Menghindari Prasangka

Kita seringkali tergoda membuat prasangka ketika situasi emosi sedang tidak baik. apalagi jika memiliki ‘referensi’ yang bisa dihubung-hubungkan sehingga terkesan ‘masuk akal’. Otoriternya pemerintah Soeharto, misalnya, cenderung membawa kita menisbikan kebaikan yang pernah diperbuatnya semasa menjabat presiden dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

Benar, terlalu banyak petunjuk kesewenang-wenangan ketika almarhum memerintah republik ini. Di Kedungombo, misalnya, ribuan orang diintimidasi, dan sebagian dari mereka pun menjadi obyek tindak kekerasan oleh aparat keamanan lantaran kritis menuntut hak diperlakukan secara adil.

Kini, kita pun sedang diuji. Rancangan undang-undang tentang keamanan nasional akan membuktikan, seberapa jauh reformasi TNI akan berjalan dan ada jaminan tidak akan kembali ke era Dwi Fungsi ABRI, dengan menempatkan institusi kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan dan penegakan hukum di dalam negeri.

Di sini, prasangka pun bisa muncul, lantaran belum hilang ingatan dan pengalaman para pegiat HAM di Indonesia, ketika menerima represi aparat ketika memperjuangkan penegakan demokrasi, yang bermuara ke kedaulatan sipil. Betul, kita butuh militer yang kuat dengan persenjataan memadai  untuk menjaga kedaulatan negara. Meski terkesan mustahil, bukan tak mungkin agresi militer muncul kembali di era semoderen kini.

Kemampuan intelijen yang hebat pun kita butuhkan dalam rangka menjaga keberlangsungan NKRI. Untuk itu, dibutuhkan legitimasi politik dan hukum dari publik dan negara agar institusi dan aparatur intelijen kita bisa bekerja optimum, mengingat ancaman kedaulatan tak melulu dari aspek persenjataan, tapi juga ekonomi dan teknologi komunikasi dan informasi/Internet.

Yang paling dicemaskan kini, adalah ketika militer kembali berperan seperti jaman Orde Baru, meski kita harus yakin, kemauan kembali ke masa lalu, andai ada, hanyalah segelintir saja, bukan kemauan institusi/lembaganya.

Silakan simak warisan Gus Dur di bawah tulisan ini yang diketik ulang dari buku Gus Dur Bertutur (2005), yang hingga kini belum ada kabar cetak ulangnya. Dari tulisan itu, kita bisa belajar dan becermin, dan mengambil hikmah agar kita tak mudah larut dalam emosi dan prasangka. Toh, semua demi kebaikan bersama, seluruh Rakyat Indonesia.

 ***

 

Pemeriksaan Tuntas Atas Kasus Munir

 

Saat itu tiap Sabtu pagi antara jam 07.00-09.00 WIB, penulis diwawancarai dan terlibat dalam dialog interaktif dengan para pendengar, melalui radio Jakarta News FM. Dalam wawancara Sabtu pagi itu, penulis ditanyai oleh sang penyiar bagaimana pendapatnya mengenai kemungkinan dibentuknya tim penyelidikan mengenai kasus pejuang hak asasi manusia (HAM) almarhum Munir. Penulis menyatakan, melihat ‘keharusan’ adanya penelitian dan penyeidikan atas kasus tersebut. Ketika menyatakan hal itu di muka mikrofon milik radio niaga tersebut, terbayang di mata penulis almarhum Munir yang duduk di balik meja tulis kecil milik KontraS, di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta Pusat. Dengan kesederhanaannya almarhum Munir merupakan idola penulis sebagai pejuang gigih yang akhirnnya mengorbankan jiwa untuk perjuangan yang diyakininya.

Seperti kita ketahui semua, apa yang dilakukan Munir semasa hidupnya adalah memperjuangkan berlakunya HAM di negeri ini. Hal itu seiring dengan upaya penulis untuk menegakkan demokrasi. Kalau penulis memilih bidang perlindungan atas hak-hak hukum golongan minoritas agama dan rasial, maka Munir memilih masalah HAM sebagai ajang perjuangan. Kalau Luhut Pangaribuan berjuang melalui kedaulatan hukum, maka apa yang dilakukannya itu tentu sejalan dengan tugas penulis dan kiprah almarhum Munir. Ini juga tentu saja sejalan dengan apa yang dilakukan sejumlah kawan untuk melindungi kebebasan pers. Di tengah-tengah apa yang dilakukan untuk menegakkan demokrasi itu, kita lihat justru para pemimpin negara kita (termasuk beberapa presiden) diliputi ketakutan dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan negara untuk hal itu. seolah-olah mereka hanya senang kepada kekuasaan yang dibawakan oleh jabatan mereka tanpa memiliki rasa bertanggung jawab atas keselamatan demokrasi.

