Curhat Lagi kepada Pak Jokowi

Pak Joko, hari-hari ini saya larut dalam kegalauan nasional. Galau, cemas, kuatir, campur aduk tak karuan. Nalar saya tergiring ke satu titik tragedi: panjenengan dimakzulkan!

Bener lho, Pak. Saya sangat menguatirkan panjenengan dimakzulkan. Orang Jawa bilang, jalarané wis ana. Penyebabnya sudah ada. Yakni, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tempo hari. DPR yang menerima ajuan nama calon sudah memroses dan menyetujui, kendati KPK menetapkannya sebagai tersangka penerima gratifikasi sehingga rekeninngnya disebut gendut.

Dari perkara itu, lalu muncullah isu pelemahan KPK, satu-satunya lembaga antikorupsi yang dipercaya mayoritas rakyat. Institusi lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan, suka-tak suka, nyaris kehilangan kepercayaan publik.

Pak Jokowi, saya yakin, sejak menjelang penentuan nama calon Kapolri, panjenengan sudah gundah pula. Mungkin situasinya sangat dilematis. Calon Kapolri disetujui semua politikus, baik dari koalisi partai pendukung maupun koalisi rival. Sebuah peristiwa ‘aneh’ jika mengingat sengitnya pertarungan politik menjelang pemilihan presiden hingga penentuan komposisi pimpinan DPR dan alat kelengkapannya.

Pak Jokowi, sumber sengkarut republik saat ini, adalah kian lemahnya posisi KPK. Keputusan Jaksa Agung Prasetyo membentuk satuan khusus antikorupsi, banyak dikaitkan kedekatannya dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang mengusung pencalonan panjenengan. Satuan ini, mau tak mau akan tumpang tindih dengan mandat konstitusional KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Kepolisian pun, dicurigai tak bakal sanggup mengawal pemberantasan korupsi, jika merujuk pada kinerja dan prestasinya selama ini. Pak Jokowi pasti ingat ungkapan awam, yang cenderung menghindari beperkara di sana, dengan kalimat sederhana: lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing. Mencari keadilan (di kepolisian) tak akan memeroleh hasil sepadan.

Contoh sederhana saja bisa kita lihat di lapangan. Orang yang kena razia atau kena tilang di jalan raya, selalu diberi lembar merah jambu dibanding lembar biru. Yang demikian merata di mana-mana. Polisi lalu lintas selalu kaget (atau bahkan marah) ketika si pelanggar minta diberi lembar biru, atau memilih sidang di pengadilan dibanding penyelesaian di tempat (razia) yang populer dengan istilah ‘titip sidang’.

Pak Jokowi, saya juga turut merasakan kegalauan yang dirasakan banyak orang. Dari masyarakat kebanyakan di pelosok desa, maupun teman-teman aktifis maupun akademisi, yang tak habis pikir dengan kenekadan polisi terus memeriksa atau menyidik pihak-pihak yang dikenal sebagi pendukung KPK. Jangankan pendukung, para pimpinan KPK saja dikriminalisasi kan, faktanya?

Mungkin polisi tak suka dengan sebutan kriminalisasi. Saya paham, mereka berlindung pada prosedur hukum formil. Ketika ada orang/lembaga melaporkan seseorang lainnya, maka polisi wajib menindaklanjuti. Sesuai mandat konstitusi, katanya. Soal siapa yang melapor, motivasi melaporkan seseorang dan sebagainya, dijadikan alasan ke sekian.

Saya pun kian cemas, jika kelak semua perkara korupsi dikembalikan ke Kejaksaan atau lewat Kepolisian. Termasuk, penuntasan kasus Komjen. Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Kejaksaan, namun Kejaksaan Agung mengisyaratkan penyelesaian itu dikembalikan ke internal kepolisian. Mbulet. Tidak jelas. Seperti jeruk makan jeruk.

Pak Jokowi, hari-hari ini para koruptor bersuka cita. Satu-satunya lembaga yang mereka takuti, yakni KPK, sudah dipreteli kekuatannya. Saya tak menampik jika mereka menyebut tidak semua orang di KPK itu baik. Tapi saya yakin, jika ditelisik satu-persatu lantas ditimbang, dibandingkan dengan institusi lain, KPK masih berjaya. Rakyat masih percaya kepada semua komisioner, penyidik hingga staf-stafnya.

Pak Joko, saya sadar sepenuhnya. Dengan menulis demikian, maka saya pun bisa diadukan, dilaporkan dengan tuduhan penghinaan atau pelecehan seseorang atau lembaga. Pasal bisa dicari. Mereka pasti sangat ahli.

