Program Jokowi Bisa Gagal!

Asik juga siang-siang chatting sama teman, dapat cerita ‘lucu-lucu’ tentang program pertaniannya Pak Jokowi, yang sepertinya terancam gagal. Masalahnya tak jauh-jauh dari peyimpangan. Di Kabupaten Pringsewu, misalnya, petani yang memiliki lahan sempit-sempit dan kontur tanahnya miring dikasih traktor roda empat, padahal yang dibutuhkan traktor roda dua. Di sana, ada tujuh buah traktor yang tertukar!

Yang bikin mereka gagal paham, petani masih diminta nebus traktor dengan ongkos di kisaran Rp 2 juta-4 juta untuk traktor roda dua, sementara untuk roda empat tidak jelas. Aneh bin ajaib, sebab yang mereka dengar, bantuan itu gratis. “Saya tidak tahu gratisnya sampai tingkat mana. Gratis sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, atau…,” ujar sang teman yang berprofesi petani itu sambil tergelak.

Tahun ini, petani Pringsewu memperoleh jatah 42 traktor roda dua, dan tiga buah roda empat. Sedang untuk seluruh Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat menyumbang 1.086 traktor roda dua dan 176 buah roda empat pada 2015. Di rpovinsi ini, pemerintah menargetkan peningkatan produksi sebanyak 1 juta ton hingga tahun depan, dari semula 3,5 juta ton menjadi 4,5 juta ton padi kering. (O, iya, sekadar info saja, 1 ton padi/gabah kering itu setara 6 kwintal beras).

Selain keanehan bantuan ‘alsintan’ (alat mesin pertanian), ada kelucuan lain di sektor Upsus Pajale alias Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (akronimnya ABRI banget, ya??).

Untuk Upsus Pajale, ini, tak ada kekompakan data antarinstansi. Data luasan lahan (yang dilaporkan) tidak sama antara Dinas Pengairan, Bappeda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik. Kata sang teman, data di Kementerian Pertanianlah yang paling luas lahannya. Piye iki, Pak Jokowi???

Katanya pula, pejabat yang mendukung petani untuk berbicara apa adanya sesuai data di lapangan akan dicap tidak loyal kepada pemerintah. Makanya ada pejabat yang langsung dipindah gara-gara dekat dengan petani.

Lebih celaka lagi, para petani disibukkan dengan laporan kegiatan, bukannya mengurus sawahnya. Misalnya, petugas penyuluh lapangan meminta laporan dengan format khusus, begitu pula polisi dan Babinsa (bintara pembina desa) yang juga meminta laporan dengan format berbeda-beda. (Yang bikin saya gagal paham, apa urusannya polisi dan tentara soal pertanian, ya???)

Saya yakin,persoalan sampai level teknis yang dikeluhkan petani seperti ini tidak bakal sampai kepada Pak Jokowi. Seperti sudah saya tulis sebelumnya, paling laporannya yang serba menggembirakan, asal bapak sedang atau ABS. Kalau begini caranya, dan Pak Presiden tidak awas, saya yakin programnya bakal berantakan. Sepertinya, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diminta turun untuk mencermati juga hal-hal beginian lantaran potensi penyimpangan alias patgulipatnya juga guedeee!!! Padahal itu baru satu provinsi.

Kalau sampai Presiden tidak awas pada persoalan demikian, bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan jadi sasaran tembak. PoliTIKUS yang berseberangan, atau bahkan Brutus-Brutus-nya, akan menjadikan kelemahan itu sebagai peluru. Tinggal menggerakkan haters agar berisik di media sosial, nyetting tokoh dan legislator untuk bersuara di media massa secara ‘formal’, nyewa intelektual tukang, beres deh! Dibumbui sedikit demo-demo agak besar tapi merata di berbagai kota/provinsi, dijamin cepet habis.

Yang di Jakarta tinggal mengkondisikan bikin Pansus atau hak interpelasi dan sebagainya itu….. Hiii… Politik itu ngeri tenan dan kejem!

Eh, maaf, Pak Kapolri. Ini cuma uneg-uneg lho, ya.. Jangan dikategorikan seperti yang dimaksud di Surat Edaran Kapolri tanggal 8 Oktober 2015 itu. Saya takuutttt!!!

3 thoughts on “Program Jokowi Bisa Gagal!

  1. anik sumarni

    saya tinggal di lampung timur…tempat tinggal saya pertanian nya masih model kunooo bingit…pengen sih ada bimbingan pertanian modern. notabene lahan dilampung masih sangat luas tapi minim pemanfaatan

Leave a Reply