Pers dan Polisi

Kemesraan polisi dengan wartawan sudah berlangsung lama. Jejaknya bisa kita temukan pada istilah lapan anem atau ‘delapan enam’ yang populer sebagai pengganti suap atau sogok yang dihaluskan dengan sebutan ‘ungkapan terima kasih’. Terima kasih atas apa?

Banyak sekali jenis tindakan polisi yang lantas berbuah ‘terima kasih’. Misalnya, meminta wartawan tidak memberitakan penangkapan seorang bandar narkotika atau sebaliknya, mengekspose secara besar-besaran terhadap sebuah kasus dengan seorang (atau lebih) tersangka.

Si wartawan lantas diberi bingkisan ‘ungkapan terima kasih’ berupa amplop (berisi sejumlah uang, tentunya), dengan harapan mau menuruti apa kemauan polisi, dalam konteks materi pemberitaan. Hasilnya, berita tidak berimbang alias versi satu sumber saja, yakni polisi.

Sering terjadi, seorang tersangka (entah narkotika, judi, atau perkara kriminal lainnya) sengaja diredam pemberitaannya karena si tersangka dianggap punya ‘kehormatan’, punya relasi dengan tokoh/pejabat tertentu, atau dikenal rajin setor dan ketangkap tanpa sengaja.

Namun sebaliknya, seorang tersangka bisa dijadikan bulan-bulanan pemberitaan akibat jalinan ‘kerja sama’ noninstitusional, antara oknum polisi dan oknum wartawan. Pada tersangka yang diyakini memiliki banyak uang dan penakut, cenderung dijadikan target pemerasan. Pada jenis ini, seorang tersangka lantas dijuluki sebagai ATM Berjalan. Ya, ATM, mesin yang bisa mengeluarkan uang sesuai permintaan ‘si pemilik kartu’.

Sebagai orang media, saya tak kaget dengan yang demikian. Jalinan ‘kerjasama’ yang erat antara oknum (apalagi pejabat) polisi dengan oknum media, bahkan bisa aneka rupa bentuknya. Pada 1999, misalnya, saya pernah dipukul sesama teman wartawan, sebab saya dianggap memojokkan Kapolresta Surakarta.

Kasusnya, aparat polisi menyita perlengkapan siaran Radio PTPN atas desakan beberapa orang yang mengatasnamakan umat Islam. Karena tindakannya berlebihan, saya menurunkan laporannya di detikcom, sehingga Kapolresta ditelpon pejabat Mabes Polri. Pada saat wawancara lanjutan, saya konfirmasikan dasar hukum penyitaan dan sebagainya hingga sang Kapolresta kesulitan menjawab.

Nah, gara-gara Kapolresta kikuk menjawab, rekan wartawan yang (menurut keyakinan saya) biasa memperoleh lapan anem itu membela ‘atasannya’ di lapangan itu. Bentuknya, sebuah pukulan ke bahu saya, sambil ngomel begini:

Mbok kalau nanya jangan mempersulit Bapaké.

***

Cerita di atas hanya potret kecil pola relasional polisi dengan wartawan (eh, oknum-oknum, ding), sehingga melahirkan persepsi jamak di kalangan polisi, bahwa wartawan itu mudah dikendalikan. Karena itu, mereka kaget ketika masih ada wartawan lurus yang suka memberitakan ‘apa adanya’ seperti terjadi pada laporan majalah Tempo edisi akhir Juni 2010 itu.

Banyak polisi yakin bisa mengendalikan media, sebab selain lapan anem, sebagian wartawan pun kerap kebagian BB alias barang bukti, seperti minuman keras merek tertentu hasil sitaan, dan sebagainya, yang tidak masuk kategori ‘layak’ dimusnahkan karena mahal dan branded.

Kisah lain bahwa polisi yakin bisa megang wartawan, terjadi sekitar tiga tahun silam di Solo. Wartawan bersama polisi menggrebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyimpan mobil bodong. Sampai di lokasi, seorang wartawan televisi diancam oknum perwira polisi agar tidak mengambil gambar sambil menghardik akan menembak kepalanya.

Si wartawan yang ketakutan sampai menjalani opname sehari-semalam. Gegerlah wartawan, menentang intimidasi ala polisi itu. Aneh bin ajaib, ketika kami melakukan audiensi dengan Kapolwil, si oknum polisi mengaku sudah berdamai melalui pengurus organisasi wartawan yang juga tokoh wartawan yang ngepos di kepolisian, serta sudah meminta maaf pada si korban.

Hasil akhirnya, melalui sidang disiplin, si polisi dicopot dari jabatan, dan ditunda kenaikan pangkatnya selama setahun. Tuntutan persidangan itu pun berasal dari sebagian kami, di mana saat itu saya bertindak sebagai juru bicara. Kami sodorkan pasal intimidasi dan usaha menghalang-halangi kerja wartawan dengan UU Pers lengkap beserta ancaman pidananya.

Saya yakin, pola kolusi dengan wartawan itulah yang menyebabkan munculnya persepsi sebagian polisi, bahwa wartawan bisa dibeli. Kenyataannya memang demikian, meski itu hanya sebagian. Artinya, tak semua wartawan bisa ‘dikelola’ dengan lapan anem, sogok, cincai dan sebagainya sebagai pola.

Selamat ulang tahun Polri. Semoga kian maju. Lupakan itu celengan babi, sebab lebih baik cari cermin, lalu mengaca diri. Maih banyak polisi baik dibanding jumlah mereka yang masuk kategori oknum.

9 thoughts on “Pers dan Polisi

  1. geger yang berlebihan di pihak Polri menyangkut pemberitaan celengan babi di majalah itu kok malah memberi kesan bahwa memang ada “apa-apa” di tubuh Polri, walau seperti yang kita yakini semua bahwa “apa-apa” itu memang ada.. semoga dengan bertambahnya usia Polri akan semakin dewasa dalam menyikapi segala hal, dan semakin profesional tentu saja..

Leave a Reply