Hantu Orba di RPM Konten

Dua kali menyaksikan perbincangan soal RPM Konten Multimedia di MetroTV, saya merasa diyakinkan dengan penampilan dua pejabat Depkominfo. Bahasanya sama, keinginannya pun sama, menempatkan pemerintah sebagai pengontrol arus informasi. Gaya Orde Baru dihadirkan dengan nyata, seperti ketika memunculkan milisi sipil serupa PAM Swakarsa.

Ciri utama Orde Baru adalah antidialog, monolitik, kebenaran tunggal dan merasa paling tahu. Lewat Kepala Humas Dewo Broto (Metro E-Lifestyle, Minggu, 14 Pebruari) muncul pernyataan tak ada pengekangan informasi. Dikatakan juga, rancangan peraturan menteri itu tak bertentangan dengan Undang-undang tentang Pers.

Pada dialog Metro Pagi (17 Pebruari), Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menkominfo bahkan tampil sangat percaya diri, dan menyatakan bahwa rancangan yang disusunnya itu justru untuk menutupi lubang-lubang yang belum diatur dengan perundang-undangan yang lain. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas, dengan menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan rancangan tersebut sebagai inkonstitusional, itu sebagai ‘belum pernah membacanya’.

Ia lupa pada janji, bahwa pihaknya akan merevisi sejumlah pasal dalam UU ITE yang nyata-nyata menebar ancaman dan pengekangan berekspresi (seperti Pasal 27) belum juga diwujudkan. Namun, rancangan sudah dibuat dan terkesan ngotot ingin segera memberlakukan lantaran banyaknya ekses penggunaan situs jejaring sosial.

Satu hal mendasar yang diabaikan para penyusun UU ITE adalah fakta pengabaian hak-hak warga negara untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Sungguh aneh dan tidak masuk akal, para peminum tolak angin alias orang-orang pintar itu tidak tahu, apalagi di kementrian ‘strategis’ itu, sampai tidak mengenal P4, litsus, Sishankamrata dan sebagainya. Terbukti, UUD 1945 sebagai konstitusi negara tidak dimasukkan sebagai konsideran bagi UU ITE.

Sikap membodohi rakyat secara terang-terangan itulah yang sepatutnya kita cegah. Indonesia tak akan pernah menjadi negara besar dan kuat bila masyarakatnya selalu dibatasi, diatur setiap perilakunya oleh negara, seolah-olah tak paham etika berkomunikasi dan tidak punya kedewasaan dalam memproduksi pesan atau bertindak.

Melalui Pasal 9 Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia itu juga ditunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya pemerintah. Mereka menggunakan sanksi pencabutan ijin (usaha) penyelenggara jasa konten jika si penyelenggara tidak melaporkan (tahunan) atas pengguna jasanya.

Pada sisi itu, pemerintah menjadikan penyelenggara sebagai kaki tangannya untuk memata-matai publik pengguna, dan bila tak becus dihadapkan pada beragam sanksi. Sementara, kriteria becus tak becus hanya mereka yang menentukan. Belum lagi kedudukan menteri yang disejajarkan fungsinya seperti polisi, dengan diberi hak untuk ‘menyelidiki dan menyidik’. Aneh!

Prasangka saya, bahwa keberadaan Pasal 27 UU ITE dan Rapermen merupakan kebijakan strategis pemerintah SBY kian nyata, manakala membaca pernyataan Sekretaris Jenderal Depkominfo Basuki Yusuf Bahtiar, bahwa “hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.

Pernyataan itu justru menunjukkan kesan ‘ada titipan’ dari istana. Bisa jadi, kecurigaan saya, itu semua berangkat dari kecenderungan situasi politik Indonesia mutakhir sehingga melahirkan ketakutan terhadap adanya potensi bahaya ‘kebebasan berekspresi’ warganya, sebab kabar lewat internet dan peralatan telekomunikasi modern sulit dikontrol. Kasus korupsi, aliran dana Bank Century, skandal pajak dan masih banyak lagi yang membingungkan publik, juga para petinggi negeri, terus berseliweran di dunia maya.

Apakah lazim, sebuah peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang (akan) dibuat menteri harus dikonsultasikan/dikomunikasikan dengan presiden yang notabene pemberi mandat? Alangkah repotnya seorang presiden mengurusi hal-hal ‘kecil’ seperti itu, kecuali memang presiden bermaksud mengontrol semua departemen.

Jujur, saya ragu peraturan itu dibuat demi memajukan Indonesia, apalagi sebagai bagian dari bentuk penghormatan negara kepada pembayar pajak pembangunannya. Saya masih yakin, RPM Konten dan UU ITE masih berada dalam satu paket, yakni merupakan bagian dari upaya pemerintah mengontrol rakyatnya.

Saya masih yakin dengan pepatah Latin berikut:

corruptissima re publica plurimae leges

semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat

7 thoughts on “Hantu Orba di RPM Konten

  1. saya sendiri sebenarnya khawatir, yang membuat aturan seperti ini familiar gak dengan yang diatur (baca:teknologi).. ini harus ditanyakan. jangan2 hanya iseng aja bikin aturam.

    melihat kekompakan staf, sekjen dan menteri Kominfo plus presiden, jelas mereka tak sedang iseng. soal familiar atau tidak, memang persoalannya di situ. karena gak familiar, makanya yang muncul cuma ketakutan…
    /blt/

  2. ael

    kalau benar-benar disahkan, sepertinya akan “membunuh” karakter banyak orang, dhe.

    *siap-siap meesin web suicide*

    ngapain bunuh diri? kita lawan sampai titik darah penghabisan, kalau perlu kita ikuti maunya pemerintah. kalaupun dihukum mati, kita mati syahid karena memperjuangkan kebenaran dan untuk kemaslahatan banyak orang…
    /blt/

  3. Semoga segenap pihak berwenang, cermat sebelum menyusun peraturan yg berdampak luas bagi netter di tanah air ini. Terimakasih atas artikel ini.

    terima kasih juga, telah berkenan meluangkan waktu membacanya…
    /blt/

  4. Kalau Peraturan Pemerintah ini pada akhirnya disahkan dan benar-benar menuai konflik, kita-kita blogger ini boikot saja Pemerintah…

    mestinya sudah dari dulu kita boikot. tapi, tak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. yang penting jangan ribut, Indonesia harus nyaman dan kian maju…
    /blt/

  5. semoga saja rapermen ini tumpang tindih dengan uu getek. biar di batalkan (jangan ditimbang2 lagi) 😀

    loh, merekalah yang mempertimbangkan masak-masak. kalau RPM Konten dibatalkan, mereka yang terancam. buah simalakama…
    /blt/

Leave a Reply