Karena itulah dapat dimengerti adanya pertanyaan tentang apa pendapat penulis tentang kemungkinan dibentuknya tim penyelidikan oleh presiden atas kasus terbunuhnya Munir, dengan menggunakan arsenik atau racun tikus, dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah warangan. Dalam budaya Jawa, ‘senjata pusaka’ berupa keris setiap tahn ‘dicuci’ dengan warangan, biasanya pada bulan Sura (diambil dari bahasa Arab Asyura). Menurut pendapat penulis, penelitian harus dilakukan secara tuntas dan seksama dijiwai oleh sikap jujur dalam melakukan pemeriksaan. Ini berarti harus diminta keterangan terperinci tentang hal itu dari lembaga forensik Belanda, yang melakukan otopsi atas jenazah almarhum Munir di Negeri Kincir Angin itu. Begitu juga, harus diminta keterangan dari maskapai penerbangan Garuda yang mengangkut almarhum Munir dari Jakarta/Cengkareng hingga Amsterdam (Schipol).

Pada saatnya, Garuda juga harus melakukan penyelidikan mendalam atas makanan yang dinikmati almarhum Munir dari Singapura/Changi. Adakah makanan itu dari katering di Jakarta, ataukah dari Singapura? Hal ini harus dilakukan, untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang menyentuh makanan itu. benarkah ada ‘orang luar’ yang menyentuhnya, ataukah hal itu dilakukan oleh awak pesawat Garuda sendiri. Kalau hal ini dilakukan, maka pelaksana tindakan meracun itu dapat diketahui, dan tidak ada keraguan lagi tentang penyebab terjadinya tindakan tersebut. Maklumlah, kredibilitas pemerintah memang sedang ada pada titik nol pada saat ini, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah seperti itu. Kepastian hukum (legal certainty) hanya akan tercapai dengan cara itu.

Setelah melihat apa yang terjadi atas diri Baharuddin Lopa di Saudi Arabia dan Agus Wirahadikusuma (AWK) di Jakarta, maka masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada apa yang disebutkan sebagai ‘penyelidikan aparat pemerintah’. Hal itu menambah keraguan kita, setelah mengikuti peristiwa pembunuhan atas diri seorag wartawan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa tahun lalu yang hingga sekarang tidak pernah jelas hasilnya. Padahal kita belum berbicara tentang ribuan jiwa yang melayang akibat Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, pembunuhan ‘dukun santet’ di Banyuwangi (yang ternyata mengambil korban lebih dari 100 jikwa kiai/ulama), pembunuhan di Papua, Ambon/Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah). Kita harus ‘berhenti’ di sini, kalau tidak ingin terjadi lagi ‘ribut’ tentang kasus Lampung (Talang Sari), Tanjung Priok dan pembunuhan terhadap para warga NU (dilaporkan ada sekitar dua ribu lima ratus perkara) dalam ‘kampanye pemilu’ tahun  1977 dan 1982.

Siapakah ‘pembunuh’ Munir itu? Pertanyaan  ini sukar dijawab, karena memang orang-orang yang secara potensial dapat dirugikan karier mereka oleh temun-temuan Munir, memang berjumlah banyak. Orang-orang yang melanggar hukum, mereka yang melakukan pembunuhan demi pembunuhan dengan melanggar HAM, para koruptor dan seterusnya, adalah orang-orang yang dapat saja merasa terancam karier, hukum atau politik mereka oleh Munir. Yang terang penulis menolak anggapan bahwa pembunuhan atas dirinya itu, dilakukan oleh angkatan manapun atau oleh pihak kepolisian. Penulis menolak anggapan bahwa ada institusi yang melakukan hal itu dan itu adalah kecenderungan untuk ‘mempermudah masalah’. Sulit sekali dibayangkan, sebuah institusi/lembaga dapat mengadakan rapat ddan menerima usulan untuk melakukan pembunuhan atas diri Munir. Kalau ada individu/perorangan yang merasa terancam oleh tokoh kita itu, tentu saja dapat dibayangkan adanya rasa dendam atau keinginan untuk ‘menutupi perbuatan’ yang ‘dituduhkan’ Munir. Dari merekalah dapat dibayangkan adanya niatan untuk melakukan hal itu.

