Beli Suara Pilkada

Salah satu dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah beredarnya banyak uang di tengah masyarakat. Terdapat kecenderungan para kandidat menebar uang dengan harapan bisa mendulang suara kemenangan. Di beberapa daerah berpenduduk miskin, Rp 5 ribu sudah sudah cukup untuk membeli satu suara. Namun di daerah maju, selembar duit biru belum tentu laku!

Kendati begitu, tetap saja banyak orang ingin maju. Alasannya macam-macam, kendati yang jamak –karena ingin menggaet simpati, adalah ingin memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Maka, dipilihlah daerah-daerah kumuh (yang biasanya padat penduduk) sebagai target operasi.

Para kandidat sudah mafhum, mendekati kelas menengah jelas bukan perkara mudah. Mereka yang mampu secara ekonomi cenderung mendahulukan urusan bisnis atau pekerjaan dibanding membuang waktu masuk bilik coblosan. Sedang kaum menengah terpelajar, mereka lebih rasional dalam menentukan pilihan. Itulah realitas yang sangat dihitung seorang kandidat, terutama yang prestasinya tak bagus-bagus amat.

Sosok tanpa prestasi dan reputasi begitulah yang suka menjadikan kaum miskin sebagai obyek. Pura-pura disambangi dan diberi santunan atau sembako, lalu disumbang semen atau aspal untuk perbaikan jalan. Target utamanya bisa foto bersama dengan ekspresi yang diramah-ramahkan, lalu dijadikan modal untuk pamer kebaikan. Syukur ada koran atau televisi yang memberitakan.

Kandidat model demikian sangat tahu, setiap suara punya bobot yang sama. Konglomerat, mahasiwa, atau pemulung sama saja. Matematika ekonomi pun dipertimbangkan, mana yang padat suara diserang, yang kurang potensial bisa diabaikan. Metode serangan pun dipilih yang paling efektif, termasuk dengan cara politik uang.

Sulit benar menemukan kandidat yang benar-benar baik, memiliki visi dan bermoral memadai. Lihat saja buktinya, banyak bupati/walikota atau gubernur yang sebelum menjabat tampak sangat dekat dengan rakyat, namun di tengah perjalanan karir, namanya lantas mencuat sebagai penjahat, pengembat uang rakyat.

Jangan mengira, pejabat yang sekilas tampak bersih berarti tak pernah berurusan dengan jaksa atau penyidik KPK. Pada banyak kasus, kekayaan hasil curian selama menjabat mereka sisihkan untuk menyuap oknum polisi, jaksa dan hakim serta untuk membayar oknum-oknum wartawan, sehingga borok mereka tak terpublikasikan. Istilah populernya: situ wisdom, saya diem! (Baca: Anda ‘tahu diri’, saya diam)

Kejahatan yang paling sering dilakukan para incumbent atau pejabat yang mencalonkan kembali, adalah tega menipu rakyatnya. Yang paling sering dijadikan gula-gula atau imng-iming penarik simpati massa adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis! Kadang-kadang, perbaikan jalan pun diklaim sebagai hasil kerja keras mereka untuk rakyatnya. Padahal, sudah seharusnya mereka menjadi pelayan rakyat.

Kepada kandidat yang demikian, kita layak menyebutnya sebagai pembohong! Pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang sistem penganggarannya sudah dirancang sedemikian rupa secara lintas departemen, lalu diajukan Menteri Keuangan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan di DPR. Karena itu, seorang bupati/walikota hanya tinggal (bahkan harus) menjalankan kebijakan itu.

Ada baiknya, kita mengingatkan saudara, teman, tetangga dan sebanyak mungkin orang yang akan menentukan suara dalam pilkada, termasuk pemilihan kepala desa. Selain pertimbangan moralitas, visi dan track record calon perlu ditelisik dengan cermat. Jangan mudah percaya pada popularitas semata, termasuk yang dipublikasikan oleh media (massa).

Justru kita harus hati-hati manakala mendapati seorang kandidat yang jor-joran mengumbar iklan, baik di media massa maupun media luar ruang seperti banner, baliho dan aneka poster. Kian banyak iklan, kian besar biaya yang dikeluarkan. Ibarat berdagang, banyaknya pengeluaran cenderung akan dicarikan gantinya bila kelak menjabat. Sangat sedikit ada orang yang mau rugi secara finansial, kecuali dia seorang kaya raya dan berhati mulia.

Lagi pula, banyak kandidat cenderung pamer kebaikan, karena itu mereka menyewa konsultan pencitraan. Harap diingat, banyak tokoh-tokoh politik di republik ini sukses membuat pencitraan, namun namanya kian terpuruk di tengah perjalanan. Ada yang menggangsir duit rakyat, menilap uang sumbangan, hingga mengutak-atik penyelewengan dana bank.

Kian sedikit orang baik yang berkiprah di bidang politik, walau saya yakin masih tersisa orang-orang yang berhati baik. Karena itu, teliti sebelum memilih. Dengan cara saksama, tentunya……

Baca juga tulisan-tulisan sebelumnya, Serial Matematika Pilkada: Tentang Peran Lembaga Survei dan Matematika Pilkada (bahasa Jawa)

7 thoughts on “Beli Suara Pilkada

  1. lalu gimana kita bisa mengetahui para calon yang baik pak??

    dikira-kira saja. asal jujur, hati dan rasa kita lebih bisa dipercaya. kalau ragu, tinggalkan saja. segera..
    /blt/

  2. mungkin dengan tidak memilih akan lebih baik, tapi apakah dengan begitu keadaan akan menjadi lebih baik?
    Moga-moga aja ada orang yang berhati baik mau mencalonkan diri. 😀

  3. kondisi ekonomi rakyat kecil yang demikian itu adalah sesuatu yng menarik untuk dijadikan bahan meraup suara. seolah2 mereka peduli. tapi sekali lagi seolah-olah….

    pejabat emang pinter ngembat, ra pinter yo ra dadi pejabat to.

  4. di sini pilihan kades selalu lebih meriah daripada pilkada di atasnya, karena pilkades selalu bertaburan dengan uang “Serangan fajar”.

    Entah sampai blik suara nyoblos siapa, uang itu dianggap ongkos ke TPS 😀

Leave a Reply