Nama Baik di Surga

Benarlah ramalan Koes Plus: di Indonesia, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka, wajar jika orang bilang tanah kita, tanah surga. Thukul kang sarwa tinandur, apa yang dibenamkan di tanah Nusantara akan tumbuh. Tak terkecuali, menanam keburukan pun berbuah kemenangan. Tengoklah kasus Prita Mulyasari jika belum percaya.

Kemenangannya secara perdata di Tangerang, tak serta-merta ia lolos secara pidana. Di pusat, Mahkamah Agung mengganjarnya hukuman percobaan enam bulan penjara gara-gara curhatnya lewat email kepada teman-temannya dianggap mencemarkan ‘nama baik’ RS Omni Batavia.

Bahwa ada yang menuduh ada kongkalikong antara yang beperkara dengan hakim agung, saya tak mau tahu. Mau menampik takut dosa, untuk mengamini pun perlu bukti. Repot. Dan saya tak mau mempersulit diri-sendiri. Tapi di dalam hati, saya sudah berjanji akan melawan ketidakadilan semacam ini. Jadi, maaf jika ada pembaca yang dulu getol ikut membela Prita tapi kini diam saja, maka saya akan memasukkan Anda ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Ya, berdusta karena dulu lantang bersuara, padahal cuma demi citra…eh, Prita, maksudnya.

Kini, memang hanya Prita yang kena imbas masuknya pasal susupan yang tolol dalam sebuah Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu. Tapi besok? Kelak? Siapapun bisa digulung oleh pasal arogan yang distempel penguasa yang ketakutan boroknya ketahuan, lantas memasang jerat, seolah-olah rakyat hanyalah sekumpulan tikus bodoh yang tak paham jebakan.

Mari kita lihat, sudah berapa banyak orang-orang ‘kotor’, yang nama baiknya disangsikan orang banyak, bahkan orang-orang terdekatnya, namun masih jumawa. Mereka merasa masih punya kehormatan, memiliki nama baik, sehingga menggertak siapa saja yang hendak mengusik. Bahkan, legislator sekalipun dicarikan celah gugatan pencemaran ‘nama baik’ lantaran suaranya dianggap terlalu lantang dan menyerang.

Carilah secara acak, orang-orang yang kesandung perkara nista. Kepada para tersangka korupsi, manipulasi atau mencuri itu, cobalah ikut membeber perkaranya. Dijamin, Anda bakal ‘kena’ getahnya. Pasal 310-311 KUHP warisan kolonial Belanda akan segera menyergap Anda, dan jika menggunakan saluran komunikasi elektronik, akan diberikan bonus pasal  27 ayat 3 UU ITE tadi.

Kembali pada Prita, pada ke mana teman-teman saya, yang dulu turut meramaikan perlawanan lewat blog dan social media? Apakah peerkara Prita tak seksi lagi, sehingga pada diam saja?

Upaya peninjauan kembali oleh Prita tak bisa disebut tindakan mengada-ada. Sebab itu menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia. Beradab-tidaknya bangsa ini, bahkan akan ditentukan oleh proses ini. Jaminan bahwa Prita tak bakal masuk penjara (karena putusan kasasi menyebut hukuman percobaan) hanyalah gula-gula, penghiburan agar proses peninjauan kembali tak diteruskan.

Padahal, jika itu dibiarkan, maka artinya preseden hukum telah ditorehkan. Dan secara filosofis, itu berarti kita ikut mengamini kesewenang-wenangan terjadi lagi. Siapa saja bakal bisa dibui, hanya karena seseorang atau perwakilan lembaga merasa sakit hati, atau terzalimi.

Kita patut skeptis kepada Komisi Hukum DPR RI yang memanggil Prita untuk audiensi. Begitu pula pernyataan Din Syamsuddin yang menyatakan Muhammadiyah berada di belakang Prita. Tanpa diingatkan dan diperjuangkan oleh kita, saya yakin mereka akan lupa pada pokok perkara, apalagi ‘hanya’ seorang Prita.

Jika konsisten, Din dan Komisi Hukum DPR menyerukan dan melakukan revisi, membuang pasal 27 ayat 3 itu dari UU ITE. Baik Din maupun yang di Senayan, saya anggap sama derajadnya sebagai politisi. Dan itu pasal yang krusial dihilangkan, bukan undang-undangnya yang dihapuskan seperti kemauan seorang teman. Undang-undang demikian tetap perlu agar keamanan transaksi elektronik memperoleh jaminan hukum.

Tanpa penghapusan pasal karet itu, Indonesia akan terus menjadi surga bagi para durjana. Maling dan bandit akan terus merasa sebagai rakyat terhormat, sementara orang yang menginginkan kesetaraan dan keadilan selalu jadi bulan-bulanan. Bumi Nusantara harus diperjuangkan menjadi surga beneran seperti yang dimaksudkan Tuhan, bukan batu-batu politisi dan tongkat-tongkat durjana tumbuh dan beranak-pinak di Indonesia.

5 thoughts on “Nama Baik di Surga

  1. mas, satu2nya cara menghapus pasal itu secara legal adalah melalui judicial review ke MK. tentu harus diimbangi kampanye sosial ya, tapi langkah legalnya harus melalui judicial review. aku gak tahu, apakah langkah itu sudah dilakukan atau belum? 🙂

Leave a Reply