Terima Kasih Doktor Hendrawan dan Masinton…

Selain Masinton Pasaribu, legislator asal PDI Perjuangan yang tak kalah hebatnya adalah Hendrawan Supratikno. Kalau Masinton dulunya dikenal sebagai aktivis yang getol menuntut turunnya Soeharto karena otoriter dan lekat dengan cap KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), Hendrawan adalah seorang doktor bidang ekonomi dari universitas papan atas, UKSW! Pada kedua orang hebat itulah kita, bangsa Indonesia, mestinya berterima kasih.

Merekalah orang-orang pintar, yang mampu menyusun kalimat-kalimat bagus demi mengerem kehebatan Komisi Pembarantasan Korupsi!

Kewenangan KPK yang hanya dibatasi pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi di bumi pertiwi yang kita cintai ini, memang harus diakui: brilian!

IMG-20151007-WA0004

Mereka adalah orang-orang Pancasilais sejati. Merekalah penegak demokrasi di negeri ini. Tanpa mereka, pastilah sebutan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia akan hilang. Jika terjadi demikian, maka masyarakat dunia tak mengenal Indonesia. Dan, alangkah bahayanya kalau dunia tak kenal Indonesia?

Tak akan ada lagi cerita negara A mengimpor kopi, negeri B mengimpor teh dan rempah-rempah, dan tak akan ada lagi wisatawan datang ke Indonesia. Kalau sampai terjadi yang demikian, masyarakat Indonesia akan jatuh miskin karena petani tak punya pemasukan lagi, pembuat barang kerajinan, sopir mobil carteran dan pemilik restoran pun apes. Lebih celaka lagi, dampak ikutannya. Keluarganya bisa kurang makan, kurang gizi dan anak-anak tak bisa sekolah.

Adalah kebodohan kita, tidak mengerti, apalagi menghargai cita-cita mulia para legislator seperti Masinton dan Hendrawan, juga puluhan penyokong usulan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika korupsi adalah masalah, tentu bisa mereka bantah. Duit BLBI yang ratusan trilyun hilang dan kembali tak seberapa ke kas negara, terbukti tak membuat negeri ini bangkrut. Bahkan, Soeharto yang dituduh embahnya KKN, toh tak serta merta membuat rakyat jatuh miskin.

Kalau sampai petugas KPK bisa leluasa menyadap telepon (termasuk milik anggota DPR) dan tidak dibatasi minimun kerugian negara minimal Rpp 50 milyar, bisa-bisa semuanya kena, meski hanya karena mereka minta bupati/walikota agar membelikan tiket pesawat saat kunjungan kerja ke daerahnya. Andai semua kena sadap dan dijadikan tersangka (apalagi dipenjara), lalu siapa yang akan membela dan memperjuangkan nasib rakyat di DPR? Selain itu, bagaimana bisa disebut negara demokrasi jika legislatifnya tidak ada anggotanya?

Come on, mari kita sadar diri. Benar kata Hendrawan, bahwa kita harus melalui saluran yang benar setiap punya usulan atau gagasan perubahan. Rakyat jangan banyak bacot, asal teriak. Itu sikap memalukan karena bangsa lain telanjur dikasih tahu bahwa bangsa Indonesia itu santun dan berbudi pekerti luhur.

Jadi, kalau mau nuntut legislator konsisten, kita sebagai rakyat juga harus konsisten. Jika dulu memiih orang seperti Hendrawan dan Masinton sebagai wakil rakyat, kalau ada apa-apa, yang sebaiknya disalurkan kepada mereka. Jangan pating clebung, ngomong sendiri-sendiri tidak jelas, malah bikin gaduh.

Jangan lagi menyoal siapa para pakar yang dilibatkan untuk menyusul rancangan usulan revisi UU KPK. Kalau sudah milih Hendrawan, Masinton dan lain-lain, ya harus percaya sepenuhnya. Harus konsisten, wong sudah memilihnya. Soal Hendrawan lupa satu nama pakarĀ yang diajak bicara atau membahas usulan pasal pengganti/tambahan, itu harus dimaklumi sepenuhnya.

