Cemas terhadap Politik

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari kecemasan saya soal politik dan perilaku politisi. Apalagi, ada satu orang yang saya hormati dan saya kenali kebaikannya sejak pertengahan 1990an, yang melalui kicauannya di Twitter, menurut saya, justru akan memusnahkan reputasi dan prestasinya selama ini. Dia bukan orang suci, tapi saya meyakini dia orang yang sangat baik di mata saya.

Ketika saya dengar ia masuk politik, saya kaget. Sampai detik ini pun saya masih menganggap apa yang dilakukannya sebagai ijtihad untuk mencapai kebaikan, walau saya yakin, hampir mustahil ia mampu memperbaiki. Justru sebaliknya, partainyalah yang memperoleh manfaat atas masuknya orang seperti dia, lantaran kredibilitas dan integritas moralnya, menurut saya, jauh lebih tinggi dibanding teman-teman separtainya.

Sulit berharap orang bisa mempertahankan ‘kesucian’-nya di partai politik. Di kepengurusan harian pun tak gampang, karena operasional partai masih mengandalkan pemasukan dari relasi bisnis yang dikatrol partai, termasuk melalui wakil-wakilnya di badan legislatif, apapun tingkatannya.

Seorang bupati bercerita. Dia tak mungkin jadi manusia suci. Bahkan, berpolitik dengan bekal moral pun tak cukup. “Untuk memperoleh anggaran pembangunan daerah saja, saya harus bolak-balik menemui politisi lintas partai di Senayan. Tanpa uang di depan, tak mungkin kami memperoleh alokasi anggaran pembangunan memadai,” ujar sang bupati.

Bupati ini juga pernah bercerita, ada satu hotel di Jakarta yang menjadi tempat kumpulnya pejabat-pejabat daerah (Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan) jika ada acara atau keperluan di Jakarta. Seluruh biaya kamar dan keperluan makannya masuk ke rekening sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan negara. Konon, itu merupakan biaya ekstra karena bisnisnya ditopang oleh alokasi dana pendidikan untuk daerah.

Soal calo yang kerap menawarkan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah-daerah, pun bukan perkara basi. Masih banyak bergentayangan hingga kini.

Jangan bicara penindakan perkara korupsi. Semua pejabat daerah, yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, bebas merdeka sepanjang mereka berafiliasi dengan partai berkuasa. Saya pernah memiliki buku setebal hampir 10 cm berisi laporan masyarakat, termasuk di dalamnya beberapa anggota DPRD, mengenai sepak terjang bupati terkait korupsi. Dari kejaksaan setempat, provinsi hingga KPK, mental semua. Banyak yang menduga, sebab sang bupati diusung partai berkuasa, yang dianggap punya kuasa memengaruhi kinerja KPK pula.

Di Solo, saya pernah bertemu calon legislator dari partai sekutu penguasa, datang membawa banyak data penyimpangan dana negara. Ia menyebut nama daerah, yang bupatinya saya sebut di atas. Datanya sangat detil, rinci, sampai tanggal, bulan dan besarnya dana. Ia mengaku sebagai salah satu tim yang menyeleksi berkas-berkas perkara korupsi yang dilaporkan ke istana sebelum dipilah dan diteruskan ke KPK. Yang membuat saya percaya, di dompet yang berisi STNK mobilnya pun berisi surat yang menyatakan mobil tersebut milik rumah tangga istana. Stikernya pun ada, dipampang di kaca.

Awam seperti saya pasti sulit membuktikan kebenarannya. Yang mungkin hanya mereka-reka, mencocokkan cerita yang dituturkannya, dan mengira-ira logis-tidaknya.

Selain dia, saya juga punya teman dekat yang jaringannya hingga ke jantung istana. Lebih dari sekali saya memasuki suite room orang (sangat) dekat petinggi istana, diajak teman tadi, bahkan kami bisa ngobrol dengan bahasa Jawa ngoko, seperti dengan karib lama.

