Uji Publik RUU Air

Persoalan air dan pengelolaannya diperkirakan terus menjadi sorotan publik, terutama ketika lahan untuk hunian menyusut akibat ledakan populasi. Di sini, saya unggah kembali catatan saya mengenai problem air  yang saya tulis delapan tahun silam. Saya yakin, isinya masih relevan sebagai bahan renungan.


Melalui pernyataan pers, Ketua Panitia Kerja DPR Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Erman Suparno menyatakan, pembahasan RUU tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ia juga berjanji akan melakukan uji publik terlebih dulu.

Bila pernyataan Erman itu mencerminkan sikap anggota DPR umumnya, rakyat layak menyambut dengan antusias. Apalagi bila jajaran pemikir di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang menjadi sponsor utama kelahiran undang-undang pengganti UU No. 11/1974 tentang Irigasi ini, bersikap serupa.

Tapi, menyimak proses pembahasannya, sulit berharap proses uji publik nanti akan benar-benar memenuhi rasa keadilan publik. Sebab, hingga kini tak ada satu pun wakil rakyat di parlemen mengkritik keberadaan pasal-pasal mengenai pola perizinan dan eksplorasi sumber daya air hasil keputusan Menteri Perekonomian No. 14 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang diterbitkan pada 10 Desember 2001.

Melalui keputusan menteri itu, sebenarnya sudah diperkenalkan konsep air sebagai barang ekonomis. Meski terbit jauh sebelum RUU Sumber Daya Air diajukan ke DPR akhir tahun lalu, keberadaan perangkat hukum di sektor sumber daya air itu sesungguhnya tidak terlepas dari program utang Bank Dunia US$ 300 juta lewat program bernama Water Resources Sector Adjustment Loan/Watsal. Utang ini berjangka pengembalian 15 tahun dengan grace period selama tiga tahun.

Mencermati tanggal penerbitannya, patut diduga Keputusan Menteri Perekonomian itu berkaitan dengan pemenuhan target yang disyaratkan dalam skema utang itu. Apalagi Desember 2001 adalah tenggat pencairan utang tahap kedua Watsal US$ 100 juta, seperenamnya sudah dicairkan pada tahap pertama (1999).

Pemerintah tampak terburu-buru menyikapi syarat-syarat yang diajukan pemberi utang. Buktinya, hanya dalam waktu 10 hari, pemerintah mengeluarkan lima keputusan penting berupa dua peraturan pemerintah, satu keputusan presiden, dan dua surat keputusan menteri–seluruhnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk produk Kementerian Perekonomian itu. Adakah produk-produk hukum penting itu dikebut demi pencairan utang tahap kedua?

Yang perlu disikapi secara hati-hati dalam uji publik RUU tersebut adalah jangan sampai berakibat menempatkan pemerintah berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Pemilihan lokasi dan jenis khalayak (publik) harus dipertimbangkan betul. Masyarakat petani persawahan/ladang, misalnya, memiliki perbedaan persoalan dengan yang dihadapi para petani garam di pesisiran.

Begitu pula dengan masyarakat perkotaan yang terbiasa mengkonsumsi air yang didistribusikan oleh perusahaan air minum (PDAM) atau menggunakan air bawah tanah seperti kompleks pertokoan atau perhotelan. Sebagian orang mampu di Jakarta terbiasa bersikap “tahu beres” karena persoalan selesai dengan cara membayar, tanpa (mau) tahu bahwa air yang dikonsumsinya melalui PAM Jaya sesungguhnya hasil “berebut” dengan petani di Subang, Karawang, atau Garut karena sebagian pasokan air berasal dari Waduk Jatiluhur.

Sesungguhnya sangat jelas menebak arah Bank Dunia ketika mengumumkan potensi kapitalisasi perdagangan air dunia tahun ini mencapai US$ 800 miliar. Apalagi, isyaratnya juga kian jelas ketika dalam Third World Water Forum di Jepang, Maret lalu, diketahui cadangan air dunia terbesar (70 persen) terdapat di Asia. Bukankah Asia terdiri banyak negara dengan padat penduduk, yang berarti merupakan potensi pasar luar biasa besar bagi segelintir perusahan multinasional yang bergerak dalam bidang perdagangan air?