Legislator itu jabatan yang diikuti banyak kesibukan. Banyak yang diurus dan dipikir. Kalau hanya lupa nama, toh itu tidak mengurangi komitmen dan kerja kerasnya ingin membangun Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi rakyat itu jangan naif, kebanyakan permintaan. Jangan pernah lupa berterima kasih kepada mereka, sehingga sebaiknya selalu panjatkan doa juga untuk mereka, agar diberi karunia panjang umur, langgeng menjadi anggota legislatif. Tanpa mereka, pastilah kita sudah merana, menderita lahir-batin.

Percayalah, kita sedang dibimbing para anggota DPR yang terhormat dan mulia itu. Kita diajari tertib hukum, paham prosedur, dan bisa menghargai upaya wakil rakyat.

Mereka adalah wakil rakyat kita. Jika kemudian terjadi mereka juga mewakili kita menggunakan duit negara untuk kepentingan partai dan keluarganya, ya jangan salahkan mereka. Lebih baik kita jothak, kita jauhi saja partai dan anggota keluarganya. Sekali lagi, jangan memusuhi wakil-wakil rakyat kita. Mereka selalu benar. Tidak mungkin orang pintar dan berpendidikan tinggi bisa berbuat salah.

Sebagai rakyat, sebagai warga bangsa, kita harus mawas diri. Harus sadar bahwa bukan tidak mungkin kita tidak nyandhak, atau ndak nyampai atas banyak hal yang mereka pikirkan dan kerjakan. Namanya politik. Kita harus maklum kalau ada hal yang mungkin bisa diceritakan secara terbuka kepada kita. Bukan karena niat buruk, sebab semua legislator sekarang pasti sudah khatam dan paham penderitaan rakyat karena mereka semua sudah lulus penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Justru mereka cukup santun dan berbudi luhur, sehingga memilih tidak mengutarakan beragam gagasan, termasuk ketika merancang batasan usia KPK hanya 12 tahun saja. Kalau disampaikan secara terbuka, lantas kita, yang cuma rakyat ini, tak paham kata-kata mereka, bukankah itu akan menyulitkan kita sendiri?

Mereka sudah memperhitungkan keputusannya secara matang dengan referensi sangat memadai, termasuk mengajak para pakar berdiskusi dan meminta masukan. Pernahkah kita bayangkan betapa gaduhnya rapat kampung atau arisan ibu-ibu karena yang satu menanyakan kepada yang lain atas kata-kata dan penjelasan anggota DPR yang tak bisa dipahaminya? Bagaimana kehidupan bermasyarakat akan berjalan normal jika semua bingung dan gaduh akibat gagal memahami pernyataan-pernyataan para anggota DPR yang terhormat, baik di televisi maupun di koran-koran?

Mari kita sadar diri. Kita harus percaya sepenuhnya kepada mereka. Karena itu, daripada tidak paham, mendingan hindari baca koran dan nonton televisi ketika ada mereka. Ingat, sinetron jauh lebih menghibur dibanding penampilan mereka…

Terima kasih Pak Hendrawan Supratikno, Bung Masinton dan teman-teman beliau yang mengusulkan revisi UU KPK. Tanpa Anda semua, pastilah kami bukan apa-apa…

Mohon ampun dan maaf, jika kami salah mengira, bahwa usulan pasal-pasal bagus itu adalah titipan koruptor, yang suka ngirim Apel Malang dan Apel Washington menggunakan kardus, koper atau traveller cheque, dan sebagainya itu. Kami tak tahu, bahwa apel-apel itu adalah vitamin yang sangat diperlukan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Wakil Rakyat yang terhormat, supaya kuat sidang siang-malam dan kunjungan ke seluruh pelosok negeri. Maafkan kami, ampuni kami atas ketidaktahuan kami…

One thought on “Terima Kasih Doktor Hendrawan dan Masinton…

Leave a Reply