Risiko Pencapresan Jokowi

Beberapa pekan ini, opini publik diarahkan pada percepatan pengumuman pencalonan Pak Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden oleh PDI Perjuangan. Publik diajak berandai-andai dan dipengaruhi akan munculnya kiamat NKRI jika Jokowi tidak ‘dicapreskan’. Argumentasinya, momentum akan hilang, respon pasar (internasional) akan positif, dan sebagainya!

Begitulah politik. Apalagi jika orientasinya hanya kekuasaan dan dampak kenikmatan yang bisa didapat oleh seseorang untuk diri dan kelompoknya. Saya tidak yakin kelompok atau individu yang mendorong-dorong Jokowi jadi calon presiden punya niat tulus.

Ijinkan saya berandai-andai juga di sini. Dengan modal Rp 1 trilyun, misalnya, saya bisa kok memesan lembaga-lembaga survei untuk menempatkan Jokowi sebagai capres terpopuler dan memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tinggi. Taruh kata, satu lembaga survei (yang populer) saya sediakan dana Rp 50 milyar untuk dua kali survei. Lalu, lembaga/konsultan politik kelas dua atau tiga saya kasih Rp 10 milyaran.

Kepada mereka saya memberi pesan sama, hasil survei ‘didekatkan’, naik-turun dikit-dikit, dan mengolah sana-sini untuk membikin isu tampak ‘basah’ dan bervariasi. Tanpa perlu jumpa pers pun, hasil olahan dikirim lewat faksimili ke redaksi-redaksi media, dijamin 85 persen akan ngembat, melahap ‘isu’ baru. Kian sensasional, kian ramai jualan koran, rating siaran TV, dan jumlah hit atau kunjungan ke sebuah situs berita.

Gak usah repot-repot, dunia media sosial dipastikan bakal ramai, menambah luas jangkauan publiknya lantaran kekuatan amplifikasinya. Apalagi, Jokowi lagi jadi ‘dagangan’ paling seksi, baik di media mainstream maupun media sosial. Yang merasa pengamat pasti akan nyamber, dan pihak yang ‘dipakarkan’ media (TV, radio, koran, majalah) akan bersemangat mengomentari hasil survei karena berkaitan dengan ‘tanggung jawab modal akademik’.

Setahu saya, hasil survei dari sebuah lembaga hanya akan dimunculkan sesuai kehendak pemesan. Hukum bisnis dalam industri demokrasi sama saja dengan bidang lain. Pembeli (pembayar, pemesan) adalah raja. Hasil buruk (tak sesuai harapan) akan disimpan, hasil ‘positif’ alias sesuai dengan kemauan akan dikelola sedemikian rupa, diamplifikasi/digaungkan sekuat tenaga, supaya seluruh dunia mengetahuinya, termasuk (jika perlu) para penghuni planet lain.

Kalaupun ada yang mengumumkan disclaimer bahwa hasil sebuah survei yang dipaparkan merupakan survei independen, bukan tidak mungkin itu juga merupakan strategi ‘branding’-nya sebuah lembaga survei atau konsultan (komunikasi) politik, apalagi jika billing perusahaan tidak se-liquid perusahaan-perusahaan sejenis.

Kalaupun ada telepolling dengan metode wawancara via telepon dari seluruh daerah di Indonesia, agaknya perlu dikritisi juga. Kalau lewat tlepon rumah (PSTN), sekarang jumlahnya berapa, sih? Wong tingkat teledensiti (ketersambungan telepon kabel) kian menurun, sebab Telkom sebagai perusahaan milik negara lebih asik jualan bandwidth koneksi Internet dan telepon bergerak dibanding memasang jaringan kabel di daerah-daerah terpencil.

Representatifkah hasil sebuah survei ala telepolling itu? Adilkah hasilnya? Mungkinkah pertanyaan sudah diarahkan? Jangan-jangan, hanya orang-orang di kota-kota di Pulau Jawa yang dijadikan representasi atau wakil keseluruhan rakyat Indonesia?!?

Maaf, saya termasuk orang yang nyinyir dan berusaha kritis soal pencalonan Pak Jokowi sebagai presiden di Pemilu 2014.

