Rancangan Permenkonten

corruptissima re publica plurimae leges, semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat

Korupsi nèng republik ini, pancèn jamak tur ora teges! Ya, mungkin karena kelewat parahnya praktek korupsi di negeri ini, perlu dihadirkan banyak jebakan, berkedok rambu-rambu. Muaranya sama: demi ketenteraman penguasa.

Andai Pak Presiden hingga Pak Menteri tidak berkenan (ini eufemisme! maksudnya, tak suka) dengan kritik rakyatnya sendiri, cara paling bijak adalah dengan meminimalisir potensi munculnya kritik.

Caranya macam-macam. Kalian (terjemahan dari kata you) bisa berbuat yang baik, tidak korupsi, menjalankan amanat konstitusi yang dibentuk para pendiri bangsa, yakni UUD 1945 dan menyelaraskan semua tindakan dan kebijakan pada butir-butir yang ada dalam Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dijamin beres.

Ungkapkan sikap Anda di tentukan.com. Ilustrasi diambil dari tentukan.com

Jujur, sebagai warga negara, saya curiga kalau kalian (terjemahan dari kata you) membuat banyak aturan demi menjaga kenyamanan kalian, bukan untuk kebaikan rakyat kalian, apalagi bagi kemajuan sebuah peradaban. Undang-undang tentang Pornografi dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah melahirkan kontroversi. Keduanya memasung kebebasan berekspresi.

Mengapa kalian ngotot mengontrol kebebasan dan mengatur warga negara hingga pada soal-soal privat? Menurutku, itu pertanda kalian mengidap ketakutan yang akut alias paranoid. Kalian tak perlu membuat banyak perangkap kalau yakin kalian tak punya persoalan. Itu pemahaman saya, nalar bodoh saya (karena bodoh, sebut saja saya kayak kerbau).

Saya tahu, kalian (terjemahan dari kata you) tak kesulitan ‘mengendalikan’ media-media tradisional. Pemilik koran, majalah dan televisi cuma segelintir. Dengan sekali menghimbau saja, atau diajak coffee morning bersama saja, mereka sudah bisa pekewuh, sungkan. Bukankah itu diplomasi kultural yang masih ampuh hingga kini? Tak diajak kunjungan ke luar negeri sudah pada bingung, kok. Ya, kan?

Tapi ketika rakyat yang mempublikasikan temuan-temuan kecurangan yang mereka temukan di lapangan? Kalian pasti tak bisa mengontrol, andai mereka (dengan menggunakan nama samaran), lantas menuliskan semua kesaksian secara detil, sehingga membentuk opini siapa berbuat apa sehingga merugikan siapa. Faktanya jelas, benar, hanya identitasnya saja yang disembunyikan.

Maka, melalui Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia, membuat kebijakan dengan menuntut informasi macam-macam. Anehnya, kalian itu PENAKUT, lebih memilih PIHAK LAIN, yakni Penyelenggara menjadi kepanjangan tangan kalian dalam melakukan tugas pengawasan (Pasal 9).

Kesalahan lainnya, penyusun peraturan ini tak mengerti perbedaan tugas polisi dalam konteks menjamin ditegakkannya hukum dan tugas seorang menteri yang menjadi penyusun kebijakan (Pasal 9 ayat 1 huruf e.1). Lazimnya, demi dan untuk keadilan semata (pro justitia), polisilah yang bisa memeriksa data pribadi, bukan seorang menteri.

Ah, embuh lah… Pak Menteri yang satu ini memang gemar betul mengatur. Saya sih menduga, rancangan peraturan ini dibuat dengan sangat tergesa-gesa. Buktinya, kesalahannya yang mestinya sepele sampai disebut 3 (tiga) kali dalam satu pasal, yakni Pasal 25.

Menurut nalar bodoh saya (walaupun saya tetap merasa lebih teliti dibanding Pak Menteri), yang dimaksud dengan frasa Pasal 25 seperti tertulis pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) itu adalah Pasal 24, sebab isi Pasal 25 itu adalah uraian dari Pasal 24.

Sudah, capek bener ngikutin kata demi kata rancangan ini. Tapi kalau memang mau disahkan segera, saya cuma mau usul satu saja. Tambahkan pasal yang mengatur keberadaan Polisi Konten Syari’ah, supaya landasan moralnya jelas, dan lebih menegaskan wajah Indonesia yang sesungguhnya.

Syukur Pak Menteri mau menjelaskan, enaknya kata Indonesia itu mandiri dengan ekstension hanya .go.id atau mau dijadikan subdomain, sih? Nah, kalau mau diposisikan subdomain, ikutannya apa: indonesia.saudiarabia, indonesia.myanmar, indonesia.amerika atau indonesia.tanpaekstension alian bukan subdomain?

Pun, mriku. Mang pikir dhéwé, mang jawab dhéwé nggih, Mas Mantri….

Silakan baca referensi menarik ini: Mendidik Masyarakat: Siapa Mendidik Siapa?

