Gelar untuk Jupe

Nimas Ayu Tumenggung Yuli Rakhmawati a.k.a. Julia Perez alias Jupe

Sepekan terakhir, banyak orang menyoal gelar kebangsawanan Julia Perez alias Jupe, termasuk di jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Kebanyakan mempertanyakan kriteria, termasuk jasa si penerima terhadap Kraton Surakarta dan/atau dunia kebudayaan Jawa.

Bagi awam, Kraton Surakarta rupanya masih menjadi simbol sumber kehalusan budi, termasuk tata krama dan tutur kata. Karena itu, ia dipersepsikan sebagai yang agung, luhur atau adi, bernilai. Lihat saja, setiap ada orang Jawa bertutur kata halus, low profile, besar kemungkinan akan diasosiasikan sebagai wong Solo. Seolah, orang Yogyakarta masih di bawah kastanya dalam ukuran tata krama, meski sama-sama sempalan dinasti Mataram.

Berangkat dari persepsi demikian, mungkin, orang lantas menempatkan kebudayaan Solo (tepatnya Sala atau Surakarta) relatif tinggi, sehingga kontras sedikit saja jadi perbincangan. Apalagi di jaman serba mudah seperti sekarang, ketika tarian jemari secepat kilat menggantikan peran bahasa verbal dan model komunikasi tatap muka. Isi hati cepat tersebar, hanya oleh jari yang menari di atas layar sentuh atau keypad, baik lama maupun yang sudah QWERTY.

Dalam perkara gelar kebangsawanan dari Kraton Surakarta, menurut saya, Jupe tidak bisa dikategorikan sebagai pihak yang salah. Ia hanya korban sebuah sistem, yakni sistem ‘kuratorial’ yang menentukan seseorang pantas diberi gelar atau tidak berdasar sejumlah kriteria.

Sejauh ini, saya melihat para bangsawan (Kraton Surakarta) tak punya lagi legitimasi kultural, meski sebagian kecil masyarakat masih menjadikan kraton sebagai kiblat spiritualitas Jawa (kejawen). Terbukti, masih ada warga yang berebut tahi kerbau atau bunga sesaji demi mengharap ‘berkah’.

Meski tak akrab-akrab amat, tapi saya merasa mengenal baik beberapa putra-putri almarhum Pakubuwono XII. Soal pisuhan atau makian dengan idiom organ tubuh, profesi purba hingga kebun binatang, tak sekali-dua saya mendengarnya secara langsung. Para abdi dalem pun sudah banyak yang berpaling, memberi hormat sebatas formalitas.

Terkait dengan bidang pekerjaan, saya pernah menulis laporan mengenai sengketa tahta dua raja. Saya menghubungkan konflik itu dengan upaya penguasaan aset kerajaan yang kian menipis. Raja yang satu menganggap saudaranya yang juga mengklaim sebagai raja dikelilingi pedagang harta dan pusaka kerajaan. Pihak satunya lagi menganggap saudaranya juga darbé mélik, bernafsu memiliki tahta dan harta kerajaan. Repot.

Karena saya merasa memiliki banyak petunjuk bahwa kedua raja tak konsisten dan sama-sama tak layak menyandang gelar seorang Sunan, saya memilih ‘boikot’ terhadap mewartakan kegiatan keduanya. Hingga kini, saya belum tahu kapan harus menghentikan sikap demikian.

Rumor dan kesaksian terlalu panjang diceritakan. Sebab protes banyak orang terhadap penganugerahan gelar untuk Jupe lebih banyak didorong oleh ketidaksukaan orang pada sosok Julia Perez atau Yuli Rakhmawati yang (menurut saya) merasa tak punya eksistensi andai dadanya tak semenonjol kini.

Mari kita renungkan baik-baik. Andai Jupe percaya diri dengan kiprah kemanusiaannya, mengapa dia harus memaksa orang lain mengalihkan perhatian ke dada yang selalu dikemasnya agar selalu tampil menggoda? (Eh, jangan-jangan malah saya yang ngeres??)

