Kekalahan Sepele PDIP

Hampir sebulan, PDI Perjuangan menunjukkan letoy-nya. Megawati yang sanggup survive melawan penindasan politik Soeharto, ternyata tak sanggup melawan nafsunya sendiri mendudukkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi, yang diragukan kekayaannya karena transaksi 50-an milyar rupiahnya terendus aparat Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, terus saja dibela. Malah, Presiden Jokowi yang diusungnya seperti sengaja diblondrokkan alias dicelakakan. Revolusi Mental pun menguap tak berbekas.

Anak-anak muda, terutama pemilih pemula, yang tak pernah tahu represifnya mesin politik Orde Baru (termasuk kepada PDI bentukan Megawati), bahkan bisa mencibir partai yang mengaku penerus ajaran Soekarno itu. Jokowi yang sejatinya hanya ‘dipinjam’ PDIP untuk mendongkrak kemenangan pada pemilu 2014, kini dibiarkan kelimpungan sendirian. Dari sana-sini, bahkan para relawan sejati yang kemarin mengorganisir diri memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden, kini kian ilfil, hilang feeling, bahkan balik badan mengancam menarik dukungan.

Elit dan politikus PDIP rupanya lupa, tanpa Jokowi, magnet pilpres tak segempita kemarin. Bahkan, demi mengusung Jokowi, mereka rela memilih partai bentukan Megawati Soekarnoputri di bilik-bilik tempat pemungutan suara, kendati sebelumnya apolitis alias cuek terhadap proses politik bernama pemilu. Sungguh tragis, elit partai nasionalis itu gagal mengelola animo berpolitik kaum muda, dari Sabang hingga Merauke.

Andai saja bukan Jokowi, mungkin republik ini sudah dipimpin Prabowo, seorang jenderal yang rekam jejaknya dinilai menakutkan karena mengancam masa depan demokrasi yang sedang tumbuh subur di negeri kaya raya ini. Situasi politik Indonesia kontemporer, ternyata benar-benar menyedihkan. Sebagai presiden yang terpilih secara demokratis, Jokowi benar-benar kehilangan hak-hak prerogatif yang sejatinya dijamin oleh konstitusi. Megawati dan Surya Paloh, pendiri dan ‘pemilik’ Partai Nasdem diyakini menjadi dua sosok utama penyebab ‘kegagalan awal’ Revolusi Mental.

Restorasi yang dulu digaungkan Paloh, nyaris setiap saat lewat pemberitaan MetroTV, kini sudah tak terdengar lagi. Mungkin, setiap mendengar kata restorasi, orang hanya ingat akan sebuah restoran berjalan, yang biasanya terletak di tengah rangkaian sejumlah gerbong kereta api, yang sejak ada Ignasius Jonan di pucuk pimpinan PT KAI, tak ada keistimewaan untuk merokok itu.

Saya, yang kemarin berharap PDIP merevolusi diri bersama kehadiran Jokowi, pun ikut-ikutan ilfil, kecewa. Harapan yang sia-sia, ternyata…

Entah, ruh siapa yang sanggup membuat elit-elit PDIP mau membentuk kelompok paduan suara, yang berani tampil terbuka mempertontonkan syair-syair fals dengan pesan serupa: membela Sang Komjen secara membabi-buta dengan menihilkan keberadaan KPK sebagai institusi utama dalam memerangi praktik korupsi. Saya tak paham jalan pikiran Megawati dan elit-elit partainya, yang kemairn-kemarin berani lantang akan ‘menyembelih’ kadernya, baik di legislatif apalagi eksekutif, jika ketahuan kompromi, apalagi mejadi pelaku korupsi.

Orang boleh saja kecewa terhadap Pak Jokowi, lantas memaki-maki seenak hati, tanpa melihat posisi sulit Presiden dalam situasi tersandera oleh nafsu kuasa elit partai-partai pengusung. Ada juga yang ikut mengail di air keruh, menyodorkan ‘solusi’ Jokowi bikin partai sendiri, berpisah dengan Megawati.  Celakanya, lontaran bikin partai alternatif, yang dilakukan oleh satu-dua orang yang belum tentu punya massa signifikan, pun direspon kelewat serius oleh elit PDIP sendiri.

Alangkah lucunya tingkah dan ungkapan amarah sejumlah politikus partai merah…

Padahal, sepanjang yang saya tahu, seorang Jokowi adalah manusia Jawa yang sangat paham unggah-ungguh dan tatakrama pergaulan, tak terkecuali masalah politik. Dia bukanlah tipe orang yang bisa meninggalkan PDIP dan Megawati begitu saja, kendati ia kini dalam posisi sulit akibat permainan politik partai tempat ia bernaung.

Ketika hampir usai periode jabatan pertama sebagai Walikota Surakarta, banyak pihak ingin dia dicalonkan kembali. Sejumlah partai, bahkan menyediakan ‘kendaraan’ untuk kemenangannya. Menurut hitungan politisnya, tak akan ada lawan yang sanggup menyainginya. Dan, akhirnya terbukti, ia memenangi 90 persen lebih suara pemilih, padahal perolehan suara PDIP hanya di kisaran setengah dari total suara.

