Refleksi Kemerdekaan Berkonvoi

Aksi Kang Joyo menghadang konvoi Harley Davidson, 15 Agustus 2015, menuai tanggapan beragam. Bagi kaum kebanyakan, aksi tersebut memeroleh dukungan lantaran seturut dengan perasaan banyak orang, terutama yang tinggal di perkotaan, yang merasa tidak suka atau bahkan muak dengan show of force penunggang sepeda motor supermewah.

Fakta ada orang menghadang konvoi Harley Davidson seperti ini, kok ya dibilang hanya isuuu.....

Fakta ada orang menghadang konvoi Harley Davidson seperti ini, kok ya dibilang hanya isuuu…..

Lampu menyala merah diterabas adalah hal biasa. Memaksa pengguna jalan (raya) agar menyingkir, demi memberi kebebasan mereka berlalu pun merupakan kejadian jamak. Di mana-mana. Maka, orang lantas menyebutnya sebagai arogansi yang dipertontonkan secara terbuka. Jika kemudian ada yang ikut melakukan protes aksi serupa yang dilakukan kelompok/komunitas pesepedamotor, itu pun hal menarik yang perlu disimak. Soal siapa memulai dan pihak mana yang iri, biarlah menjadi kajian bagi para peneliti dan pemerhati masalah-masalah sosial.

Bagi saya, setelah mencermati berbagai pernyataan yang terpapar di media sosial atau di media online, saya berani menyimpulkan, bahwa aksi konvoi ugal-ugalan penunggang Harley Davidson dalam rangka Jogja Bike Rendezvous (JBR) 2015 sepenuhnya dibekingi aparat kepolisian. Karena itulah, baik panitia maupun Ketua Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Komjen (Purn.) Nanan Sukarna tampak begitu percaya diri, merasa sebagai pihak paling benar karena dilindungi hukum oleh sebab sudah meminta ijin menggelar keramaian.

Kalau menyimak pernyataan Ketua HDCI Chapter Yogyakarta, acara JBR2015 bakal dihadiri 4.000 bikers. Tentu berikut Harley Davidson-nya, bukan?

“Mengingat banyaknya jumlah peserta konvoi, kami memohon pengertian para pengguna jalan dengan adanya konvoi ini,” tutur Gatot, Ketua HDCI Yogya.

Kalau menyimak kalimat “kami memohon pengertian para pengguna jalan dengan adanya konvoi, tersirat akan muncul ‘keramaian’ yang potensial ‘mengganggu pengguna jalan raya’, maka meminta DIMAKLUMI.

Dalam konteks ini, OK. Kita bisa memaklumi kemungkinan bakal adanya crowded di jalan raya. Apalagi, banyak orang sudah tahu, jika pengguna motor gede pasti berkonvoi (meski beberapa), dengan sirine meraung-raung dan lampu strobo menyala terus. Tapi, tak tahukah para penunggang Harley, juga polisi, perilaku demikian sudah memunculkan suasana intimidatif terhadap pengguna jalan yang lain?

Dalih legalitas sebab berijin, menurut saya, juga mengabaikan aspek kepantasan. Hukum adalah produk masyarakat, yang penerapannya tentu tidak bisa zakelijk. Oleh sebab itu, pernyataan Komjen (Purn.) Nanan bahwa “polisi sah-sah saja memprioritaskan para biker yang ikut dalam kegiatan tersebut karena bertujuan untuk pengamanan di kawasan sekitar dan meminimalisir ketidaknyamanan yang mungkin terjadi dari acara tersebut” juga tak lantas bisa dibenarkan seratus persen.

Bisakah Jenderal Nanan menjelaskan, kenyamanan macam apa ketika ada pengendara Avanza diserempet rombongan penunggang Harley namun justru dihardik dan dikeroyok ramai-ramai? Atau, mampukah Nanan memberikan alasan yang bisa diterima akal sehat, ketika pemilik Toyota Rush yang mobilnya rusak akibat aksi penunggang Harley namun justru dipukul gara-gara menegurnya?