Pak Joko, hingga detik ini, saya masih yakin, di banyak tempat masih banyak orang bingung menyikapi aneka persoalan keadilan. Banyak orang lemah dipidanakan hanya lantaran tidak mampu menjelaskan bahwa diri mereka bersalah. Di sisi lain, banyak orang kuat, meski punya salah dan berlaku korup, namun bisa membayar ahli-ahli hukum untuk membuat argumentasi yang masuk akal, sehingga seolah-olah mereka tidak bersalah.

Pak Jokowi, senator Kerajaan Romawi Publius Tacitus (56-117 M) sudah mendalil sejak ribuan tahun silam. Katanya, corruptissima re publica, plurimae leges, kian korup republik, kian banyak aturan dibuat. Dan, yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, pun banyak aturan dibuat untuk menjerat suara-suara rakyat yang mengritik politikus dan pejabat/pelayan publik. Ada banyak contoh di Indonesia. Dengan koneksi Internet, banyak mesin pencari bisa menyodorkan banyak catatan kasus demikian.

Paaakkk….. Para politikus kini kian kompak. Mereka menciptaan banyak aturan yang menguntungkan diri mereka dan kelompoknya. Bukan untuk rakyatnya. Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang baru saja dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya, sudah sempat berlaku selama hampir 11 tahun. Selama itu pula, konstitusi sudah dikangkangi. Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, nyatanya sudah dijadikan komoditas yang bisa diperdagangkan.

Pasal 27 ayat 3 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun sudah berhasil menjerat hampir seratusan orang yang bersuara kritis di media Internet, terutama yang menyasar kepada pejabat publik dan pemilik kekuasaan (politik dan modal). Itu pun yang tercatat lewat publikasi media massa atau media sosial. Entah faktanya, sudah berapa banyak orang menjadi pesakitan karena ekspresi kritisnya.

Pak Jokowi, monggo, mari kita petakan kembali, siapa saja pendukung panjenengan sebenarnya. Seberapa kuat ikatan dukungan mereka kepada panjenengan.

Jika dihitung-hitung, sebagian pendukung panjenengan dalam pemilihan presiden kemarin, bukanlah orang-orang (maaf) militan kepada panjenengan. Sebagian mereka adalah kaum kritis, yang pernah mengalami represi semasa Orde Baru berkuasa, sehingga memilih panjenengan adalah wajib, karena rival panjenengan dianggap punya sifat warisan orde Baru dan diyakini memiliki potensi merusak tatanan demokrasi yang sedang tumbuh di republik kita sejak reformasi.

Sebagian lainnya, adalah orang-orang yang terpesona dengan reputasi dan capaian kerja panjenengan semasa menjabat walikota, lalu menjadi gubernur di DKI. Kepada panjenengan, mereka menitipkan harapan, agar bisa mewarnai reformasi dan menciptakan perubahan. Apalagi, semboyan Revolusi Mental yang panjenengan munculkan menjadi semacam sihir dahsyat, sebab panjenengan dianggap benar-benar sanggup membaca ruang batin masyarakat.

Pak Jokowi….. Para relawan kritis dan masyarakat awam yang kemarin kerja mati-matian, rela berkorban bahkan mengirim sumbangan dana kampanye pemenangan kepada panjenengan, sejatinya didorong oleh harapan mereka sendiri untuk turut serta mewujudkan perubahan, menjadikan Indonesia jauh lebih baik ketika dipimpin panjenengan.

Kini, banyak orang menagih bukti. Hanya ‘sederhana’ tampaknya, yakni memperkuat keberadaan KPK atau tidak. Jadi, jawabannya hanya YA dan TIDAK. Jika, YA, maka bukti yang diminta pun sekilas tampak mudah: membiarkan pimpinan KPK bekerja kembali, menyelidiki dan menyidik orang-orang yang ditengarai kuat melakukan tindakan penjarahan harta rakyat.

Publik hanya butuh itu, tapi fakta berbicara beda. Sejumlah petinggi polisi kian merasa percaya diri, memanggil para pimpinan KPK hingga mengusut kasus itu dan kasus ini. Intinya, membikin jeri atau risih.Para pihak yang mendukung penguatan KPK, pun kini banyak berurusan dengan polisi. Hukum formal mungkin masuk akal. Tapi motivasi dan hakekat persoalan sehingga mereka disidik atau sekadar dipanggil sebagai saksi, semua orang bisa merasakan auranya. Sulit memang untuk membuktikannya.

Rakyat, saya yakin kian cemas, ketika dengan bahasa halus panjenengan tak hendak mengintervensi urusan yudikatif, telah dimanipulasi oleh sejumlah oknum petinggi. Mereka mengabaikan sinyal, bahkan instruksi, dari panjenengan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang menyatakan semua lembaga penega hukum menahan diri dan saling menghormati. Tapi, Pak, apa yang terjadi belakangan ini?

