Nalar Sesat Politikus

Kalau hari-hari ini kita risih dan muak melihat wajah-wajah politikus bak badut bertengger di pepohonan di pinggir jalan, atau mejeng di layar televisi, sejatinya itu akibat sesat nalar pimpinan partai politik. Bisa sosok tunggal, bisa dalam pengertian kepemimpinan kolektif. Mereka telah membiarkan kader-kader yang menunjukkan kerja nyata sehingga disukai rakyat lainnya. Selebihnya, modal pamer dan janji.

Maka, tak perlu heran jika perburuan artis dan selebriti lebih diutamakan partai-partai politik, dibanding menonjolkan keberhasilan kader-kader mereka membantu orang banyak, baik mereka yang diklaim sebagai konsituen maupun rakyat dalam pengertian sesungguhnya, seluruh warga Negara Indonesia.

Mari kita ingat baik-baik. Jika ada seseorang yang bertemu Anda secara kebetulan lantas menanyakan siapa calon legislator DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI pilihan Anda, bisakah menjawab spontan berikut argumentasinya?

Di spanduk-spanduk, poster, baliho hingga tayangan iklan radio/televisi, kebanyakan calon legislator hanya mengirim pesan narsistis yang supernorak. Memajang gelar haji/hajjah, gelar kesarjanaan hingga keprofesoran, termasuk gelah doktor honoris causa hasil pembelian dari lembaga pendidikan abal-abal. Tak kurang yang berani memasang tulisan: jujur, merakyat, tidak korupsi dan seterusnya, dan sebagainya.

Mereka lupa, cap kejujuran seseorang  bukan merupakan klaim, melainkan status kehormatan pemberian publik atas sebuah perjalanan hidup seseorang. Begitu pula merakyat dan tidak korupsi, bukanlah sekadar kata sifat nirmakna, namun lebih dari itu adalah sebuah pengakuan kolektif atas rekam jejak moralitas seseorang pada bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya.

Tentu tak elok jika saya bilang “saya itu baik, tulus dan prorakyat”, apalagi secara terbuka. Saya masih punya stok malu yang relatif banyak, sehingga masih bisa membayangkan ketika orang ramai membicarakan klaim ‘kebaikan’ saya di wedangan, warung atau di kantor-kantor, dengan bukti-bukti yang mereka miliki, yang tentu saja menggugurkan seluruh klaim saya.

Celakanya, kebanyakan kita tak pernah menghukum para calon legislator yang melakukan ‘kebohongan sejak dini’ semacam itu, atau sudah pernah berjanji namun tidak ditepati ketika sudah dipilih.

Sekali-sekali, boleh juga kalau kita mengajak teman, kerabat, saudara dan lingkungan terdekat, untuk memberi sanksi politik kepada partai yang mengusung calon-calon legislator semacam itu. Bentuknya: jangan coblos partainya.

Kenapa partai, bukan orangnya? Mari kita simak baik-baik. Dalam banyak kasus korupsi yang melibatkan politikus (terutama di Senayan), pernahkah Anda melihat petinggi partai politik bicara dan bertindak tegas memecat kader yang tersangkut perkara nista itu??? Yang selalu kita jumpai selalu kalimat normative: kita tunggu proses hukumnya dulu…; kita harus berpegang pada asas praduga tak bersalah… dan seterusnya, dan sebagainya. Tak ada petinggi parpol yang mengatakan: kami nonaktifkan sementara Si Anu dan akan direhabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Selain itu, ‘kelakuan’ petinggi partai politik yang lebih nyata ngaconya adalah soal proses seleksi kader/calon legislator. Mereka menyodorkan orang-orang tak kompeten untuk dipilih, demi mendongkrak perolehan suara. Maka, artis diburu, direkrut dengan harapan fans mereka akan berbondong-bondong memilih partainya. Soal sang artis tak tahu apa-apa alias (maaf) bloon, tak penting jadi acuan. Begitu pula, ketika legislator tak pernah ngantor, membolos dari sidang-sidang pembahasan aneka perkara, pun terbukti partainya hanya diam saja, tutup mata. Rasa malu, rupanya haram dimiliki seorang politikus!

Jika kemudian Anda mengajukan pertanyaan: kalau legislator yang gak mutu berasal dari semua partai, merata,saya harus bagaimana? Jawabnya sederhana: ya, jangan dipilih!

Wah, kalau gitu ngajak golput, dong?

Sama sekali saya tidak mengajak Anda golput. Cuma mengajak memilih secara cerdas. Jika memang tak ada pilihan, ya tak perlu memaksa diri. Golput itu kan cuma sebutan orang yang tak suka karena ngarep suara kita tapi tak kesampaian. Atau mereka yang sok-sok merasa bertanggung jawab pada formalisme proses politik. Tidak memilih itu hak, apalagi jika alasannya jelas: tak punya pilihan. Hahahaaa…

Saya, sejujurnya, teramat menyintai bangsa dan Negara Indonesia. Makanya, saya tak mau memilih partai  yang tak mau jujur, yang tak punya sikap dan tindak nyata memperbaiki bangsa dan negara. Itu saja. Sederhana.

One thought on “Nalar Sesat Politikus

Leave a Reply