Cari Yang Pas untuk Indonesia

Bulan depan, kita harus memilih presiden baru. Dan, hasil pilihan kita akan menentukan masa depan negara dan bangsa Indonesia ke depan. Tantangan kian ketat akibat berkurangnya hambatan lalu lintas manusia, modal dan barang seiring berlakunya Komunitas ASEAN, selain yang sudah ada, yakni pebisnis-pebisnis multinasional yang ingin dan sudah beroperasi di Indonesia. Maka, kita mesti cari yang pas, yang berpengalaman untuk menjadi nakhoda bernama Kapal Indonesia.

Kenapa harus sosok yang pas? Satu yang harus diingat adalah perilaku konsumtif sebagian bangsa kita, yang lebih menyukai produk-produk impor dibanding bangga menggunakan produk bangsa sendiri. Banyak yang tak peduli, bahwa tiap kali mendatangkan bahan baku apalagi produk jadi dari luar negeri, sama saja menyumbang pendapatan negara asal barang.

Di sisi lain, besarnya populasi penduduk Indonesia berarti merupakan pasar menggiurkan bagi aneka produk (barang dan jasa) dari perusahaan-perusahan multinasional. Sementara, kekayaan alam kita membuat siapapun dan dari manapun pelaku usaha, ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasinya, demi mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Dan, pada pemilihan presiden, 9 Juli nanti, hanya ada dua pasangan calon, Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. Kedua pasangan sama-sama populer dan punya reputasi signifikan untuk modal pencalonan, meski masing-masing harus ditelisik. Keputusan akan pilihan kita akan menentukan nasib seluruh bangsa dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelewat antiasing, apalagi sampai mengancam lakukan nasionalisasi aset perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa berbuah petaka. Indonesia akan dikucilkan dari tata perekonomian dunia. Sebaliknya, terlalu nurut pada kehendak pemodal transnasional juga bisa membawa kita pada ketergantungan.

Saya, tentu akan memilih pasangan yang moderat. Yang punya visi jauh ke depan, sehingga sebuah negeri kaya raya seperti Indonesia tidak segera gulung tikar alias bangkrut lantaran salah urus, entah dihisap pemodal transnasional atau dikucilkan dari pergaulan internasional lewat embargo.

Selain pernah memimpin kesatuan elit Kopassus, Prabowo Subianto juga dikenal sebagai pengusaha besar. Soal manajemen perusahaan, termasuk di dalamnya ada urusan ‘perang dagang’, pastilah mumpuni kendati kemarin sempat diterpa isu perusahaannya menunggak utang.  Tetapi, Hatta Rajasa sebagai pasangannya bisa menutup kekurangan Prabowo. Pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator, tentu menjadikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini matang dalam urusan birokrasi dan kebijakan sebuah pemerintahan.

Keduanya pun dikenal cerdas, sehingga bisa disebut mendekati ideal. Sisi lemah dari pasangan ini terletak pada banyaknya gerbong koalisi, dan sejak awal menyiratkan adanya bagi-bagi kue kekuasaan lewat representasi partai di puncuk kementerian. Aspek keterbukaannya bagus, sebab praktik politik memang tidak mengharamkan itu.

Sebaliknya, pada soal bagi-bagi kekuasaan lewat kementerian, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan tidak ingin dibicarakan terbuka. Isyaratnya, partai yang ingin berkoalisi dengan calon yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru dilarang bicara jatah menteri atau kursi wakil presiden.

Kelemahannya, sikap semacam itu tentu membuat elit partai yang hendak bergabung di awal kesempatan berkoalisi jadi ‘miskin harapan’. Dan kita tahu, dari kementerianlah kebanyakan publik memahami, partai-partai politik menyandarkan sumber pendanaan. Namun, Jokowi (dan PDI Perjuangan) tetap tegas tak mau terjebak tawar-menawar jabatan menteri dalam koalisi.