Tak berlebihan bila para wakil rakyat menyimak temuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis investigasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Menurut temuan lembaga ini, kegagalan privatisasi air di sembilan negara (Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Kolombia, Filipina, Kanada, Australia, Prancis, dan Amerika Serikat itu, nilai perdagangannya tahun ini diperkirakan mencapai US$ 3 triliun!

Sekadar mengingatkan, Presiden Prancis Jacques Chirac dalam pidato jarak jauh saat pembukaan Third World Water Forum di Kyoto, 16 Maret lalu, menyatakan, pengusaha besar dan investor harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air. Ia berjanji, Prancis akan berada di belakang realisasi gagasan itu.

Partai Chirac, Rassemblement pour la Republique/RPR, menurut ICIJ seperti dilansir melalui buku The Water Barons: How a few powerful companies are privatizing your water adalah penerima komisi ilegal dari dua raksasa air Prancis, Suez dan Vivendi Water, sebagai konsesi atas berbagai kemudahan untuk beroperasinya dua perusahaan itu.

Masih menurut temuan ICIJ, kekuatan lobi juga membuktikan mulusnya operasi perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara peminjam utang dari Bank Dunia. Hasil-hasil lobi itu bisa disimak melalui langkah Bank Dunia memasukkan sejumlah syarat agar para pengutang melakukan reformasi kebijakan (privatisasi) di sektor sumber daya air, sebagai salah satu syarat persetujuan utang baru.

Menurut catatan Center for Public Integrity (CPI), organisasi payung ICIJ, sepanjang 1996-2002 terdapat bukti mencengangkan: sepertiga dari 276 negara penerima utang Bank Dunia “dipaksa” menyetujui syarat itu!

Bila praktek kebijakan global sudah sejelas itu, tak ada salahnya wakil rakyat di DPR berpikir ulang untuk meloloskan pasal-pasal penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu. Khususnya, pasal-pasal mengenai HGU dan HGP, juga mengenai pola-pola kemitraan yang mengatur secara terperinci peran swasta, yang dalam RUU Sumber Daya Air ditempatkan sangat terhormat, bahkan di atas pemerintah.

Mumpung belum telanjur, sebaiknya DPR melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam uji publik yang segera digelar untuk mencari masukan terbaik demi kemaslahatan bersama. Kalau saja masih yakin bahwa pendapatnya selama ini benar, saya anjurkan kepada saudara sebangsa dan setanah air: jangan pilih partai pendukung privatisasi air dalam pemilu mendatang!

Tulisan di atas merupakan artikel Opini Koran Tempo yang dipublikasikan Sabtu, 11 Oktober 2003, atau empat bulan sebelum UU No. 7/2004 disahkan DPR pada Pebruari.

Resensi buku hasil investigasi bisnis air dunia bisa dibaca di sini.

Catatan: Sejak 2003 hingga awal 2004, bertindak atas nama Koalisi rakyat untuk Hak Atas Air, saya  menjalankan lobi ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan demi revisi sejumlah pasal krusial yang diyakini merugikan publik dan masa depan lingkungan. Di lingkungan DPR, saya menemui dan merancang dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (PKB) dan AM Fatwa (PAN), juga anggota DPR Alvin Lie (PAN), Ahmad Muqqowam (PPP) juga politisi dari PDI Perjuangan, dan partai-partai lain.

Selain di legislatif, juga aktif melakukan pendekatan serupa ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), PBNU, PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan sejumlah ahli pertanian, geologi dan banyak cabang ilmu lain di beberapa perguruan tinggi.

2 thoughts on “Uji Publik RUU Air

  1. erlina

    Hmm… Pengelolaan Air oleh Pemda sebagian besar sangat buruk, privatisasi boleh saja dalam water treatment plant tp masalah distribusi biarlah Pemda yang mengaturnya..

Leave a Reply