Politik Pencitraan SBY

Sejak awal, kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono terletak pada pencitraan. Ia mengelola sindiran Taufik Kiemas di penghujung pemerintahan Presiden Megawati, sebagai kekuatan. Ia menjadi sosok teraniaya, hingga banyak rakyat menaruh simpati kepadanya. Hasilnya, ia sukses saat berlaga pada pemilihan presiden, yang baru pertama kali diadakan di Indonesia.

Dengan menggandeng Boediono, terbangun dua citra. Di satu sisi SBY melibatkan ahli ekonomi yang mumpuni, pada sisi lain mengurangi tarik-menarik kepentingan politik, seperti ketika Jusuf Kalla menjadi representasi Partai Golkar di istana.

Citra sangat penting. Bahkan, sejak awal pemerintahannya, ia mempekerjakan konsultan komunikasi politik, juga dua fotografer. Ia tahu, foto punya kekuatan untuk bertutur lebih dari seribu kata, juga (mungkin) bahasa. Moderen tampaknya, dan memang begitulah yang seharusnya.

Sebagai orang yang menyukai fotografi, saya senang ketika ada dua wartawan foto ditarik ke istana untuk membuat dokumentasi untuknya. Para pewarta foto, termasuk pihak yang diuntungkan, sebab dua teman fotografer yang bekerja untuknya, bisa turut mengatur posisi SBY pada sebuah acara, sehingga dapat menghasilkan rekaman yang bagus, karena angle bisa di-setting sedemikian rupa.

Foto-foto tak biasa SBY –dalam arti pada momen-momen privat atau sangat khusus, pun bisa tersiar di media massa karena peran dua fotografer istana, yang rajin mengirim ke redaksi media massa. Karena menyangkut citra, sudah semestinya melalui proses seleksi sebelumnya. Sebuah tindakan yang sah-sah saja sebenarnya.

Mendengar jingle iklan kampanye SBY, ingat pula tawaran produk mi instan

Kepedulian akan pentingnya citra, bahkan bisa kita simak melalui iklan-iklan SBY di televisi menjelang pemilu tahun lalu. Ia tak sungkan mendompleng popularitas iklan Indo Mie, dengan mengganti syair lagu tema iklan Indo Mie Seleraku dengan SBY Presidenku. Alhasil, setiap mendengar iklan mie instan itu, kita juga teringat SBY (meski saya berpendapat sebaliknya, setiap lihat iklan SBY itu, saya justru ingat apa yang harus saya lakukan saat kelaparan pada dini hari).

Tentu, para pemilih SBY tak bisa disebut sebagai korban iklan. Dan sebaliknya, kita tak bisa menganggap SBY sebagai presiden instan. Dia bergelar doktor, karena itu ia orang pintar (meski belum terbukti sebagai peminum jamu Tolak Angin). Sebagai orang pintar, SBY sangat piawai berhitung untung-rugi penggunaan jingle iklan itu untuk kepentingan politiknya. Dalam iklan, dikenal istilah awareness dan asosiasi. Setiap mendengar iklan Indo Mie, asosisasi orang bisa tertuju ke sosok SBY. Dan itu terjadi lantaran orang sudah aware terhadap sosoknya: yang tampak smart, kalem, dan berwibawa. Itulah citra yang diingininya.

Banyak sudah capaian dari kebijakan yang diterapkannya. Pembentukan KPK, misalnya, berhasil mendongkrak citra dirinya menjadi sosok antikorupsi. Ketika besannya, Aulia Pohan, pun digelandang para pengadil, juga kian mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang adil, tak pilih kasih, dan terhindar dari kesan tebang pilih.

Muhaimin Iskandar (tengah), setia berkoalisi berhadiah kursi menteri

Kasus bail out Bank Century yang disorot sebagian orang sebagai petunjuk kegagalan kebijakan keuangan pemerintahannya, itu soal lain. Rapat paripurna DPR baru saja menganggap kebijakan pemerintahannya itu melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Jika ingin konsisten pada perlunya sebuah pencitraan, maka SBY harus bekerja lebih keras untuk membuktikan persepsi publik, yang menempatkannya dalam desas-desus berada di tengah pusaran skandal. Saya termasuk orang yang tak yakin, bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati termasuk orang-orang yang turut menikmati keuntungan material dari bail out Bank Century. Meski, secara politis, keduanya sudah dihakimi oleh opini sebagian publik, yang bisa jadi jauh dari kebenaran.

Nama SBY tak bisa dipisahkan dengan Partai Demokrat. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, menurut saya, citra SBY turut terpuruk karena ulah sebagian kader partai yang didirikannya, termasuk oleh sikap legislator Demokrat, Ruhut Sitompul, yang begitu entengnya mengumpat kata ‘bangsat’ dalam forum dan ruang sidang yang terhormat.

