Dada Indonesia, Perut Malaysia

*Sebuah catatan perjalanan dari perbatasan Malinau-Sarawak*

Malinau, wilayah yang masih hijau. Jauh dari eksploitasi hutan, baik untuk tambang batubara maupun yang lainnya.  Tampak pada foto, jalur sungai dan jalan darat yang mulai dibangun sejak 2012, untuk membuka isolasi pedalaman.

Malinau, wilayah yang masih hijau. Jauh dari eksploitasi hutan, baik untuk tambang batubara maupun yang lainnya.
Tampak pada foto, jalur sungai dan jalan darat yang mulai dibangun sejak 2012, untuk membuka isolasi pedalaman.

Semula, saya kesulitan membayangkan ungkapan warga Long Ampung dan Long Nawang, bahwa “dada (kami) Indonesia, perut Malaysia”. Namun, setelah tiga hari dua malam tinggal di sana, saya jadi paham. Bagi saya, mereka termasuk nasionalis sejati, meski perut mereka harus diisi dengan produk-produk yang dibeli dari wilayah Tapak Mega, Sarawak, Malaysia.

Bukan tanpa alasan mereka mengisi perutnya dengan barang-barang Malaysia. Untuk mencapainya, mereka cukup menyediakan waktu dua jam untuk menyusuri jalan darat yang sudah tersedia. Sementara untuk mencapai kota terdekat di Indonesia seperti Kutai Barat atau Malinau, mereka harus menyusuri sungai yang sebagian sudah mengalami pendangkalan sehingga perlu dua hari atau lebih.

Asal tahu saja, pasta gigi yang di Solo bisa saya beli seharga Rp 10.200, di sana harus membayar Rp 20.000. Telur ayam negeri rebus, sebutir dijual Rp 5.000 alias tiga kali lipat harga di Pulau Jawa. Sementara, mie instan dan segelas kopi masih bisa dibeli seharga Rp 5.000 saja. Padahal itu situasi akhir Juli 2015, atau empat tahun setelah akses jalan darat terbuka. Harga itu nyaris setengah dari lima tahun silam.

Jika Anda pernah mendengar harga semen di Papua mencapai Rp 800 ribu-Rp 1 juta per zag, ternyata itu bukanlah harga termahal di republik ini. Di dua kecamatan perbatasan (Kayan Selatan dan Kayan Hulu, Malinau), dulu harga semen mencapai 1,5 juta per zag. Sementara kini, cukup Rp 400 ribu-Rp 500 ribu saja! (Padahal di Pulau Jawa, harga semen masih di bawah Rp 75 ribu).

Berperahu motor (speedboat) selama tiga jam dari Tarakan menuju Malinau. Tarifnya lumayan: Rp 260 ribu per orang, sekali jalan.

Berperahu motor (speedboat) selama tiga jam dari Tarakan menuju Malinau. Tarifnya lumayan: Rp 260 ribu per orang, sekali jalan.

Serem, ya??? Mereka masih warga negara Indonesia, saudara kita juga, namun kondisi kehidupan mereka begitu timpang.

Padahal, warga Long Ampung dan Long Nawang termasuk benteng hidup ketika Presiden Soekarno menggelar operasi Ganyang Malaysia! Seorang warga Setulang, tak jauh dari Malinau, bertutur ikut memanggul senjata melawan Malaysia. Katanya, ia menembak dan menewaskan banyak orang Gurka, yang rupanya disewa oleh Pemerintah Malaysia untuk menghadapi Tentara Nasional Indonesia.

***

Murahnya harga-harga kebutuhan, tak lain merupakan buah kebijakan Bupati Malinau, DR. Yansen TP, M.Si., yang sejak 2012 membangun jalan tanah selebar 12-15 meter, yang hingga kini sudah terealisasi sepanjang 454 klometer. Antarkecamatan sudah terhubung, sehingga  aneka kebutuhan bisa didatangkan dari Kutai Barat di Kalimantan Timur. Padahal, waktu tempuh dengan jalan darat masih 12 jam perjalanan. Karena itulah, pedagang dari Kutai Barat hanya sanggup datang sekali dalam sepekan.