Satu hal yang sampai sekarang saya tak habis pikir adalah, sering melihat peredaran uang di antara politisi dan lingkaran politik, dalam mata uang dollar Amerika pecahan 100. Belum lama ini juga, seorang teman menunjukkan amplop berisi pecahan US$100, semua baru, setebal hampir satu centimeter. Ia baru saja dikasih oleh petinggi partai tingkat daerah, yang pada saat itu baru saja bertemu dengan orang nomor satu partainya dari Jakarta, di tempat yang sama.

Apakah mata uang dollar Amerika lebih sulit dilacak nomor serinya, saya tak tahu. Kalau melihat kebanyakan duitnya masih baru dan berbau menyengat, dari mana didapatnya pun tak kunjung membuat saya paham. Hanya bingung dan heran. Tak perlu jauh-jauh menebak nasionalisme politisi dan setersunya, sudah jelas sedari awal, tak banyak politisi yang mencintai negeri dan rakyatnya sendiri. Salah satu bukti: ya banyaknya perkara korupsi yang membelit politisi, sejak dulu hingga kini.

Tak hanya rezim terkini. Periode terdahulu pun begitu. Seorang petinggi BUMN sering ‘ngumpet’ di Solo, lantaran sering diundang pertemuan petinggi-petinggi BUMN, yang ujung-ujungnya ada permintaan setor ke rekening partai untuk pembiayaan operasional pemilihan umum. Saya tahu, sang petinggi cerita sendiri, lewat beberapa kesempatan di mana saya sering diminta menemani ngobrol di kamar hotelnya, atau menemani makan siangnya.

Secara pribadi, saya respek kepadanya. Banyak cerita-cerita seru yang dituturkannya kepada saya. Bahkan, ketika di Jakarta pun saya dan satu teman saya, beberapa kali diundang makan malam berempat, bersama istrinya. Nah, dia yang saya anggap baik saja mengaku kerepotan menghindar dari politik uang, apalagi orang-orang yang tak dikenali asal-usul atau riwayat karir politik dan sumber ekonominya?

Setidaknya, saya mengenal beberapa orang yang saya anggap penting dari tiga partai yang berbeda. Semua nyaris sama, kebanyakan terbelit nafsu terhadap harta. Bahkan, orang yang saya kenal baik dan dulunya terkenal sederhana, pun bermewah-mewah membelikan anaknya sebuah mobil mahal, padahal baru masuk sekolah menengah pertama!

Bingung saya. Terlalu banyak yang ingin saya ceritakan di sini, namun justru membuat saya pusing sendiri. Intinya, tidak mengherankan bagi saya, jika seorang seperti Nazaruddin bisa secepat itu menjadi kaya. Begitu juga dengan Anas Urbaningrum, yang menurut berita koran, majalah dan televisi memiliki beberapa mobil dan rumah mewah. Padahal, sebelum ia menjadi Ketua Demokrat, saya pernah menjumpai ia bersama istri dan anaknya antri, naik kereta api yang sama dengan saya, dengan tujuan Yogyakarta.

Seorang teman, politisi yang hingga kini masih di Senayan, bahkan pernah kaget ketika saya singgung alamat kantornya di kawasan Mampang. Ia bertanya, dari mana saya tahu perusahaan itu, yang terpaksa saya tanyakan lantaran dia bercerita telah ‘mengangkat’ beberapa teman saya, menjadi karyawan di perusahaannya. Saya tahu, itu perusahaan papan nama, yang konon lazim di Jakarta. Di kantor-kantor demikian, yang ada hanya resepsionis, yang tugasnya menjawab telepon ‘klien’ dan ‘relasi’.

Kalau hingga detik ini saya terus berprasangka terhadap moralitas politisi, ya cerita di ataslah yang menuntunnya… Karena itu pula, saya cemas terhadap seorang teman yang saya hormati, yang saya anggap baik dan tulus, yang bisa-bisa terjerembab lantaran dikerjai oleh teman-teman separtainya sendiri.

