Himbauan Pak Bina

Saya bingung ketika menyaksikan tayangan berita televisi pada Jumat (22/7) sore itu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menghimbau agar Nazaruddin agar segera kembali ke Indonesia. Dalam kapasitas pribadi yang menjabat Ketua Dewan  Pembina Partai Demokrat, tak elok ia menggelar pernyataan pers dari Istana Negara. Tidak empan papan, kata orang Jawa.

Menghimbau Nazaruddin agar pulang, bukan memerintahkan Polri dan KPK menangkapnya

Tapi jika itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden atau Kepala Pemerintahan, maka saya akan menyebutnya sebagai sosok yang tak paham tugas dan kewenangannya. Semestinya, ia bisa membuat pernyataan yang lebih tegas, memerintahkan Kapolri untuk menyeret Nazaruddin, dan memberinya tenggat. Bahkan ia bisa mengerahkan intelijen untuk memburu, sebab perkaranya menyangkut duit negara, milik rakyat.

Dengan perintah yang tegas, aparat kepolisian pasti akan bekerja lebih serius, dan tak akan penah muncul pernyataan simpang siur. Andaikan Nazaruddin bersembunyi di Singapura yang belum memiliki perjanjian ekstradisi sekalipun, sikap tegas bisa ditunjukkan dengan banyak cara. Jika perlu, mengeluarkan ancaman pemutusan hubungan diplomatik andai menolak bekerja sama.

Sebagai warga negara, saya dan jutaan penduduk Indonesia berhak menuntut kepada Presiden untuk bertindak lebih tegas dan cerdas, karena sikap yang ditunjukkan Nazaruddin berpotensi mencederai kehormatan bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang menyatakan sudah bekerja dan melakukan pencarian, justru dipermalukan dengan tampilnya Nazaruddin dalam wawancara televisi secara live.

Sungguh tidak masuk akal jika pemburu Nazaruddin yang punya kewenangan dan kemampuan menyadap jalur telekomunikasi gagal mengendusnya, sementara Polri kerap mengumumkan adanya keberhasilan mengetahui adanya ancaman terorisme ke sejumlah sasaran dengan mendasarkan kemampuan melakukan penyadapan jalur komunikasi.

‘Penampakan’ Nazaruddin lewat wawancara dengan Iwan Piliang yang disiarkan Metro TV, kian menegaskan satu hal: SBY tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

KPK yang menjadi monumen bersejarah dalam karir politik SBY (dan dalam usaha pemberantasan korupsi) juga digerogoti dengan ‘kesaksian’ Nazaruddin, yang menyebut Chandra Hamzah terlibat ‘skandal’ pengaturan perkara terkait penyelewengan uang negara untuk pembangunan Wisma Atlet SEA Games itu.

Sebagai Presiden ia membentuk KPK, sebagai pendiri Partai Demokrat ia kampanye antikorupsi

Jika KPK (yang merupakan simbol antikorupsi SBY) bisa dilecehkan begitu rupa oleh anak buah di partainya tanpa bisa menyelesaikannya dengan segera, maka orang dengan tingkat kewarasan paling minimal sekalipun bisa menertawakan Yudhoyono sebagai Pak Bina di Partai Demokrat, sekaligus sebagai Pak Presiden.

Saya tak mengerti kenapa SBY selalu mengulang-ulang pernyataannya mengenai penegakan hukum dan seterusnya, sementara ia tak memberi teladan sebagai orang yang taat pada hukum. Ia punya kekuasaan dan kewenangan memaksa Polri dan KPK bekerja serius untuk bangsa dan negara, namun tak menunjukkan tanda-tanda menggunakan haknya.

Saya jadi ingat kelemahan Yudhoyono, seperti pernah dicatat dan disebut Gus Dur sebagai melanggar undang-undang. Dalam buku Gus Dur Bertutur  (hal. 85-86), mantan presiden itu menulis begini:

Ketika SBY dari Nabire terus ke Aceh untuk meninjau musibah besar yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan gelombang pasang tsunami dari Samudera Indonesia, ia bertemu wakilnya Jusuf Kalla. Hal ini sebenarnya dilarang oleh protokol. Selaiin di ibukota negara, presiden dan wakil presiden tidak boleh bersama-sama di sebuah kawasan. Peristiwa dua orang itu berada di sebuah kawasan dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada waktu yang bersamaan adalah pelanggaran undang-undang. Bagaimana pemimpin negara kita saat ini melanggar sebuah undang-undang? Sama sekali tidak masuk akal penulis.

Seturut dengan ucapan Gus Dur, saya meyakini, jika SBY tidak menggunakan kewenangannya untuk memaksa aparat kepolisian dan KPK menangkap Nazaruddin untuk mengurai duduk perkara dan menemukan aktor dan pencoleng sesungguhnya, maka ia pantas disebut mengabaikan hukum.

Terserah Pak Yudhoyono, Anda mau memilih saya sapa dengan panggilan Pak Presiden, atau Pak Bina. Saya harap Anda tidak mau disejajarkan dengan tokoh antagonis dalam serial TVRI jaman dulu itu. Andai mau disejajarkan, saya prihatin.

6 thoughts on “Himbauan Pak Bina

  1. sungguh mengerikan orang di negeri ini, terlebih lagi yang di atas singgasana dengan kebijakan yang dikibar-kibar seakan sudah menjadi solusi terbaik. Entahlah apa yang harus diperbuat, lha wong nguripi keluarga wae rekasa neng negara kui. Tapi suwun kagem pak Poer ingkang sampun share wejangan punika. 😉

    alangkah lucunya negeri dan politisi negeri ini, ya….
    /blt/

Leave a Reply