Curhat Komunitas

Sejatinya, saya juga kebingungan jika ada satu-dua teman bertanya tentang manfaat dan peran sebuah komunitas. Bingung lantaran antara satu dengan komunitas lain memiliki visi dan misi yang belum tentu sama. Dan keunikan sebuah komunitas, adalah sifat keanggotaannya yang cair, berdasar prinsip kerelaan dan kerelawanan (voluntary).

Dan, jika sudah sampai pada prinsip voluntary, akan dihadapkan pada pertanyaan baru yang harus dijawab: apakah dari sebuah tindakan voluntary, seseorang atau sejumlah orang tak boleh mendapat/menerima manfaat material?

Ada beberapa hal yang menurut saya perlu dirumuskan atau disepakati bersama sejak awal, oleh individu-individu yang bersedia menggabungkan diri dalam sebuah wadah komunitas. Satu yang terpenting, adalah soal kemanfaatan. Apakah sebuah komunitas hanya memberi kemanfaatan bagi sebagian/sedikit orang, atau sebaliknya, memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang, baik secara internal maupun eksternal.

Prinsip yang saya yakini, keberadaan sebuah komunitas harus berorientasi memberi kemanfaatan kepada sebanyak mungkin orang, khususnya di luar komunitasnya. Dari sana, akan muncul kebutuhan berupa kecakapan dari individu-individu dari sebuah komunitas. Kemampuan manajerial, kecakapan dan ketrampilan pada bidang-bidang tertentu akan mengemuka sebagai sebuah kebutuhan ketika menyusun sebuah perencanaan aksi. Pada saat itulah, proses belajar akan terjadi.

Merencanakan sebuah aksi (apapun bentuk dan tujuannya) akan menuntut sejumlah prasyarat. Ketika prasyarat yang dibutuhkan sudah mengemuka, maka setiap individu yang terlibat akan berefleksi. Jika merasa tak mampu, maka ia akan menggenjot kekurangan lewat beraneka cara. Ada yang bertanya ke kanan-kiri, ada pula yang mencari tahu dengan caranya sendiri, yang bisa jadi antara satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda.

Sebagai contoh, ketika tak mampu melakukan valuasi atau mengukur nilai sebuah rencana aksi (atau merancang kegiatan), maka saya akan bertanya kepada orang yang saya anggap punya pengalaman lebih. Kegiatan/aksinya, mungkin bisa berbeda, namun beberapa prinsip pokoknya bisa diadopsi untuk disesuaikan untuk penerapannya.

 

Simulasi Gagasan

Simulasinya bisa saja begini: Sebuah komunitas merancang warnet keliling untuk warga miskin kota. Lazimnya komunitas yang nonprofit, ia tak memiliki sumber pembiayaan untuk penyediaan kendaraan, komputer, generator dan koneksi Internet mobile. Jika dilakukan hitung-hitungan, komunitas itu memerlukan sebuah sepeda motor bekas, gerobak untuk komputer, sejumlah komputer, generatot dan koneksi Internet.

Mari kita hitung: sepeda motor bekas senilai Rp 6.000.000, membuat modifikasi gerobak senilai Rp 4.000.000, satu unit CPU untuk server senilai Rp 4.000.000 dan lima monitor lengkap keyboard/mouse dengan nilai total Rp 6.000.000. Generator mini bisa dibeli dengan harga (misalnya) Rp 4.000.000 dan koneksi Internet mobile (dengan sistem modem) dengan sistem langganan Rp 200.000/bulan, sehingga dalam setahun dibutuhkan biaya Rp 1.200.000.

Modal pasti untuk belanja barang Rp 24.000.000 plus koneksi setahun senilai Rp 1.200.000, atau total Rp 25.200.000. Dari mana sebuah komunitas bisa memperoleh dana sebesar itu jika ingin mewujudkan mimpinya?

Sekilas memang susah. Padahal, jika sebuah komunitas memiliki modal komitmen dan beberapa orang yang memiliki kecakapan teknis dan kesanggupan, gagasan demikian bisa diwujudkan. Jika ditawarkan kepada pemerintah tak digubris, ya bisa ‘dijual’ kepada sejumlah pihak. Nah, di sinilah perlunya mapping, pemetaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan.

Kita bisa mengalihkan beban pembiayaan jika kita mampu membaca peta kepentingan. Tentu saja, argumentasinya harus jelas supaya pihak lain memiliki keyakinan bahwa sebuah komunitas dianggap mampu oleh calon-calon mitra, yang terdiri siapa atau lembaga apa saja. Kita tinggal melakukan seleksi dengan pihak mana kita nyaman bekerja sama, ada prinsip kesetaraan (dalam arti tidak mendikte atau menunggangi) misi kita.

Beberapa argumentasi yang bisa disodorkan kepada pihak lain, haruslah rasional, dan tak bisa dibantah. Dalam simulasi ini, yakni warnet keliling untuk warga miskin kota, kita bisa mengemukakan sejumlah argumentasi, seperti:

Pertama, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dari sebuah proses pembangunan bangsa. Teknologi informasi memiliki potensi menjadi salah satu penyebab melebarnya kesenjangan kemiskinan, lantaran warga miskin tak memiliki kemudahan aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bagi warga yang mampu, ia bisa belangganan Internet, sehingga orang tua dan anak-anak mereka bisa mengakses perkembangan ilmu pengetahuan, juga aneka informasi yang mendukung pemberdayaan mereka. Sebaliknya, jangankan untuk belanja koneksi Internet agar pintardan berdaya, bahkan untuk mencukupi kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan pun belum tentu tercukupi.

Akankah orang miskin akan dibiarkan melahirkan generasi miskin yang abadi, sementara karunia kecerdasan dan bakat antara manusia satu dengan yang lain pada dasarnya sama?

