Tentang Kebebasan Berekspresi

Kebebasan mengekspresikan gagasan atau pendapat bukan persoalan sederhana. Di ranah publik, dalam pengertian menyangkut kepentingan berbangsa, masih ada banyak kendala. Jaminan konstitusi seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan sebagainya, masih bisa dikebiri pada dengan peraturan-peraturan di bawahnya.

Ini tentu saja politis. Undang-undang merupakan produk politik karena menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai bernegara. Celakanya, pada negeri yang politisinya banyak yang berperilaku aneh, korup dan tak berpihak kepada publik, suka membuat produk-produk kebijakan yang hanya menguntungkan diri, kelompok dan organisasi politiknya.

Agar aman menjalankan keburukannya dan tak digugat publik, kelak di kemudian hari, maka mereka membuat aturan-aturan yang bisa digunakan untuk menjerat, memenjarakan dan menuntut denda kepada siapa saja yang mengganggu kepentingannya. Pasal 27 ayat 3 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, sangat terasa janggal dan tendensius.

Semangat UU ITE adalah untuk menjamin dan melindungi keamanan orang bertransaksi (terutama ekonomi) di Internet, namun padanya disusupkan pasal yang berbau politik dan kriminal. Soal pencemaran nama baik, sudah ada pasalnya, yakni 310 dan 311 KUHP. Dan keberadaan kedua pasal warisan kolonialis ini pun sudah usang digunakan di negara-negara modern, sehingga kerap disebut sebagai  pasal karet, yang bisa ditafsir sesuka hati.

 Padahal, mereka yang menggunakan pasal pencemaran nama baik itu, umumnya sedang diragukan nama baiknya, lantaran sering menabrak kelaziman alias melakukan tindakan tak terpuji atau tidak baik, seperti korupsi, mengintimidasi, menganiaya, hingga tak jarang membunuh rakyat kebanyakan yang tak berdaya.

Padahal, di luar hal-hal demikian, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang kebebasan berekspresinya masih dibatasi oleh institusi yang lebih kecil. Teman-teman alumni  sebuah pondok pesantren di Banyumas, yang dimotori Pradna misalnya, masih berhadapan dengan pengasuh/pengelola pondok dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk para santri.

Padahal, apa yang hendak mereka rintis dan kembangkan adalah, justru dengan kehadiran Internet di pondok pesantren, maka santri akan lebih berdaya. Mudah mendapatkan informasi dan referensi yang menopang kemajuan pendidikan dan pengembangan pengetahuan mereka. Ini pun masih jadi persoalan. Belum lagi ada sejumlah pondok pesantren yang melarang penggunaan jejaring sosial Facebook oleh para santri.

Bedanya, dalam kasus terakhir, lantaran pengelola pondok belum sepenuhnya mengerti manfaat Internet, sementara referensi yang dimilikinya masih sebatas sisi-sisi buruknya semata. Beruntung, pelan-pelan, teman-teman alumni sebuah pondok pesantren di Banyumas itu mulai berhasil meyakinkan, sehingga Internet masih bisa masuk kawasan pondok, meski dengan pengawasan.

Saya kira, pemerintah lebih baik melakukan sosialisasi yang lebih baik dan tepat sasaran kepada semua kalangan masyarakat tentang manfaat penggunaan Internet. Daripada membuat banyak aturan yang sejatinya dilatari oleh rasa takut akan kemungkinan terbongkarnya kekurangan mereka, lantas disebarluaskan melalui media online.

 

Related posts:

  1. Ada Beda Berekspresi dan Menuduh
  2. Saatnya Blogger Bertindak
  3. Memahami Hak
  4. Kicauan tentang Garuda
  5. Tentang Anak Kembar
Tags: , , , , ,

3 Komentar
Beri Komentar »

  1. Kalau berbicara tentag keterbukaan dalam berekspresi pada sisi pemerintahan sebenarnya aku kok ya agak apatis ya Pakdhe. Bagaimana tidak, lah wong masih banyak situs-situs resmi pemerintahan saja content-nya pada ngejiplak gitu, dan ketika ketauan penjiplakan lalu dikirimi surat (email) kok ya tak pernah ada tanggapan…

    Mau terbuka gimana coba..? #mesakke

    memang bikin pening…
    /blt/

  2. 1. wuah…maturnuwun, ada nama saya di sini #tersipu #sungkem

    2. saya bukan alumni pondok!
    haha…bagaimana orang saru seperti saya, jebolan pondok :D

    gerakan pemberdayaan internet di pondok yang dimaksud, dirintis dan dimotori oleh relawan dari TPC (blogger surabaya) : Novi Cuk Lanang, <== ini juga orang saru, jadi juga tidak mungkin alumni pondok :D

    saya hanya sebagai YMT (Yang Membawakan Tas) beliau :)

    hasilnya adalah jurnalis santri di : malhikdua . sch . id
    dan kumpulan blog santri di : malhikdua . com
    (numpang pamer)

    Maturnuwun.

    ya sudah, kalau memang bukan alumni pondok, ya anggap saja komentarmu ini sebagai ralat…
    /blt/

  3. nah itu, semakin banyak aturan nantinya malah semakin nyinyir *eh…. :D

Leave Comment

CommentLuv Enabled