Peng-GusDur-an Jokowi yang Gagal

Insiden rusuh politik menyusul ‘Aksi Damai’, Jumat (4/11) malam bukanlah semata-mata demi menuntut keadilan (meski samar) terhadap tuduhan penistaan agama terhadap Ahok. Lebih dari itu, target utamanya adalah penurunan Jokowi dari kursi kepresidenan. Hingga detik ini, tak ada satupun alasan yang bisa diterima akal manusia waras, alasan penjatuhan Jokowi. Adakah pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi?

Jika pokok soalnya adalah tidak terimanya sebagian orang yang merasa sebagai tokoh Islam dan panutan muslim atas tuduhan bahwa Ahok melecehkan firman Tuhan pada Surat Al Maidah ayat 51, kenapa mereka tidak merunut kebenaran ucapan Ahok? Simak baik-baik, reaksi keras bermunculan setelah beredar video editan dan transkrip tak utuh yang diunggah Buni Yani di laman Facebook-nya.

Jika tidak ada udang di balik rempeyek, politisasi murahan semacam itu tak akan terjadi. Bahkan seorang doktor lulusan IPB, yang sidang promosinya dilakukaan saat yang bersangkutan menjabat Presiden, pun menampakkan rasa gerahnya dan geramnya lewat sebuah konperensi pers di kediamannya. Maaf jika saya harus berburuk sangka kepada sang doktor, yang menurut hemat saya bukanlah orang berotak cetek.

Karir cemerlangnya di dunia militer, salah satu penyebab utamanya adalah kecerdasannya. Karir kemiliterannya, nyaris sebagian besar ditopang oleh kerja-kerja olah pikirnya, yang memang diakui banyak pihak sebagai di atas rata-rata lingkungannya. Maka tak aneh pula, jika sang jenderal cerdas itu lebih banyak disimpan (karena pemikirannya lebih dibutuhkan), sehingga tidak terlalu menonjol dalam jabatan-jabatan yang menggunakan tongkat komando sebagai simbol power-nya.

Saya sependapat dengan pernyataan seorang peneliti, yang menyebutnya sebagai provokator tingkat tinggi. Kesimpulan semacam itu masuk akal, mengingat sang doktor terbiasa hidup penuh perhitungan, bahkan setiap kata yang terucap, pun diperhitungkan masak-masak. Meski bukan penyair, saya kagum terhadap keseriusannya dalam perkara diksi.

Kembali ke penyebab kemarahan mereka yang mengaku tokoh Islam terhadap Ahok, mestinya mereka juga tahu, bahwa Jokowi bukanlah faktor penentu. Jika mereka sudah mengadukan ke Polri, mestinya Kapolri dan jajarannya yang dijadikan sasaran, meski itu belum tentu bisa dibenarkan juga. Sebagai Presiden, Jokowi tidak berhak mencampuri ranah kepolisian, dan belum terbukti tindakan Jokowi menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan polisi terhadap aduan soal Ahok.

Jujur, Kepolisian Negara Republik Indonesia punya kontribusi kesalahan yang menurut saya cukup fatal. Mereka lambat mengurus aduan FPI, padahal mereka (pasti) tahu potensi sensitifitas isunya. Polisi tidak sesigap menangkap dan menahan pengguna media sosial (dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE), yang diadukan karena aktifitasnya dianggap mencemarkan nama baik seseorang (biasanya pejabat atau poliTIKUS).

Mabes Polri seolah diam, padahal memiliki banyak ahli cyber crime, yang bisa menguji keaslian video yang diramaikan Buni Yani, sehingga menempatkan Ahok menjadi sosok yang dirugikan, terfitnah akibat cepatnya kabar tersiar, meski materi pokoknya saya yakini sudah disunting/dimanipulasi secara sengaja, entah untuk kepentingan apa.