Kedua, warnet keliling diperlukan untuk memberi kemudahan warga miskin dalam mengakses ilmu pengetahuan dan informasi lewat Internet. Caranya, warnet yang dijalankan dengan sepeda motor bisa masuk ke kampung-kampung miskin, dengan memanfaatkan mekanisme sosial yang sudah ada, seperti forum arisan ibu-ibu, pertemuan warga, dan sebagainya. Lokasi dan waktu bisa digilir dengan aneka pertimbangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu.

Ketiga, selain memberi kemudahan akses, sebuah komunitas bisa melakukan pendataan kebutuhan terlebih dahulu. Misalnya, apakah prioritas untuk anak-anak/remaja pelajar atau kelompok usia produktif yang putus sekolah. Pada tahap selanjutnya, seorang (atau lebih) pendamping dari komunitas bisa disertakan untuk sambil jalan melakukan pendataan kebutuhan, dan bukan tidak mungkin nantinya dibuat semacam kelompok belajar untuk penyiapan ‘pewarta warga’, agar mereka mampu menyampaikan informasi mengenai banyak hal yang ada atau dialami di sekitar mereka.

Pewarta warga di sini, tak harus melaporkan seperti halnya informasi di media massa. Pengalaman hidup seseorang dalam mengakses asuransi kesehatan, cerita tentang sistem musyawarah kampung, hingga mengabarkan siapa memiliki usaha apa dengan hasil seberapa pun bisa menjadi cerita yang menarik bagi orang lain. Termasuk, problem mereka, misalnya mengenai gampang/susahnya membiayai pendidikan keluarga mereka.

Pada tahap ini, komunitas (blogger) bisa membuatkan website untuk mereka, yang diisi oleh mereka. Bahkan, update informasi di website dengan menggunakan sistem pesan singkat (SMS) dari telepon genggam pun bisa diciptakan oleh komunitas sebagai inisiator dan pendamping.

Jika sejumlah argumen itu bisa dibuat rinci, berikut target apa yang (diperkirakan) akan bisa dicapai dalam setahun, maka presentasi gagasan bisa dilakukan. Pemetaan siapa yang hendak diajak kerja sama, pun bisa segera dibuat. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) setempat, misalnya, bisa disodori gagasan untuk menyediakan perangkat komputer dan generator secara gratis, misalnya dengan kontraprestasi logo asosiasi akan ditampilkan mencolok di badan gerobak/sepeda motor.

Pengadaan sepeda motor, misalnya, bisa ‘dijual’ ke Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemerintah setempat dengan sistem barter, yakni pencantuman logo pada kendaraan dan/atau gerobak. Argumentasi pentingnya, bahwa aksi itu berguna untuk masyarakat dan dalam rangka partisipasi publik untuk membantu pemerintah menjalankan mandat konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan.

Jika dihitung tahunan, angka proyek sebesar Rp 25 jutaan itu jauh lebih murah dari bujet iklan perusahaan kecil/menengah sebuah badan usaha swasta. Sementara, bagi pemerintah, nilai belasan juta rupiah dalam setahun juga bukan angka mewah (apalagi jika dibandingkan dengan nilai penguapan anggaran setiap instansi meski di tingkat daerah).

Bagaimana dengan orang yang ‘dipekerjakan’ untuk keliling saban hari keluar-masuk kampung? Itu juga bukan hal sulit. Operator telekomunikasi yang memiliki kepentingan memperbanyak pasar (karena ada motif keuntungan dan prestise) bisa diminta menyediakan koneksinya, selain gratis tapi diminta turut mengalokasikan anggaran untuk insentif/honor bagi pelakunya yang menjalankan operasional sehari-hari, taruhlah Rp 1.500.000 per bulan sehingga selama 12 bulan berarti membutuhkan dana sebesar Rp 18 juta. Bukan angka mewah untuk keperluan promosi dan penguatan citra sebuah perusahaan telekomunikasi, yang kini persaingannya kian sengit, lantaran masyarakat kian cerdas.

Selain kontraprestasi logo perusahaan ditampilkan pada kendaraan operasional, penyedia koneksi bisa mendapatkan keuntungan berupa kepercayaan dari para pengguna dan publik.

Agar ada unsur fair dan mendidik kemandirian, bisa dilakukan sistem campuran, di mana pengguna (warga miskin) bisa menggunakan akses secara gratis namun harus melakukan pembelian terlebih dahulu. Pembelian dimaksud, misalnya, pembelian pulsa, minuman atau makanan kecil atau aneka kebutuhan yang diproyeksikan diperlukan oleh calon pengguna/pengakses. Oleh karena itu, pada armada bisa dilengkapi aneka jenis dagangan yang diusahakan komunitas (seperti mi instan, kopi/teh instan, minuman botol, dll) dengan sistem bagi hasil, sehingga ada potensi manfaat ekonomis tambahan.

Terakhir, komunitas blogger memiliki potensi berjejaring dengan banyak pihak. Output atau produk-produk berupa konten yang diciptakan blogger memungkinkan untuk membantu publikasi banyak pihak, sehingga kemanfaatannya menjangkau beragam pihak yang sangat luas. Anggota serta sebuah komunitas, juga pantas menjadi mitra bagi siapapun, termasuk para pelaku usaha yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya perusahaan atau distributor komputer, handphone/gadget, operator telekomunikasi, dan masih banyak lagi.

Yang jelas, simulasi di atas bisa diterapkan untuk beragam segmen/kelompok masyarakat. Kalau saya menggunakan contoh di perkotaan, ya lantaran komunitas kami berada di wilayah perkotaan. Demikian…..

2 thoughts on “Curhat Komunitas

Leave a Reply