Dengan opini yang sudah terbentuk kini, hingga Jokowi seolah-olah menjadi presiden de facto, maka pencapresan beliau disebut-sebut akan mulus. Padahal, lagi-lagi, itu hasil penciptaan opini. Adalah fakta bahwa media massa cenderung partisan di jaman bebas sekarang, sementara media sosial lebih banyak dipenuhi orang-orang yang awam politik dalam arti luas maupun sempit. Mana yang ramai, itulah yang diikuti. Begitulah ciri pengguna media sosial.

Celakanya, perilaku pengguna media sosial diikuti pengelola media massa tradisional. Kita lihat saja, banyak stasiun televisi, koran, majalah, radio, sering menjadikan kicauan di Twitter sebagai sumber informasi atau narasumber. Piye iki??? Rating, oplah/tiras, hits/pageviews sudah nyata-nyata dituhankan!!!

Jika Pak Jokowi diumumkan jadi capres PDI Perjuangan sebelum pemilihan umum legislatif, kira-kira apa yang akan terjadi?

Ayo taruhan. Saya yakin, arus utama pemberitaan media massa maintsream akan menghajar habis-habisan Pak Jokowi. Banyak argumentasi bisa dimunculkan. Seperti, kemaruk jabatan, lupa janji mengabdi di DKI Jakarta, dan seterusnya. Sekelompok lainnya akan turut meramaikan, yakni kelompok-kelompok laskar yang suka jualan agama. Serangan pasti akan diarahkan ke keKristenan dan keCinaan Pak Basuki (Ahok), yang otomatis, ‘harus’ menggantikan posisi Pak Jokowi sebagai DKI-1.

Kalau sudah begitu, masyarakat diadu domba, dibentur-benturkan, lalu Indonesia chaos, mungkin ‘perang saudara’, lalu akan segera datang ‘pahlawan penyelamat negara’. Nah, jika ‘pahlawan’ itu datang, bukan tidak mungkin, situasi kehidupan sosial-politik Indonesia akan dibawa kembali ke masa lalu. Ingat, stiker-stiker dan kaos isih penak jamanku, to, Le? (masih enak jamanku kan, Nak?) yang menurut saya adalah sasmita atau petunjuk kebangkitan Orde Baru, akan berbuah nyata. Akankah kita siap hidup kembali ke jaman dulu???

Jika Gus Dur yang punya jejaring luas dan pendukung fanatik militan, begitu pula Megawati punya massa dimana-mana saja bisa ‘diamputasi’ kekuasaannya, bagaimana dengan Pak Jokowi yang perjalanan dan jejaring politiknya belum sebanyak dan sekuat Gus Dur dan Mega???

Mari kita telisik dengan jernih. Siapa saja mereka yang mendorong-dorong Jokowi jadi calon presiden itu? Setahu saya, memang ada yang secara de jure adalah warga PDI Perjuangan. Tapi, de facto, di antara mereka ada banyak yang berasal dari kelompok-kelompok/faksi yang ‘berseberangan’ dengan Megawati. Ada dari jalur dimana ada anggota keluarga yang pernah dicopot dari jabatan (partai) karena tidak tunduk kepada DPP PDIP, dan lain sebagainya.

Di kelompok lain, malah ada yang berasal dari partai/kelompok politik di luar PDI Perjuangan, yang mengajukan alasan pembenar bahwa Jokowi dikehendaki oleh jaman, untuk membuat perubahan, dan sebagainya. Asal tahu saja, ada sekelompok orang dari Partai X yang gencar kampanye pencapresan Jokowi, padahal partainya punya calon sendiri. Mereka itu bukan oposan partai dimana berasal, namun sengaja tampil tanpa atribut partai mereka. Apa motivasinya???

Mari kita renungkan bersama, jika kita masih sama-sama menyintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

2 thoughts on “Risiko Pencapresan Jokowi

  1. kalo pak jokowi di sandingkan dengan bu irma, insyalah indonesia akan maju, tetapi harus di dukungpara pakar hukum dengan jujur jangan membuat masyarakat cemburu akan tindakan pakar hukum di indonesia.

Leave a Reply