Media Sosial dan Bencana

Bencana alam yang bertubi-tubi mendera Indonesia membuka ‘aib’ banyak pihak. Lambannya penanganan korban oleh aparatur pemerintah terkuak jelas. Pemanfaatan pencitraan oleh organisasi kemasyarakatan, partai politik dan badan usaha juga menjadi sorotan publik, sementara buruknya praktek pewartaan oleh media massa pun menuai kecaman.

Tak bisa dibayangkan, bagaimana nasib para korban bencana, baik banjir di Wasior, gempa dan tsunami di Mentawai; erupsi Gunung Merapi dan banjir Sulawesi Tengah andai penggunaaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan blog tak semaju sekarang.

Tekanan publik lewat aneka jejaring sosial cukup efektif menggerakan aparatur negara, termasuk keputusan Presiden Yudhoyono ngantor di Yogyakarta demi menunggui penanganan dampak erupsi Gunung Merapi, menyusul kebijakannya menentukan siapa saja penanggung jawab penanganan dampak musibah. Apalagi, sepekan lebih sejak erupsi pertama, tak ada kejelasan penanggung jawabnya, sementara solidaritas sosial telah menggerakkan ribuan relawan dan distribusi bantuan seperti ditunjukkan oleh @jalinmerapi yang dikooordinir Combine, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta.

Pada sisi yang lain, banyak organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan puluhan badan usaha justru memanfaatkan konsentrasi massa sebagai obyek pencitraan. Aneka materi publikasi dari beragam institusi bersaing, saling berlomba mengotori jalanan dan posko, demi mencuri perhatian untuk penguatan brand dengan dibungkus aksi kepedulian atau tanggung jawab sosial (CSR).

Tindakan kurang pantas, yang disebut oleh pengamat komunikasi visual Sumbo Tinarbuko sebagai kelompok ‘gemar menolong’ itu, berupa aktivitas marketing (komunikasi dan politik), agar 127 ribu orang yang mengungsi mengingat ‘jasa’ para pemasar. Asal tahu saja, ketika segerombolan masyarakat berkumpul dalam satu tempat dan keadaan tertentu, maka di situlah mereka menunjukkan kelemahannya akan kedaulatan dirinya atas pemilihan produk barang dan jasa yang ‘dikonsumsi’.

Maka, yang terjadi kemudian adalah terjadinya praktek manipulasi bantuan, muatan kepentingan atas sebuah aksi kepedulian. Dalam hitung-hitungan pemasaran, tentu saja bencana Merapi menjadi lebih seksi, lebih menggoda dibanding petaka yang tak kurang mengenaskannya seperti di Wasior dan Mentawai, karena memang terkesan lebih seksi.

Kita bisa membandingkan perhatian dan keterlibatan kelompok ‘gemar menolong’ di tiga zona bencana tersebut. Tidak menariknya Wasior dan Mentawai, jangan-jangan lantaran tak banyak media massa yang memberi perhatian ‘total’ pada sisi kwantitas dan kwalitas liputan, selain tidak menyangkut jumlah jiwa yang banyak. Jika demikian kenyataannya, alangkah tumpulnya nurani para pemasar tersebut.

Sungguh menarik ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kritik keras kepada partai politik dan produsen barang/jasa agar tak memanfaatkan zona bencana sebagai alat promosi. Kalau memang peduli, kata Sultan, cukup ditunjukkan dengan tindakan nyata dan menggunakan bendera yang lebih netral, bendera Merah-Putih alias solidaritas kebangsaan.

Yang tak kalah mengenaskannya, adalah kebanyakan media massa yang justru lebih berpihak ke peristiwa Merapi. Pada media cetak, porsi bisa dikatakan lebih berimbang dibanding media elektronik, terutama televisi.

Kelebihan media televisi yang bisa menyiarkan secara realtime dengan jangkauan sangat luas, menjadikan peristiwa erupsi Gunung Merapi sebagai ‘alat berjualan’ paling efektif. Setiap stasiun televisi berlomba adu cepat, bahkan menyiarkan secara live hampir selama 24 jam penuh, dengan melibatkan puluhan anggota tim reportase.

Ironisnya, pengelola media televisi tidak memiliki kecakapan reportase memadai. Nafsu adu cepat demi menyedot perhatian pemirsa dari channel-channel mereka lantas mengabaikan kepentingan publik akan informasi yang benar, seimbang dan akurat. Nyaris semua reporter dari berbagai stasiun televisi mengabaikan data, bahkan tak jarang memicu kepanikan publik akibat lemahnya akurasi.

Dari waktu ke waktu, reporter yang memburu kecepatan update lantas memilih mewawancarai narasumber secara asal-asalan dan tidak mengindahkan kompetensi pada persoalan yang dihadapi atau hendak digali. Tak jarang pula, eksklusivitas pemberitaan ditunjukkan lewat praktek mewawancarai korban, tak peduli apakah si korban dengan merintih kesakitan atau sedang dalam kesedihan mendalam akibat kehilangan sanak saudara.

Terlalu sering seorang reporter hanya melakukan klaim telah memperoleh informasi dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten namun tanpa menunjukkan hasil wawancara dalam tayangannya. Belum lagi jika ditambahkan dengan fakta-fakta, di mana reporter cenderung melakukan framing, membuat berita seperti yang dikehendaki dan menampilkan hasil wawancara dengan target jawaban ya atau tidak.

Kecerobohan media televisi yang lain, seringnya menampilkan rekaman-rekaman lama sebagai ilustrasi pemberitaan dalam breaking news tanpa menyebut atau mencantumkan waktu. Pada tayangan demikian, publik pemirsa bisa terkecoh, apalagi dalam situasi seperti Gunung Merapi yang selama sepekan terakhir, terjadi beberapa kali erupsi dengan volume dan skala dampak berbeda-beda.

Nyata sudah kini, betapa sejumlah peristiwa bencana alam telah menguji kesiapan dan kedewasaan semua pihak dalam menyikapinya.

Kita tentu tak ingin pemerintah tampak lemah dan kehilangan kredibilitasnya di hadapan bangsanya sendiri. Kita juga tak rela jika partai politik dan badan usaha memanfaatkan bencana untuk aktivitas promosi, karena dana yang mereka keluarkan untuk pembuatan aneka materi promosi lebih bermanfaat jika diwujudkan dalam aneka bentuk barang yang dibutuhkan para korban bencana.

Terakhir, media massa juga mesti lebih berhati-hati dan selektif dalam menyiarkan berita. Sungguh disayangkan jika kredibilitas dan efektivitas kerja media justru dikalahkan oleh praktek penggunaan media sosial.

Ironis, memang, para korban di Wasior dan Mentawai yang masih membutuhkan perhatian kita semua, pun rupanya masih harus ‘mengalah’ dari perhatian banyak pihak. Untung, masih ada perhatian dan kepedulian para pengguna media sosial.

6 thoughts on “Media Sosial dan Bencana

  1. CSR harus dimanfaatkan dengan benar. Bukan hanya sekedar mencari perhatian saja

    salam 108CSR, your CSR development partner. Corporate Social responsibility

Leave a Reply