 

 

 

 

12 thoughts on “Cemas terhadap Politik

  1. Soal dollar, saya dengar dari beberapa rekan yang sering menggunakan uang ini sebagai transaksi, katanya memang sulit dilacak. Apalagi kalau uang tersebut langsung dibawa dari luar negri. Setidaknya politisi kita sekarang semakin lihai mencari lubang ‘kesenangan’.

    Kapan ya, kita punya pemimpin yang ‘tegas’ 🙁
    .-= kaget´s last blog ..Hasil Laut Kita Kurang Gizi =-.

  2. dari dulu saya tidak percaya pada politikus, baik politisi senayan maupun di tingkat lokal seperti dprd kabupaten.

    dari dulu saya selalu menjaga jarak dengan politikus: dekat tapi tidak mau terikat.

    dari dulu saya golput sejati, kecuali pada satu kali pemilu, yaitu yang terakhir — karena saya senang dengan program anti-korupsi sby. dan sekarang saya sangat kecewa.

    saya akan kembali menjadi golput sejati mulai pemilu mendatang.

    saya punya teman dekat yang sudah belasan tahun saya kenal. publik melihatnya sebagai sosok idealis, karena dia adalah budayawan dan sekaligus rohaniawan. pemilu kemarin dia terpilih menjadi anggota dprd kabupaten. dan benar dugaan saya … dia bisa terpengaruh. bahkan dia pernah membela seorang politikus lain, rekannya, yang telah nyata-nyata menipu puluhan orang cpns yang dimintai uang suap hingga 80 juta/orang.

    jangan pernah percaya pada politikus indonesia sekalipun dia sebelumnya adalah sosok idealis.

    orang-orang idealis, seperti seniman, budayawan, sastrawan, dll, seharusnya tetap bertahan pada predikatnya sekarang. jangan masuk politik!
    .-= Jarar Siahaan´s last blog ..Download Firefox terbaru versi 6 =-.

  3. Perguruan tinggi semisal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau Fakultas Hukum, tentunya sudah paham kiranya efek samping dari menjadi politisi. Saya ingin, fakultas-fakultas tersebut mengajarkan cara untuk menangkal efek samping dari politisi tersebut kepada calon-calon politisi.
    .-= mawi wijna´s last blog ..Motret Upacara Bendera Tengah Malam =-.

  4. DV

    Hehehe… saya ngga heran.. bagi saya politik adalah serambi neraka.

    Kamu tentu tau, Paklik, cemas dalam guyon di Jogja dulu sering diartikan sebagai celana masuk silit 🙂 bagiku para politisi itu seperti celana yang masuk silit.. kotor, dan… bau 🙂

    Smoga saya dan anak cucu saya ngga ada yang kesasar jadi politikus apapun alasannya 🙂
    .-= DV´s last blog ..KitaIndonesia, Kita Bangsa Indonesia =-.

  5. “ada satu hotel di Jakarta yang menjadi tempat kumpulnya pejabat-pejabat daerah (Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan)”

    bwehehhehhehehe,
    Ijinkan aku ngakak dulu ketawa disini ya pakdheee….. Kapan bisa sowan ke ndalem sampean lagi yak, keknya kita belum sempet diskusi nih pas dateng pertamakali itu…

    hemmm,
    setelah runtut bacanya kembali lagi aku harus menirukan ucapan teman yang kebetulan dua bulan lalu ikut jadi sopir saat Bapaknya “njago” sebagai wakil Bupati… (dan akhirnya terpilih. karena beliau maju jg atas kehendak banyak kalangan bawah)

    Begini ujarnya, “Baik saja tidak cukup…!”
    .-= maztrie™´s last blog ..Papua juga harus diberikan kemerdekaan..! =-.

  6. uang hasil korupsi baik yang palsu ataupun yang asli, kalo yang pegang pengusaha bisa jadi perusahaan. Kalo yang pegang kontraktor atau pengusaha yang memiliki usaha bangunan ya jadi mall atau real estate. Kalo yang pegang PNS atau Tentara atau Polisi bisa jadi hanya di rekening atau di gudang, kalo tidak malah jadi Partai Politik 😆
    .-= suryaden´s last blog ..Merawat Indonesia =-.

Leave a Reply