Laskar Polisi Kepung KPK

Pesan berantai beredar lewat BlackBerry dan linimasa Twitter sejak Jumat (5/10) malam. Isinya, ada banyak polisi berseragam dan berpakaian preman mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, dan meminta dukungan publik untuk menyelamatkan KPK. Kata pesan berantai itu, satu polisi penyidik KPK hendak ditangkap paksa oleh koleganya.

Reaksi berdatangan. Banyak orang meramaikan gedung KPK, membuat pagar betis di pintu utama kantor pemburu koruptor itu. Di linimasa dan di lokasi berkumpulnya massa, banyak tulisan “Selamatkan KPK” dan #saveKPK. Harapan akan perubahan, yakni upaya nyata pembasmian praktek korupsi menggerakkan siapa saja, baik secara online maupun offline.

Hingga menjelang tengah malam, yang berhadapan baru publik versus polisi. Pimpinan komisi masih di luar kantor untuk aneka keperluan. Tak ada reaksi wakil rakyat, pejabat negara, apalagi Presiden, sehingga muncul sinisme #PresidenKemana di linimasa.

Publik, baik yang datang ke gedung KPK Maupin dari kejauhan, mendukung Novel Baswedan, seorang perwira menengah Polri yang ogah kembali ke kesatuan, kendati ditarik secara resmi. Semua dugaan mengarah ke petinggi-petinggi Mabes Polri yang diyakini hendak menyelamatkan Djoko Susilo, seorang jenderal polisi yang diduga menyelewengkan milyaran dana pengadaan simulator untuk ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kebetulan, Novel menjadi salah satu anggota tim penyidik kasus yang membelit Djoko Susilo.

Satu hal yang menggelitik saya, adalah pernyataan Wakapolri Komjen Nanan, yang menyoal besaran dukungan dana untuk operasional KPK. Polri, kata Nanan, merasa hanya memiliki dana kecil, sehingga (kesan saya) tak bisa bekerja optimal, sehingga keberadaannya menjadi lebih terhormat di mata masyarakat, seperti halnya KPK.

Di luar rebutan kuasa menyidik Djoko Susilo, pernyataan seputar dana operasional itu justru menunjukkan kepicikan seorang jenderal. Andai mau mereformasi diri, citra polisi akan meningkat drastis. Terhadap seorang pencuri ayam atau pencuri semangka saja, polisi bisa memilih pasal yang menjerat mereka. Begitu pula terhadap orang yang tertangkap karena berjudi kelas teri. Apa yang terjadi jika kasusnya berupa tindak kriminal berduit banyak? Semua orang mafhum, hukum akan tumpul.

Memperbaiki citra, mestinya dengan kerja professional, Jenderal Nanan. Tak perlu dana besar. Kula sebagian besar polisi lalulintas menjauhi ‘lapan anem’ di jalanan saja, citra sudah membaik. Anda pasti tahu, banyak wartawan yang ngepos di kepolisian pun paham, bagaimana pejabat satuan/direktorat menjadi tulang punggung penyediaan ‘logistik’ tak terduga, termasuk jika ada kunjungan pejabat polisi, bukan?

Lebih celaka lagi, jika hanya untuk menangkap seorang komisaris polisi saja, harus mengerahkan banyak polisi, mengepung gedung, dan sebagainya. Apalagi, alasannya tampak dibuat-buat, menyangkut tuduhan tindakan kekerasan Novel ketika berdinas di Bengkulu, pun setelah delapan tahun berlalu. Katanya, Novel menembak kaki tersangka, dan itu tak dibenarkan secara prosedur dan etika penyelidikan dan penyidikan.

Apakah para jenderal polisi itu sudah lupa, cara-cara mengintimidasi tersangka dengan penyiksaan sudah lama dianggap sebagai tindakan wajar? Kaki tersangka diinjak kursi, tangan disundut bara rokok, bukankah itu cerita lama yang belum lenyap hingga kini?

Andai polisi menjawab beberapa pernyataan saya di atas dengan tindakan, saya takin citra polisi akan membaik. Hanya saja, apakah polisi hanya butuh citra? Bukankah keadilan hukum yang nyata lebih mulia diwujudkan dibanding sebuah citra, persepsi atau anggapan? Tak usah jauh-jauh, bukankah terlalu sering barang bukti berupa minuman keras hasil razia disortir, yang murahan dimusnahkan dan yang mahal disimpan oknum kepolisian? Jangan ngeles, sebab ada sebagian wartawan yang ngepos di kepolisian, biasa turut mengonsumsi beramai-ramai dengan petugas.

Sudahlah, Jenderal. Jika persoalannya cuma ingin menyelamatkan muka, maka saya memaklumi pergerakan polisi secara liar seperti yang kemarin malam ditunjukkan lewat cara pengepungan gedung KPK.  Liar, sebab Mabes Polri menganggap tak ada perintah demikian. Kalau benar begitu, hukum saja aksi liar anggota-anggota hamba hukum itu. Sedehana, bukan?

Tapi jika urusannya adalah demi menegakkan hukum, seperti mandat konstitusi yang kalian sandang, maka biarkan KPK menyidik Djoko Susilo hingga tuntas. Kalau perlu, tunjukkan itikad baik dengan, misalnya, memperpanjang masa tugas 20 penyidik Polri yang ditugaskan di KPK.

Bukankah persoalan kian runyam hanya karena Mabes Polri tersinggung lantaran lima penyidik yang diakui KPK berintegritas tinggi itu, menolak kembali ke kesatuan hingga tuntasnya penyidikan banyak kasus yang dibebankan kepada mereka, terutama dengan tersangka istimewa, Djoko Susilo.

Tak usahlah kalian rebut balung tanpa isi atau berebt tulang tanpa sumsum. Bekerja dengan benar, mengacu pada ketentuan hukum, jelas lebih berguna untuk perbaikan masa depan Indonesia. Apakah kalian, para jenderal polisi, tidak punya rasa malu, ketika gara-gara ada pengepungan gedung KPK oleh ‘polisi liar’, banyak rakyat marah dan menyalahkan Presiden?

Cobalah kasihani Presiden, seperti halnya kalian mengasihani institusi Polri. Minimal, jangan biarkan perilaku polisi seperti anggota laskar atau FPI yang beraninya hanya pamer massa, mengeroyok minoritas dengan pendekatan intimidasi.

6 thoughts on “Laskar Polisi Kepung KPK

  1. DV

    Tapi kantong matanya semalam tak tampak terlalu besar, barangkali pertanda bagus, ia telah menangis tumpah airmata banyak sebelum predatonya.

    Mari kita duduk sambil menyimak acara selanjutnya.. Kudapan, mana kudapan…

Leave a Reply