Kalau Jawa dan Kraton Surakarta masih dijadikan (bukan dipersepsikan) sebagai kedung atau sumber pekerti, mestinya para pengampu lembaga penyeleksi penerima gelar tak akan memilih sembarangan. Seorang Jupe, jika ia andhap asor atau rendah hati, tak bakal  mempertontonkan sensualitasnya sevulgar kini. Ia pasti tahu arti tenggang rasa.

Belum lagi kalau menyimak pengakuan si artis yang tak fasih lagi berbahasa Jawa. Maka menjadi kesalahan pihak kraton (dalam hal ini KGPH Hangabehi yang menobatkan diri sebagai Raja Pakubuwono XIII), yang memberi gelar Jupe dengan sebutan Nimas Ayu Tumenggung, setingkat dengan adipati atau bupati.

Olok-olok adanya paket gelar sudah saya dengar lebih dari sepuluh tahun. Bahkan, sempat muncul sebutan mafia gelar, yakni jaringan yang terdiri pencari mangsa hingga penyedia uba rampé atau sejumlah persyaratan utama. Ada yang cuma memperoleh gelar untuk sejumlah uang, yang makin tinggi nilainya tergantung derajad kepangkatannya.

Namun, ada pula yang model paket komplit: dengan sejumlah uang, seorang calon penerima gelar akan memperoleh setelan busana lengkap berikut asesoris utama, yakni sebilah keris. Dan, pada keris inilah, harga bisa naik berlipat-lipat. Makin bagus sebuah keris, makin mahal pula nilainya. Apalagi bila berbumbu itu keris keramat, yakni keris yang pernah dipakai raja, dan sebagainya.

(Ingat, penilaian harga keris mirip dengan jual-beli barang antik, lukisan atau saham. Ada istilah goreng-menggoreng di sana. Kian pandai seorang broker, dealer atau pialang menciptakan isu, makin tinggi pula nilainya. Apalagi kalau pembelinya bodoh)

Kalau situasinya memang begitu, apa pendapat Anda?

Eksistensi kerajaan/kraton berkorelasi erat dengan tingkat kesejahteraan keluarga besarnya. Seperti halnya pada sebuah keluarga besar orang kebanyakan yang berdaya secara ekonomi, mustahil sertifikat tanah bisa tergadai, tanah dan aset-aset keluarga bisa terjual, berpindah tangan begitu mudahnya. Urusan gengsi memang mahal, tapi urusan perut bisa saja dibayar dengan sangat mahal. Maksudnya, kalau kepepet…. Ya, kan?

Foto diambil dari sini.

10 thoughts on “Gelar untuk Jupe

  1. Sungguh tragis,.. disaat Rakyat Surakarta sedang berjuang mempertahankan Adat Budaya Keraton Surakarta, tetapi pihak keraton malah mengobral nilai2 luhur Budaya Kraton utk bertahan hidup. Sebenarnya biaya yg dicari tsb mmg utk melestarikan Budaya kraton atau utk kelangsungan hidup keluarga kraton sih,.. ? tetapi apapun alasanya, jika sampai spti itu kok sptinya kurang bijaksana. Apa pemerintah, Dept. pariwisata, Pemkot Surakarta maupun Rakyat Surakarta sendiri sudah tdk dpt membantu kelangsungan Hidup Budaya keraton,.. ? Hmmmn,… Aneh.

    sepertinya, bantuan dari pemerintah sudah ada. wong aturannya saja ada, kok. entah nyungsep di mana…
    /blt/

  2. sebetulnya pemberian gelar ini lebih baik kalau diberikan kpd orang-orang yg berjasa atau berkontribusi terhadap negara seperti pemberian gelar kebangsawanan di eropa sana. Setelah menang/berprestasi di piala dunia baru diberi gelar.

