SIARAN PERS – Presiden Tolak Revisi UU KPK

Catatan: Di bawah ini adalah siaran pers versi lengkap dari Tim Komunikasi Presiden terkait dengan kontrovesi rencana Revisi UU KPK. Rupanya, inisiatif revisi bukan berasal dari Pemerintah, apalagi Presiden. Tak hanya menolak revisi, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Semoga publik mafhum, siapa sebenarnya pihak yang menginginkan revisi yang diduga kuat bertendensi ‘melemahkan peran KPK’.

Penulis termasuk salah seorang yang meyakini, bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok yang ingin KPK tetap independen dan kuat sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus berbuah manis. Bahwa ada satu-dua pihak di sekeliling beliau yang tidak sejalan dengannya, saya juga meyakini ada benarnya. Makanya, ketika ada banyak pihak mendorong agar Johan Budi dijadikan juru bicara presiden, saya termasuk yang yakin itu tak akan terjadi. Johan Budi termasuk salah seorang pegiat antikorupsi yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga menariknya ke istana justru sama saja dengan ‘melemahkan KPK’. Bahwa Johan bukan manusia super, iya! Tapi kiprahnya sudah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Maka, pantaslah kalau ia tetap dipertahankan menjadi ‘juru kunci’, sang pengawal KPK.

Satu hal yang membuat banyak kalangan cemas, terutama aturan/pasal mengenai kewenangan penyadapan. Dan, asal tahu saja, Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Presiden sempat merespon inisiatif DPR ini. Semoga revisi UU KPK segera ditarik dari Prolegnas 2015.

Beberapa tanda cetak tebal (bold) pada siaran pers berasal dari saya, sebagai panduan ‘membaca’ sikap Presiden. Ada baiknya pula Anda membaca pernyataan Ketua (sementara) KPK  Taufikurahman Ruki dan ini.

Presiden: Berantas Korupsi, Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan “trust” investor dan publik sehingga berkontribusi pada tingkat perekonomian nasional.

Demikian arahan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jumat (19/6), di Jakarta.

Untuk memperkuat semangat anti korupsi tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

 

Presiden mengingatkan, jangan ada lagi persepsi yang tumbuh di masyarakat bahwa pemerintah ingin memperlemah KPK. Apalagi berniat merevisi UU KPK, walaupun inisiatif tersebut bukan berasal dari pemerintah. Menurut Presiden, jajaran penegak hukum baik kepolisian, kejaksaaan maupun KPK harus diperkuat.

Dalam pandangan Presiden, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan tindakan penegakan hukum. Mencegah korupsi bisa dilakukan dengan cara membangun sistem yang baik, membatasi kontak dengan menggunakan teknologi informasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi seperti e-budgeting, e-procurement, e-catalogue, e-purchasing, serta pajak online.

“Semua itu akan mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan. Dan akan banyak mengurangi korupsi, baik di pusat maupun daerah,” kata Presiden.

Presiden memberi contoh, saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok 4 bulan yang lalu, Presiden sudah memerintahkan untuk menghilangkan birokrasi ruwet dan pungli di pelabuhan agar dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) bisa dipangkas. Namun ketika melakukan sidak dua hari lalu, Presiden masih belum melihat semangat perubahan sehingga perbaikan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan.

Ini menandakan kualitas penegakan hukum masih belum baik. Rantai birokrasi masih panjang, baik dalam kecepatan pelayanan maupun persepsi yang ada di benak investor. Walaupun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sistem pelayanan sudah terintegrasi, namun kecepatan pelayanan masih belum memadai.

Untuk itu, Presiden meminta dilakukan penyederhaan prosedur birokrasi. Ini menjadi tanggung jawab Menteri PAN-RB dan Kepala BPKP. Kementerian dan Lembaga bisa mengadopsi sistem yang ada di swasta dan BUMN agar ada penyederhanaan dalam pelayanan, misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Terakhir, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan agar segera menyiapkan “cash management system” yang dapat dicek setiap saat agar transparansi keuangan dapat terwujud. Selain itu, Presiden juga menyetujui usulan PPATK untuk membatasi penggunaan uang kontan.

Jakarta, 19 Juni 2015

Tim Komunikasi Presiden

Teten Masduki

Leave a Reply