Akun Pelayan Publik

Dalam pertemuan resmi di Jakarta, 30 November 2012, Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar para Panglima Kodam, Kepala Polda, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, aktif di jejaring sosial. Intinya, aktif di jejaring sosial akan berguna untuk menangkal peredaran informasi negatif, apalagi yang potensial menimbulkan konflik horizontal.

Instruksi demikian memang penting, apalagi jika menyimak kian meningkatnya penggunaan media sosial, terutama Twitter, Facebook dan YouTube, oleh publik dalam menyebarkan peristiwa atau informasi, yang terjadi di tengah masyarakat. Sifat penyebaran yang seketika dan mudahnya orang mereproduksi, membuat sebuah pesan cepat tersebar secara masif, nyaris tanpa batas.

Memang masih terlalu dini jika ingin menyebutnya sebagai citizen journalism, mengingat belum adanya kode etik, (yang tidak mudah pula dirumuskan) yang dapat dijadikan acuan bagi seorang pembuat pesan. Apalagi, kini kian banyak jumlah akun tanpa identitas jelas (populer dengan sebutan pseudonim), yang rajin membuat dan menyebarkan pesan ‘sensitif’, namun publik tak bisa melakukan konfirmasi mengenai akurasi pesan kepada si pemilik akun.

Bagi saya, instruksi Presiden SBY itu baik, meski saya lebih cenderung mencurigai latar belakang pernyataan itu lantaran Pak SBY sedang galau. Petunjuknya sederhana: Pak SBY itu sosok melow, yang sensitif akan citra diri, namun tak pernah memiliki ketegasan sikap dalam merespon dinamika sosial-politik tanah air.

Simak saja akun Twitter-nya @PresidenSBY, yang isinya cenderung berupa informasi searah, sebagian besar mengenai acara-acara resmi kepresidenan. Akun itu cenderung absen ketika perkara konflik Mesuji, kontroversi GKI Yasmin dan sebagainya ramai diperbincangkan di ranah maya. Jangankan membuat pernyataan terbuka (lewat jejaring sosial), di-mention publik mengenai banyak hal, pun tak ada tanggapan dari akun tersebut.

Mari ‘menguliti’ akun http://twitter.com/PresidenSBY yang dibuat pada 17 November 2008 pukul 02.08 dinihari itu. Hingga 30 November pukul 18.34 WIB, akun itu mem-follow 695 akun, dan di-follow 96.973 akun. Disimak linimasanya, bisa dibilang tak ada interaksi dengan orang lain alias pasif. Dugaan saya, akun itu dikelola oleh administrator, terbukti tak ada kedekatan (intimacy) dengan followers-nya.

Tak ada sentuhan personal di sana. Padahal, satu sifat itulah yang diharapkan dari para pengguna jejaring sosial. Subyektivitas, atau apapun sebutannya, lebih dibutuhkan dalam pola relasi di dunia maya.

Kalaupun hendak dijalankan instruksi itu, maka semua kepala daerah atau pejabat-pejabat pelayan publik itu, harus mampu dan mau menempatkan diri sebagai ‘sahabat’ atau ‘teman’ bercakap-cakap orang lain, yang bahkan tak dikenalnya sama sekali. Saya yakin itu bukan perkara gampang. Jabatan terlalu sering membuat penyandangnya berjarak dengan lingkungan, bahkan yang terdekat sekalipun.

Sikap mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tak banyak dimiliki pejabat. Mungkin, itu pula yang populer dengan sebutan elitis, sebab berada di puncak piramida, terhalang kelompok ‘middle’ dalam berinteraksi dengan orang kebanyakan di tataran akar rumput.

Benar, bahwa media sosial merupakan sarana berkomunikasi yang (relatif) efektif saat ini, terutama menyangkut perkara-perkara publik, seperti pemilihan kepada  daerah, Pemilu 2012, maupun konflik sosial. Presdien SBY pun terbukti lebih cuek terhadap media mainstream dibanding kicauan Twitter, seperti ditunjukkan ketika ia secara verbal menyebut polemik di media Internet, terkait sikap diamnya atas konflik KPK dengan Polri beberapa waktu lalu.

Mungkin, SBY baru tersadarkan oleh pemberitaan Majalah TEMPO edisi 2 Desember 2012, yang menyebut Israel menganggarkan Rp 144,5 milyar, dan melatih 30 tentaranya untuk memoles citranya di Internet, terkait konflik di Palestina. Atau, boleh jadi ia berkaca dari strategi lawan politik alias musuh dalam selimutnya, yang dekat dengan pengelola akun pseudonim ternama di Indonesia, yang hampir tiap hari membombardir diri dan pembantu-pembantunya dengan kicauan kritis, bahkan tendensius, yang merongrong kewibawaannya sebagai pemimpin tertinggi Indonesia.

Kini, tinggal kesiapan para pembantunya, termasuk pada Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati/Walikota ‘mereformasi’ dirinya. Tak mudah beradaptasi dengan kenyataan perkembangan teknologi, yang memungkinkan gugatan atau tuntutan publik akan sebuah akuntabilitas kinerja mereka.

Berapa banyak website pemerintah daerah/provinsi, kepolisian dan institusi militer yang dikelola dengan baik, sehingga mereka bisa berbagi informasi mengenai hasil kerja sesuai mandat konstitusi? Jangankan menggunakan media sosial yang menuntut sentuhan personal. Website institusi yang bisa dikelola terencana saja, masih banyak yang amburadul, tak membuka ruang interaksi dengan rakyat/publik.

Pak Presiden, pernahkan sampeyan berkomunikasi dengan rakyat dengan bahasa yang menyertakan rasa sampeyan? Lihat timeline Twitter-mu dulu, deh….. :p

 

2 thoughts on “Akun Pelayan Publik

Leave a Reply