Pernyataan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang membenarkan aksi terabas lalu lintas yang dilakukan konvoi motor besar selama ada pengawalan kepolisian, menurut saya juga kurang tepat. Sebagai Kapolri, mestinya dia lebih bijak melihat apa yang terjadi di lapangan. Arogansi yang ditunjukkan pengendara moge, sudah semestinya juga perlu diingatkan, dan aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Apakah Kapolri atau Ketua Umum HDCI Pusat bisa menjelaskan bahwa aksi pengendara Harley Davidson bisa diterima akal sehat?  (Skrinsut dari mensyen di Twitter oleh akun @bosjavanicus_)

Apakah Kapolri atau Ketua Umum HDCI Pusat bisa menjelaskan bahwa aksi pengendara Harley Davidson bisa diterima akal sehat?
(Skrinsut dari mensyen di Twitter oleh akun @bosjavanicus_)

Jika polisi sebagai pemegang mandat penjaga kedamaian dan ketertiban umum masyarakat sipil berlaku adil dan pantas, dijamin tidak akan muncul kalimat ‘jumawa’ seorang bos dealer Harley Davidson Indonesia, Djonnie Rahmat. Apa relevansinya aksi simpatik Kang Joyo dan kawan-kawan menghadang konvoi moge di Yogya dengan sebutan orang lembaga sosial masyarakat (LSM) yang hanya mencari sensasi untuk mendapatkan citra baik?

Jika Djonnie hidup di masa Orde Baru, mungkin saya bisa ‘maklum’. LSM adalah musuh Soeharto, aparatus kekuasaannya, serta kolega-koleganya, yang barangkali, orang seperti Djonnie termasuk di dalamnya. Lagi pula, buat apa Kang Joyo, orang LSM mencari citra baik? Djonnie mungkin tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik: mengingatkan pelanggar lalulintas atau konvoi arogan di jalan umum, lalu menghardik dan memukul orang lain yang dianggap mengganggu laju kendaraan pemenuhan hobinya…

Sungguh aneh nalar polisi kita. Pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY yang menyebut aksi Kang Joyo bisa masuk ranah pidana, bukanlah membuat orang jera, melainkan memancing tawa dan menurunkan wibawa aparat kepolisian yang kian terpuruk.

Semula saya senang ketika kemudian akun resmi Divisi Humas Mabes Polri di Facebook mengeluarkan pernyataan atas protes publik yang ramai terpapar di media sosial dan media online. Namun, setelah saya cermati kalimat demi kalimat, justru kejelasan keberpihakan Polri kepada peserta konvoi Harley Davidson yang dinilai banyak kalangan terlalu arogan dan ugal-ugalan.

Kalimat yang diansir di akun Facebook tersebut, sama sekali tidak menyinggung apresiasi polisi terhadap peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban umum. Kalaupun tak sepakat dengan cara Kang Joyo dan kawan-kawan, tentu bisa dipilih kalimat yang lebih bijak, bukan seperti di bawah ini:

Jangan ditiru ya aksi berbahaya pak Elanto. Berikut aksi berbahaya pak Elanto dalam menghentikan secara paksa pengawalan konvoi moge yang telah sesuai dengan prosedur. https://youtu.be/ufiarLb_co0

Alangkah prihatinnya saya mengamati sekian banyak pemberitaan atas ekses JBR2015 itu. Polisi, secara institusional, benar-benar menunjukkan keberpihakan yang salah, tidak netral.

Dari kejauhan, saya hanya berharap Kapolri, Kepala Korlantas Mabes Polri dan para perwira-perwiranya menyimak komentar atau tanggapan atas rilis Divisi Humas Mabes Polri itu. Jangan sampai mengulang kesalahan seperti saat di Change.org ada gerakan CopotBuwas (Kabareskrim) lalu ditandingi dengan petisi yang dibuat Indonesia Police Watch, namun pendukungnya tak seberapa alias sangat timpang.

Saran saya: sudah saatnya polisi mulai belajar tahu diri! Jangan lagi menganggap rakyat adalah kumpulan orang-orang bodoh.

Menggelar konvoi memang hak warga negara. Tapi kemerdekaan berkonvoi tetap ada batasnya. Jika soal aturan bisa kalian tafsir semau kalian, tak soal. Sekali-sekali dalam hidup kalian, cobalah mengukurnya dengan kepantasan, rasa, dan syukur dengan nurani.

Salam kemerdekaan!

 

Saya sangat senang jika Anda, pembaca yang budiman, turut mendukung dengan mengisi petisi ini, agar pengendara HARLEY DAVIDSON PATUHI RAMBU LALULINTAS

Leave a Reply