Untuk mencapai desa di pedalaman, terpaksa naik Susi Air, mendarat di bandara perintis. Tarif komersilnya Rp 1 jutaan per penumpang, tapi warga lokal memperoleh subsidi dari Pemda setempat sehingga cukup membayar Rp 520 ribu untuk rute Malinau-Long Ampung. Ini adalah panel di kokpit yang memberi gambaran kepada saya, tak perlu takut terbang dengan pesawat kecil berkapasitas penumpang 12 orang. Peralatannya canggih, termasuk untuk deteksi cuaca.

Untuk mencapai desa di pedalaman, terpaksa naik Susi Air, mendarat di bandara perintis. Tarif komersilnya Rp 1 jutaan per penumpang, tapi warga lokal memperoleh subsidi dari Pemda setempat sehingga cukup membayar Rp 520 ribu untuk rute Malinau-Long Ampung. Ini adalah panel di kokpit yang memberi gambaran kepada saya, tak perlu takut terbang dengan pesawat kecil berkapasitas penumpang 12 orang. Peralatannya canggih, termasuk untuk deteksi cuaca.

Meski cukup lebar, kondisi geografisnya yang berbukit-bukit dan diselimuti hutan, membuat biaya pembukaan lahan dan pembangunan jalan masih sangat mahal. Konon, nilainya mencapai Rp 2 milyar hingga Rp 5 milyar per kilometer, sebab tak jarang harus membelah bukit dan menebang pepohonan besar-besar.

Sebelum ada jalan darat itu, warga di sana harus naik  ketinting, perahu selebar 100 cm dengan panjang lima meter harus dipanggul oleh dua-tiga pengendaranya, dan ditumpangi kembali jika menemukan kedalaman sungai yang memadai. Maklum, sungai-sungai di sana terus mengalami pendangkalan sehingga bebatuan besar menyeruak di sana-sini. Harap dipahami, berahu kecil bermesin dimaksud bukanlah speedboat yang bisa memuat belasan penumpang dan satu hingga dua ton barang, melainkan perahu yang lebih lebar sedikit dibanding ketinting, yang hanya mampu memuat barang kurang dari satu ton. Biaya sekali trip, konon mencapai Rp 15 juta!

Mengenang masa sulit di wilayahnya, Camat Kayan Selatan, Saul Jalung, bahkan mengaku bahwa dia dan warganya merasa baru terbebas dari isolasi. “Jika orang di Pulau Jawa dan Sumatera sudah memeringati 70 tahun kemerdekaan Indonesia, kami di sini seperti baru lima tahun merdeka!” paparnya.

Indikator “kemerdekaan” menurut Camat dari 2.700 jiwa itu, di antaranya menurunnya harga-harga kebutuhan pokok. Bahan bakar seperti bensin dan solar yang sebelumnya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per liter, kini tinggal separonya di tingkatan pengecer. “Harga sudah jauh lebih murah, meski pasokannya masih sangat terbatas. Kalau pemerintah bisa memberikan jatah lebih banyak, mungkin roda perekonomian warga kami bisa lebih menggeliat,” paparnya.

***

Malinau kini memang sudah mulai berubah. Sedikitnya 12 tower Telkomsel sudah dibangun di seluruh kecamatan. Warga di desa-desa terluar sudah bisa berbicara atau berkirim pesan pendek dengan sesama warga beda desa melalui telepon genggam yang sebagian besar berupa smartphone seharga di atas Rp 2 juta. Andai base transceiver stations (BTS) yang dibiayai Pemda Malinau dan dana USO itu sudah bisa digunakan untuk transmisi data, bukan mustahil warga setempat bisa bertukar kabar dan membagikan informasi wilayah mereka dengan jauh lebih baik.

Balai adat yang keren. Jejak senirupanya mengundang decak kagum.

Balai adat yang keren. Jejak senirupanya mengundang decak kagum.

