Serial Matematika Pilkada


(1) Tentang Peran Lembaga Survei

Siapa bilang berlaga dalam sebuah pilkada itu sama dengan buang-buang uang? Bagi kebanyakan orang, memang YA. Tapi bagi seorang bermental penjudi, nyalon bupati, walikota atau gubernur justru bisa meningkatkan isi pundi-pundi. Bermodal awal Rp 160 juta pun jadi. Tak percaya?

Mari saya ajak Anda berandai-andai. Kita mulai saja dari angka Rp 160 juta, dimana itu merupakan tarif yang ditawarkan sebuah lembaga riset kenamaan di Indonesia. Dengan duit segitu, setidaknya bisa dilakukan tiga hingga empat kali survei untuk melihat tingkat keterpilihan seseorang. Bahasa kerennya, tingkat elektabilitas! Indikatornya sederhana: popularitas calon.

Bisa jadi, publik baru mengenal nama. Namun demikian, itu sudah merupakan modal awal yang berharga, sehingga kalau popularitas seseorang cukup tinggi, maka tinggal disiapkan strategi untuk memperkenalkan wajah kandidat kepada publik. Medianya macam-macam: mulai menyebar gambar poster atau spanduk hingga bikin kegiatan supaya masuk koran.

Asal tahu saja, untuk ukuran pilkada sebuah kabupaten/kota di Jawa, sebuah lembaga survei berani mematok angka ‘hanya’ Rp 2 milyar dengan layanan komplit plit! Survei, branding dan biaya kampanye sudah included, termasuk memfasilitasi pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada terbentuknya sebuah koalisi. Kita tahu, tak ada satu partai pun yang benar-benar bisa mendominasi perolehan suara pada pemilu selepas masa (suram) Orde Baru.

Jangan mengira uang segitu sebagai nilai yang mahal. Dengan mengelola sendiri, biayanya bisa berlipat-lipat. Bahkan, duit sebanyak Rp 4 milyar belum berarti apa-apa, apalagi membuat seseorang menang pada sebuah pilkada!

Kandidat yang diusung sebuah partai pemenang pemilu, pun belum tentu berani jalan sendirian, alias tanpa menggandeng kekuatan lain. Memiliki modal kemenangan 40 persen pada pemilu legislatif bukan jaminan seorang kandidat lolos dalam kontes.

Dalam kamus politik, tak ada kawan dan musuh abadi. Pendukung partai belum tentu mendukung figur tertentu, sebab keputusan memilih bisa dipengaruhi oleh banyak hal: persepsi calon pemilih atas seorang kandidat, namun bisa juga akibat gosokan dari tokoh lain yang bermusuhan dengan sang kandidat, dan sebagainya. Karena itu, seseorang yang merasa punya massa bisa menjual ‘aset’-nya kepada seorang kandidat. Tawar-menawar menjadi kelumrahan, sehingga kita jadi sangat sering mendengar istilah politik dagang sapi.

Kembali ke angka Rp 2 milyar.  Dengan survei awal, akan ketahuan posisi seorang kandidat terhadap kandidat yang jadi saingannya. Bila kurang populer, konsultan akan mempelajari kekurangan dan kelebihan seorang kandidat. Kekurangan yang dtemukan akan dijadikan bahan untuk memoles, sedang kebaikan yang nyata akan dieksploitasi habis-habisan.

Memperkenalkan nama dan wajah kandidat bisa dengan menggunakan poster, stiker, kalender dan materi-materi cetakan lainnya. Semakin populer (nama dan wajah) seseorang, semakin besar potensi keuntungan konsultan karena production cost-nya tidak terlalu tinggi. Posisi tawar terhadap partai lain yang ‘menjual’ pendukung juga meningkat, sehingga kontraprestasi dukungannya menjadi murah.

Tapi bila kurang atau tidak populer, maka boroslah biaya branding seseorang. Karena itu, sebuah lembaga survei bisa menawarkan kesuksesan dengan kontraprestasi success fee yang bisa jadi sama besarnya dengan nilai kontrak. Tapi, itu pun masih akan tampak ‘lebih murah’ dibanding mengurus kampanyenya sendiri. Petualang pencari uang akan berdatangan menawarkan bantuan kemenangan dengan beragam iming-iming kemenangan.

Maka, seorang kandidat yang ambisius bisa terjebak dengan aneka janji manis. Apalagi, bila si kandidat merasa punya banyak duit dan yakin bisa membeli suara.

Omong-omong, apakah Anda tertarik jadi makelar? Lembaga survei bisa memberi komisi hingga belasan juta (dari Rp 160 juta tadi) jika berhasil mempertemukannya dengan kandidat dan terjadi deal! Kalau sampai terwujud kontrak ‘paket jadi’ yang dua milyaran tadi, siap-siap saja Anda membeli mobil baru, tak perlu repot-repot ikut survei, apalagi menggalang massa segala. Tinggal duduk manis saja…..

Mau tau kelanjutannya? Tunggu saja tulisan berikutnya. Masih ada cerita seorang kandidat yang pintar (baca: cerdik, licik) yang bermodal duit tak seberapa, namun sanggup meraup untung milyaran rupiah.        Bersambung…

7 thoughts on “Serial Matematika Pilkada

Leave a Reply