Presiden merupakan simbol negara, karena itu tak baik melecehkan kehormatannya, apalagi kepada publik dunia

Sebagai orang yang terbiasa melakukan reportase lapangan, terlalu sering saya mendengar isu-isu mengenai turunnya orang-orang KPK ke kabupaten/kota, terutama yang kepala daerahnya bukan dari partainya Pak Presiden. Isu demikian itu sangat santer menjelang pemilihan presiden lalu, sehingga menerbitkan kesan (citra) negatif, seolah-olah KPK hanya memburu lawan-lawan politik semata, bukan menyelidiki korupsi yang telah menggerogoti sebuah negeri.

Sebaliknya, sejumlah bupati dan walikota yang dicurigai korup, justru tak tersentuh, bahkan oleh sekadar isu akan ‘kedatangan orang KPK’. Ini juga citra. C-I-T-R-A! Sungguh ironis, bila kesungguhan Presiden SBY memerangi korupsi dengan membentuk lembaga superbody seperti KPK tidak dipahami publik sebagai bagian dari niat baiknya memberantas korupsi.

Ketika di sela-sela proses voting dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (3/3) terdengar celetukan berulang-ulang ‘Cabut Rekomendasi’, juga teriakan-teriakan ‘KPK…KPK…’, yang terbayang di benak saya adalah orang-orang Partai Demokrat yang meneriakkannya. KPK yang ‘produk’ SBY seolah-olah hanya milik Partai Demokrat, dan ‘seramnya’ KPK dijadikan alat untuk menakut-nakuti partai-partai yang telanjur membangun koalisi dengan Demokrat dalam memenangi pemilihan kepala daerah.

Yang demikian, juga berkenaan dengan citra. Adalah momentum yang sangat baik bagi Presiden SBY untuk membuktikan dirinya bersih dan tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi. Dibutuhkan kerja nyata, kalau perlu dengan membuang kader-kadernya yang terbukti melakukan tindakan tercela di masyarakat, baik lewat korupsi maupun tindakan main kayu dengan ‘menjual’ nama baik SBY untuk kepentingan subyektif dan jangka pendek.

Jika itu berhasil dilakukan, saya yakin kedudukannya akan kembali menguat. Rakyat tidak lagi bisa dibodohi, sehingga ia tak perlu takut apalagi cengeng ditinggal mitra-mitranya dalam sebuah koalisi dagang sapi, yang membalikkan badan meninggalkannya nyaris sendirian.

Negeri ini tak kunjung bangkit bila hanya menuruti kemauan sejumlah elit politisi, termasuk memakzulkan Boediono atau Sri Mulyani Indrawati lantaran kasus Bank Century. Lebih baik memanfaatkan momentum kekalahannya secara politik seperti ditunjukkan dalam Sidang Paripurna DPR untuk berbenah dan bersih-bersih diri dan organisasi.

Cukup menepati janji saat kampanye, citra akan membaik secara otomatis. Di antaranya, dengan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Bukti, jelas beda dengan janji

Memang berat syaratnya, sebab komitmennya akan diuji melalui sebuah transparansi dan keberanian mengakui, bila petunjuk-petunjuk penyimpangan seperti diyakini mayoritas legislator terantuk pada bukti-bukti. Sudah saatnya SBY meninggalkan perasaan berkecil hati, atau takut tak memperoleh legitimasi. Saatnya membuktikan, citra bukan lagi imaji atau fantasi, tapi sejalan dengan bukti. Lanjutkan….. Buktikan!

5 thoughts on “Politik Pencitraan SBY

  1. Eh ada Presidennya to negeri ini? tak pikir cuma jualan. Butuh balik modal bbm naik. butuh citra bbm turun..

    Kenyataan nih pakdhe, waktu saya sama om gotrek main ke Merapi dan budiyono datang, jebul orang orang tidak tahu siapa nama wapresnya.

  2. Citra pak SBY sekarang mulai menurun salah satunya Bapak dinilai tidak tegas kepada Malaysia yg sudah begitu menyepelekan HAM kita, menurut saya coba diganti Duta Besar di Malaysia (Bp Da’i Bachtiar) dengan mantan presiden PKS (Bp. Hidayat Nur Wahid) beliau dikenal bersih krn kesalahan anak buah bisa membuat citra Presiden menurun!

  3. Mohammad Dawoed

    Politik pencitraan pemimpin adalah ciri khas negara-negara terbelakang, bagi negera maju dan modern yang diperlukan bukanlah pencitraan. Masyarakat maju dan modern mengharapakan tindakan dan realitas kehidupan.
    Iya khan ?

  4. ketika wong indonesia masih saja punya rasa kasihan sama pemimpin maka pencitraan selalu saja masih digunakan untuk meraih suara…

    trus, enaknya kita mesti ngapain?
    /blt/

Leave a Reply