Saya TOLAK RANCANGAN PERATURAN MENTERI tentang KONTEN MULTIMEDIA


22 thoughts on “Rancangan Permenkonten

  1. rpm konten adalah bukti ketakutan SBY terhadap vitual people power yang terbukti dahsyat sebagai kontrol terhadap kekuasaan.

    tak perlu ditebak-tebak lagi. sudah jelas, bukan?
    /blt/

  2. ketika sebuah rancangan peraturan di uji publikan, dan nyata2nya publik menolak aturan tersebut, maka tidak dikeluarkannya aturan tersebut adalah jalan keluar satu-satunya. dan yang terbaik malah aka mutlak (lmao)

    menghadapi orang pede dengan keputusannya, dan tak mau mendengar orang lain, maka jalan satu-satunya hanyalah kita teriakkan terus-menerus demi menjaga agar mereka tak kebablasan tuli…
    /blt/

  3. Apapun ada batasannya, tapi kalo sampai mengekang ya keterlaluan.. Mereka disibukkan membuat peraturan yang aneh2 padahal kerja mreka belum juga beres.. MEnding pikirkanlah internet kapan sampai ke pelosok desa. kapan desa2 akan maju? bukan mengekang yang sudah ada..
    Kalo gitu mari kembali ke jaman batu saja..

    loh, bukannya penguasa sudah pada menjalani periode jaman batu? buktinya, diprotes kayak apa kebijakan mereka, tatap saja membatu, tuh… kalau pakai istilahe Soeharto (semoga Mas SBY masih ingat), mbeguguk ngutha waton, diam membisu seperti batu. itu ungkapan Soeharto untuk orang-orang Kedongombo yang tak mau dipaksa pindah dengan ganti rugi tanah, yang semeternya lebih murah dibanding sebungus rokok kretek pada masa itu…
    /blt/

  4. itulah sebabnya aku masih golput…sampai sekarang, masih belum percaya mereka yg mau ngurus negara ini 🙁

    waaah…. senang sekali saya ketemu saudara. ternyata, kita sama-sama golput. sayang pemilu kemarin aku tak punya duit bagi-bagi kaos golput seperti pada pemilu 2004 lalu :p
    /blt/

  5. sayur asem

    ribet sekali punggawa satu itu, mbok wis langsung ringkes saja :
    pasal 1. warga negara dilarang mengakses internet / multimedia
    pasal 2. pelanggar, pengeyel, pemrotes dan sejenisnya langsung tembak mati
    ringkes kan ?

    SETUJU! mending begitu, tak usah jaim. kalau mau otoriter, ya sekalian digenapkan fasisnya. biar rakyat punya alasan untuk melaksanakan nalurinya untuk memilih bentuk relasi negara dengan warganya…
    /blt/

  6. copasnya liriknya iwan fals ah pas buat soal ini 🙂
    Masalah moral masalah akhlak
    Biar kami cari sendiri
    Urus saja moralmu urus saja akhlakmu
    Peraturan yang sehat yang kami mau

    Tegakkan hukum setegak-tegaknya
    Adil dan tegas tak pandang bulu
    Pasti kuangkat engkau
    Menjadi manusia setengah dewa

    setuju sepenuhnya..
    /blt/

  7. masyarakat kan sudah dewasa dan bisa menilai validitas informasi yang beredar jadi tidak perlu lagi batasan yang terlalu kaku terhadap isi media

    *mode ngawur*

    repotnya, para pembuat kebijakan merasa lebih dewasa. jadi, kedewasaannya baru pada tahap ‘merasa’. hehehe….
    /blt/

  8. nek rancangane gol piye nasib situs donglot JAV-ku cah..<<ngawur.
    yang jelas, sebagai bloger nubi yang belum puas mencicipi jagat daring, saya 100% SETUJU isi postingan pak bhe..

    wah…. piye ki, Kang Bambang. anak muda kok waton manut?!? :p
    /blt/

  9. Pemerintah masih mau mencari celah kayak gimana lagi sih, untuk membungkam mulut rakyat eh?

    kita pura-pura bodoh dan dungu saja, biar pemerintahnya senang. merasa menang, walau kemenangan semu. palsu…
    /blt/

  10. Jlitheng

    biasane sing kakehan ngatur kuwi justru ora ngerti aturan…

    panci makaten racakipun, ki… nyuwun pangapunten dereng saged sowan…
    /blt/

  11. ooo… jelasnya demikian ya pakde…
    sip, jd lebih paham.

    tp ada yang ngganjel, udah ada UU ITE kok masih ditambah RPM tho?

    Undang-undang itu rumusan garis besarnya, Meth. ia membutuhkan perangkat yang mengatur lebih teknisnya secara lebih detil. sebuah UU bisa dilengkapi dengan keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri dan seterusnya. begitu, Memeth…
    /blt/

  12. kalo dari sudut pandang saya sih pakdhe, yang namanya pemerintahan itu emang pasti bakal berusaha untuk meregulasi internet, karena dari filosofinya aja keduanya memang sudah bertentangan. dimana internet merepresentasikan kebebasan sedangkan pemerintah merupakan badan yg diberi wewenang untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan.
    yang jadi masalah dalam rancangan peraturan menteri ini adalah kebablasan dalam mendefinisikan peran pemerintah *atau emang sengaja dibablaskan*

    yang menyusun rancangan itu bukan orang bodoh. kepentinganlah yang menyetir menjadi salah arah. rakyat Indonesia juga bukan gerombolan orang bodoh. kebebasan tak boleh dimaknai melanggar hak orang lain. selama toleran dan peka rasa, tak mungkin orang waras akan menabrak hak orang lain.

    hanya orang kerdil yang takut kesalahannya ditunjukkan secara lugas dan jujur… tak ada rumus: orang benar itu takut menghadapi kenyataan, kecuali memang dasarnya c.e.n.g.e.n.g
    /blt/

Leave a Reply