Gagal Respon Jokowi Yes, PDIP No!

jokowi4meBagi saya, PDI Perjuangan tetap kalah dalam pemilihan umum legislatif, 9 April 2014. Perolehan suara yang hanya di kisaran 19 persen, bukan hanya jauh dari target 27 persen, namun menyulitkan PDI Perjuangan mengajukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri, tanpa koalisi. Sukses menyusun ‘pemerintahan sendiri’ seperti di Solo (Jokowi/Rudy) dan Jawa Tengah (Ganjar Pranowo/Heru) tak bisa diulang dalam pemilihan presiden.

Jelas terngiang pernyataan Pak Jokowi dalam kampanyenya di beberapa tempat di Lampung, 22 Maret silam, dimana ia mengajak publik Lampung, untuk memenangkan PDI Perjuangan supaya dapat mendominasi  jumlah kursi di DPR RI.  “Jika wakil PDI Perjuangan di DPR ada banyak, kita tidak perlu tawar-menawar (setiap menyusun kebijakan). Dengan demikian, jika terpilih nanti, pemerintahan dari PDI Perjuangan bisa fokus bekerja,” ujar Jokowi.

Kalimat serupa pula yang ia sampaikan dimana-mana, ketika ia berada di atas panggung kampanye, sebagai juru kampanye nasional. Tak ada yang dijanjikannya saat kampanye, selain hanya mengingatkan publik, mengenai risiko ‘diganggu’ partai lain, termasuk mitra koalisi saat ‘bekerja’ menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

Kurang lebihnya, Jokowi mengingatkan bahaya ‘wani pira’ [berani (bayar) berapa], yakni proses tawar-menawar dengan politisi di lembaga legislatif dalam penyusunan anggaran, proses pembuatan undang-undang dan proses persetujuan atau tes awal (fit and proper test) untuk penjabat di lembaga-lembaga pemerintahan.

Pengalamannya menjabat walikota, pasti pernah Jokowi berada pada situasi dimintai fasilitas ini-itu dari legislator yang berkunjung (kedinasan) di daerah. Kurang lebih juga pernah menghadapi masalah yang sama seperti diceritakan seorang bupati, bahwa agar proses penganggaran proyek bisa lancar di daerahnya, maka ia harus menyediakan sejumlah dana (bisa ratusan juta) untuk anggota DPR sesuai komisi kerja, yang ‘membawahi’ sebuah proyek (kementerian).

Singkat kata, dengan posisi mayoritas DPR merupakan teman separtai, jika kelak ia dipercaya jadi nakhoda kapal bernama Indonesia, menjadi akan lebih mudah berkoordinasi. Selain itu, menjadi ‘tidak boros’ dalam menyediakan dana taktis untuk entertaint legislator, yang memang tak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun administratif.

***

Nasi telah menjadi bubur. Jika hendak ‘mengambil’ peluang kontestasi kursi kepresidenan, mau tak mau PDI Perjuangan harus menempuh koalisi dengan partai lain. Tak mudah mencari kawan seiring, yang tidak berorientasi bagi-bagi kue dan punya keinginan sama: mewujudkan kedaulatan politik dan hukum, kemandirian ekonomi dan memupuk eksistensi budaya di tengah aneka jenis perbedaan dalam masyarakatnya.

Satu yang harus dicatat sebagai kegagalan PDI Perjuangan kemarin, adalah keterlambatan merespon sikap calon pemilih, yang menyatakan “Jokowi Yes, PDIP No!”. Selain itu, tak ada aksi signifikan dari PDI Perjuangan, termasuk dari Megawati, dalam memberi penjelasan atas kampanye negatif yang dimunculkan lawan politik (terutama PKS) mengenai penjualan aset negara (privatisasi) semasa Megawati menjabat presiden (2001-2004).