Saya ingat betul, Pak Jokowi bilang (maaf, Pak. terpaksa saya buka kini…): “Kalau saya maju lagi, ya saya hanya akan lewat PDIP, Mas. Saya tak mau dikenang orang seperti Pak Bibit…” Saya paham maksudnya. Dia merujuk pada Bibit Waluyo, yang  memenangi pertarungan pemilihan gubernur Jawa Tengah, yang diusung oleh PDIP dan dipasangkan dengan Rustriningsih, namun di awal-awal kemenangan resminya,  justru menyatakan ia bukan gubernurnya PDIP, namun gubernurnya rakyat Jawa Tengah. Sebuah pernyataan yang membuat kecewa, tak hanya elit namun juga pemilih akar rumput PDIP. Dan, terbukti kemudian, Bibit dinilai tak memberi ‘kontribusi’ signifikan kepada PDIP, bahkan tidak memberi peran kepada Wagub Rustriningsih yang jelas-jelas kader partai.

Kini, PDI Perjuangan sedang berjudi akan masa depannya sendiri. Arus utama persepsi publik menganggap sejumlah elit PDIP sudah menggiring pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka aneka kasus yang ndagel alias terkesan dicari-cari lantaran Komjen Budi Gunawan terganjal status tersangka dari KPK.

Hingga detik ini, juga esok hari, saya masih percaya Pak Jokowi tak akan meninggalkan PDIP. Ia pasti memilih bersikap seperti yang diyakininya, meski dengan risiko tidak populer seperti berulang kali diucapkannya. Ia bukanlah sosok lugu dan waton manut alias asal nurut. Jika sebuah pilihan diyakininya benar, ibarat dilabrak dan mejanya digebrak sekalipun, ia tak akan surut atau mengubah pendirian. Dia tahu pada batas mana berkompromi, dan pada situasi seperti apa harus mempertahankan sikap dan pilihan.

Seperti kasus pemilihan Kapolri, saya yakin ia akan mencari sosok yang diyakininya bisa meneguhkan sikap antikorupsinya dan mendukung upaya pemberantasannya. Terhadap para menteri dan jajaran petinggi pemerintahan (termasuk BUMN) yang kinerjanya amburadul, pun bakal ia lakukan evaluasi dengan ukuran aktu tertentu. Kini, Pak Jokowi masih berkompromi, mangakomodasi kemauan dan titipan sejumlah petinggi partai koalisi. Dia memilih menunda menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya.

Kelak, ia tinggal bilang kepada para elit partai yang menitipkan orang untuk menguasai jabatan, dengan kurang lebih mengatakan begini:

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian… Setelah berjalan sekian lama, ternyata nama-nama yang Anda rekomendasikan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara sebagaimana diamanatkan konstitusi dan cita-cita kita bersama untuk memperbaiki negeri kita.

Oleh karena itu, seperti sudah saya berikan rapor kinerja mereka, maka dengan berat hati dan segenap permohonan maaf, saya akan menunjuk orang-orang yang saya yakini mampu menjalankan amanat dan cita-cita yang kita sepakati bersama, seperti tertuang dalam Nawa Cita dan prinsip Revolusi Mental.

Begitu dugaan saya, mungkin dalam waktu kurang-lebih setahun sejak mereka dilantik. Saya mencoba mencocokkan tebakan saya itu dengan pernyataan seorang perjabat di Kota Surakarta, yang menuturkan cara Jokowi mengelola Pemerintahan Kota. Kala itu, setelah dilantik, dikumpulkannya para kepala dinas. Kepada mereka, cerita orang tersebut, Jokowi berujar kurang-lebih begini:

Bapak-Ibu sekalian, saya tidak mengenal istilah Si A orangnya Pak Walikota dahulu, dan Si B orangnya Si Anu. Sekarang, saya adalah pemimpin tertinggi pemerintahan di sini. Jika kinerja Anda baik dan bisa menjalankan seperti yang saya angankan, maka tak ada pergantian atau mutasi. Saya akan terus melakukan evaluasi sebelum akhirnya terpaksa harus mengganti bagi mereka yang saya anggap tidak mampu.

Begitulah. Faktanya, tak ada mutasi pejabat begitu ia menjabat Walikota Surakarta, seperti lazimnya kehadiran pimpinan baru, yang suka mengisi jabatan dengan orang-orangnya alias merombak total. Dan, kalau kita mau cermat menyimak, ia pun tak melakukan rotasi atau mutasi pejabat begitu ia terpilih jadi Gubernur DKI. Penggantian pejabat, selalu ada alasan dan bukti nyata, seperti tersandung kasus korupsi, mangkir bekerja, dan kesalahan-kesalahan fatal lainnya.

Mari kita tunggu besok-besok akan seperti apa. Semoga ketakutan saya, bahwa Pak Jokowi akan dijagal di Jakarta, tidak terbukti.

Dan, kepada elit PDIP, yakinlah Pak Jokowi tak akan meninggalkan kalian. Apresiasi dan berikan dukungan yang sepadan kepadanya. Berikan kebebasan ia membuktikan, bahwa sebagai kader partai Marhaen, dia sanggup membangun dan memerbaiki Indonesia, seperti diangankan ratusan juta kepada bangsa kita….

One thought on “Kekalahan Sepele PDIP

  1. Frangky

    Semoga apa yang diangan-angankan oleh kaum muda di 2014 betul-betul menjelma menjadi NKRI yang Toleran, Besar dan Sejahtera ya Pak Poer..:)

Leave a Reply