Di situlah kepiawaian Jokowi memainkan perannya sebagai figur sentral. Dan terbukti, seorang pemimpin partai memilih mengalah, meski tetap menaruh harapan, jika pasangan Jokowi/JK menang, bakal dilibatkan menyusun personil kabinet, yang oleh Jokowi akan sangat mempertimbangkan kemampuan, rekam jejak, dan kompetensi.

Sama-sama mengusung prinsip-prinsip warisan Soekarno, Prabowo sempat terjebak pada sikap ekonomi/politik yang dipahami awam sebagai antiasing. Sementara, Jokowi yang keukeuh mengusung tiga prinsip pokok ajaran Soekarno, yakni mandiri secara ekonomi, berdaulat dalam politik dan kebudayaan, dibaca publik sebagai kandidat yang cita-citanya dianggap lebih rasional dan mudah dilaksanakan alias implementatif. Dan, gagasan Revolusi Mental menjadi poin tambahan, karena situsi sosial-budaya bangsa Indonesia kian terasa menjauh dari warna Nusantara, yang harmonis dalam keberagaman.

Pada aspek pemerataan ekonomi, saya lebih cenderung melihat tawaran pasangan Jokowi/JK lebih menjanjikan, khususnya konsep ‘tol laut’. Dengan ‘tol laut’ itulah, kata Jokowi, jika mereka terpilih kelak, akan membeli kapal-kapal besar yang menghubungkan dua-tiga pulau saja supaya lalulintas komoditi rakyat terdistribusi dengan cepat sehingga komponen biaya perdagangan tidak mahal.

Pada pasangan Prabowo/Hatta, saya belum melihat tawaran yang mudah dicerna, meski prinsip kedaulatan petani akan dipenuhi, begitu pula nelayan dan kelompok masyarakat lainnya. Perekonomian yang berorientasi kerakyatan juga terasa kuat teorinya, sementara pada Jokowi/JK langsung menyebut soal-soal riil seperti pembangunan waduk dan sistem irigasi sebelum membuka lahan pertanian.

Meski pada kedua pasangan ada plus-minusnya, kiranya kedua pasangan sama-sama kuat dan didukung banyak ahli dengan latar belakang kapabilitas mengurus tiap-tiap sektor. Kini, kembali kepada publik, seluruh rakyat Indonesia, mana sosok yang dinilai paling cocok menakhodai Indonesia.

Sapi-sapi di Nusa Tenggara Timur yang tinggi populasinya, perlu dikembangbiakkan lebih massif daripada harus membuang devisa ke Australia karena impor dalam jumlah besar. DKI Jakarta saja mengonsumsi 118 ton daging sapi setiap harinya. Padahal, jika harga jual daging rata-rata Rp 90 ribu/kilo, terdapat perputaran uang sebesar Rp 10,6 milyar perhari! Padahal, di Pulau Jawa yang padat penduduk, ada banyak kota besar dengan populasi penduduk sangat tinggi sehingga kebutuhan daging sapi bisa berlipat-lipat, sementara jumlah sapi kian terbatas.

Dan, kita tahu, urusan sapi yang tampaknya sederhana, ternyata begitu rumit karena melibatkan banyak pihak, mulai peternak, pedagang perantara, jasa distribusi hingga buruh-buruh di industri makanan olahan, termasuk restoran dan warung-warung kakilima. Baru bicara sapi saja, kita dituntun untuk cari yang pas, siapa sosok nakhoda yang mampu mengatur kerjasama demi sukses sebuah ekspedisi pelayaran. Seorang nakhoda harus mampu mengorganisir juru mudi dan ah calonli mekanik, sanggup mengelola orang yang mampu membaca cuaca dan paham situasi laut, dan bisa mengarahkan awak lainnya, seperti juru masak dan sebagainya.

Mari kita bersama-sama cari yang pas untuk sosok pemimpin negara. Kita harus rajin membaca dan bertanya, mengenai rekam jejak masing-masing pasangan calon, sehingga kita yakin dan mantap dalam mengarahkan paku untuk dicobloskan ke pasangan mana.

4 thoughts on “Cari Yang Pas untuk Indonesia

Leave a Reply