Politik, Uang dan Kuasa

Meski tidak 100 persen benar, ungkapan “politik itu kotor” memang ada benarnya. Demi kenikmatan berkuasa, seseorang tak ragu memfitnah, mencari keburukan kompetitor untuk disebarluaskan, dan mencitrakan diri sebagai orang paling baik, paling bermoral. Dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, pemilihan legislator hingga presiden, semua sama saja.

Dengan kuasa, kenikmatan terhampar di depan mata. Dari fasilitas, kemudahan apa saja, hingga kemudahan menumpuk harta. Soal cara, bisa jadi lain perkara. Demi kuasa pula, seseorang sangat mudah berpaling dari nilai-nilai moral yang lumrah dimiliki banyak orang. Agama pun bakal sekadar dijadikan label.

Dalam kasus Pilkada Jakarta, terbukti sudah ada seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai “muslim serius” dengan bangga membuat fitnah, dengan menyebut seorang bakal calon gubernur dicap sebagai bagian dari jejaring Yahudi. Analisisnya sederhana, dan jauh dari nilai agama, yakni tabayun alias mengonfirmasi untuk mencocokkan kebenaran  gosip yang dimilikinya.

Seorang politisi yang maju dalam sebuah pertarungan kekuasaan, umumnya perlu “amunisi” berupa kecukupan modal (uang, jaringan, reputasi, dan sebagainya). Bagi yang bermodal pas-pasan, mereka cenderung menjual diri, dengan cara mau dibiayai bandar atau broker-broker politik. Bahkan, tak jarang sang bakal calon gigih “berjuang” menawarkan diri kepada bandar dan broker.

Siapa bandarnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Pengusaha (terutama yang berkategori hitam) paling demen bersandingg dengan kekuasaan. Motifnya ekonomi, demi mendapat keuntungan berlipat dalam waktu singkat, sehingga harus menjalin kedekatan/kolusi dengan kandidat agar kelak bisa main patgulipat.

Jangankan untuk kursi Gubernur DKI, untuk posisi yang sama di Jawa Tengah saja, bisa menghabiskan ratusan milyar (konon hingga satuan trilyun rupiah). Untuk memperebutkan kuasa kepala desa di Jawa Tengah saja, seseorang bisa merogoh minimal Rp 50 juta hingga ratusan juta. Seorang teman yang memiliki jaringan massa sangat besar saja pernah memilih mundur dari pencalonan untuk kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebab mennurut hitungan sang teman, duit Rp 250 juta tak bakal punya arti apa-apa untuk membeli kemenangannya. Padahal, ia berasal dari partai besar dan memperoleh nomor urut awal.

Politik selalu berujung pada kuasa. Efek sampingnya adalah uang. Tanpa perlu nakal-nakal amat alias “bersihan dikit” saja, seseorang bisa cepat kaya jika duduk di singgasana kekuasaan. Kalau mau nakal dan memiliki kecakapan bermain, seperti dalam sengkarut perkara korupsi Wisma Atlet SEA Games, maka pundi-pundi bisa cepat penuh, meski sebagiannya sudah dibagi ke mana-mana, baik ke partai politik, politikus, hingga aparat yang seharusnya menegakkan hukum.

Dengan uang, seseorang bisa membeli suara. Dengan akumulasi suara, seseorang bisa berkuasa dan mengeruk banyak uang.

Tak sedikit orang menimpakan praktik jual-beli suara yang marak hingga di tingkat pelosok desa lantaran kegagalan otonomi daerah alias desentralisasi. Pada 1999, banyak politisi dadakan, ibarat kéré munggah balé atau gelandangan naik ke singgasana. Mereka yang sebelumnya hanya orang biasa mendadak bisa kaya lantaran duduk di badan legislatif. Dari modal duduk di kursi legislatif, banyak yang melompat mengadu nasib ke eksekutif lewat pemilihan kepala daerah. Sejak itulah, suap dan jual-beli suara kian kentara, dilakukan dengan terang-terangan.

Empat kali pemilu di era reformasi telah mengubah “watak” mayoritas bangsa Indonesia rentan suap. Himpitan ekonomi menjadi lahan subur bagi “kaum miskin harta” rela menjual hak suara, sementara “kaum miskin moral” menikmatinya sambil pesta pora.

Kini, di linimasa media sosial mudah kita temukan praktik saling serang antarkandidat atau para pendukung kandidat tertentu. Mereka yang ada di barisan intelektual dan rajin mengampanyekan berpolitik secara santun dan sehat, pun tergelincir menyudutkan rival politiknya dengan aneka cara. Mulai sindiran halus, hingga obsesi “membunuh” karir politik seseorang. Ujung-ujungnya bisa ditebak: kuasa dan harta! Meski ada pula yang sejatinya hanya ingin “menguji teori politiknya” semata.

Dalam politik Indonesia kontemporer, sepertinya kian tabu saja bicara moralitas. Nyaris semua terjebak pada euphoria nafsu berkuasa. Kebanyakan pada lupa pada misi semula: untuk apa menggenggam kuasa jika tak membuat peradaban lebih maju, di mana masyarakat kebanyakan meningkat derajad kemanusiaannya. Entah itu secara sosial, budaya maupun ekonomi.

Mereka yang berbaju agama, masih saja lengah pada tuntunan akidah sehingga mudah melakukan fitnah. Mereka yang mengaku terpelajar dan berbudaya, pun tega menganiaya sesama demi sebuah kuasa.

Entah saya yang kelewat naif, atau memang sudah sedemikian parahkah psikologi politik bangsa ini, sehingga orang tampak begitu mudah meninggalkan tatakrama dan sopan santun berpolitik. Jual-beli kuasa, sepertinya masih akan terus marak di sini.

Andai bangsa ini mau serentak melakukan pembangkangan politik, tidak mau memilih calon penguasa ketika tiada alternatif yang bisa diharapkan membuat perubahan, mungkin para politisi baru memperoleh pembelajaran. Tapi kapan?

Saya paling sedih jika mendengar orang tak punya modal, yang dipaksa lingkungan (sosial maupun politik partai) maju sebagai bakal calon, tetapi masih dijadikan target pemerasan oleh para politikus busuk, berupa “mahar” untuk “operasi pemenangan”.

Hanya orang silau kuasa dan rindu hartalah yang mau memenuhi permintaan politisi partai, gerombolan preman atau pengumpul suara massa untuk setor uang dan menggadaikan integritas moralnya.

 

4 thoughts on “Politik, Uang dan Kuasa

  1. ya begitulah adanya om.. Negara kita mau tidak mau pasti ada yang namanya seperti itu,, namanya juga kehidupan kan.. yang penting dimulai dari diri pribadi kita bahwa akan selalu berbuat baik tanpa embel” KOTOR.. 😀

  2. DV

    Ya itulah ongkos yang harus dibayar mahal setelah Mbah Harto dijungkalkan… Itu tho yang dicari-cari orang selama ini, pembebasan hawa nafsu untuk saling tumpak-menumpaki (opo iki!) lewat politik berdalih demokrasi! :))

Leave a Reply