Memahami Hak

Membaca puluhan tulisan teman-teman blogger, saya optimis masa depan blogging di Indonesia akan menggembirakan. Dan yang menarik, banyak dari mereka adalah blogger independen, dalam arti bukan anggota komunitas blogger. Saya melihat ada semangat berbagi ceritera atau informasi lewat tulisan, yang biasanya dilengkapi foto atau tautan video. Tapi, beberapa kekurangan juga sempat saya ingat.

Hampir semua tulisan yang saya baca terantuk masalah bahasa. Membedakan di sebagai awalan atau kata depan saja, umumnya kebingungan. Dipukul, sebagai contoh, justru ditulis di pukul. Padahal, di sebagai awalan mestinya digabung dalam penulisannya. Sementara, di sebagai kata depan yang harusnya dipisah, seperti di rumah, di mobil malah ditulis dirumah, dimobil.

Saya terpaksa ‘toleran’ dan tak enak hati kalau harus memberi catatan pada kolom tanggapan yang tersedia. Untuk sementara, biarin aja. Saya terpaksa memaklumi karena para penulis itu menunjukkan kesungguhannya dalam menyiapkan tulisan. Referensinya memadai, dan relatif runtut dalam menulis. Banyak yang naratif, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebosanan bagi pembacanya. Padahal, tulisannya termasuk panjang.

Kalaupun saya harus mengatakan ‘kekurangan’ lainnya, masih ada beberapa yang kurang percaya diri, sehingga panjangnya tulisan disebabkan karena banyaknya kutipan dari sumber rujukan. Padahal, dalam blogging, akan lebih enak kalau diwakili tautan atau link. Dengan tautan, pembaca bisa merujuk sumber otentik, sehingga memungkinkan terjadinya pengembaraan intelektual. (Hahaha…. sok serius, ya?)

Terkait dengan kesamaan tema, yakni tentang kebebasan berekspresi, saya menemukan banyak blogger yang terjebak pada ketidaktahuan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada sisi inilah, teman-teman blogger banyak yang lengah. Mereka keliru dalam memandang kedudukan pemerintah dalam sebuah negara. Pada saat yang sama, mereka juga lupa, bahwa sebagai warga negara, mereka punya hak untuk menuntut kepada pemerintah agar berlaku adil untuk kemaslahatan bersama seluruh warga negara dan penghuni sebuah negara.
Dalam perkara pasal 27 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, banyak yang menganggap pemerintah memang punya kewenangan menerbitkan aturan semacam itu, bahkan dalam sebuah undang-undang yang spirit sesungguhnya lebih condong sebagai landasan hukum perdata.

Pasal itu memuat ancaman pidana tentang tindakan yang dikategorikan sebagai ‘pencemaran nama baik’. Selain antiketerbukaan dan antikritik, pasal itu cenderung disalahgunakan pemerintah sebagai penyelenggara negara, untuk berlindung dari serangan atau kritikan atas kesalahan yang diperbuatnya, baik secara sengaja maupun tidak.

Sementara, larangan serupa sudah ada di dalam KUHP, terutama pasal 310 dan 311. Uniknya, pasal itu diklasifikasikan sebagai pasal karet, atau kalangan pers menyebutnya sebagai hatzai artikelen. Itu merupakan produk hukum kolonial yang dilanggengkan penyelenggara negara, di mana misi utamanya adalah untuk menyatakan bahwa ‘pemerintah tak pernah salah’. Karena itu, sebuah kritik akan berbuah petaka.

Kita terlalu meremehkan makna ‘nama baik’ bagi seseorang atau lembaga. Seseorang yang karena jabatan dan kekuasaannya terindikasi korup, lantas dicurigai telah melakukan tindakan korupsi, merasa tersinggung, lantas menuntut orang yang menyebutnya sebagai tindakan mencemarkan nama baik.

Uniknya, aparat penegak hukum di Indonesia tak pernah mau menggunakan asas pembuktian terbalik, misalnya mencocokkan harta kekayaan yang dipertontonkan seseorang dengan sumber pendapatannya. Seorang Anas Urbaningrum yang dipojokkan oleh pengakuan sepihak Nazarudin, misalnya, bisa dirunut perolehan kekayaannya. Berapa gaji dia sebagai anggota DPR, cocokkah dengan, konon, kepemilikan sejumlah rumah dan mobil-mobil mewah senilai milyaran?

Apa sumber pendapatan legal atau wajar seorang Anas Urbaningrum, Nazarudin, para hakim, jaksa dan polisi, komisioner KPK yang menjadi penyidik perkaranya, dan seterusnya dan sebagainya. Dari sana, dengan tracking yang memadai, maka ‘nama baik’ akan menemukan pijakannya.

Demikian sedikit catatan saya, dari pembacaan puluhan tulisan yang dilombakan oleh Internet Sehat. Khusus ‘kelemahan’ berbahasa, sebaiknya jangan membuat teman-teman kendor update blog. Kian hati-hati saja, tetap menulis sambil memperlincah berbahasa. Soal gaya bertutur, suka-suka saja. Blog bukan karya akademik, juga bukan karya jurnalistik.

Referensi penting buat blogger, silakan baca tulisan Donny Verdian.

 

 

4 thoughts on “Memahami Hak

Leave a Reply