Telekomunikasi yang Menyejahterakan

Telepon umum, bagi saya, merupakan saksi bisu tingkat keberadaban bangsa Indonesia. Ada vandalisme di ruang-ruang publik, ada pula pengabaian negara terhadap kewajibannya menyejahterakan warganya. Suka-tak suka, itulah Indonesia. Hal-hal buruk terlalu banyak, mudah dijumpai, sehingga saya lebih suka menyebut aneka kekurangan yang ironis sebagai #IndonesiaBanget.

Terserah jika ada yang menganggap pernyataan demikian sebagai asal nyinyir, tidak konstruktif. Bagi saya, hipokrisi seolah telah menjadi nafas kehidupan sebagian (besar?) kita. Melihat orang melakukan corat-coret rambu lalu lintas, didiamkan. Padahal, nyata sudah, yang demikian merupakan perilaku tak terpuji.

Kembali ke soal telepon umum. Dulu, pada akhir 1980an hingga akhir 1990an, telepon umum merupakan ajang grafiti anak-anak muda, seperti mereka lakukan di angkutan-angkura umum atau toilet umum di stasiun, terminal atau stasiun pompa bahan bakar. Bagi yang ingin hemat, tak jarang memotong kabel, lalu menyambungkan ke perangkat yang dibawanya sendiri demi bisa melakukan percakapan tanpa bayar.

Ada pula yang menggunakan ‘metode mancing’ di mana koin dilubangi, dikait dengan seutas benang sehingga tak perlu ngisi berulang kali, yang jika tak salah ingat, sebesar Rp 100 untuk tiga menit percakapan. Malah, ada pula yang ekstrakreatif, bisa menggedor perangkat telepon umum, sehingga recehan yang ada di dalamnya menggerojok, sehingga bisa dipungut untuk jajan.

Pada pertengahan 1990an, perangkat telepon umum koin berganti dengan kartu magnetik tipis. ‘Kreativitas’ lain muncul. Kartu bekas bisa diisi ulang, yang ‘sentra pengembangan teknologi’-nya ada di Malang. Banyak mahasiswa sebuah perguruan tinggi teknik di sana menjadi ‘pengembang’, sebuah industri indie untuk penggandaan kartu bekas.

Jujur, saya termasuk salah satu ‘konsumen’ ketika itu. Seorang teman lain fakultas yang mondar-mandir Solo-Malang kerap membawa ‘oleh-oleh’ yang lantas diperjualbelikan secara tidak terang-terangan itu. Hanya Rp 20.000 untuk sebuah kartu magnetik senilai pulsa Rp 50.000. Sangat mewah untuk ukuran saat itu, ketika uang jajan Rp 3.000 bisa ditukar nasi dengan lauk opor ayam.

Pulsa mahal, memang sedari dulu. Ketika jalur (bisnis) telekomunikasi yang sejatinya strategis masih murni dimiliki negara, nyata terasa tak peduli pada kemajuan negeri. Lihat saja kini, sudah berapa jumlah satuan sambungan telepon (SST) kabel ke rumah-rumah? Public service obligation (PSO) atau apapun namanya, yang mestinya bisa diterapkan untuk rumah tangga menengah ke bawah, justru kalah dengan keluarga/rumah tangga menengah-mewah. Negaralah yang berkewajiban menyejahterakan rakyatnya, di antaranya melalui saluran telekomunikasi.

Saya yakin, fixed line hanya ada di kota-kota, di mana satu kantor bisa punya beberapa, bahkan pada satu gedung pencakar langit di Jakarta, bisa terdapat ribuan sambungan telepon (kabel) tetap. Kalau ada protes tentang hak publik memperoleh akses telekomunikasi, pasti yang disodorkan adalah statistik, sebuah perbandingan: jumlah populasi penduduk/rumah tangga dibagi jumlah sambungan!

Ini persis dengan angka kemiskinan, yang acuan penilaiannya standar, jumlah uang/kekayaan dibagi jumlah penduduk, yang tentu saja mengabaikan di mana jumlah harta terpusat, pada berapa individu saja menyimpan uang trilyunan rupiah. Yang kecil, yang miskin, hanya disertakan untuk hitung-hitungan.

Kembali lagi ke urusan telepon. Kini, ketika jumlah telepon bergerak mencapai lebih dari 150 juta, berapa banyak jumlah telepon tetap sudah terpasang, berapa  tinggi pertumbuhan dan tingkat pemerataannya? Kemajuan teknologi yang memudahkan akses wireless untuk telepon dan Internet seperti dijadikan pembenaran untuk menekan angka investasi. Menanam kabel (dan serat optik) atau menghubungkan melalui tiang-tiang, memang mahal. Jauh lebih murah membangun base transceiver station (BTS) sehingga mendorong bisnis ke arah ini.

Saya teringat cerita Yanuar Nugroho, seorang peneliti asal Indonesia di Manchester University, bahwa di Eropa dan negeri-negeri maju di dunia, sambungan telepon/internet dengan kabel lebih diutamakan. Negara (meski ada yang melibatkan swasta) berpihak kepada kepentingan umum, lantas menyediakan sarana-prasarana yang memudahkan akses komunikasi, sehingga hasil akhirnya, publik memperoleh harga murah (jika dibanding kerepotan-kerepotan yang ditimbulkan jika tanpa kehadiran teknologi di rumah-rumah mereka).