    Sayang sekali sebetulnya image Keraton Solo yang menjadi tidak lebih baik dengan pemberian gelar kepada artis artis ini. BTW apakah seniman seperti Alm. Gesang juga pernah mendapatkannya?

    soal Mbah Gesang, saya kurang tahu persis. tapi, memang begitulah pragmatisme kraton. gelar mahal di harga, bukan nilai sebuah apresiasi…..
    /blt/

  3. Itu brand alliance, keduanya butuh branding, biar ngirit biaya maka dilakukan berduwa 😀

    PakDhe, itu memang kelakuan dari keluarga sunan.
    Kalau yg dari mangkunegaran gimana?
    secara kalau jaman dulu punya ide cemerlang memajukan sastra & budaya, mendirikan pabrik2 utk kemandirian & membuka lapangan kerja…
    .-= OdyDasa´s last blog ..Sambel Tumpang- Sambel Lethok =-.

    duh, lucu betul kolaborasinya… kalau Mangkunegaran, setahuku lumayan maju. para kerabatnya punya pekerjaan mapan, aksesnya ke banyak pejabat dan pengusaha juga lumayan bagus. tiap ada event, banyak betul sponsornya. hahaha… mungkin itu yang membuat Pura Mangkunegaran relatif ‘ayem’
    /blt/

  4. Lambat laun gelar kebangsawanan dari Kraton Solo menjadi semakin murahan dan tidak berarti…banyak sekali orang-orang asli Solo, yang kiprahnya dalam melestarikan budaya dan tradisi Solo bisa benar-benar dilihat namun tidak mendapatkan perhargaan dari Kraton. Lalu sebenarnya ada apa dibalik penganugerahan gelar-gelar kebangsawanan itu yang semakin lama terkesan semakin salah sasaran dan nganeh2i itu?
    .-= Joell´s last blog ..Dunia Pagi- Pagi Dunia- =-.

    wuih, twuop… selamat ngeblog kembali, mas Joell…
    /blt/

  5. Dari sudut tradisi, saya menganggap pelanggengan keraton manapun itu bukan soal. Menjadi modern tidak serta merta meninggalkan akar, kecuali memang sudah tidak butuh. Nah dalam alam modern, fungsi keraton dan kerajaan manapun memang simbolis.

    Tapi dalam kasus kita, yang simbolis ini menjadi berat ketika di luar masyarakat terus berubah, di sisi lain kaum menak tak dapat menjalankan peran sebagai simbol, sudah ditambah oleh kemiskinan dan pemiskinan pula. Secara ekstrem bisa dicontohkan, Ratu Elizabeth dan keluarganya itu termsuk dalam daftar orang terkaya di dunia.

    Karena nanggung, dan tak bisa dicontoh, maka kaum menak kita kadang cuma jadi bahan olok-olok. Menjaga prraja tidak, menguasau raja brana juga tidak. Kojur tenan.

    Di tengah kondisi macam itu, obral gelar bisa jadi “kontraproduktif”.

    semoga mereka lekas sadar, Man. sadar, lalu menata kembali, membangun eksistensi, seperti mangun praja yang sudah mulai koyak. luntur…
    /blt/

  6. Kesan yang saya dapat sebelum ini, kraton surakarta dengan mudahnya memberi gelar kebangsawanan kepada siapapun yang diinginkan, dan sekarang serasa tambah aneh. Sejak ada konflik perebutan kekuasaan kedua raja itu, saya semakin ragu dengan kraton surakarta, apakah masih berfungsi sebagai penjaga tradisi dan budaya yang luhur? Bahkan dari beberapa kawan di jogja, menurut mereka kraton surakarta sudah tidak ada “keraton”-nya lagi, tinggal bangunan. Entahlah.

    Saya juga dengar dari seorang teman, yang mengaku mendengar pernyataan alm Pakubuwana XII, bahwa di Kraton Surakarta itu seperti jam, berakhir pada angka 12.

    Persepsi saya terhadap kraton kini, pun musnah. Apalagi, sekitar sepekan sebelum wafat, saya mendengar penuturan salah seorang putra almarhum mengenai kondisi kesehatan PB XII, termasuk permintaan agar beliau diantar ke rumah peristirahatan di Tawangmangu lalu minta ditinggal sendirian tanpa mau ditemui siapapun.

    Jadi, saya meyakini ada keganjilan pada menjelang hingga wafatnya almarhum. Semoga khusnul khotimah. amin.

    blt

Leave a Reply