Kisah monoTIKUS dan poliTIKUS

Tikus adalah binatang pemakan segala. Ia bisa hidup di mana saja. Sendiri ia berani, berjumlah ganda kian jumawa. Tidak pernah punya belas kasihan kepada siapa saja, apapun keadaannya. Di tengah bencana, banyak orang menderita dan bahkan meninggal dunia, sekalipun, tikus tetap memakan apa saja dengan rakusnya. Begituah hebatnya salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang lantas dijadikan simbol musuh Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Tikus tunggal (monoTIKUS) sanggup merusakkan kotak plastik kalau ia tahu di dalamnya ada yang bisa dimamahnya. Giginya yang kecil-kecil namun tajam sanggup untuk membuat lubang untuk jalan keluar-masuknya. Tas kulit pun tak luput dari incarannya jika ia terletak di ruang tak terbuka, apalagi jarang disentuh pemiliknya.

Begitulah sunatullah-nya tikus. Karena kehebatannya itu, maka ditirulah sifatnya oleh banyak manusia. Di kantor pemerintah maupun swasta, di lembaga penegakan hukum atau istana yang kinclong bersih dan wangi, pun tak luput dari incaran tikus erectus alias tikus-tikus yang berjalan tegak. Tikus demikian, namanya poliTIKUS, jauh lebih rakus dibanding monoTIKUS.

poliTIKUS memiliki banyak kelebihan dibanding yang dimiliki monoTIKUS. monoTIKUS hanya berbekal insting hewani. Kalau ketahuan, ia bisa dipukul. Ia juga bisa dijerat dengan kawat atau lem, dengan secuil makanan sebagai pancingan. Beda dengan poliTIKUS. Jenis ini punya kelebihan di kepalanya. Dengan modal dasar insting yang sama kuat (karena pada dasarnya juga hewan), ditambah karunia otak di kepalanya, maka ia menjadi tikus sempurna.

Kesempurnaan poliTIKUS terletak pada kekuatan jejaringnya. Dan, sarana pengukuhan (dan perluasan) jaringan, mereka dipertemukan oleh spirit yang sama: tak ada musuh abadi dalam berinteraksi. Yang ada dan selalu mereka tanamkan pada anak-anak biologis dan ideologisnya, adalah: kepentingan abadi!

Melihat kebakaran hutan misalnya, poliTIKUS pada diam saja. Membaca berita banyak manusia terganggu pernapasan bahkan meninggal, pun tak mengusiknya untuk berbuat. Mungkin mereka tahu diri, kalau mendekati dunia manusia yang jadi korban asap, kehadirannya justru akan dicurigai. Apalagi, poliTIKUS punya jadwal lima tahunan untuk mendatangi manusia-manusia di pedesaan dan pinggiran hutan, dengan pakaian bersih, berjas dan dasi. Necis menyamar nabi, menawarkan perbaikan taraf hidup kepada manusia, namun tak ditepati di kemudian hari.

Di luar jadwal rutin lima tahunan, seperti pada peristiwa bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, poliTIKUS lebih memilih bercericit. Bagaikan paduan suara, bernyanyilah mereka, mengajak manusia-manusia di pedesaan dan pinggir hutan, untuk mengeroyok satu sosok yang tinggal di Jakarta, ibukotanya manusia Indonesia.

Kata poliTIKUS, seorang manusia di Jakarta harus disuruh bertanggung jawab menuntaskan penderitaan mereka. Para poliTIKUS tak menyoal siapa yang sengaja membakar hutan dan lahan, untuk kepentingan apa dan seterusnya. Pokoknya, asap dan bara di atas dan di bawah tanah menjadi tanggung jawab satu orang semata, yang kebetulan bernama Presiden. Titik!

Para poliTIKUS memilih menumpulkan akalnya. Kalau kepekaan rasa dan nurani, kecuali Tuhan, tak pernah ada yang tahu, apakah sudah pernah dimilikinya atau tidak. Maka, mereka tutup mata, bahwa ijin membuka lahan/hutan dan membakarnya juga dibuat sosok-sosok istimewa, yang mungkin masih satu spesies dengan mereka, para poliTIKUS itu. Apakah ia bernama bupati, walikota, gubernur, legislator, menteri, atau apapun lagi namanya.

Yang lazim, ijin (membuka lahan dan membakar hutan/lahan) diperoleh dengan sogokan. Maka jangan heran, jika ada poliTIKUS bernama bupati atau apa saja, bisa berfoya-foya hidupnya, jauh melampaui pendapatan wajarnya. Konon, membakar lahan/hutan lebih cepat untuk mengatasi persoalan. Tindakan itu jauh lebih efisian dan ekonomis, jika dibanding mendatangkan mesin untuk menebang dan membersihkan sisa-sisa kotorannya.

Kini, manusia-manusia korban kebakaran hutan dan lahan sedang diyakinkan oleh para poliTIKUS untuk menerima dan mendesakkan bersama, bahwa Presiden harus menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Argumentasi masuk akal. Berdalih sudah banyak jatuh korban dan menggadaikan masa depan kesehatan penduduk pinggir hutan, plus megakibatkan kerugian trilyunan rupiah.

Dengan status bencana nasional, kata poliTIKUS, maka pemerintah pusat bisa mengambil alih penyelesaian karena dalih mereka koordinasi lintas kabupaten/provinsi yang terjadi selama ini tidak berjalan dengan baik. Begitulah dalih KEMULIAAN yang disampaikan melalui grup paduan suara poliTIKUS: Gema Senayan Bataviana!

Mereka pandai mengaburkan peran dan kongsi mereka dengan konglomerat pemilik perkebunan, hak pengusahaan hutan dan sebagainya, yang diuntungkan berpuluh bahkan mungkin ratusan milyar untuk menyiapkan lahan dengan cara yang murah, efektif dan efisien: membayar petani dan penduduk miskin untuk membakar dengan honor belasan hingga puluhan juta rupiah saja.

Padahal, dengan status bencana nasional, maka pemerintah yang dipimpin manusia bernama Presiden tadi, harus mengeluarkan trilyunan rupiah ke daerah, yang bisa dibuat bancakan lagi oleh para poliTIKUS dari pusat dan daerah, dan membebaskan konglomerat dari beragam kebutuhan pembiayaan pengelolaan lahan. Dan, bisa jadi, para manusia bernama konglomerat itu akan berterima kasih, dengan cara bagi-bagi angpau atau buah penambah stamina semacam Apel Malang dan Apel Washington, kepada para poliTIKUS itu.

Maka, jangan heran jika ada poliTIKUS memilih diam, tak mau mengumumkan nama-nama perusahaan pembakar hutan, atau pura-pura tak tahu, bahwa ada manusia berstatus aparat penegak hukum yang seharusnya dituntut bertanggung jawab, menyeret perusak lahan dan hutan, yang mengakibatkan jutaan orang menderita, ke balik jeruji besi atas kejahatan mereka.

Viva poliTIKUS!

2 thoughts on “Kisah monoTIKUS dan poliTIKUS

Leave a Reply