Adalah ironis, jika telepon kabel yang sudah hadir di Indonesia sejak 1882, namun teledensitas (semacam tingkat keterhubungan telepon) baru mencapai 5,52 persen atau 5,52 orang per 100 penduduk Indonesia pada 2005. Saya yakin, persentasenya akan menyusut jika melihat populasi terkini dan tingkat persebaran yang masih terkonsentrasi di kota.  (Baca rujukan ini)

Tak usah membandingkan dengan Malaysia (41,3) dan Singapura (76,56). Dengan Thailand saja, kita selisih 21 persen di bawahnya.

Tak hanya soal regulasi, keberpihakan menjadi penting dimiliki para penyelenggara negara di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Satu saluran telepon bisa berperan multifungsi, dan memudahkan seseorang dalam melakukan banyak aktivitas, utamanya sosial dan ekonomi. Kesejahteraan tentu akan hadir sebagai konsekwensi logis.

Nasi memang sudah telanjur membubur. Tapi, tak ada salahnya pemerintah segera berbenah, menyadari ketertinggalan yang berimbas pada potensi keterpurukan bangsa. Perkembangan teknologi (tele)komunikasi harus disikapi, dan dimaksimalkan untuk sebesar-besar upaya memakmurkan rakyat. Peran swasta juga bukan sebuah dosa selama pemerintahnya bisa mengawal, membuat regulasi dan menyusun kebijakan yang tepat untuk memajukan berbagai sektor, untuk mengejar ketertinggalan.

Hal sederhana, informasi harga komoditi di pasaran akan sangat penting bagi produsen di pedalaman, sehingga mereka memiliki daya tawar memadai terhadap pembeli, atau bahkan tengkulak. Sehingga, keuntungan bisa didongkrak untuk memajukan pendapatan mereka. Dan kita tahu, dengan uang memadai, semua orang bisa mengakses pendidikan memadai, dan memperoleh kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga hidup menjadi produktif.

Telepon dan Internet, kini sudah menjadi keniscayaan untuk diakrabi. Aneka informasi tersedia, bisa diakses dengan mudah dan murah, sehingga dengan  pemanfaatan yang benar dan tepat, bangsa ini segera gemah ripah, sejahtera.

4 thoughts on “Telekomunikasi yang Menyejahterakan

  1. DV

    Aku ada cerita unik soal telepon umum..
    Saking begitu seringnya dikecewakan dengan telepon umum Indonesia, waktu pindah kemari ada satu hari dimana batere mobileku kehabisan daya padahal aku harus menelpon rumah.

    Hanya ada satu telepon umum tapi karena aku terlalu terbawa pikiran bahwa ‘semua telepon umum itu rusak’ akupun lantas tak mau menggunakannya hingga setleah 30menitan baru aku nyoba buat telpon dan ternyata bisa.. 🙂

    Pernah sih hal ini kutulis di blog tapi lupa URLnya, kalo berminat cari sendiri di Google “telepon umum donnyverdian.net” something like that lah ehhehe

  2. Dinegara kita telekomikasi juga terbendung karena geografisnya. Ribuan pulau dan luasnya laut. Lain di eropa yang kebanyakan negaranya daratannya lebih luas, hal ini membuat biaya untuk investasi sarana komunikasi lebih murah karena ga perlu nyebarang laut, ga perlu naik gunung, ga perlu lewat jurang, ga perlu nembus hutan belantara.
    Lain di negara kita dimana investasi apalagi kedaerah timur sangat mahal. dimana di sulawesi hampir setiap hari ada FO yang terputus terkena baco pembangunan jalan. Tapi memang tarif internet di sini memang cukup mahal, semoga ketika palapa ring nanti selesai tarif internet untuk publik bisa turun

  3. Begitulah Pakdhe,…
    Kita ini lebih terbiasa dengan tekno terbaru tapi tak melengkapi yang lama. Padahal jaringan kabel setidaknya memiliki jaminan kepastian dalam komunikasi, tak seperti signal. Dan banyak telpon umum terbengkalai, padahal di negara maju telepon umum masih digunakan dan variatif

  4. Yayaa….
    Bisa dipahami Pakdhee…..

    Melihat perkembangannya, Kalo dulu hanya dikuasai oleh dua penyedia layanan, yaitu Indosat pun Telkom (sengaja menyebut label) maka kini telah banyak kompetitor lain…

    Sesungguhnya kalo melihat hal itu, kita sebagai konsumen bakal memperoleh banyak manfaat atas persaingan yang ada. Tentu yang kita anggap adalah persaingan sehat. Hanya saja justru persaingan TIDAK sehat itu sampai kini masih sering terjadi, dan justru yang menjadi pandeganya adalah pihak yang dekat dengan birokrasi.
    Sebagai contoh dalam memberikan layanan Collect Call menuju negara lain, alih-alih tak mau tersaingi oleh pihak kompetitor, justru pihak yang dekat dengan birokrasi tersebut (dan sudah pasti lebih berkuasa atas jaringan) dengan serta merta langsung menutup akses kompetitor sebelahnya.
    Saya rasa meskipun cuma cerita singkat, apa yang saya omongkan (berdasarkan pengalaman real didepan mata) itu SANGAT berpengaruh sekali dnegan peningkatan prosentase teledensitas sebagaimana yang Pakdhe sebutkan…

    Sekian dan terimakasih…
    ttd
    🙂

Leave a Reply