Reformasi di Jalan Raya

Jika Anda pengguna jalan raya Yogya-Solo, saya pastikan Anda termasuk orang yang kesal di jalur Gondang, Klaten-Kartosuro. Jalan rusak tak karuan akibat tak kuasa menanggung beban truk-truk pengangkut pasir sarat muatan. Perjalanan menjadi tak lancar, selain truk berjalan bagai siput, juga karena parahnya kondisi jalan.

Jembatan di Desa/Kecamatan Karangnongko Klaten ini ambrol lantaran tiap hari dilintasi truk-truk bermuatan pasir. Kategorinya hanya jalan penghubung antarkecamatan, yang tidak diperuntukkan muatan berat.

Benar kata Kang Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut reformasi sudah terbukti gagal memberantas korupsi. Kesuksesannya hanya mengubah bentuk dan pelaku korupsi semata, yang tentu saja merata dari Jakarta hingga pelosok Nusantara. Kita bisa berkaca dari kondisi jalan raya kita. Tampak sederhana, namun nyata terasa dampaknya.

Batasan tonase atau berat maksimal muatan, semua terlampaui, karena semua truk berlomba-lomba mengangkut sebanyak-banyaknya. Alhasil, berjalannya pun termehek-mehek, maksimal hanya 30 km/jam, yang tentu saja mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Kerapnya pengereman akibat perilaku pengguna jalan, menyebabkan aspal cepat keriting, lantas berlobang, apalagi di musim hujan seperti sekarang.

Kenapa sopir truk berani melanggar undang-undang dan peraturan batas maksimal muatan, juga kecepatan minimal yang diatur dalam peraturan jalan raya, tak lain karena mereka ‘punya hak’ karena telah membayar upeti, sekadar ‘uang permisi’ sejumlah pos polisi dan pos jalan raya yang dikelola Dinas Perhubungan.

Sebagian ruas jalan Yogya-Solo di Delanggu dalam kondisi parah, karena merupakan jalur utam truk pengangkur pasir dari Merapi ke arah Solo dan sekitar hingga Grobogan, Kudus dan berbagai daerah di pantai utara Jawa.

Tak usah mikir muluk-muluk, dampak jalan buruk bisa ke mana-mana. Orang bisa celaka karena terperosok lubang, namun deritanya ditanggung sendiri dan keluarganya karena masyarakat kita belum sadar akan hak untuk menuntut kepada negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dengan memiliki kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi, kita semua telah membayar pajak, yang sebagiannya digunakan untuk pembangunan, termasuk perawatan jalan dan menggaji para pegawai negeri yang suka mengutip pungli.

Jangankan jalan raya, entah itu yang berklasifikasi jalan negara maupun jalan provinsi, di jalanan antarkecamatan yang kualitas aspalnya bukan untuk kendaraan berat atau bermuatan berat saja, kini menjadi jalan utama truk-truk pengangkut pasir. Dari kawasan pertambangan pasir Kaliworo atau Deles, Klaten, truk-truk memilih menggunakan jalur pintas, melintasi jalan kampung, jalan antarkecamatan yang aspalnya tentu bukan hotmix yang lebih kuat.

Arca reformasi, pengingat tragedi Mei di Solo

Mereka memilih jalan pintas itu karena menghindari belasan traffic light jalur utama Yogya-Solo, juga banyaknya pos-pos pungli. Bukannya gratisan, di jalur pintas itu pun bisa dipastikan juga tak bebas setoran. Begitu juga jalur alternatif Klaten-Semarang via Jatinom dan Boyolali. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, dan membahayakan keselamatan penggunanya. Terutama bagi yang tak hafal medan, atau melintas saat gelap atau hujan deras sehingga lobag tertutup genangan.

Semua itu, saya yakini sebagai akibat adanya praktek korupsi sistematis. Aparatur pemerintah daerah terima setoran tak resmi, begitu pula oknum polisi. Maka, aturan pun diabaikan, tutup mata terhadap pelanggaran.

Kita mungkin hanya bisa meniru kata-kata sakti Presiden SBY, prihatin. Pri-ha-tin. Mengelus dada atas adanya ketimpangan dan kecurangan yang kasat mata. Kalau menyebut pemerintahan gagal, nanti dikira latah menghujat SBY, walaupun secara indikator, itu semua sudah menunjukkannya.

Saya ingat, dulu Sudomo pernah inspeksi mendadak saat menjabat menteri di era Orde Baru. Ia menyamar menjadi awak truk yang membawa muatan berlebih, lalu masuk jembatan timbang dan diloloskan setelah bayar duit pungli. Ia lolos, namun lantas diikuti tindakan sanksi dan mutasi. Tapi, itu hanya membuat jera seketika, dan semua lantas kembali seperti masa-masa sebelumnya, bahkan kian menggila.

Saya teringat cerita seorang kawan, yang soal betul-tidaknya masih perlu pembuktian, bahwa jembatan timbang di Pringsurat, Kabupaten Temanggung merupakan pos paling basah se-Jawa Tengah. Tak hanya truk pasir dari Magelang yang melintas, banyak truk pengangkut kayu, kontainer dan angkutan barang lainnya melintasi jalur utama Semarang-Yogyakarta, Semarang-Purwokerto dan sebagainya itu. Tak mudah menjadi kepala jembatan timbang di situ, sebab saking basahnya, semua berebut menjabat di sana.

Di Indonesia, gula dan madu pun malu. Ia kalah manis dibanding janji politisi, apalagi ketika mau pemilihan umum, baik yang merengek ingin dipilih di DPRD/DPR atau jadi bupati, walikota, hingga presiden.

Mari kita merenungi, sampai sejauh mana hasil reformasi. Mumpung masih di bulan Mei, yang tiga belas tahun silam telah ditumbangkan rezim antiperubahan. Dari jalan raya, sejatinya kita bisa berkaca dan menuntut reformasi. Sederhana, tapi sangat bermakna. Supaya tak ada lagi kekecewaan, seperti ungkapan banyak orang, kini hidup semanis dulu…

6 thoughts on “Reformasi di Jalan Raya

  1. Semoga ada pihak instansi yang membaca ini dan melakukan perubahan walau sebenarnya perubahan itu yang memulai diri sendiri. 🙂 Suwun pak atas share informasinya, Foto bemper truk itu paling berkesan bagi saya 🙂

  2. DV

    Aku inget pembangunan ruasjalan Klaten – Solo terjadi awal tahun 2000an, Paklik.
    Seingatku dulu masih mulus jhe karena tiap hari minggu aku selalu montoran dari Klaten ke Solo dan menikmati sejak pembangunan hingga ‘jadi’ nya.

    Nggak nyangka kalau sekarang sudah rusak lagi..
    Tapi eh moso dari Gondang – Klaten juga udah mulai rusak? Kemarin April aku lewat sana masih ok tuh?

Leave a Reply