Belakangan, Buni Yani pun dikabarkan mengakui bahwa gara-gara tidak menggunakan earphone untuk mendengarkan rekaman aslinya, ia terlewat satu kata, yakni pakai, yang berdampak sangat fatal itu. Anehnya, Buni Yani yang berpendidikan tinggi tamatan luar negeri dan pernah malang-melintang sebagai jurnalis di sejumlah media bergengsi, pun seperti lupa kaidah penting dalam jurnalisme, yakni check and recheck.

Saya kuatir, Buni Yani sengaja melakukannya, entah dengan tujuan apa. Sulit diterima jika ia yang mengaku mendengarkan berulang-ulang, tapi bisa terlewat satu kata yang sangat penting dan sangat sensitif itu. Andai ia punya kepentingan, saya sangat maklum. Sama maklumnya saya terhadap seorang mantan pemimpin redaksi, pemimpin redaksi dan bekas jurnalis profesional yang suka melakukan penggiringan opini atas beragam perkara dan isu politik. Saya menganggap itu sebagai ikhtiar mereka dalam meraup limpahan rejeki dan mungkin juga posisi (sosial/ekonomi) yang bisa jadi dianggapnya mendongkrak gengsi.

Kembali ke soal upaya peng-GusDur-an Jokowi, saya yakin rencana sudah disusun rapi. Pasti banyak pihak sudah terlibat, baik dalam menggagas, menyusun strategi dan penggalian akses logistik, sehingga kita tidak bisa mengarahkannya kepada sosok tunggal. Harap berhati-hati pula jika di media sosial berseliweran informasi yang mengarahkan opini kepada satu atau dua figur semata.

Saya masih keukeuh pada keyakinan, bahwa orang-orang yang terlibat dalam perencanaan aksi pelengseran Jokowi, bisa dikerucutkan pada individu-individu (bisa pula institusi yang dimanipulasi) yang kepentingannya terganggu.

Menyimak derasnya duit kembali ke NKRI gara-gara tax amnesty, bisa jadi bikin iri. Apalagi bagi mereka, terutama politisi yang tak rela melihat keberhasilan Jokowi dalam mengurus negeri. Karena itu, mereka berupaya sedemikian rupa untuk menggagalkannya. Bisa pula, orang-orang yang merasa dirugikan oleh kebijakan Presiden Jokowi, terutama dalam soal penegakan hukum, lebih khusus lagi menyangkut perkara korupsi.

Jika penegakan hukum dan pengusutan korupsi bisa dianggap menjadi poin kunci, maka akan ada banyak yang potensial tersangkut. Bisa jadi ia seorang elit partai politik, pebisnis yang selama ini menikmati kenyamanan kolusi, juga pihak-pihak yang memiliki kuasa menghilangkan nyawa pengganggunya. Jika mereka bersatu dan bersekutu, maka kian kusutlah persoalan di negeri ini.

Banyaknya tokoh masyarakat yang gila harta dan bisa saja tergoda untuk menggerakkan massa pengikutnya melakukan apa saja, apalagi hanya sekadar unjuk rasa ke mana-mana, asal ada kesepakatan siapa dapat apa dan seterusnya. Alasan bisa dicarikan pembenarnya, meski dengan cara-cara nista dan mengingkari kewarasan mayoritas manusia sedunia.

Ahok, menurut saya, hanya pijakan semata. Kebetulan, aktifitas Buni Yani bisa dijadikan batu loncatan untuk menggugah amarah warga.

Tokoh-tokoh penggerak massa, baik Habib Rizieq atau siapapun namanya, bagi saya tetaplah hanya alat semata. Alat untuk menciptakan kegaduhan, syukur bisa memancing beringasnya manusia Indonesia dan pengikut setianya, yang katanya setia kepada Pancasila dan rajin mengusung slogan NKRI Harga Mati!

Sekali lagi, menurut saya, Habib Rizieq dan kawan-kawan sepemikirannya tidak salah-salah amat. Mereka hanya khilaf, dan tidak mendengar kata ‘pakai’ dalam video yang memuat pernyataan utuh Ahok.

