, anak-anak yang setiap hari menjumpai kemacetan karena diantar-jemput dengan mobil pribadi, diam-diam mengakibatkan mereka jadi imun akan hak-hak orang lain dalam menggunakan jalan raya.

Dari hati yang paling dalam, saya curiga Menteri Muhajir sedang dininabobokan oleh orang-orang yang hendak merusak masa depan kebangsaan dengan kebijakan yang seolah bagus itu. Atau, sedang dilangsungkan uji coba menghancurkan pola-pola tradisi belajar nonformal seperti belajar agama di sore hari, yang kebanyakan dikelola oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan sebagian kecil Muhammadiyah.

Dan, kita tahu, jika NU dan Muhammadiyah yang menjadi tulang punggung dan perekat keindonesiaan melemah, apalagi berantem satu-sama lain, bisa dipastikan Indonesia segera gulung tikar. Dan, yang diuntungkan dalam jangka pendek adalah  pengagung dan penganjur khilafah. Sementara dalam jangka panjang, yang diuntungkan justru kepentingan negara-negara besar, yang selalu memanfaatkan (dan mendesain) konflik sebuah bangsa, untuk mengambil keuntungan ekonomis-politis.

Begitu, Pak Muhajir… Semoga Anda paham.

Asal tahu saja, saya kian menyintai negeri ini justru karena interaksi saya dengan banyak orang-orang pondok pesantren. Pancasila yang butir-butirnya pernah saya hafal lewat Penataran P4 jaman Orde Baru dulu, baru saya temukan maknanya justru dari pesantren. Contoh paling sederhananya, misalnya, ketika pondok pesantren membuat acara dengan mengundang tokoh dan umat dari berbagai agama, para santri sudah dibekali cara meng-handle tamu, misalnya seorang biksu akan diarahkan ke suguhan makanan yang diperuntukkan bagi vegetarian.

One thought on “Menyoal Full Day School

  1. Dari dulu sudah ada sistem yg lebih cocok daripada sekolah seharian penuh, pondok pesantren (moderen) yg anak dididik 24 jam, bukan hanya di dalam kelas tapi dalam berkehidupan.
    NKSNTD

Leave a Reply