Polisi dan Rasa Aman

Belum hilang bau mesiu sisa penembakan terhadap polisi yang sedang piket pengamanan lebaran di Gemblegan, 18 Agustus dinihari, ketika petasan diledakkan di pos polisi Gladak pada malam takbiran, atau 22 jam sesudahnya. Sebelas hari kemudian, seorang polisi tewas ditembak dari jarak dekat di pos jaganya, di Singosaren, Kamis (30/8) malam.

Ketiga peristiwa tersebut sungguh merupakan teror paling nyata bagi publik, bahkan jika dibanding aksi-aksi yang konon dilakukan gerombolan ekstremis Islam sekalipun. Rakyat bakal jadi korban di kemudian hari, apalagi jika tiga peristiwa tersebut berhasil melumpuhkan menyal anggota kepolisian.

Saya yakin, kini banyak polisi merasa was-was dalam menjalankan tugas. Sewaktu-waktu, nyawa mereka bisa melayang tanpa alasan yang mereka ketahui. Publik pun akan mereka-reka perkara, jika semua pelakunya tak kunjung tertangkap, dan motifnya terungkap.

Bisa jadi, pelakunya adalah seorang psikopat, yang aksinya dipicu oleh ketidakpuasan atas kinerja polisi. Bukan saja rasa tidak aman yang terwujud, namun bisa pula ditambah dengan banyaknya kejadian pemerasan, kesewenang-wenangan dan penodaan rasa keadilan, plus perilaku korup sebagian personilnya, yang biasa digolongkan ‘korps oknum’.

Kini, yang harus dilakukan oleh petinggi kepolisian adalah membangun mental anggotanya, yang saya yakini tengah down akibat sejumlah teror yang menimpanya.

Seorang teman cerita, jika kini dilakukan psikotest bagi seluruh anggota Polri di Surakarta dan sekitarnya, diduga kuat tidak banyak yang bisa lulus. Diperkuat persenjataanya sekalipun, termasuk penggunaan rompi antipeluru untuk tugas keseharian, belum tentu mereka pada percaya diri turun ke lapangan.

Bagi saya, tiga peristiwa di Solo itu membawa pesan terang-terangan, berupa ‘ajakan perang’ dengan polisi secara keseluruhan. Dan siapa yang ‘menantang’, kita tak bisa gegabah menyimpulkan, apalagi mengaitkan dengan individu/institusi manapun, termasuk ekstremis agama. Pelaku/sindikat kriminal sekalipun, sangat mungkin ikut ‘terlibat’ di dalam peperangan gelap ini.

Adalah tugas Kapolresta Surakarta, Kapolda Jawa Tengah hingga petinggi-petinggi Mabes Polri untuk menuntaskan ketiga perkara di atas. Dua korban luka tembakan di Gemblegan dan seorang polisi yang tewas di Pos Singosaren, yang kabarnya dada dan tangannya ditembus beberapa peluru, sudah kelewat banyak untuk ukuran korban. Beda soal jika mereka dilukai lantaran mengawal uang bank, dan sejenisnya.

Jika aparat kepolisian sampai ciut nyali dan lemah mental akibat ketakutan akan teror, maka publiklah yang bakal dirugikan. Peristiwa-peristiwa itu harus diusut secara serius. Polisi harus terbuka, bahkan jika perlu melaporkan kepada publik atas perkembangan penyelidikannya sesegera mungkin.

Meski terkesan (maaf) ‘sederhana’, rentetan kejadian kemarin tak boleh diremehkan. Publik tak boleh dibiarkan membuat analisisnya sendiri-sendiri, dengan keterbatasan referensi dan informasi. Jangan sampai orang mengaitkan peristiwa tersebut dengan majunya Jokowi sebagai calon gubernur DKI. Begitu pula, publik tidak boleh dibiarkan berandai-andai dengan menyebut kejadian tersebut sebagai skenario pengalihan isu dari proses penuntasan dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri.

Cara satu-satunya, polisi harus menunjukkan tindakan penuntasan perkara, yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Rasa aman yang telaanjur koyak harus segera dipulihkan, dan penyakit ketakutan harus segera dihentikan.

Tanpa itu, saya kuatir, opini publik akan berkembang tanpa arah, dan spektrumnya bisa ke mana-mana. Situasi semacam itulah yang harus segera dicegah. Para petinggi kepolisian pun tidak boleh gegabah, supaya keadaan tidak berubah menjadi kian parah.

Saya yakin, banyak anggota polisi kita yang mampu melakukan penyelidikan itu. Jika orang belum bertindak saja bisa terdeteksi (seperti pada kasus-kasus terorisme), apalagi untuk peristiwa keji, yang aksinya bisa dilihat oleh banyak saksi. Pengumpulan petunjuk dan bukti, saya yakin lebih banyak tersedia.

Detasemen Khusus 88 yang dikenal jagoan dan cekatan, mestinya mampu dijadikan tumpuan harapan pengungkapan, di luar bagian-bagian khusus yang menangani perkara demikian. Polisi tidak boleh lemah, apalagi lengah. Apalagi, kian maju perkembangan jaman, kompleksitas perkara akan kian meningkat.

Rakyat harus mendukung semua upaya pengungkapan dan penuntasan kasus, dan sebaliknya, polisi harus kian cekatan melakukan pekerjaan. Polisi harus jujur dan terbuka dalam penanganannya, dan masyarakat harus mau menahan diri dari spekulasi-spekulasi.

Peristiwa di Solo akhir-akhir ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi Polri, sehingga mampu menata dan menyiaplan diri menjadi pengawal bangsa dalam koridor supremasi hukum dan kedaulatan sipil. Dengan bersandar pada perwujudan cita-cita demokrasi, maka polisi dituntut lebih profesional dan akuntabel.

Hanya kepada institusi dan polisilah masa depan demokrasi disandarkan. Merekalah satu-satunya pihak yang paling diharapkan berada di garda terdepan penegakan hukum dan penciptaan keadilan, tanpa diskriminasi. Semoga, pelajaran di Solo menjadi yang terakhir dan satu-satunya bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga, kepada seluruh keluarga korban, yakni keluarga para polisi yang nahas saat bertugas, dianugerahkan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan. Ijinkan mereka menjadi ‘martir’ perbaikan masa depan kebangsaan.

Selamat jalan kepada Bripka Dwi Data Subekti. Semoga Allah menyiapkan surga untukmu… Amin.

8 thoughts on “Polisi dan Rasa Aman

  1. Yeah, saya garis bawahi yg paling saya setujui Paman, perlunya membangun mental kepolisian. Duh, itu sungguh mendesak. Terutama bagi para polisi yg berada di garis depan, dengan nilai apresiasi (upah) terhadap kerjanya yg memprihatinkan.

  2. iya betul kejadian seperti ini memang tidak perlu hubung hubungkan dengan pencalonan Gubernur DKI atau apapun juga sampai ada buktinya..

    sama dengan kejadian kebakaran di jakarta akhir akhir ini… 🙂

Leave a Reply