Secara pribadi, saya kuatir panjenengan sedang digerogoti oleh kekuatan-kekuatan politik pendukung pemenanga pemilihan presiden tempo hari. Kendati semua menyatakan tak ada politik transaksional, tapi kini banyak orang bisa merasakan siapa saja pihak yang diuntungkan dengan kedudukan politik orang dekat atau kader mereka di pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Pak Jokowi, saya cemas. Kadang tebersit di kepala, lebih baik panjenengan tegas bersikap pada upaya pemberantasan korupsi, bukan sekadar upaya pencegahan, meski dengan taruhan risiko dimakzulkan. Andai itu terjadi karena keputusan memperkuat kedudukan KPK, saya yakin, panjenengan akan dihargai rakyat sebagai pahlawan.

Tidak mudah memang. Dan saya yakin, Pak Jokowi tak butuh gelar kepahlawanan. Tapi, itulah konsekwensi yang mestinya sudah panjenengan kalkulasi, ketika menyatakan bersedia dicalonkan sebagai presiden.

Pak Jokowi, jangan matikan harapan kami. Rakyat pasti akan tetap bersama panjenengan selama apa yang panjenengan lakukan masih selaras dengan harapan kami.

Mohon maaf, Pak Jokowi, saya merasa harus menuliskan isi hati dan pikiran seperti ini, sebab kelewat cemas akan masa depan Indonesia. Dan, satu hal lagi, Pak Jokowi: jika saat ini mayoritas rakyat masih bersama panjenengan dan berharap banyak, lantaran mereka mencemaskan kerusakan yang bakal terjadi di republik ini, jika panjenengan tak kunjung galak, tegas memerangi korupsi.

Maksud saya, sebagian besar bangsa kita, masih mendukung panjenengan lantaran mereka kelewat mencintai negeri ini, dan ingin memberikan jaminan rasa aman dan kesejahteraan bagi anak-cucu kami nanti. Korupsi tak hanya mengambil duit operasional atau bagi-bagi komisi proyek semata. Tapi penjarahan hutan, kekayaan alam yang sistematis pasti terjadi, bahkan massif, jika bukti gerakan melawan korupsi tak segera dimulai.

Salah satunya, yang dengan cara memilih pimpinan polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan, HANYA sosok-sosok bersih dan antikorupsi. Hanya itu, lho, Pak…

Semoga panjenengan kuat menghadapi orang-orang jahat yang barangkali kian rajin bertandang menyapa, atau yang terang-terangan melakukan proses sabotase kewenangan dan kekuasaan yang panjenengan sandang sebagai amanat konstitusi. Saya turut mendoakan dari jauh, dan tetap akan menemani panjenengan sepanjang masih selaras dengan gejolak batin kami, dan harapan kami.

Sugeng dalu, Pak. Nyuwun pangapunten, mohon maaf jika kekuatiran saya telah menambah rumit manah, hati, panjenengan.

6 thoughts on “Curhat Lagi kepada Pak Jokowi

  1. Aku masih positif thinking saja. Sempet emosi sama gambar I stand on the right side trus ada tulisan “Yang dulu makai gambar ini, kamu kemana sekarang?”. Ngejak gelut banget tuh gambar. Hahhahaha…

  2. bayu

    Sesungguhnya penegakkan hukum kita selama ini masih subyektif sifatnya. Meminjam istilah Gus Dur : Tebang Pilih. Begitulah realitasnya, pun termasuk yang ada di KPK selama ini. Hal ini bisa dimaklumi akibat keterbatasan sumber daya penyidik yang ada di KPK itu sendiri. Di sisi lain, ada kecurigaan publik bahwa KPK sejatinya menjadi alat kekuasaan untuk menyingkirkan lawan politik penguasa. Balas dendam, seolah mengiringi perjalanan penegakkan hukum di KPK. Lihatlah kasus besan penguasa saat itu yang berbuah dijebloskannya pucuk pimpinan pada tuduhan pembunuhan yang menyisakan misteri sampai saat ini. Kasus2 kejar tayang yang beriringan dengan konflik elit politik, saling terkait.

    Yang kita lihat kericuhan belakangan ini sesungguhnya juga bagian dari upaya untuk melakukan serangan balik. Istilah saya, ini hanya merubah arah moncong meriam belaka. Maka, jika anda beruntung, akan menyaksikan serangan balik yang dahsyat atas nama upaya pemberantasan korupsi.

    Apakah ini merugikan rakyat ? Tidak, justru ini sangat menguntungkan bagi publik. Disaat elit sama-sama korup, maka pertikaian diantara mereka akan memberi harapan segar bagi publik, toh sesama maling jangan sampai rukun. Bisa kita bayangkan, bilamana sesama elit maling yang hidup rukun dan kompak, maka kekayaan negara akan habis dibagi2 dikalangan mereka, publikpun tak mendapatkan sisa.

Leave a Reply