Selama tiga hari berada di dua kecamatan tersebut, penulis merasakan repotnya mengirim dan menerima informasi dari luar melalui saluran Internet. Dengan aplikasi WhatsApp saja, mengirim foto dengan file kecil pun tidak serta merta lancar terkirim. Pada sisi ini, sebaiknya operator memerhatikan kebutuhan.

Tanpa saluran komunikasi memadai, termasuk ketersediaan frekwensi untuk lalulintas data, maka bukan mustahil jika warga di sana akan terus terbelakang. Padahal, konon, kehadiran operator telekomunikasi (seluler) yang hadir di sana sudah diberi hak eksklusif selama sepuluh tahun oleh pemerintah pusat, sehingga terbebas dari saingan bisnis operator lain.

Dengan telekomunikasi seluler, bukan saja warga harus membuang waktu satu jam atau lebih untuk berjalan memutar atau naik perahu demi keperluan membuat janji atau mengirim undangan untuk aneka keperluan. Banyak warga, bahkan merasa ‘ketemu malaikat’ ketika sang bupati yang sedang berziarah di Yerusalem menelpon mereka dan memberitahukan keberadaannya!

***

Maka, alangkah gembiranya Camat Kayan Selatan dan warga setempat ketika mendengar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikabarkan akan menjadi inspektur upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2015, mendatang. “Jangankan pejabat dari Pusat. Pejabat dari kabupaten saja jarang kami jumpai sampai di daerah kami,” ujar seorang warga Desa Metulang, Kayan Selatan.

Warga setempat berharap, kunjungan Menteri Dalam Negeri ke wilayah perbatasan itu bukan saja mengobati rasa kecewa yang lama dipendamnya, namun justru bisa membuka pengertian pemerintah pusat akan keterbelakangan warga dan wilayah mereka. Adanya rumah sakit daerah yang sedang dibangun di Long Ampung dan diterjunkannya belasan tenaga kesehatan baik dari pemerintah kabupaten maupun program Nusantara Sehat oleh pusat, diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka yang sudah puluhan tahun merasa menjadi ‘tameng hidup di wilayah perbatasan’ namun minim perhatian.

Sebagai gambaran, Puskesmas memang sudah ada di seluruh kecamatan, dan fasilitas rawat inap sudah tersedia. Namun untuk banyak kasus kedaruratan, warga harus diantar-jemput dengan pesawat kecil yang dikelola organisasi misionaris, menuju rumah sakit yang lebih memadai di Tarakan, Kalimantan Timur yang berjarak ratusan kilometer dan hanya bisa ditempuh dengan pesawat berkapasitas angkut enam orang selama satu jam penerbangan.

Dan, penerbangan perintis milik misionaris, itu pulalah satu-satunya alat transportasi cepat yang menjadi tumpuan harapan warga di pedalaman wilayah perbatasan untuk mendapatkan layanan kedaruratan, sejak Indonesia merdeka 70 tahun silam.

Beginilah jalan darat yang sudah dibangun sepanjang 454 kilometer sejak 2012. Jalan tanah yang dikeraskan, namun belum memadai jika diaspal. Karakter tanahnya mudah longsor sehingga perlu lima tahun lebih untuk menunggu mengerasnya tanah.

Beginilah jalan darat yang sudah dibangun sepanjang 454 kilometer sejak 2012. Jalan tanah yang dikeraskan, namun belum memadai jika diaspal. Karakter tanahnya mudah longsor sehingga perlu lima tahun lebih untuk menunggu mengerasnya tanah.

Ingin tahu susahnya kehidupan mereka di perbatasan sebuah kabupaten berpenduduk 70 ribu jiwa yang tersebar di 15 kecamatan yang terdiri atas 109 desa itu?