Karena itu dalam wawancara melalui radio niaga itu, penulis minta agar penyelidikan dilakukan dengan tuntas. Ketuntasan tidak hanya untuk melihat atau mengetahui kejadian pembunuhan itu secara gamblang, melainkan juga untuk mengetahui tindakan itu dilakukan secara institusional/kelembagaan atau tidak. Sikap untuk berhati-hati seperti ini, diakibatkan oleh ‘kecerobohan’ pihak luar dari negara lain (yang juga didukung oleh beberapa elemen/unsur di dalam negeri) yang menuduh TNI atau Polri dianggap melakukan tindakan melanggar hukum maupun melanggar HAM secara institusional.  Penulis menolak terhadap ‘kesalahan institusional’ seperti yang dituduhkan di atas, karena sejak kecil melihat bahwa angkatan dan Polri ‘dihuni’ oleh beberapa orang-orang yang berhati mulia dan bertindak baik secara individual.

Memang dalam suasana yang mencekam, seperti halnya di saat-saat pembunuhan atas diri Munir itu, mudah sekali bagi kita untuk terbawa oleh emosi dan mengajukan tuduhan seperti itu. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah dan cenderung untuk menggagalkan penyelidikan yang benar-benar obyektif atas kasus tersebut. Tentu saja kecenderungan seperti itu akan menjadi sangat berbahaya bagi para pejuang demokrasi itu sendiri, karena ia ‘mematahkan’ apa yang selama ini telah dicapai dengan susah payah dan diperjuangkan mati-matian oleh mereka yang mengingnkan tegaknya demokrasi di negeri kita. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah sesuatu yang kita tegakkan sendiri, dan harus kita jaga sendiri pula pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bangsa.

Apa yang penulis terangkan di atas, dapat saja dikatakan tidak benar oleh banyak orang. Bahkan dapat dibayangkaan pula, ada yag menganggap penulis naif/kekanak-kanakan. Tetapi penulis tetap pada pendirian itu. Penulis sendiri bersedia dimaki-maki orang-orang banyak karena dianggap ‘membela’ TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memang kita perlukan untuk mempertahankan eksistensi koleektif bangsa kita, di samping banyaknya orang-ornag baik yang bekerja di sana. Karena itu, mengajukan tuntutan dan tuduhan tidak mendasar kepada dua lembaga itu, adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi masa depan kita sendiri. Di sini kita harus ‘berani’ mengambil sikap obyektif dan tidak terbawa mengikuti emosi kita sendiri. Penulis tidak mengikuti emosi, melainkan melihat dari kejadian itu kkita harus belajar menata kehidupan bersama dalam rangka menjamin terlaksananya proses mengambil, melestarikan dan membuang yang biasa terjadi di dalam sejarah manusia, bukan?

 Jakarta, 21 November 2004

 

 

5 thoughts on “Menghindari Prasangka

  1. Rio

    Kasus Munir memang tidak akan pernah tuntas, bohon itu kalau mereka perduli. Herannya perjuangan Munir dipakai dan dibesar-besarkan oleh mereka-mereka yang punya jabtan dan duit , untuk wong cilik ga ada itu HAM, lapar ya mati saja. Coba lihat saja mereka yang pada korupsi, wuih dikawal, diapit dan dibela habis-habisan, ketika ada yang mencuri semangka atau mencuri makanan akibat lapar bisa mati ditempat. Pendapat om pada pembelaan TNI dan POLRI ada betulnya juga, seperti kasus Tim-tim sebelum lepas dari RI, sepertinya wajar-wajar saja. Terima kasih pencerahannya om

  2. Memasang prasangka berarti memulai sesuatu masalah. Karena dengan berprasangka buruk kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam sebuah keadaan di mana kita harus bisa membuktikan sesuatu yang kita prasangkakan itu benar. Apalagi bila prasangka itu sudah keluar dari lisan kita.

    Berat. Sungguh berat. Memang enak saja ketika mulai berprasangka. Padahal kita memulai sesuatu yang harus kita selesaikan. Bila tidak maka kita akan di cap oleh orang yang cuma bisa ngomong dan mengadili orang saja…

  3. DV

    Nek menurutku, penuntasan kasus Munir menunggu rezim ini tiada.. tapi mau gimana dan sampai kapan tiadanya kalau rezim ini menular kebodohannya termasuk ke generasi muda?

Leave a Reply