Tapi, namanya politik, kebenaran selalu bersifat relatif. Prinsip pokoknya sudah menjadi kata baku untuk menghindar jika dipersalahkan. Tak ada penyesalan, apalagi mau meminta maaf, andai kelak penyidik kepolisian menemukan perbedaan isi video yang beredar viral dengan yang dimiliki Ahok dan teman-temannya.

Tapi, kalau saya, sejatinya malah senang. Insiden 4 November 2016 malam justru gamblang menunjukkan, siapa saja yang masih waras dan mau menggunakan akal dan kesabarannya, mana yang mendua, dan mana yang anti, terhadap Jokowi. Semoga politikus-politikus yang kini mendukung Jokowi tidak bermain di dua kaki. Jika itu yang terjadi, semoga kasus-kasus korupsi mereka berubah menjadi bah, bagai tsunami yang menggulung kehidupan mereka.

Sebagai pendukung rasional Jokowi, yang tidak terikat dalam organisasi kerelawanan manapun, melalui tulisan ini saya turut berpesan: jangan salahgunakan kepercayaan Pak Jokowi terhadap kalian. Jika telanjur memperoleh jabatan karena afiliasi kerelawanan atau koalisian, janganlah menyalahgunakan. Sehebat apapun kalian, elastsitas perut punya batasan, keluasan rumah dan isinya pun dibatasi kepantasan. Jika kalian lupakan itu, maka kalian akan jadi batu loncatan dan sasaran antara bagi mereka yang memusuhi, untuk mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan Jokowi.

Sejujurnya, saya cemas jika Pak Jokowi di-GusDur-kan. Presiden dijatuhkan, lalu wakilnya ‘dipaksa’ naik menggantikan kedudukan.

Dalam politik, tak ada yang tak mungkin. Dalam politik, tak ada yang abadi  kecuali kepentingan.

Tapi, harap diingat. Setahu saya, Pak Jokowi bukan seorang politisi meski ia berkiprah dalam kancah politik. Ia selalu berharap perkawanan menjadi persaudaraan yang abadi, meski kepentingan bisa saja silih berganti tergantung dinamika situasi. Hanya saja, kamus perkawanan dalam sosok Jokowi, adalah perkawanan tulus, seperti persaudaraan yang tak mengenal batas apa saja, tanpa pamrih selain kebaikan bersama yang universal standarnya.

Tulisan ini, saya maksudkan sebagai tanggapan atas opini Kang Puthut EA yang ditulisnya di Mojok.co. Menurut hemat saya, siapapun wakil pengunjuk rasa kemarin, tak perlu diterima Presiden Jokowi, atau Wakil Presiden. Sudah cukup perwakilan mereka diterima sejumlah menteri yang sudah diutus Presiden untuk menemui dan menerima mereka.

Sebab jika diterima presiden, bukan mustahil mereka akan kian ngelunjak. Apalagi, sebagian besar tokoh penggerak aksi adalah orang-orang yang selama ini dikenal publik sebagai sosok-sosok yang kerap bikin gaduh secara sosial-politik, bahkan sebagian dari lingkaran mereka tak segan-segan mengusung paham khilafah, yang tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip keberadaan negara yang sudah disepakati para pendiri negara.

Saya yakin sebagian besar dari para pengunjuk rasa sejatinya hanya ikut-ikutan karena tak tahu pokok soal yang sesungguhnya. Bayangkan jika terjadi pertemuan dengan presiden, lantas sebagian tokoh mereka mengklaim pertemuan itu sebagai puncak keberhasilan perjuangan, termasuk penegakan syariah, khilafah dan sejenisnya. Mau jadi apa negara ini??

4 thoughts on “Peng-GusDur-an Jokowi yang Gagal

  1. Noer Assegaf

    Betul sekali pak, video editan buni yani hanya ” entry point “. Mrk sengaja menciptakan itu unk melaksanakan agendanya, dan ini pasti ada aktor intelektualnya. Mrk sengaja menggunakan klmpok islam yg ngamukan. Hal tak rasionalpun diterjang. Hasrat kekuasaan yg menghalalkan segala cara.

Leave a Reply