Partai Baru untuk Jokowi?

Banyak kalangan menyebut Jokowi bisa memenangi rivalitas melawan Prabowo dalam pemilihan presiden 2013 lantaran peran relawan. Sebagian relawan pun mengklaim peran mereka sangat menentukan, sehingga cenderung menafikan peran partai politik, terutama PDI Perjuangan sebagai partai dimana Jokowi ‘berasal’. Oleh karena itu, sesaat setelah Jokowi terpilih dan disebut sebagai petugas partai oleh penguasa PDI Perjuangan, bereaksi keraslah para relawan. Lalu, muncullah wacana perlunya bikin partai sendiri.

Pernyataan terbuka semacam ini merupakan cara Jokowi menghindari korupsi. Publik bisa menagih janji terbukanya ini, kapan saja.

Pernyataan terbuka semacam ini merupakan cara Jokowi menghindari korupsi. Publik bisa menagih janji terbukanya ini, kapan saja.

Merespon wacana pendirian partai baru untuk Jokowi, saya kok merasa menjadi salah satu relawan (meski ecek-ecek) yang meragukan terwujudnya. Ada beberapa alasan yang melatari keyakinan atas pendapat saya.

Pengelolaan partai politik bukanlah perkara sederhana. Membangun jaringan hingga seantero Nusantara bukan saja memerlukan ketersediaan waktu, namun juga energi yang tak main-main. Selain itu, dibutuhkan sosok organisator yang mumpuni dalam segala bidang, sehingga benar-benar mampu merekrut kader-kader yang memiliki militansi tinggi dan kesamaan sikap dengan Jokowi, jika ia dijadikan patron/simbol.

Seorang Jokowi yang saya pahami adalah sosok yang konsisten, selalu berusaha menyamakan tutur dan tindakan untuk hal-hal prinsip, meski masih bisa melakukan kompromi untuk perkara-perkara teknis. Satu hal yang tak bisa diabaikan dalam menilai sikap dan perilaku Jokowi, adalah sapek kejawaannya.

Jokowi bisa tersenyum kepada siapa saja, meski ia tidak menyukainya, atau bahkan pernah disakiti sekalipun. Jika pun ia belum mau bertemu dengan seseorang, ia akan berusaha mencari alasan yang tepat dan masuk akal, sehingga tidak melukai perasaan orang tersebut. Jadi, katakanlah ada tokoh politik yang konsisten menyerangnya sepanjang waktu, belum tentu ia akan merespon berdasar prinsip ‘lu jual, ane beli’. Dia meyakini, dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi.

Kembali soal partai politik, yang keberadaannya membutuhkan biaya operasional sangat mahal. Seorang Jokowi sangat tahu, entah berada di posisi petinggi, pemilik atau sekadar petugas partai, maka ia harus nguripi partai. Nguripi yang artinya menghidupi, yang paling konkret adalah perkara logistik. Tanpa uang, sebuah partai tidak akan bisa berjalan baik.

Pengalamannya berpartai selama sebelas tahun sudah cukup memberi gambaran, betapa banyak orang berjuang mati-matian demi menduduki kursi legislatif dan eksekutif, sejatinya demi perbaikan taraf hidup masing-masing. Sistem ijon berupa jual-beli suara dilakukan hampir oleh semua kader partai, dipahaminya sebagai penyimpangan atas semboyan Jawa jer basuki mawa beya.

Naluri politik Jokowi demikian peka lantaran latar belakangnya sebagai pengusaha. Apa itu modal, marjin, HPP dan sebagainya yang menjadi santapan sehari-hari pelaku usaha, rupanya tak jauh berbeda dengan keseharian seorang politisi. Ia pun pasti paham, sengitnya rebutan kedudukan, semata-mata hanyalah kendaraan untuk memperoleh amunisi atau logistik, yang dalam tataran minimal, untuk menggerakkan mesin dan menjalan agenda partai. Jokowi pasti juga tahu, partisipasi rakyat pendukung partai tak pernah signifikan jika dikaitkan dengan iuran keanggotaan.

Dari mana dana partai berasal selain dari anggaran negara berupa perkalian rupiah dengan raupan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum? Dia tahu, duit dari negara itu tak akan cukup, sehingga ia pun sangat paham jika selama ini politisi sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengisi kas partai sembari menyejahterakan diri dan lingkungan terdekatnya.