Mayoritas masyarakat di pedalaman bercocok tanam padi, yang tak pernah habis dikonsumsi sendiri. Mereka tak bisa menjual padi keluar wilayahnya akibat mahanya ongkos distribusi, sehingga dipastikan bakal kalah bersaing. Ikan air tawar yang di ibukota kabupaten Malinau bisa dibeli dengan harga Rp 25 ribu per kilo pasti tak bisa dipasok warga pedalaman, mengingat ongkos angkut dengan perahu mencap 10.000/kg dan jika diangkut dengan pesawat perintis, biayanya membengkak antara Rp 32.000 hingga Rp 41.000 per kilogram.

Akibatnya, padi yang disimpan di lumbung bisa menumpuk hingga tiga tahun sehingga sering menjadi tengik alias tak layak dikonsumsi. Nyaris tak ada sumber pendapatan rutin berupa uang tunai bagi warga setempat. Sementara keperluan membeli gula, garam, sabun, pasta gigi dan kebutuhan lainnya tetap harus dibayar dengan uang tunai, termasuk kebutuhan terkait dengan pendidikan.

Sebuah monumen kebanggaan warga Long Nawang. Di tugu ini tertera nama-nama pahlawan lokal yang berjasa pada masa perang kemerdekaan.

Sebuah monumen kebanggaan warga Long Nawang. Di tugu ini tertera nama-nama pahlawan lokal yang berjasa pada masa perang kemerdekaan.

Semoga, Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang dirintis Bupati Yansen sejak 2012 segera membuahkan hasil. Tak hanya jalan darat yang bisa memangkas biaya distribusi kebutuhan pokok, namun kucuran dana desa sebesar Rp 1,6 milyar hingga Rp 3 milyar per tahun bisa memajukan taraf kehidupan warganya. Tak hanya diperuntukkan bagi beasiswa warga yang kuliah di kota-kota di Indonesia, namun juga untuk membangun aneka jalan dan jembatan desa serta pengadaan peralatan transportasi yang memudahkan mobilitas warga dan aparatur pemerintahan desa.

Asal tahu saja, Gerdema merupakan gebrakan jenius dari desa pedalaman di perbatasan Indonesia-Malaysia. Gerakan ini sudah dipraktekkan sejak 2012, atau jauh sebelum Undang-undang tentang Desa disahkan pada 2014. Ketika di Pulau Jawa lagi ramai-ramainya kontestasi politikus dan partai politik ‘menjual’ iming-iming Rp 1 milyar gelontoran dana untuk desa, di Malinau sudah direalisasikan dengan rata-rata gelontoran Rp 900 juta per desa. (Coba bandingkan dana sebesar itu dengan populasi penduduk Desa Metulang, Kayan Selatan yang hanya 292 jiwa, sementara penduduk satu kecamatan hanya 2.700-an jiwa).

Oh iya, hampir lupa saya ceritakan. Gelontoran dana desa itu sepenuhnya dikelola warga setempat. Pemerintah Kabupaten hanya menyediakan petugas pendampingan untuk menggelar pra-Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), yang bisa diikuti seluruh warga, bukan hanya perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Mereka bertugas menjadi supervisor untuk pembuatan skala prioritas pembangunan, beasiswa untuk warga yang kuliah di berbagai kota di Indonesia dan sebagainya.

Untuk merangsang kesuksesan program, Pemerintah setempat bahkan memberi hadiah Rp 200 juta untuk desa-desa yang bisa membuat laporan dengan baik dengan realisasi anggaran yang tepat dan bermanfaat,serta sesuai kebutuhan warga.

Ketinting, perahu kayu kecil yang menjadi kendaraan keluarga. Satu perahu kecil hanya bisa ditumpangi tiga orang dengan beban bawaan beberapa puluh kilogram saja.

Ketinting, perahu kayu kecil yang menjadi kendaraan keluarga. Satu perahu kecil hanya bisa ditumpangi tiga orang dengan beban bawaan beberapa puluh kilogram saja.

Kelak, jika taraf ekonomi warga meningkat seiring tersedianya sumber-sumber ekonomi baru, maka mereka bisa benar-benar merasa sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Kita pasti menanti mereka berkata: dada dan perut kami, seratus persen Indonesia!

Leave a Reply