Sosialisasi Via Televisi

Penolakan publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia ramai di internet, juga media massa. Pendapat Dewan Pers, narablog, penggiat kampanye internet sehat bertolak belakang dengan sikap Departemen Komunikasi dan Informatika. Pemerintah, melalui Kepala Humas Depkominfo, merasa tak ada niat membatasi apalagi menyensor konten.

Memang, masih lumayan, pemerintah masih mau melakukan sosialisasi kepada publik atas rancangan yang dibuatnya, meski waktunya sangat singkat: hingga 19 Pebruari.

Sampai hari ini, sikap publik sudah kelihatan. Menolak materi rancangan tersebut, sebab berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Sejumlah peraturan yang dijadikan rujukannya, pun masih menjadi kontroversi hingga kini, yakni UU tentang Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terlepas dari ‘niat baik’ pemerintah, saya hanya ingin menyoroti cara sosialisai sebuah produk peraturan perundang-undangan yang selama ini terjadi. Baik Pemerintah maupun DPR sering asal-asalan dan cari gampang dalam memproses sebuah undang-undang. Sosialisasi kepada publik sering menggunakan pendekatan formalitas, apalagi untuk sebuah undang-undang yang ditunggangi kepentingan, seperti UU tentang Sumber Daya Air.

Karena terdapat kepentingan lembaga donor seperti ADB, World Bank, IMF dan sejenisnya dalam konteks komersialisasi air, sosialisasi RUU Sumber Daya Air dilakukan dengan cara kucing-kucingan. Publik misalnya, cukup ‘diwakili’ lembaga swadaya masyarakat yang selama ini kerap ‘dipakai’ oleh mereka. Dulu, istilahnya LSM Plat Merah.

Untuk mencari legitimasi dari kalangan akademis, pun sering menggunakan kampus yang bahkan tak terkenal untuk menggelar pertemuan, demi sebuah ‘masukan akademis’. Jangankan akademisinya memiliki kompetensi, membaca rancangannya pun belum tentu pernah dilakukan.

Tapi, begitulah kenyataannya. Baik pemerintah maupun legislator sering mengentengkan sebuah persoalan, padahal sebuah undang-undang, keberadaannya akan mengikat dan memiliki konsekwensi bagi warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam konteks UU ITE dan Rapermen Konten, ada baiknya menggunakan media massa sebagai saluran terbuka, agar semakin banyak warga masyarakat yang terlibat, dengan memberikan catatan kritis hingga solusi  revisinya. Produk hukum selalu menggunakan teks. Hanya saja, sebuah teks tak boleh mengabaikan konteks, sebab setiap diksi memiliki implikasi dan konsekwensi.

Kalau perlu, mengingat pentingnya materi yang harus dikritisi, Depkominfo melakukan blocking time, membeli jam tayang beberapa televisi dan menyiarkannya secara live. Pemerintah bisa berposisi menjawab dengan argumentasi secara jujur dan rasional atas tanggapan publik. Begitu pula di koran-koran atau media internet, pemerintah bisa mengadakan kegiatan serupa. Intinya, menghindari klaim sepihak, bahwa sosialisasi pernah dilakukan, sementara mayoritas warga negara belum tahu apa-apa.

Model demikian, bisa memberi dampak sebuah produk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat, dan pada sisi lainnya, menunjukkan bahwa pemerintah mau berdialog sebab menempatkan warga negara dalam posisi yang sejajar, bukan sekadar obyek yang bisa diatur-atur. Tradisi demikian, mungkin bisa dimulai.

Publik juga berhak tahu, siapa dan seperti apa kapasitas dan kompetensi seseorang yang telah diklaim pemerintah sebagai ahli dalam konteks penyusunan peraturan yang dibuatnya. Jangan sampai terjadi, klaim saksi ahli dalam perkara sengketa telematika, yang dihadirkan ternyata dikenali publik sebagai pandai di bidang elektronika semata.

Mahkamah Konstitusi sudah melahirkan yurisprudensi saat menyiarkan secara langsung proses menyimak pembicaraan hasil sadapan telepon Anggodo. Pansus Century yang disiarkan melalui televisi pun telah memberi kesempatan mengontrol legislator, juga wakil pemerintah yang terlibat dalam proses pemeriksaan itu.

Biarkan rakyat menilai, dan memberikan solusi bagi kemajuan negerinya sendiri. Karena pada dasarnya pemerintah hanya pelayan, maka, sudah sewajarnya berlaku sebagai pelayan yang baik, yang menurut dan memberikan apa yang diminta majikannya, yakni seluruh Rakyat Indonesia.

3 thoughts on “Sosialisasi Via Televisi

  1. Pemilik medianya mesti merdeka, Pak, independen. Kalau masih berbau-bau pemerintah, tetap sulit :(

    kalau menelisik anatomi pemilik media, ya repot, mpokb. menurut saya, dengan saluran televisi secara live dan menggunakan surat kabar, rasanya akan lebih akuntabel daripada sosialisasinya kucing-kucingan, karena hanya melibatkan sedikit orang…
    /blt/

Leave a Reply