Banyak pemilih dan fans Jokowi hanya mau memilih mantan Walikota Surakarta yang kini menjabat Gubernur DKI itu sebagai presiden, dalam kapasitasnya sebagai individu, bukan sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Kebanyakan politikus lebih asik mencari kemenangan pencalonannya sebagai legislator dibanding kerja bareng, bahu-membahu memenangkan partai.

 Dalam hemat saya, mungkin para politikus PDI Perjuangan terjebak pada sikap iri, lantaran Jokowi yang datang belakangan, tampak selalu diunggul-unggulkan oleh ketua umum mereka, termasuk mendapatkan legitimasi tertinggi: sebagai penerima tongkat estafet ‘kekuasaan’ dengan penunjukannya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Jokowi, barangkali masih disikapi sebagai pendatang baru yang kurang teruji loyalitasnya.

Mereka lupa, kendati jarang mengenakan baju seragam partai, Jokowi sejatinya termasuk setia terhadap partai yang melambungkan eksistensinya. Penulis pernah mendengar pernyataan langsung dari Pak Jokowi, yang tetap akan maju kembali sebagai calon Walikota Surakarta, HANYA dari PDI Perjuangan, tanpa koalisi dengan partai manapun, kendati hampir semua partai  menawarkan ‘kendaraan’ untuknya. Saat itu, beliau berkata, “Kalau saya maju lagi, saya hanya mau lewat PDI Perjuanngan. Saya tak mau dikenang orang seperti Pak Bibit.”

Pak Bibit yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Tengah 2008-2013, Bibit Waluyo, yang diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Rustriningsih, yang hanya beberapa hari setelah terpilih, menyatakan bahwa kemenangannya karena pilihan rakyat Jawa Tengah, dan oleh sebab itu bukan gubernur dari PDI Perjuangan. Pernyataan itulah yang dianggap kader-kader partai banteng bulat sebagai bentuk pengkhianatan, ibarat kacang lupa kulit. Apalagi, semasa periode pemerintahannya, Rustriningsih yang merupakan kader PDI Perjuangan tidak diberi kewenangan memadai, selain hanya memimpin apel pegawai.

Padahal, Pak Jokowi yang saya pahami, berusaha tampil samadya, sepantasnya. Ia tak perlu memamerkan ke-PDIP-annya kemana-mana, melalui berbagai forum yang tidak relevan, utamanya saat tampil dalam kapasitas sebagai walikota.  Sebagai pejabat publik, ia harus menunjukkan netralitasnya, sebab ketika jabatan sudah melekat, maka seseorang harus bertindak seharusnya sebagai pelayan masyarakat, apapun latar belakang sosial, budaya dan status mereka.

Maka, pilihan lebih sering mengenakan baju putih atau batik padaa berbagai acara, merupakan cara yang tepat dan bijak, karena sebagai pejabat publik juga harus empan papan, bisa menempatkan diri.

Saya kira, banyak politikus PDI Perjuangan yang tidak tahu, dan bisa jadi ada yang sengaja tidak mau tahu akan sikap Pak Jokowi seperti itu. Maka, jika kemudian ‘Jokowi effects’ tidak nampak pada pemilihan umum legislatir kemarin, rasanya lebih karena ‘penerimaan setengah hati’ sebagian elit dan kader PDI Perjuangan terhadap Jokowi. Dalam bahasa pemasaran, mereka ingin Jokowi tampil dengan cara hard selling, atau mempertontonkan sikap secara telanjang, mencolok.

Mereka lupa, kekuatan Pak Jokowi justru terletak pada kebersahajaannya. Ia tak butuh pujian.

One thought on “Gagal Respon Jokowi Yes, PDIP No!

  1. Aku sendiri melihat partai apapun itu sami mawon, berambisi pada kekuasaan. Seandainya PDI P berhasil menguasai parlemen dan pak Jokowi jadi presiden, aku tep yakin “entertainment” itu takkan hilang. Hawong sudah sifat dasar anggota dewan itu beranggapan, talang itu teles.

Leave a Reply