Tak Mudah Kawal RUU

Pekan silam, saya mengikuti diskusi mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Konvergensi Telematika di kantor Combine Resource Institute, Yogya. Belasan peserta sangat serius menelisik pasal demi pasal, hingga bagian penjelasan. Itu perlu. Tapi yang lebih diperlukan adalah pengawalan proses legislasinya.

Harus diakui, legislator itu hampir semua jago-jago, dalam banyak hal. Sistemnya sudah jadi, kulturnya sangat mapan. Biar kerjanya enak dalam proses menyusun undang-undang, misalnya, mereka serahkan ke staf-staf ahlinya, atau kalau perlu outsourcing. Nyebelin, pokoknya.

Intinya, sekritis apapun tanggapan atau usulan dari berbagai kalangan, siapapun mereka, belum tentu diakomodasi. Kalau mau datang melakukan audiensi, sudah pasti diterima dengan ramah. Dalam hal menghormati, mereka baik: ramah, memberikan kesempatan tetamu berbicara, menyampaikan pendapat, gagasan, usulan, dan sebagainya. Tapi soal dijalankan atau tidak, dibaca atau tidak, mereka selalu gunakan hak prerogatif!

Namanya juga legislator, yang salah satu tugasnya berurusan dengan proses legislasi, ya tak salah sebenarnya jika mereka selalu berputar-putar di seputar legal-legalan dan legalitas. Naskah akademik misalnya, bisa minta ke wakil publik, walaupun berupa lembaga swadaya masyarakat abal-abal, alias tak punya rekam jejak.

Sosialisasi ke publik akademis, pun tak jarang diakali, dengan menggandeng perguruan tinggi yang status akreditasinya paling rendah. Yang penting, perguruan tingginya ada, tercatat di Kementerian Pendidikan. Jarang sosialisasi semacam itu digelar di perguruan-perguruan tinggi kenamaan, kecuali kontroversial banget.

Sungguh, saya tak sedang mengigau. Saya punya pengalaman ketika ditugaskan teman-teman Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) untuk terlibat dalam advokasi RUU tentang Sumberdaya Air pada 2003 hingga disahkan menjadi undang-undang pada 2004. 

Melakukan lobi sana-sini, mulai fraksi-fraksi, wakil-wakil ketua DPR, lembaga-lembaga ternama seperti PB Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komnas HAM dan masih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, ketika bertemu resmi dengan anggota-anggota lembaga-lembaga itu, biasanya juga disertai wartawan. 

Pernyataan dukungan mereka, yang dilansir media, sama sekali tak dibaca, apalagi dicamkan lalu diadopsi untuk perbaikan. Undang-undang, yang berlaku bagi seluruh rakyat dan wilayah hukum Indonesia, tanpa kecuali, hanya diperlakukan sebagai rangkaian teks semata. Masih lebih terhormat buku cerita dongeng yang mereka beli untuk anak-cucu.

Padahal, sebelum kami menggalang dukungan dan melakukan sosialisasi dan advokasi, kami mendiskusikan dengan berbagai kalangan: akademisi yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang relevan, juga pihak-pihak lain yang concern pada persoalan kebangsaan.

Saya berani bertaruh, proses pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika tak akan jauh berbeda dengan ketika mereka membahas RUU tentang Sumberdaya Air. Pasal krusial yang sempat dinyatakan di-drop oleh Panitia Khusus karena banyaknya kritik dari publik, tiba-tiba muncul kembali saat Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan! Dan asal tahu saja, kami menganggap sidang tidak memenuhi kuorum jika dihitung dari jumlah kursi yang kosong, namun tetap sah lantaran tanda tangan kehadiran nyaris lengkap.

Hebat, bukan? Ya begitulah budaya dan perilaku legislator kita. Pokoknya, secara legal formal, memenuhi syarat. Titik!

Dari mana muncul keyakinan saya bahwa pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika akan sama dengan RUU tentang Sumberdaya Air (SDA)? Keduanya sama-sama berbau duit. RUU SDA menempatkan air sebagai barang dagangan, komoditas yang bisa diperdagangkan, meski secara filosofis bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Para raksasa air, tentu senang dengan semangat ‘pro-investasi’ yang dimiliki pemerintah semacam ini. Baik itu raksasa air yang menyedot air untuk diperdagangkan dengan kemasan seperti Danone/Aqua atau Coca Cola/AdeS maupun yang berdagang lewat saluran pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang juga terdiri dari raksasa-raksasa multinasional.

Pada bidang telematika, sami mawon. Perusahaan multinasional sangat tergiur dengan pasar sangat potensial seperti Indonesia, yang memberi harapan keuntungan berlipat-lipat.

Peran negara?  Jangan harap. Komplain layanan yang buruk atau tak sesuai dengan kewajiban konsumen, atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air oleh perusahaan-perusahaan raksasa air tak pernah direspon dengan benar. Pemerintah, justru berpihak kepada pelaku usaha, dengan dalih macam-macam, di antaranya takut investor takut dengan Indonesia, dan seterusnya, bla..bla..bla… Klise!

Pada RUU Konvergensi Telematika, spiritnya sama persis dengan RUU Sumberdaya Air (dulu). Masyarakat/public diposisikan sebagai konsumen. Undang-undang yang semestinya member jaminan keuntungan bagi rakyat pun tak ada. Prinsip produsen-konsumen lebih nyata pada rancangan undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 66 pasal itu.

Tak tersurat di sana mengenai kewajiban negara kepada rakyatanya yang selalu dituntut membayar pajak ini-itu. Jangankan menganggap telematika sebagai sebuah ranah strategis, pada penjelasan rancangannya pun ditunjukkan dengan tegas, bahwa kehadiran telekomunikasi dan telematika , menurut Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur telematika.

Maka, saya memprediksi, pembahasan RUU Konvergensi Telematika, nantinya akan banyak dilakukan secara kucing-kucingan. Patut diduga, para Bandar akan berperan sebagai sponsor, supaya rapat-rapat Panitia Khusus dilakukan di luar ruang-ruang siding di Senayan. Dulu, jaman RUU SDA dibahas, kerap digelar rapat di sejumlah hotel berbintang, baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota.

Jika demikian yang terjadi, sanggupkah teman-teman mengawal prosesnya? Apa saja yang sudah dilakukan selain diskusi-diskusi mencermati pasal demi pasal yang melelahkan itu? Segerakan susun tim lobi, atur strategi, dan siapkan energi. Termasuk, jaga diri jika sewaktu-waktu ternyata harus frustrasi… :p

Gambar ilustrasi diambil dari sini.

4 thoughts on “Tak Mudah Kawal RUU

  1. terkadang rakyat capek2 mengawal dan mengkritisi, namun poliTIKUS senayan itu sudah pada punya pilihan pengesahan partai, tanpa peduli dengan kritikan dari yang diwakili..

    ironi suatu negara demokrasi

  2. Memang mendebarkan kalo urusan diborong oleh politikus yang jadi legislator atas amanat konstitusi.
    Dulu RUU-ITE, sesuai namanya, cuma dirancang buat payung transaksi online. BI sangat membutuhkan. Dan hasilnya setelah jadi UU kita lihat begitu. Hal lain yang konyol dan wagu, RUU yang sudah disahkan bisa sampai ke Setneg dengan pemretelan dan penggantian isi.

Leave a Reply