Polantas, Oh Polantas

Dalam sehari, kemarin saya melihat dua kejadian polisi menindak pelanggar lalu lintas. Siang, sekira pukul 13.30, seorang polisi menghentikan pengendara sepeda motor di Jl. Suharso, Solo. Kejadiannya sangat singkat. Sang polisi berbalik arah, mungkin menuju pos polisi di perempatan Fajar Indah. Seorang lelaki yang memboncengkan perempuan itu bergegas mengikuti.

Kejadian kedua, sekitar pukul 20.10. Saya tak melihat kejadian sebelumnya, karena saya hanya melintas jalan yang membelah kompleks Perumahan Fajar Indah. Seorang berseragam polisi lalu lintas memboncengkan perempuan sedang ancang-ancang berbalik arah ke selatan, yang saya duga mengarah ke pos polisi yang sama dengan kejadian pertama. Si perempuan tanpa helm, dan seorang lelaki juga sedang menarik gas, mengikuti Pak Polisi.

Dugaan saya (semoga salah), perempuan itu adalah orang yang dibonceng si lelaki yang mengikuti polisi tadi. Baik si pengendara motor (sepertinya RX King) maupun perempuan sama-sama tak mengenakan helm. Mungkin mereka melintas di dekat pos polisi tanpa kelengkapan berkendara, sehingga harus ditindak.

Saya tak hendak bercerita tentang benar-salahnya polisi ‘menyandera’ si perempuan pembonceng RX King demi menjamin pengemudi tak melarikan diri. Namun, lebih pada keheranan saya selama ini, kenapa harus menyelesaikan urusan pelanggaran lalu lintas di pos polisi? Sungguh tak praktis dan merepotkan.

Saya kok lebih sreg, seorang anggota polisi lalu lintas membawa berkas surat bukti pelanggaran (tilang), sehingga dia bisa melakukan proses penindakan di tempat. Salahnya apa, dibuatkan surat tilang, beres! Si pelanggar bisa segera meneruskan perjalanan (dan membereskan urusan), dan polisi bisa bertugas kembali.

Lagi pula, membawa pelanggar ke pos hanya menerbitkan prasangka orang-orang seperti saya. Kebetulan, sudah beberapa kali saya berurusan dengan Polantas. Dua kali di Solo dan sekali di Magelang. Perlakuannya sama: mengonfirmasi pelanggaran, meminta surat-surat lalu diajak ke pos ‘dengan paksa’. Maksudnya, surat dia bawa lalu menyuruh ke pos sementara dianya langsung ngeloyor dengan membawa ‘jaminan’.

Adegannya, baik di Solo maupun Magelang, sama saja. Si Polisi menanyakan nama dan alamat, dan mencatatnya dalam buku tebal bergaris. Semula saya sempat berpikir, mungkin itu bagian dari prinsip kehati-hatian seorang Polisi Lalu Lintas, karena saya mengira surat tilang harus bebas dari coretan. Intinya, supaya tidak salah tulis lalu menyobek dan membuangnya, sebab setiap kertas ada nomor urutnya.

Pernah saya bertanya, kenapa tak segera menuliskan identitas, uraian pelanggaran dan pasal yang dilanggar. Anehnya, ditanya begitu, sang polisi malah balik bertanya, menginvestigasi identitas saya. Semakin saya mendesak agar segera dituliskan kesalahan dan pelanggaran, dianya justru kian curiga.

Dua kali saya iseng bertanya pada polisi yang berbeda, kenapa polisi harus ekstra hati-hati menuliskan pelanggaran seseorang di surat tilang. Rupanya ada beberapa yang ditakutkan: pertama, kuatir sesama anggota polisi dan yang kedua, kuatir kalau yang hendak ditilang itu seorang wartawan!!!

Payah! Kenapa profesi wartawan menjadi begitu kebal hukum di jalan? Jawaban yang saya peroleh kemudian, ternyata wartawan itu masuk kategori mitra. Entah apa maksudnya. Dugaan saya, sih, ada dua. Pertama, takut wartawan menulis kejelekan polisi dan yang kedua, wartawan memang sudah benar-benar jadi ‘mitra’. Asal tahu saja, polisi selalu punya pos anggaran untuk wartawan. Mungkin, itu plesetan dari istilah ‘bina mitra’, sebuah divisi dalam institusi kepolisian kita.

Pak Polisi, mbok dimulai saja, setiap pelanggar langsung dibuatkan surat tilang di tempat. Makanya, bawa saja surat tilang ke mana saja, toh baju dan celana dinas Polantas selalu banyak saku… Wartawan juga warga biasa, tak perlu diperlakukan istimewa, biar tak manja.

Alhamdulillah, hingga detik ini, saya baru sekali ber-damai alias setor lapan-anem kepada Polisi Lalu Lintas. Di Slipi, Jakarta, tepatnya. Saya berjanji, lebih baik membayar denda di pengadilan, dengan niat menyumbang pembangunan dengan sebuah kesalahan di jalan raya. Semoga, besok-besok bisa ikut menyumbang pembangunan lewat bayar pajak. Bukan denda tilang.