Nah, jika partai harus hidup dan dihidupi hanya dari duit negara (plus iuran anggota atau kader yang tak bisa diharapkan), apakah Jokowi masih mau? Saya yakin, ia bukan tipe penikmat kursi kekuasaan. Lihat saja anggota keluarga dan orang-orang dekatnya. Apakah mereka semakmur orang-orang di lingkaran dalam sebagaimana penguasa-penguasa sebelumnya? Jika Anda memiliki jawaban tidak, maka Anda sejalan dengan saya.

Yang paling realistis, menurut hemat saya, Jokowi akan tetap bersama PDI Perjuangan. Ia tak akan berkhianat pada FX Hadi Rudyatmo Ketua DPC PDIP Solo, Megawati dan PDI Perjuangan, yang pertama kali membawanya ke ranah politik praktis, kendati banyak elit partai itu yang iri dengan melesatnya karir politik Jokowi.

Dan, untuk yang satu ini, Jokowi juga tahu bahwa keberadaannya bersama partai banteng moncong putih itu telah turut mendongkrak perolehan suara (dan kemenangan di pemilihan kepala daerah) di beberapa tempat, dalam pemilihan umum dua tahun silam.

Apa modal Jokowi yang menyihir banyak pemilih sehingga ‘ikut-ikutan’ memenangkan PDI Perjuangan dan pencalonan presiden bagi dirinya? Tak lain dan tak bukan adalah kesederhanaan dan kebersahajaan Jokowi, citra bersihnya dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), plus reputasinya selama menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI.

Coba Anda simak baik-baik konsistensi sikap Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan saat kampanye untuk beberapa kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Saya yakin, Teten Masduki yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi menjadi faktor keseriusan Jokowi berkampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Barat. Hampir tiap akhir pekan ia blusukan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga perolehan suara pasangan kader PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka itu cukup mengagetkan banyak kalangan.

Di Jawa Tengah pun demikian. Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tak seberapa terus terdongkrak karena Jokowi pun rajin berkampanye untuk pasangan Heru Sudjatmoko. Dan, keseriusan Jokowi untuk kampanye di Jawa Barat dan Jawa Tengah, saya yakin dipengaruhi oleh faktor kebersihan para kandidat. Baik Ganjar, Heru maupun Rieke sama-sama tak pernah terpublikasikan kasus-kasus berbau korupsinya.

Silakan bandingkan dengan calon-calon di daerah lain yang diusung PDI Perjuangan, dimana Jokowi tidak setotal di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Silakan tracking sendiri.  Saya yakin pasangan-pasangan kandidat di daerah lain tidak sebersih Jateng dan Jabar.

Soal mendirikan partai sendiri, sekali lagi, saya termasuk yang meragukannya. Jokowi pasti tahu, relawan yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seantero negeri belum tentu mau jika diserahi untuk mengurus partai. Apalagi, latar belakang relawan sangat beragam, dan memiliki kesibukannya masing-masing. Belum kalau dihitung motivasi dorongan membuat partai lebih dikarenakan kemuakan relawan atas perilaku mayoritas elit partai-partai yang ada, terutama PDI Perjuangan yang dianggap semena-mena kepada Jokowi (dengan menempatkannya sebagai petugas partai semata), tak serius mendukung dan mengamankan kebijakannya, dan sebagainya.

Yang paling masuk akal adalah Jokowi akan melihat perkembangan politik. Untuk mendirikan partai sendiri, saya kira hampir tidak mungkin, kendati –SEANDAINYA- mayoritas elit pusat dan daerah PDI Perjuangan ramai-ramai beroposisi kepada dirinya. Jikapun kepemimpinannya kali ini sukses dan kelak mencalonkan lagi, pastilah akan ditimbangnya, dan dipilih partai yang paling kecil cacat sosial dan cacat politiknya, terutama dalam perkara korupsi.

Bagaimana kalau di kemudian hari semua partai kian terbukti korup, misalnya ditunjukkan dengan banyaknya kader partai-partai yang dimasukan bui oleh kejaksaan dan KPK? Jika demikian keadaannya, kemungkinan mendirikan partai baru, barulah bisa diterima akal sehat.

One thought on “Partai Baru untuk Jokowi?

Leave a Reply